Yang bikin makin spesial, film ini dari awal memang dirancang untuk format IMAX. Jadi, jangan heran kalau nonton di bioskop terasa banget bedanya. Visualnya tajam, audionya nendang, dan saat kamera masuk ke dalam kokpit mobil balap, rasanya kamu seperti duduk di situ langsung, merasakan desingan mesin, dan tensi yang membuncah di setiap tikungan.

Makanya, F1: The Movie bukan cuma tentang Sonny Hayes (Brad Pitt) si pembalap veteran, atau Joshua Pearce (Damson Idris) sang bintang muda, melainkan juga membahas Ruben Cervantes (Javier Bardem) sebagai figur di balik strategi tim. Chemistry di antara ketiga karakter ini kuat banget. Interaksi mereka juga membawa penonton jadi terlibat dalam cerita.

Sempat ada keraguan apakah film ini cocok bagi mereka yang bukan pengikut setia F1. Tapi tenang, film ini tetap bisa dinikmati oleh siapa saja. Story-nya memang nggak terlalu dalam mendalami karakter satu per satu. Tapi justru itulah yang bikin penonton lebih fokus ke pengalaman sinematik dan ritme balapan yang intens.

Sinematografinya? Wah, mahal banget. Dari jalannya balapan yang dirancang seperti mini film tersendiri, sampai transisi halus dari paddock ke lintasan, semuanya bikin kita terpukau. Bahkan adegan-adegan kecil pun digarap serius. Ditambah sentuhan magis Hans Zimmer yang mengurus latar suara, film ini benar-benar memanjakan telinga dan mata.

Meski durasinya hampir 2,5 jam, tapi rasanya cepat banget. Alur cerita yang dijaga rapi, ditambah drama dan aksi yang seimbang, bikin kita terus penasaran sampai akhir. Kekurangannya barangkali adalah iklannya yang memang banyak, karena film ini juga jadi etalase Formula 1. Tapi itu nggak bikin filmnya jadi terlihat aneh, kok.

Kalau mau dibandingkan sama Ford v Ferrari yang sama-sama bertema F1, film ini jelas unggul dari sisi teknis dan pengalaman menonton. Meski sisi cerita Ford v Ferrari lebih kuat dan mendalam, F1: The Movie menang di aspek sinematik. Rasanya seperti duduk di kokpit mobil F1 beneran, sekaligus diiringi kemewahan visual yang nggak main-main.

F1: The Movie adalah tipe film yang nggak cocok cuma ditonton di laptop atau HP. Ini film yang harus dinikmati di bioskop dengan layar dan sound yang layak. Setelah keluar dari studio, kamu bakal merasa puas, terkesan, dan mungkin juga pengin langsung cari tahu lebih dalam soal dunia F1.

Kesimpulan? Film ini bukan cuma buat penggemar dunia balap. Ini film buat siapa aja yang suka tontonan berkualitas dengan pengalaman sinema yang maksimal. Jadi, jangan ragu untuk menonton F1: The Movie di bioskop ya, Millens! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Siapa bilang film balap isinya cuma tentang pembalap dan mobilnya yang melaju kencang? F1: The Movie&nbsp;hadir mendobrak persepsi itu. Lewat film ini, kita diajak masuk lebih dalam, menyelami kompleksitas dan dinamika dunia balap Formula 1 dari sisi yang jarang terlihat seperti tim pendukung, drama di balik layar, dan bagaimana kerja tim jadi kunci kemenangan di sirkuit.

Disutradarai oleh Joseph Kosinski, sutradara di balik Top Gun: Maverick dan Oblivion, film ini membawa standar baru dalam sinema olah raga. Ya, ini bukan film dokumenter biasa, melainkan film penuh emosi, aksi, dan visual gila-gilaan yang bikin kamu merasa terpukau sejak menit pertama.

'F1: The Movie' bakal cocok ditonton siapa saja yang mendambakan film yang lengkap dari sisi alur cerita, sinematografi, hingga detail-detail kecil yang ciamik. Jadi, meskipun kamu nggak familiar dengan balapan jet darat ini, bakal puas saat menontonnya di bioskop!

'F1: The Movie', Film Balap yang Lebih dari Sekadar Ngebut di Lintasan

Program yang diluncurkan di SPBU COCO Sisingamangaraja pada Kamis (5/6/2025) lalu ini menawarkan hal yang simpel tapi berdampak, yaitu dengan menukar minyak jelantah, kamu dapat saldo e-wallet! Nggak main-main, penukaran ini mengacu pada harga pasar minyak jelantah dunia. Jadi nilainya cukup kompetitif.

“Bisa banget jadi cuan,” ungkap Heppy Wulansari, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga sebagaimana dinukil dari Tribunjateng, Jumat (6/6). “Kami sudah sediakan drop box-nya. Tinggal datang, serahkan minyaknya, dan dapat saldo ke MyPertamina.”

Adapun di Kota Semarang, tersedia tiga titik penukaran minyak jelantah tersebut, yaitu di SPBU COCO Sisingamangaraja, Mangunharjo, dan Tanjungmas.

Jika antusiasme penukaran minyak jelantah ini tinggi, titik-titik penukaran minyak jelantah akan diperluas. Nggak cuma SPBU, ke depannya juga bisa jadi hadir juga di lingkungan rumah tangga, bahkan lewat kerja sama dengan PKK atau komunitas lokal.

Tujuan besarnya? Minyak jelantah ini nantinya akan diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Kilang Pertamina Cilacap. Bayangkan, minyak bekas dapurmu bisa diubah jadi bahan bakar yang membantu pesawat terbang. Keren banget, kan?

Nggak berhenti di minyak jelantah, Pertamina juga memperkenalkan Reverse Vending Machine (RVM) buatmu yang pengin mendaur ulang botol plastik bekas. Mesin ini baru tersedia di SPBU Sisingamangaraja. Cara kerjanya cukup sederhana. Kamu tinggal masukkan botol plastik, lalu akan mendapatkan poin atau e-voucher MyPertamina.

“Program ini bagian dari semangat ekonomi sirkular,” ujar Mars Ega Legowo Putra, Plt. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga sebagaimana dinukil dari Metrotvnews, Jumat (6/6). “Kita ingin SPBU bukan cuma jadi tempat isi BBM, tapi juga jadi pusat kontribusi warga untuk kelestarian lingkungan.”

Lewat dua program ini, masyarakat nggak hanya jadi pengguna energi, tapi juga bagian dari rantai pasok energi ramah lingkungan. Apalagi dengan insentif digital yang langsung masuk ke e-wallet atau aplikasi MyPertamina, jelas progamnya makin menarik untuk diikuti.

Inisiatif ini bukan cuma urusan teknologi atau gaya hidup kekinian. Ini soal kesadaran bahwa perubahan besar bisa dimulai dari dapur sendiri, baik itu berupa minyak goreng bekas, maupun sebotol plastik tak terpakai. Jadi, mulai sekarang, yuk sisihkan minyak jelantahmu, karena di Semarang, limbah pun bisa jadi berkah, Millens! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kamu bingung dengan limbah minyak jelantah dari dapurmu? Kalau dibuang sembarangan ke selokan, tentu bisa merusak lingkungan. Tapi, kalau mau didaur ulang, nggak tahu harus diarahkan ke mana. Tenang, kalau kamu tinggal di Kota Semarang, ada solusinya, kok!

Sekitar satu bulan belakangan, Pertamina Patra Niaga sudah membuka program UCollect di Kota Semarang. Dalam program ini, kamu bisa mendaur ulang limbah rumah tangga, khususnya minyak goreng bekas pakai.

Ternyata, sudah ada tiga lokasi di Kota Semarang yang bisa kamu datangi untuk menukar minyak jelantah jadi rupiah. Di mana saja ya, lokasinya?

Tiga Lokasi untuk Menukar Minyak Jelantah Jadi Rupiah di Kota Semarang

Meski nggak seketika itu naik, perempuan yang sehari-hari berjualan produk olahan ayam homemade dalam kemasan vakum di sebuah lapak di pecinan Semarang tersebut mengatakan, logo halal membuat orang-orang percaya bahwa produknya "aman" dikonsumsi orang Muslim.

"Meski saya berjilbab, bukan berarti orang otomatis percaya produk saya halal, karena saya jualan di kawasan pecinan yang banyak produk non-halalnya. Mereka (pembeli Muslim) lebih percaya kalau di kemasan ada label halal," kata dia.

Label halal, yang bagi sebagian orang dianggap sekadar "pemanis" desain kemasan, bisa penting artinya untuk pelaku usaha seperti Nurhayati. Dia mengatakan, kawannya yang berjualan aneka keripik di Salatiga mengaku bisa menaikkan omzet hingga 20-30 persen berkat label tersebut.

"Mungkin karena belakangan produknya mulai dikenal luas, tapi saya percaya bahwa kenaikan penjualan itu nggak lepas dari label Halal yang dia pasang sekitar enam bulan lalu," ujarnya.

Yap, di berbagai daerah di Indonesia, para pelaku usaha makanan mulai menyadari pentingnya sertifikasi halal, yang selain menjadi bentuk kepatuhan terhadap aturan agama juga sebagai strategi bisnis yang efektif. Dengan begitu, label halal bukan lagi sekadar pilihan, tapi menjadi kebutuhan pelaku usaha.

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, hingga pertengahan 2025 sudah lebih dari 4 juta pelaku usaha mendaftar untuk mendapatkan sertifikat halal, yang mayoritas berasal dari sektor makanan dan minuman.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengungkapkan, label halal bukanlah sekadar simbol, tapi sebuah jaminan kepercayaan. Keberadaannya memberikan proteksi bagi konsumen sekaligus mendorong pelaku usaha untuk bersaing secara sehat

"Keberadaan label halal mampu mendorong pertumbuhan omzet secara signifikan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah,"&nbsp;tuturnya pada 2024 lalu, yang dikutip Inibaru.id dari laman resmi Kementerian Agama, baru-baru ini. "Label halal juga memperluas jangkauan pasar dan nilai tambah dalam persaingan."

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh. Dia menegaskan, di negara yang mayoritas beragama Islam, penting bagi pelaku usaha untuk menunjukkan kehalalan produk-produk yang mereka jual karena itu bagian dari hak konsumen.

“Sertifikasi halal bukan hanya tentang aturan agama, tapi juga pemenuhan hak atas informasi yang jelas dan jujur dari produsen kepada konsumen,” ujarnya dalam forum Halal Summit 2024.

Bagaimana caranya mendapatkan sertifikasi halal? Saat ini, prosesnya jauh lebih mudah daripada beberapa tahun lalu; karena pelaku usaha kini hanya melakukan pendaftaran melalui laman ptsp.halal.go.id.

Sementara itu, untuk kategori usaha mikro dan kecil (UMK) yang rata-rata berbahan baku sederhana dan halal, tersedia jalur self-declare melalui program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) dari BPJPH. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kamu lakukan:

Oya, produk non-UMK atau yang berbahan baku kompleks tetap melalui pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), ya!

Di balik proses tersebut, tersimpan keuntungan yang nggak sedikit. Menurut hasil riset internal BPJPH, pelaku usaha yang telah bersertifikat halal mengalami peningkatan penjualan antara 15–25 persen hanya dalam kurun waktu 6–12 bulan sejak label halal tercantum di kemasan mereka.

Nggak hanya di ranah lokal, sertifikasi halal juga membuka peluang ekspor. Negara-negara seperti Malaysia, Brunei, dan Uni Emirat Arab telah mensyaratkan sertifikasi halal resmi untuk produk pangan impor mereka. Ini menjadikan label halal sebagai golden ticket untuk menembus pasar global.

Di Indonesia, keberadaan label halal adalah sebuah keharusan, merujuk Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa mulai Oktober 2024, seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.

“Pemerintah telah gencar melakukan sosialisasi dan memberikan berbagai kemudahan (mengurus sertifikasi halal). Jadi, tidak ada alasan lagi pelaku usaha untuk tidak patuh,” tegas Aqil Irham.

Label halal adalah bagian dari upaya membangun ekosistem industri pangan yang lebih sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Bagi konsumen, terutama umat Muslim, ini juga bagian dari perlindungan konsumen yang tentu saja akan membuat pelaku usaha menjadi lebih dipercaya. (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id – Nurhayati pernah merasa nggak enak hati saat seorang pembelinya menanyakan label "Halal" pada produk olahan ayam beku yang telah dijualnya selama dua tahun terakhir. Dengan malu-malu, dia menggeleng, karena dirinya memang belum pernah mengurusnya.

"Setelah menjelaskan alasan produknya belum berlabel halal, beliau akhirnya tetap membeli. Namun, saya sempat sungkan sendiri. Dari situlah saya coba mengurusnya dan sekarang kami sudah bisa menempelkan label tersebut di semua produk kami," terangnya beberapa waktu lalu.

Label 'Halal' pada produk makanan dan minuman bukanlah semata pemanis kemasan, tapi merupakan strategi bisnis yang penting untuk meraih kepercayaan konsumen

Label 'Halal', Strategi Bisnis Kuliner untuk Raih Kepercayaan Pembeli

Setelah kabut menipis, barulah Yani, sapaan akrabnya, berani buka ponsel untuk memastikan posisinya ada di mana. Kebetulan waktu itu sinyal nggak menghilang. Setelah mengirim chat singkat minta tolong disertai lokasinya saat itu ke salah seorang temannya, dia memilih menunggu di jalur turun via Candi Gedong Songo.

"Skema terburuknya, aku turun sendiri. (Gunung) Ungaran bukan pendakian yang panjang. Di tas masih ada persediaan makanan. Jadi, pikirku, asal nggak tersesat, aku bakal sampai jika terus turun. Untungnya, nggak lama kemudian teman-temanku datang dan kami bisa turun dengan selamat," kenangnya.

Gawai sebagai Pendukung, Bukan Sebaliknya

Dalam pendakian tersebut, Yani merasa beruntung karena gawai yang dibawanya berhasil menyelamatkannya. Dengan teknologi mutakhir saat ini, para pendaki memang dimudahkan dengan keberadaan gawai, utamanya untuk kebutuhan navigasi dan komunikasi antarpendaki.

Namun begitu, alih-alih menjadi teknologi pendukung, terkadang gawai justru menjadi penyebab kecelakaan para pendaki. Kamu tentu masih ingat peristiwa seminggu lalu ketika seorang pendaki Gunung Muria terjatuh di jurang sedalam ratusan meter saat menuruni Puncak Natas Angin, Kabupaten Kudus.

Seorang saksi mengatakan bahwa perempuan 21 tahun itu tengah merekam pemandangan sambil berjalan sebelum diketahui terpeleset ketika memasuki trek licin yang dikenal sebagai "Jalur Naga".

Peristiwa itu tentu saja bukan kejadian pertama yang terjadi di era "apa-apa dibuat konten" seperti sekarang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebutuhan untuk ngonten acap mengabaikan situasi dan keselamatan. Dari sekadar swafoto, live streaming, hingga vlog pendakian di tempat ekstrem mereka jalani.

Sekali lagi, keberadaan gawai saat melakukan pendakian seharusnya menjadi pendukung; atau setidaknya sekadar alat dokumentasi untuk dibagikan ke media sosial. Namun, di balik semangat berbagi pengalaman ini, kadang kita kurang wawas diri dan abai terhadap bahaya yang bisa saja datang.

Pada Juli 2021, YouTuber asal Denmark, Albert Dyrlund jatuh dari tebing setinggi 200 meter di Italia saat merekam konten. Di India, influencer Aanvi Kamdar meninggal usai terpeleset di tepi air terjun saat merekam untuk reels Instagram.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyebut, insiden akibat terdistraksi oleh ponsel saat berada di tempat-tempat yang memerlukan konsentrasi tinggi bukanlah hal baru. Kepala Subdit Operasi SAR I Wayan Suyatna, mengatakan, banyak korban tersesat karena ponsel di jalur sempit dan berkabut.

Sejumlah rute pendakian di Indonesia, dia mengungkapkan, memiliki titik-titik yang cukup ekstrem dan rawan membuat pendaki terjatuh. Ini termasuk di jalur-jalur pendakian Gunung Prau, Merbabu, dan Rinjani. "Di sinilah konsentrasi dan kesadaran penuh sangat dibutuhkan," tuturnya belum lama ini.

Agar tetap aman menggunakan gawai saat melakukan pendakian, berikut adalah tips yang bisa kamu coba, yang dihimpun Inibaru.id dari berbagai sumber:

Gawai ibarat belahan jiwa di era digital. Namun, pahamilah bahwa alam liar seperti gunung bisa mengubahnya sebagai "musuh" jika kamu nggak berhati-hati. Ingatlah bahwa dokumentasi terpenting dalam sebuah pendakian bukanlah selama di perjalanan, tapi cerita setelah kita pulang dengan selamat. (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id – Baru saja turun dari Puncak Ungaran, kabut tebal yang mendadak menyergap membuat Suryani kehilangan pandangan, yang berujung kehilangan jejak kelima temannya yang berada di depannya. Sebagai pendaki pemula yang nggak mengenal medan, tentu saja dia merasa panik.

"Ini peristiwa dua tahun lalu, bulan Agustus," terang perempuan asal Kabupaten Pati tersebut, Senin (30/6/2025), "tapi membekas karena aku terpaksa berhenti di sebuah jalur yang bercabang, menunggu kabut menipis. Tanpa pengetahuan mendaki yang cukup, aku takut melangkah. Ponsel low-bat pula!"

Sudah banyak memakan korban, maka berhati-hatilah saat memakai gawai di jalur pendakian; karena gunung bukanlah ladang konten. Bagaimana cara ngonten yang benar saat mendaki?

Gunung Bukan Ladang Konten; Bijaklah Memakai Gawai di Jalur Pendakian!

Dia memberi contoh sederhana. Desa yang nggak memiliki potensi hasil sayuran tetap bisa meraih keuntungan dengan menggandeng desa tetangga yang unggul di sektor itu. Selain itu, bupati mendorong agar pengurus koperasi berani melirik potensi UMKM dan peluang lain, demi memacu geliat ekonomi desa.

Sebagai tahap awal penguatan modal, Ngesti menyampaikan bahwa masing-masing KDMP akan mendapatkan suntikan dana Rp1,5 juta dari Bank Jateng. Pemkab Semarang pun akan menambah Rp1 juta melalui APBD. Kendati demikian, dia menekankan pentingnya komunikasi rutin antara pengurus koperasi dan pemerintah daerah, terutama soal penentuan lokasi kantor KDMP yang representatif.

“Sehingga, dapat diperoleh lokasi yang layak dan strategis, untuk pengembangan bisnis,” tambahnya.

Kepala Diskumperindag Kabupaten Semarang, Heru Subroto, menegaskan bahwa kegiatan kontak bisnis ini bertujuan membuka cakrawala pengurus koperasi agar lebih siap menyusun rencana usaha produktif. “Sekaligus membuka peluang kerja sama bisnis dengan BUMN maupun BUMD yang ada,” katanya.

Semangat mengembangkan potensi lokal juga diungkapkan Kades Sraten Tuntang, Rohmat. Dia menuturkan, KDMP desanya akan memprioritaskan wisata edukasi pertanian sebagai daya tarik utama. “Kami akan pamerkan edukasi pengolahan sawah sampai panen padi, yang akan dikelola koperasi desa,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan sertifikat pengesahan badan hukum kepada lima KDMP yang paling cepat menyelesaikan proses pendirian. Mereka adalah KDMP Desa Lerep (Ungaran Barat), Ngadikerso (Sumowono), Sukorejo (Suruh), serta Desa Kesongo dan Gedangan di Kecamatan Tuntang.

Langkah-langkah kecil seperti pendirian koperasi yang cermat dan kolaborasi antardesa bisa jadi kunci memajukan ekonomi lokal. Jadi, sudahkah desamu bersiap menjalin kerja sama yang tepat sasaran? Yuk, mulai diskusi dan cari inspirasi di sekitar, demi masa depan desa yang lebih mandiri dan sejahtera,&nbsp;Millens! (Siti Zumrokhatun/E05)&nbsp;

Inibaru.id -&nbsp;Membangun bisnis desa bukan perkara cepat-cepat asal jalan, Millens. Butuh kehati-hatian dalam menentukan dengan siapa akan berbisnis. Untuk itu, pengurus Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Semarang diingatkan agar nggak asal memilih mitra bisnis. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menegaskan, kerja sama yang tepat sasaran bukan hanya soal keuntungan, tapi juga memastikan geliat ekonomi desa makin kokoh dan berdampak luas bagi warganya.

“Para pengurus saya harapkan dapat menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, dengan desa lainnya,” ujar Ngesti, saat berbicara di hadapan perwakilan 235 KDMP se-Kabupaten Semarang dalam acara kontak bisnis dengan BUMN dan BUMD, yang digelar di pendapa rumah dinas bupati, Senin (30/6/2025) pagi.

Pengurus KDMP se-Kabupaten Semarang diminta lebih jeli menentukan kerja sama bisnis yang tepat. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa sekaligus membuka peluang usaha baru yang menguntungkan.

Koperasi Merah Putih Diminta Pilih Mitra dengan Cermat, Ekonomi Desa Siap Melesat

Kata Sandi, proyek robot tersebut telah dibahas dalam rencana strategis Polri periode 2025 hingga 2045. Untuk program robot anjing, Polri bakal mulai menggunakan anggaran tahun 2026.

Dalam pengadaan robot, Polri bekerja sama dengan PT Sari Teknologi dan Ezra Robotics untuk mengembangkan perangkat ini. Robot humanoid dirancang melakukan pengenalan wajah, patroli, hingga pemantauan lalu lintas. Sementara robot anjing I-K9 dilengkapi AI untuk mendeteksi bahan berbahaya dan membubarkan kerumunan lewat suara ultrasonik.

Meski terkesan keren, namun kemunculan robot-robot ini justru langsung memicu pertanyaan kritis. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menyoroti transparansi pengadaan yang minim informasi. “Berdasarkan hasil penelusuran ICW terhadap perencanaan Polri dari Sistem Rencana Umum Pengadaan, tidak ditemukan adanya informasi mengenai perencanaan pengadaan robot,” katanya, Selasa (1/7).

Harga robot ini pun bukan main. Satu robot humanoid diperkirakan lebih dari Rp250 juta, sedangkan robot anjing nyaris Rp3 miliar. Nilai itu lebih besar dibanding biaya perawatan Rumah Sakit Bhayangkara di Blora yang hanya Rp89 juta.

Di sisi lain, pegiat hukum menilai prioritas Polri seharusnya bukan pada kecanggihan teknologi, melainkan pada kualitas penegakan hukum yang kerap dikeluhkan masyarakat.

Hal ini dikemukakan Julius Ibrani dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI). “Laporan masyarakat tidak direspons atau dicuekin sama polisi. Ini yang sering viral, sehingga muncul istilah ‘no viral, no justice’.”

Menurutnya, di tengah berbagai kasus kekerasan polisi yang mencoreng wajah institusi, mulai penyiksaan hingga pembunuhan, kehadiran robot justru dinilai menjauhkan Polri dari pembenahan internal.

“Kalau mau menyelesaikan masalah lewat digital dan teknologi, selesaikan dulu kasus-kasus kejahatan siber yang marak, bukan malah beli robot,” tegas Julius.

Maka, pertanyaannya: robot-robot ini benar-benar jawaban untuk masalah kepolisian, atau hanya sekadar etalase inovasi yang belum menyentuh akar persoalan? Bagaimana menurutmu, Millens? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Ada yang berbeda dalam peringatan HUT Bhayangkara ke-79. Deretan robot humanoid, robot anjing, tank mini, hingga drone tampil gagah di hadapan publik dalam defile puncak HUT Bhayangkara ke-79 di Monas, Selasa (1/7). Polri menamainya Ropi (robot pintar) yang diklaim bakal membantu tugas-tugas keamanan.

Sebelumnya Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, menjelaskan bahwa penggunaan robot kepolisian bukan hal baru di dunia. "Thailand sudah memperkenalkan robot humanoid-nya. Dubai sudah menyatakan juga soal pemanfaatan robot untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Bahkan, Tiongkok sudah uji coba robot polisi untuk patroli dan Singapura mengembangkan kecoak cyborg untuk kegiatan SAR [search and rescue]," ujarnya, Senin (30/6) melansir&nbsp;BBC.&nbsp;&nbsp;

Polri memamerkan robot humanoid dan robot anjing demi meningkatkan pelayanan dan keamanan. Namun, mahalnya biaya pengadaan dan minimnya transparansi membuat publik bertanya apakah ini benar-benar prioritas utama institusi yang masih dihantui kasus kekerasan aparat?

Robot Polisi dan Robot Anjing Polri; Inovasi Canggih atau Prioritas yang Salah Kaprah?

"Saya meminta, memberi kesempatan pada ICW dan kepada
Saudara Egi 1×24 jam untuk membuktikan tuduhannya bahwa klien kami telah
berburu rente dalam peredaran Ivermectin," kata kuasa hukum Moeldoko, Otto
Hasibuan dalam konferensi pers daring, Kamis (29/7/2021). 

Moeldoko memang membantah mempunyai hubungan dengan PT
Harsen Laboratories, tapi dia nggak menempuh jalur hukum mengenai masalah ini. Lelaki
yang sempat tersandung kasus makar Partai Demokrat itu pengin memberikan
kesempatan kepada ICW untuk menyampaikan bukti atas tuduhan tersebut.

Jika nggak bisa membuktikannya dalam waktu 1x24 jam,
Moeldoko meminta mereka mencabut pernyataan mereka.

"Kalau Anda tidak bisa membuktikan, kami juga tidak
langsung lapor. Kami minta Anda secara fair mencabut pernyataan secara terbuka
karena Anda menyebutkannya terbuka melalui media massa," ujar Otto.

Otto juga menyebut bahwa tuduhan tersebut membuat nama
kliennya tercemar. Bukan cuma itu, tuduhan keterkaitan Moeldoko dianggap nggak
bertanggungjawab dan bersifat fitnah. 

Menurut Otto, kliennya sama sekali nggak ada kaitannya
dengan produsen Ivermectin, baik sebagai pemilik saham maupun direktur. Pernyataan
ICW berpotensi memancing opini seolah-olah Moeldoko mengambil keuntungan dari
Ivermectin.

Kendati demikian, lanjut Otto, Moeldoko pengin upaya hukum
menjadi pilihan terakhir yang ditempuh. "Selesaikan perkara ini dengan
cara-cara yang terbaik, tidak ribut-ribut, terbuka, transparan, dan tidak perlu
kalau boleh di luar hukumlah," kata Otto mengingat ucapan Moeldoko.

Sebelumnya diberitakan, ICW melakukan penelitian singkat
selama satu bulan terakhir untuk melihat keterkaitan PT Harsen Laboratories
dengan sejumlah elite politik di Indonesia. 

&nbsp;Peneliti ICW Egi
Primayoga menyebut adanya dugaan PT Harsen Laboratories mempunyai hubungan
dengan Moeldoko. 

"Saya ingin menyoroti nama Sofia Koswara, memang nama
Sofia tidak tertera dalam akta (perusahaan PT Harsen Laboratories), tapi dalam
berbagai sumber dia disebut sebagai Wakil Presiden PT Harsen Laboratories, dan
dia tampaknya punya peran sentral dalam menjalin relasi dengan berbagai
pihak," tutur Egi dalam diskusi virtual ICW, Kamis (22/7/2021).

Nah, berdasarkan penelusuran ICW, Sofia ada kaitannya dengan
PT Noorpay Perkasa sebagai direktur dan pemilik saham. "Dan di sini kita
bisa melihat keterkaitan PT Noorpay Perkasa dengan KSP Moeldoko. Salah satu
pemilik saham PT Noorpay Perkasa adalah Joanina Rachman, dan dia diketahui
merupakan anak Moeldoko. Dia menjadi pemegang saham mayoritas dan dia juga
diketahui tenaga khusus atau tenaga ahli di Kantor Presiden," ungkap Egi. 

Hm, kalau menurutmu ICW harus memberikan bukti atas
pernyataannya nggak nih, Millens? (Kom/IB21)

Inibaru.id – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberi tenggat
1×24 jam kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuktikan tuduhan
mereka perihal obat Ivermectin.

Sebagaimana yang diberitakan, peneliti ICW Egi Primayoga beberapa
waktu yang lalu menyebut Moeldoko mempunyai hubungan dengan produsen
Ivermectin, PT Harsen Laboratories.

Setelah disebut memiliki hubungan dengan produsen Ivermectin, Moeldoko melalui kuasa hukumnya menantang ICW untuk membuktikannya dalam 1x24 jam. Jika nggak bisa memberikan bukti, Moeldoko meminta mereka mencabut pernyataan secara terbuka dan meminta maaf.

Moeldoko Tantang ICW Buktikan Keterlibatannya Terkait Ivermectin Dalam 1x24 Jam

Bahkan,
Kurnia menyebut Pinangki sebenarnya punya tiga kejahatan sekaligus, tepatnya
suap, pencucian uang, serta permufakatan jahat. Jadi, seharusnya nggak ada satu
celah pun yang bisa membuatnya mendapatkan pengurangan hukuman, apalagi sampai
separuhnya sebagaimana yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini sekaligus memperlihatkan secara jelas bahwa
lembaga kekuasaan kehakiman kian tidak berpihak pada upaya pemberantasan
korupsi,” tegas Kurnia.

Melihat
fakta ini, ICW meminta jaksa yang menangani kasus PInangki untuk segera
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Harapannya, Pinangki bisa dihukum dengan
lebih berat.

Hukuman
Koruptor di Indonesia Masih Ringan

Realitanya,
hukuman bagi para koruptor di Indonesia masih sangat ringan. Kalau menurut data
ICW sepanjang 2020 lalu, hukuman bagi para koruptor rata-rata hanya penjara 3
tahun 1 bulan, nggak jauh-jauh dari pelaku kriminal kelas teri.

Nah, pada
September 2020 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan mengeluarkan
data yang lebih mengenaskan, yakni daftar 20 terpidana korupsi yang hukumannya
juga dikurangi usai mendapatkan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Sejumlah
tokoh terkenal seperti Choel Mallarangeng, misalnya, mendapatkan pemotongan
hukuman dari tiga tahun enam bulan penjara menjadi tiga tahun saja. Padahal,
Choel dinyatakan bersalah dalam kasus suap proyek P3SON Hambalang. Selain itu,
mantan hakim MK Patrialis Akbar yang menerima suap judicial review dikurangi hukumannya dari delapan tahun penjara
jadi tujuh tahun saja pada Agustus 2019 lalu.

Politikus
PKB yang juga mantan anggota Komisi V DPR RI Musa Zainuddin yang merupakan
tersangka suap infrastruktur seharusnya mendekam di penjara selama 9 tahun,
namun kemudian dikurangi hukumannya jadi tiga tahun saja usai mengajukan PK di
MA.

Sementara
itu, Mantan Anggota DPR RI Jakarta Sanusi yang seharusnya dihukum 10 tahun
penjara karena menerima suap Rp 2 miliar dari bos Agung Podomoro Land Ariesman
Widjaja mendapatkan pengurangan hukuman tujuh tahun penjara.

Balik ke
kasus Jaksa Pinangki. Majelis Hakim yang mengurangi hukumannya adalah Muhammad
Yusuf dengan hakim anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, serta
Reny Halida Ilham Malik. Kini, Pinangki hanya perlu mendekam di penjara selama
empat tahun.

Kalau
menurut kamu, pengurangan hukuman koruptor seperti Jaksa Pinangki ini bikin
geram, nggak, sih? (Kom,Jaw/IB09/E05)

Inibaru.id – Publik Tanah Air digegerkan dengan pemotongan hukuman
Jaksa Pinangki Sima Malasari oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sejumlah
pihak, termasuk Indonesian Corruption Watch (ICW) bahkan menyebut keputusan ini
sudah merusak akal sehat.

Kalau
menurut Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadhana,
seharusnya hukuman Jaksa Pinangki diperberat demi keadilan hukum. Apalagi, dia
terbukti bersalah dalam kasus pengurusan fatwa bebas MA bagi Djoko S Tjandra,
terpidana kasus Bank Bali.

Bukannya diperberat, hukuman Jaksa Pinangki justru dikurangi dari 10 tahun jadi 4 tahun. Hal ini seperti mengulangi kebiasaan pengurangan hukuman koruptor di Indonesia. Bikin&nbsp; geram, ya?