Inibaru.id – Publik Tanah Air digegerkan dengan pemotongan hukuman Jaksa Pinangki Sima Malasari oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sejumlah pihak, termasuk Indonesian Corruption Watch (ICW) bahkan menyebut keputusan ini sudah merusak akal sehat.

Kalau menurut Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadhana, seharusnya hukuman Jaksa Pinangki diperberat demi keadilan hukum. Apalagi, dia terbukti bersalah dalam kasus pengurusan fatwa bebas MA bagi Djoko S Tjandra, terpidana kasus Bank Bali.

Bahkan, Kurnia menyebut Pinangki sebenarnya punya tiga kejahatan sekaligus, tepatnya suap, pencucian uang, serta permufakatan jahat. Jadi, seharusnya nggak ada satu celah pun yang bisa membuatnya mendapatkan pengurangan hukuman, apalagi sampai separuhnya sebagaimana yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini sekaligus memperlihatkan secara jelas bahwa lembaga kekuasaan kehakiman kian tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi,” tegas Kurnia.

Melihat fakta ini, ICW meminta jaksa yang menangani kasus PInangki untuk segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Harapannya, Pinangki bisa dihukum dengan lebih berat.

Hukuman Koruptor di Indonesia Masih Ringan

Realitanya, hukuman bagi para koruptor di Indonesia masih sangat ringan. Kalau menurut data ICW sepanjang 2020 lalu, hukuman bagi para koruptor rata-rata hanya penjara 3 tahun 1 bulan, nggak jauh-jauh dari pelaku kriminal kelas teri.

Nah, pada September 2020 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan mengeluarkan data yang lebih mengenaskan, yakni daftar 20 terpidana korupsi yang hukumannya juga dikurangi usai mendapatkan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Sejumlah tokoh terkenal seperti Choel Mallarangeng, misalnya, mendapatkan pemotongan hukuman dari tiga tahun enam bulan penjara menjadi tiga tahun saja. Padahal, Choel dinyatakan bersalah dalam kasus suap proyek P3SON Hambalang. Selain itu, mantan hakim MK Patrialis Akbar yang menerima suap judicial review dikurangi hukumannya dari delapan tahun penjara jadi tujuh tahun saja pada Agustus 2019 lalu.

Politikus PKB yang juga mantan anggota Komisi V DPR RI Musa Zainuddin yang merupakan tersangka suap infrastruktur seharusnya mendekam di penjara selama 9 tahun, namun kemudian dikurangi hukumannya jadi tiga tahun saja usai mengajukan PK di MA.

Sementara itu, Mantan Anggota DPR RI Jakarta Sanusi yang seharusnya dihukum 10 tahun penjara karena menerima suap Rp 2 miliar dari bos Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja mendapatkan pengurangan hukuman tujuh tahun penjara.

Balik ke kasus Jaksa Pinangki. Majelis Hakim yang mengurangi hukumannya adalah Muhammad Yusuf dengan hakim anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, serta Reny Halida Ilham Malik. Kini, Pinangki hanya perlu mendekam di penjara selama empat tahun.

Kalau menurut kamu, pengurangan hukuman koruptor seperti Jaksa Pinangki ini bikin geram, nggak, sih? (Kom,Jaw/IB09/E05)