Dia mengatakan penyakit korupsi telah membuat Indonesia hancur dan nggak dapat maju. Rakyat, lanjut Lili, juga jadi korban karena terus hidup dalam kemiskinan akibat pemimpin yang korup.&nbsp;



Lili berpendapat, saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat memberantas korupsi. Bukan mengandalkan pencitraan semata. Oleh karena itu saatnya politik pencitraan harus ditinggalkan.

Dia meminta partai politik menyikapi perubahan preferensi pemilih muda terhadap calon pemimpin nasional tersebut. Terlebih, pemilih muda yang berusia 17-39 tahun dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang diprediksi mencapai 60 persen dari total pemilih.

"Pandangan mereka (pemilih muda) merupakan signal yang harus diperhatikan (partai politik) jika kandidatnya ingin keluar sebagai pemenang," ujar Lili.



Sementara itu, peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan partai politik harus menyerap aspirasi pemilih muda yang memiliki preferensi lebih khusus terhadap calon pemimpin ketimbang pemilih lebih luas. Meski menilai citra merakyat masih dinilai relevan, dia berpendapat calon pemimpin nasional juga harus memiliki integritas antikorupsi yang baik.&nbsp;

Pemilih muda, kata Saidiman, juga menginginkan calon pemimpin yang memiliki agenda langsung terhadap mereka. Misalnya, isu lapangan kerja dan lingkungan.

"Tapi perlu dicatat, anak muda itu kan kritis. Salah satu cirinya adalah kalau mereka merasa calon-calon yang ada tidak lebih menjanjikan, bisa saja mereka tidak ikut memilih," ujar Saidiman.

Setuju banget dengan hasil riset tersebut ya, Millens? Kamu sebagai anak muda sudah seharusnya memilih pemimpin nggak berdasarkan pencitraan yang dibangun tapi bukti nyata membangun bangsa. Betul nggak? (Siti Khatijah/E05)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Pengamat Sebut Politik Pencitraan Harus Ditinggalkan, Sudah Tak Dilirik Pemilih Muda.

Inibaru.id - Anak muda nggak pernah luput dari target kampanye Pemilihan Umum. Kelompok pemilih pemula ini memiliki jumlah yang nggak sedikit sehingga suara yang terhimpun dari mereka sangat berarti. Namun, untuk menggaet suara mereka, calon pemimpin harus menggunakan cara yang cerdas.&nbsp;



Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai pemilih muda saat ini telah bersikap kritis dan cerdas. Ini bisa dilihat dari adanya pergeseran preferensi&nbsp;pemilih muda&nbsp;terhadap calon pemimpin nasional, dari semula menyukai yang merakyat dan sederhana, menjadi jujur dan antikorupsi.

"Mereka tampaknya menginginkan bahwa pemimpin ke depan punya concern terhadap pemberantasan korupsi," kata Lili kepada&nbsp;Media Indonesia, Selasa (21/3/2023).

Sudah bukan lagi zamannya mendulang suara dalam Pemilu dengan cara pencitraan. Para pemilih muda kini mendambakan sosok pemimpin yang jujur dan nggak korupsi. Lebih dari itu, mereka mengharapkan presiden yang memiliki agenda yang langsung berpengaruh terhadap mereka.&nbsp;

Pemilih Muda Harapkan Pemimpin yang Nggak Korupsi

Ada yang berpendapat jika puasa dilakukan dengan benar puasa
dapat mengendalikan asam lambung. Apakah hal ini benar?

Puasa Ramadan sebenarnya nggak secara langsung dapat
mengendalikan asam lambung. Namun, beberapa orang yang berpuasa melaporkan
bahwa mereka mengalami peningkatan kesehatan pencernaan dan gejala asam lambung
mereka berkurang selama bulan Ramadan.

Hal ini mungkin disebabkan oleh pola makan yang berubah
selama bulan puasa, di mana seseorang hanya makan saat waktu berbuka dan sahur,
dan kemudian berpuasa sepanjang hari. Pola makan ini dapat membantu
menyeimbangkan kadar asam lambung dan mencegah gejala asam lambung yang terkait
dengan makan berlebihan atau makan terlalu sering.

Sayanngya, bagi orang yang mengalami kondisi asam lambung
yang parah, berpuasa dapat memperburuk gejala mereka. Mereka yang menderita
asam lambung harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui
apakah mereka dapat berpuasa dan bagaimana cara mengatur pola makan mereka agar
tidak memperburuk kondisi mereka.

Cara mencegah asam lambung naik selama puasa

Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu mencegah
asam lambung naik selama puasa:

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hindari makanan pedas,
asam, dan berlemak

Makanan seperti cabai, jeruk, kopi, minuman berkafein,
makanan berlemak tinggi, dan makanan pedas dapat meningkatkan produksi asam
lambung. Oleh karena itu, sebaiknya hindari makanan tersebut dan beralih ke
makanan yang lebih sehat dan ringan seperti buah-buahan, sayuran, dan protein
nabati.

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Konsumsi makanan dalam
porsi kecil

Hindari makan dalam jumlah besar sekaligus. Sebaiknya makan
dalam porsi kecil dan sering agar tubuh tetap tercukupi nutrisi yang
dibutuhkan.

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hindari merokok dan minum
alkohol

Merokok dan minum alkohol dapat meningkatkan produksi asam
lambung dan merusak lapisan pelindung pada dinding lambung, sehingga sebaiknya
dihindari selama puasa.

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Jangan tidur setelah makan

Tidur setelah makan dapat memperburuk gejala asam lambung.
Sebaiknya tunggu minimal 2-3 jam setelah makan sebelum tidur atau melakukan
aktivitas yang memerlukan posisi tidur.

5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Konsumsi makanan yang mudah
dicerna

Pilih makanan yang mudah dicerna seperti bubur, sup, atau
makanan ringan yang sehat, serta hindari makanan yang terlalu berat pada perut.

6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Minum air putih yang cukup

Pastikan untuk minum air putih yang cukup untuk membantu
mengeluarkan asam lambung dari lambung.

7.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Konsultasi dengan dokter

Jika Anda memiliki masalah asam
lambung yang serius, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memperoleh
saran dan pengobatan yang tepat sebelum puasa Ramadan. (Siti
Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Selama satu bulan penuh, umat Islam
diwajibkan menjalani ibadah puasa Ramadan yang melibatkan proses menahan diri
dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, seperti lapar, dahaga, dan hawa
nafsu, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Namun, bagi sebagian orang yang menderita kondisi asam
lambung atau GERD, puasa dapat memicu kambuhnya penyakit mereka. Asam lambung
sendiri dapat menyebabkan sensasi mulas dan rasa panas di dada akibat naiknya
kandungan asam lambung hingga ke tenggorokan.

Muncul anggapan bahwa puasa dapat mengendalikan asam lambung tetap stabil. Benarkah demikian?

Benarkah Puasa Bisa Mengendalikan Asam Lambung?

“Sudah berapa kali kami di-bully warganet karena angklung kan bukan khas Jogja” ucapnya
sebagaimana dikutip dari Mojok,
Selasa (21/3/2023).

Hal ini langsung mendapatkan tanggapan dari etnomusikolog
alias peneliti musik dari Institut Seni Yogyakarta Aris Setyawan. Dia mengakui
jika banyak kelompok musik angklung berasal dari luar Yogyakarta.

“Angklung dan calung banyak berkembang di wilayah Banyumas,
Purbalingga, dan Cilacap,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari Kumparan, Selasa (21/3).

Dulu, daerah-daerah tersebut masuk dalam wilayah kekuasaan
Mataram. Yang berkembang di sana adalah angklung karena pada zaman dahulu,
warga luar keraton kesulitan untuk mengakses gamelan.

Nggak hanya harga gamelan yang mahal, mempelajari ilmu
karawitan untuk memainkan alat musik tersebut juga susah. Oleh karena itu, kemudian warga dari wilayah tersebut memainkan angklung dan calung yang lebih mudah
dibuat dan dimainkan.

Nah, karena adanya irisan sejarah yang kuat antara daerah-daerah Banyumasan dengan
Mataram, Aris pun tetap menyebut angklung dan calung sebagai alat
musik tradisional Jawa, meskipun nggak khas Jogja. Apalagi, laras musik yang
dipakai angklung dan gamelan sama, yaitu laras pelog dan tangga nada pentatonis.
Dia pun menyebut larangan angklung di Malioboro karena nggak khas Jawa sebagai
hal yang kurang tepat.

“Mungkin maksudnya Pemkot Jogja pengin Malioboro itu Jogja
banget. Tapi kan kalau yang dipentaskan gamelan cukup berat ya, malah susah
dibawa ke mana-mana,” sarannya sebagaimana dikutip dari Harian Jogja, Selasa (21/3).

Untungnya, Pemkot Jogja ternyata nggak saklek terkait dengan isu ini. Kabarnya, para pemusik angklung
Malioboro bakal dipindah ke Teras Malioboro 1 dan 2, bukannya benar-benar
dilarang tampil.

Pemindahan ini pun sebenarnya bukan semata-mata karena
angklung dianggap bukan sebagai alat musik khas Jogja, melainkan lebih karena
faktor penataan Malioboro. FYI, Malioboro sedang diajukan menjadi kawasan Sumbu Filosofi
sebagai warisan budaya UNESCO.

Gara-gara hal ini, nggak hanya pemusik angklung
yang dilarang tampil, penjual makanan, rokok, dan lain-lain juga nggak boleh beraktivitas
di sana.

Tapi, jika pemusik angklung ini pengin tetap bisa pentas di
Teras Malioboro, mereka harus mengombinasikan alat musik angklung ini dengan
alat musik khas Jogja seperti gamelan.

“Kami minta kolaborasikan dengan alat musik Jawa seperti bonang,
saron, apapun yang bernuansa Jogja. UPT masih mengurus kurasinya. Semoga Lebaran
mereka sudah bisa tampil,” ucap Ekwanto.

Permintaan Pemkot Jogja pun mendapatkan sambutan dari Grup
Angklung Carekhal Setiadi. 

“Kalau maunya seperti itu, harus dikombinasikan, ya nggak
apa-apa,” ucapnya.

Isu larangan angklung di Malioboro ternyata sudah ada solusi
yang disepakati semua pihak. Semoga saja kemeriahan yang biasanya disajikan
saat musik ini dipentaskan bisa kembali terdengar. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Belakangan
ini warga Yogyakarta dihebohkan dengan larangan tampilnya grup musik angklung di
Malioboro. Kabarnya, alasan pelarangan ini karena angklung dianggap bukan alat
musik khas Jogja.

Menurut keterangan Kepala UPT Kawasan Cagar Budaya Malioboro
Ekwanto, keputusan untuk melarang angklung pentas di jalan paling populer di
Kota Gudeg nggak sembarangan diambil. Apalagi, sebelumnya banyak warganet yang
memprotesnya.

Salah satu daya tarik Jogja bagi para wisatawan adalah pementasan angklung di Malioboro. Tapi, belakangan alat musik ini dilarang tampil di sana. Alasannya adalah karena angklung bukan alat musik khas Jogja.

Peneliti Musik Tanggapi Isu Larangan Angklung di Malioboro; Nggak Tepat

Balai Yasa Pengok bisa kamu temui di Jalan Kusbini. Nama Pengok diambil dari nama kampung tempat bengkel kereta api tersebut berada. Di bengkel inilah, lokomotif, gerbong kereta, dan fasilitas kereta api lainnya mendapatkan perawatan atau perbaikan.

Balai Yasa Pengok didirikan pada 1914 oleh&nbsp;Nederland Indische Spooorweg Maatschapij (NIS). Awalnya, nama tempat ini adalah&nbsp;Centraal Werkplaats.

Dikutip dari Good News From Indonesia
(24/12/22), bengkel yang berdiri di atas tanah seluas 12,88 hektare dengan luas bangunan 4,37 hektare ini pernah
dikuasai Jepang pada 1942 dan baru diambil alih oleh pemerintah Indonesia
pada 28 September 1945.

Djawatan Kereta
Api Republik Indonesia (DKARI) kemudian mengubah nama bengkel tersebut menjadi Balai Karya. Barulah pada 1959, namanya diubah menjadi Balai Yasa Traksi.

O ya, ada cerita sejarah unik Indonesia yang melibatkan Balai Yasa Pengok, Millens. Begini, pada 1946 sampai akhir 1949, Ibu Kota Indonesia sempat dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Keputusan itu dilakukan atas saran Sultan Hamengkubuwono IX saat melihat situasi yang nggak kondusif setelah proklamasi kemerdekaan.

Disadur dari Kesbangpol Kulon Progo
(30/01/23), pada 3 Januari 1946 malam, sebuah gerbong kereta dengan lokomotif C 2849 tiba di jalur kereta api yang ada di dekat kediaman Bung karno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan gerbong kereta api ini dilakukan diam-diam. Lampu kereta bahkan sengaja dimatikan demi menghindari kecurigaan pihak NICA.

Sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam Kereta Luar Biasa (KLB) tersebut untuk menuju Stasiun Yogyakarta. Nah, setelah menurunkan rombongan pejabat tersebut di stasiun, KLB langsung mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di Balai Yasa Pengok.

Tanpa adanya perawatan dan perbaikan kereta api yang baik di Balai Yasa Pengok, bisa jadi proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta tidak berjalan dengan baik. Jadi, secara tidak langsung, tempat ini memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia.

Cerita tentang kereta api dan sejarah Indonesia memang menarik, ya, Millens. Termasuk kisah tentang Balai Yasa Pengok ini. Omong-omong, kamu pernah melihat tempat ini belum?&nbsp;(Kharisma
Ghana Tawakal/E07)

Inibaru.id – Puluhan tahun sebelum merdeka, tepatnya sejak 1867, kereta api sudah beroperasi di Indonesia. Pada tahun tersebut, si ular besi sudah melayani rute Semarang - Tanggung (salah satu wilayah di Grobogan). Melihat fakta ini, wajar jika ada banyak stasiun atau tempat-tempat yang terkait dengan kereta api jadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan hingga berbagai peristiwa penting di Tanah Air.

Salah satu tempat tersebut adalah Balai Yasa Pengok, tempat perawatan dan perbaikan kereta api yang ada di Yogyakarta. Bengkel kereta api ini jadi saksi Yogyakarta sempat jadi Ibu Kota Indonesia untuk sementara waktu.

Di Yogyakarta, ada tempat di mana kereta api bisa diperbaiki atau mendapatkan perawatan secara berkala. Nama tempatnya adalah Balai Yasa Pengok. Seperti apa sih tempat ini?

Balai Yasa Pengok, Saksi Bisu Pemindahan Ibu Kota Negara

Informasi tentang keakuratan obat sirop ini sangat penting bagi masyarakat. Agar nggak lagi muncul keresahan, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) menyelenggarakan "Dialog Interaktif Kesehatan: Sirop Obat Aman Untuk Anak" yang diadakan di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, pada Selasa (21/3/2023).



Acara ini didukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Pakar Farmakologi.

Dalam acara tersebut disampaikan, kamu bisa melihat daftar produk obat sirop yang aman untuk dikonsumsi selama mengikuti aturan pakai di website atau sosial media BPOM serta melalui kanal publikasi resmi BPOM lainnya.

"Masyarakat, pasien, fasilitas layanan kesehatan dan dokter diminta untuk tidak lagi khawatir dan ragu," kata&nbsp;Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor &amp; Zat Adiktif (ONPPZA), Tri Asti Isnariani.



Kini, produk sirop obat yang sudah dirilis kembali oleh BPOM bisa diresepkan kembali oleh dokter dan bisa dikonsumsi masyarakat dengan tenang selama mengikuti aturan pakai.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Noffrendi Roestram mengemukakan ada banyak pengalaman apoteker&nbsp; menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses sirop obat yang belum boleh beredar.

Selain itu, lamanya proses mendapatkan obat puyer, selama periode penarikan sementara sirop obat tahun lalu juga jadi masalah. Namun dengan nggak adanya lagi kasus GGAPA masal sejak dirilisnya produk sirop obat oleh BPOM bulan Desember tahun lalu membuktikan keamanan produk tersebut.

Wah, ini kabar bagus ya, Millens. Sekarang para orang tua nggak perlu khawatir untuk membeli obat sirop di apotek resmi, baik berdasarkan resep dokter maupun membeli obat bebas. (Siti Khatijah/E05)

Inibaru.id - Semenjak heboh tentang obat sirop anak disinyalir jadi penyebab penyakit Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA), kita sebagai orang dewasa merasa takut dan khawatir untuk memberikan obat dalam bentuk sirop.

Namun,&nbsp;seluruh instansi dan organisasi terkait telah melakukan investigasi dan evaluasi ulang secara menyeluruh. Kesimpulannya adalah&nbsp;satu-satunya penyebab kasus GGAPA yang terjadi adalah karena adanya cemaran bahan pelarut Propilen Glikol (PG)/Propilen Etilen Glikol (PEG) yang diganti dengan Etilen Glikol (EG)/Dietilen Glikol (DEG) oleh satu oknum perusahaan penyuplai kimia.

Setelah distop peredarannya karena sedang diteliti, kini obat sirop sudah boleh diresepkan dan dikonsumsi kembali. Terkait penyebab penyakit Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA), para ahli menyatakan bahan yang membahayakan nggak ada dalam kandungan obat sirop yang dinyatakan aman.

Nggak Khawatir Lagi, Obat Sirop Sudah Bisa Dikonsumsi Anak

Ternyata, Burhanuddin cukup gerah melihat banyak terdakwa
yang biasanya nggak pakai atribut keagamaan layaknya peci atau hijab dalam
kehidupan sehari-hari tiba-tiba memakainya saat sidang. Bahkan, hal ini seperti
difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) persidangan.

Ketut pun menyebut kalau hal ini nggak bisa dibenarkan. Dia
juga berjanji bakal segera menetapkan ketentuan bagi para terdakwa dalam
berpakaian saat disidang.

“Seolah-olah alim pada saat disidangkan, kami nanti samakan
semua. Yang penting berpakaian sopan di depan persidangan,” tegas Ketut.

Banyak persidangan kasus korupsi misalnya yang menghadirkan
terdakwa dengan memakai atribut hijab atau peci. Yang paling mencolok adalah
kasus suap mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dia memakai hijab setiap kali
diperiksa di Kantor Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus. Padahal, di
foto-foto yang tersebar, selama kesehariannya Pinangki nggak pernah memakai
hijab.

Mendapatkan Respons Positif dari Sejumlah Pihak

Sejumlah pihak ternyata mendukung rencana Jaksa Agung ini.
Sebagai contoh, Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak, larangan
ini bisa membuat penanganan perkara jadi lebih profesional.

“Termasuk mengantisipasi dan memperkirakan reaksi publik
yang patut diduga terjadi dalam proses persidangan,” jelas Barita, Selasa
(17/5).

Hal yang sama juga diungkap pengacara Aziz Yanuar. Dia
menuding banyak terdakwa yang mendadak pengin terlihat religius saat disidang.
Meski begitu, dia menyayangkan mengapa kebijakan ini baru akan diterapkan
sekarang.

“Saya sangat-sangat setuju. Saya sangat menyayangkan karena
ini baru saat ini. Seharusnya dari jauh-jauh hari,” jelas Aziz, Selasa (17/5).

Menurutnya, apa yang dilakukan para terdakwa ini sebenarnya
merugikan citra agama tertentu, khususnya agama Islam mengingat seringkali
atributnya adalah peci atau hijab.

“Ini sangat merugikan kami umat Islam. Secara opini jadi kan
seakan-akan pelaku tindak pidana itu kesadaran agamanya tinggi dengan atribut
yang dia sematkan,” ketus Aziz.

Kalau kamu, setuju nggak dengan larangan dari Jaksa Agung
ini, Millens? (Rep, Med, Cnn/IB09/E05)

Inibaru.id – Jaksa
Agung ST Burhanuddin melarang terdakwa memakai atribut keagamaan saat disidang.
Apalagi jika biasanya mereka nggak memakainya sebelumnya. Dia nggak ingin ada
kesan di tengah-tengah masyarakat kalau atribut keagamaan ini dipakai pelaku
pada saat tertentu saja.

“Imbauan itu sudah disampaikan juga dalam acara halal
bihalal kemarin, Senin minggu lalu. Untuk mempertegas, nanti akan dibuatkan
surat edaran ke kejaksaan seluruh Indonesia,” jelas Kepala Pusat Penerangan
Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana, Senin (16/5/2022) malam.

Jaksa Agung ST Burhanuddin bakal mengeluarkan surat edaran yang melarang terdakwa memakai atribut keagamaan saat sidang. Jadi, nanti kamu nggak lagi bakal melihat terdakwa mendadak sok alim memakai hijab atau peci lagi, Millens.

Jaksa Agung Larang Terdakwa Pakai Atribut Keagamaan Dadakan saat Sidang

Adapun pertimbangan pemotongan masa tahanan itu, kata hakim,
Pinangki telah menyesali perbuatannya dan masih memiliki anak berusia empat tahun.
Selain itu, Pinangki juga perempuan yang harusnya dilindungi dan diperlakukan
secara adil. Hm, beberapa pertimbangan ini sempat membuat publik heboh.

Gaya hidup “wah” Pinangki sebelum terseret kasus suap juga menyita
perhatian. Dia diketahui sering plesiran ke luar negeri, termasuk ketika
melakukan operasi hidung di New York Center for Plastic Surgery, sebuah klinik
kecantikan yang berada di Park Avenue, New York City, Amerika Serikat (AS). 

Dia juga memiliki BMW tipe SUV X5 yang akhirnya disita
setelah penangkapannya. Bukan cuma itu, Pinangki juga memiliki beberapa properti
mewah.&nbsp; Terus, kira-kira berapa ya gaji
dan tunjangan (take home pay) jaksa Pinangki selama menjadi PNS di Kejaksaan
Agung (Kejagung)?

Ketika masih berstatus sebagai PNS, gaji pokok PNS Pinangki diatur
dalam PP Nomor 30 Tahun 2015. Sama dengan pejabat eselon golongan IV PNS
lainnya, gaji per bulan yang dia peroleh sebesar Rp 3.044.300 sampai yang
tertinggi Rp 5.901.200. 

Sementara itu, besaran tunjangan kinerja atau tukin di
Kejaksaan Agung mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2020.
Tunjangan di Kejaksaan ini berdasarkan kelas jabatan. 

Penetapan kelas jabatan di lingkungan Kejaksaan Agung diatur
dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 150 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan
Struktural dan Jabatan Fungsional Pegawai di Lingkungan Kejaksaan.

Nah, dalam Keputusan Jaksa Agung tersebut, untuk jabatan
Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II yang diemban Jaksa Pinangki masuk
dalam kelas jabatan 8 sehingga besaran tukin yang diterima sebesar Rp 4.595.150
per bulan. 

Sebagai informasi nih, selain tunjangan kinerja dan gaji
pokok PNS tadi, PNS di Kejaksaan juga masih mendapatkan tunjangan lainnya
antara lain tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji. Tunjangan
berikutnya yakni tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok, tunjangan
makan Rp 41.000/hari (golongan IV), dan pemasukan lain PNS seperti perjalanan
dinas.

Dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Pinangki tahun lalu, harta kekayaannya sebesar Rp 6,8 miliar atau
tepatnya Rp 6.838.500.000. 

Sebagian besar berbentuk tanah dan bangunan. Totalnya, Rp 6
miliar. Tanah dan bangunan ini berada di Kabupaten Bogor, Jakarta Barat, dan Kota Bogor. 

Harta lainnya adalah berupa mobil, yaitu Nissan Teana
(2010), Toyota Alphard (2014), dan Daihatsu Xenia (2013). Kalau ditotal, nilai dari
kendaraan yang dimilikinya sebesar Rp 630 juta. Selain itu, Pinangki tercatat mempunyai
jenis harta kas senilai Rp 200 juta. 

Kekayaan ini meningkat jauh jika dibandingkan ketika
Pinangki masih menjabat sebagai Jaksa di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan
Negeri (Kejari) Cibinong. Dalam pelaporan tanggal 10 April 2008 tersebut,
jumlah total kekaayaan Pinangki adalah Rp 2,7 miliar.

Harta tersebut terdiri atas Rp 2,09 miliar harta nggak
bergerak, yaitu bangunan dan tanah, harta bergerak berupa mobil senilai Rp 460
juta, serta giro dan setara kas lainnya sebanyak Rp 128,17 juta. Disebutkan pula,
Pinangki nggak memiliki utang.

Wah, banyak juga ya, Millens harta Pinangki. Bikin geram, nggak, nih? (Kom/IB21/E07)

Inibaru.id – Sejak beberapa hari terakhir, nama Pinangki
Sirna Malasari tengah disorot publik Tanah Air. Terkait kasus yang menjeratnya,
Pinangki telah resmi dipecat secara nggak hormat sebagai PNS sekaligus jaksa. Dia terbukti
bersalah karena menerima suap dari Djoko Tjandra ketika masih menjadi buronan.

Putusan terhadap Pinangki sudah inkrah alias berkekuatan
hukum tetap. Namun tetap saja publik masih kecewa karena hukuman penjara
Pinangki justru dapat diskon, dari 10 tahun menjadi 4 tahun.

Kerap pamerkan gaya hidup mewah, berapa ya gaji dan harta mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari?

Mengintip Besaran Gaji dan Kekayaan Pinangki

Bahkan,
Kurnia menyebut Pinangki sebenarnya punya tiga kejahatan sekaligus, tepatnya
suap, pencucian uang, serta permufakatan jahat. Jadi, seharusnya nggak ada satu
celah pun yang bisa membuatnya mendapatkan pengurangan hukuman, apalagi sampai
separuhnya sebagaimana yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini sekaligus memperlihatkan secara jelas bahwa
lembaga kekuasaan kehakiman kian tidak berpihak pada upaya pemberantasan
korupsi,” tegas Kurnia.

Melihat
fakta ini, ICW meminta jaksa yang menangani kasus PInangki untuk segera
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Harapannya, Pinangki bisa dihukum dengan
lebih berat.

Hukuman
Koruptor di Indonesia Masih Ringan

Realitanya,
hukuman bagi para koruptor di Indonesia masih sangat ringan. Kalau menurut data
ICW sepanjang 2020 lalu, hukuman bagi para koruptor rata-rata hanya penjara 3
tahun 1 bulan, nggak jauh-jauh dari pelaku kriminal kelas teri.

Nah, pada
September 2020 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan mengeluarkan
data yang lebih mengenaskan, yakni daftar 20 terpidana korupsi yang hukumannya
juga dikurangi usai mendapatkan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Sejumlah
tokoh terkenal seperti Choel Mallarangeng, misalnya, mendapatkan pemotongan
hukuman dari tiga tahun enam bulan penjara menjadi tiga tahun saja. Padahal,
Choel dinyatakan bersalah dalam kasus suap proyek P3SON Hambalang. Selain itu,
mantan hakim MK Patrialis Akbar yang menerima suap judicial review dikurangi hukumannya dari delapan tahun penjara
jadi tujuh tahun saja pada Agustus 2019 lalu.

Politikus
PKB yang juga mantan anggota Komisi V DPR RI Musa Zainuddin yang merupakan
tersangka suap infrastruktur seharusnya mendekam di penjara selama 9 tahun,
namun kemudian dikurangi hukumannya jadi tiga tahun saja usai mengajukan PK di
MA.

Sementara
itu, Mantan Anggota DPR RI Jakarta Sanusi yang seharusnya dihukum 10 tahun
penjara karena menerima suap Rp 2 miliar dari bos Agung Podomoro Land Ariesman
Widjaja mendapatkan pengurangan hukuman tujuh tahun penjara.

Balik ke
kasus Jaksa Pinangki. Majelis Hakim yang mengurangi hukumannya adalah Muhammad
Yusuf dengan hakim anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, serta
Reny Halida Ilham Malik. Kini, Pinangki hanya perlu mendekam di penjara selama
empat tahun.

Kalau
menurut kamu, pengurangan hukuman koruptor seperti Jaksa Pinangki ini bikin
geram, nggak, sih? (Kom,Jaw/IB09/E05)

Inibaru.id – Publik Tanah Air digegerkan dengan pemotongan hukuman
Jaksa Pinangki Sima Malasari oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sejumlah
pihak, termasuk Indonesian Corruption Watch (ICW) bahkan menyebut keputusan ini
sudah merusak akal sehat.

Kalau
menurut Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadhana,
seharusnya hukuman Jaksa Pinangki diperberat demi keadilan hukum. Apalagi, dia
terbukti bersalah dalam kasus pengurusan fatwa bebas MA bagi Djoko S Tjandra,
terpidana kasus Bank Bali.

Bukannya diperberat, hukuman Jaksa Pinangki justru dikurangi dari 10 tahun jadi 4 tahun. Hal ini seperti mengulangi kebiasaan pengurangan hukuman koruptor di Indonesia. Bikin&nbsp; geram, ya?