Perasaan iri dan dengki adalah bagian alami dari emosi manusia. Melihat orang lain lebih maju atau memiliki pencapaian yang lebih besar sering kali memunculkan perasaan kurang nyaman dalam diri kita. Ini adalah respons yang wajar, karena manusia cenderung membandingkan diri dengan orang lain.

Namun, yang membedakan adalah bagaimana kita mengelola perasaan tersebut. Iri yang terkelola dengan baik bisa menjadi motivasi untuk berkembang, sementara iri yang dibiarkan berlarut-larut dapat berubah menjadi dengki, yaitu keinginan agar orang lain kehilangan apa yang mereka miliki.

Bahaya Jika Iri dan Dengki Nggak Dikendalikan

Jika rasa iri dibiarkan tumbuh menjadi kebencian, hal ini bisa membawa dampak negatif, seperti:

- Menurunkan rasa percaya diri– Terlalu fokus pada keberhasilan orang lain membuat kita lupa menghargai pencapaian sendiri.

- Memicu tindakan negatif – Dengki bisa membuat seseorang menyusun rencana buruk, seperti menyebarkan fitnah, merendahkan orang lain, atau bahkan berusaha menjatuhkan mereka.

- Merusak hubungan sosial – Perasaan iri dan dengki yang nggak terkendali bisa merusak hubungan dengan teman, saudara, atau kolega karena munculnya sikap permusuhan.

Agar nggak terjebak dalam siklus iri dan dengki yang merusak, berikut beberapa cara untuk mengelolanya:

1. Sadari Bahwa Setiap Orang Punya Perjalanan Masing-Masing – Kesuksesan seseorang bukan berarti kegagalan bagi kita. Setiap orang memiliki jalannya sendiri dan waktunya masing-masing.

2. Fokus pada Diri Sendiri – Daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik fokus pada peningkatan diri dan pencapaian pribadi.

3. Bersyukur atas Apa yang Dimiliki – Menghargai apa yang telah kita capai dapat membantu mengurangi rasa iri dan membuat kita lebih bahagia.

4. Gunakan sebagai Motivasi – Alih-alih merasa terpuruk, gunakan keberhasilan orang lain sebagai dorongan untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan sendiri.

5. Jaga Lingkungan Pertemanan yang Positif – Berada di lingkungan yang mendukung dan saling memotivasi dapat membantu kita tetap berpikir positif.

Iri dan dengki saat reuni adalah perasaan yang wajar, tetapi harus dikendalikan agar tidak berubah menjadi kebencian yang merusak. Alih-alih terjebak dalam perasaan negatif, kita bisa menjadikannya sebagai motivasi untuk berkembang dan fokus pada kebahagiaan diri sendiri. 

Lebaran dan reuni seharusnya menjadi momen penuh kebersamaan, bukan ajang untuk menumbuhkan persaingan yang nggak sehat. Hm, semoga acara kumpul-kumpulmu tetap menyenangkan sehingga menjadi acara tahunan yang dirindukan ya, Millens? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Lebaran nggak hanya menjadi momen silaturahmi, tetapi juga ajang reuni, baik di kalangan alumni sekolah maupun keluarga besar. Saat bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, perasaan campur aduk bisa muncul.

Salah satunya adalah iri dan dengki ketika melihat teman atau saudara yang terlihat lebih sukses atau memiliki kehidupan yang lebih baik.

Iri dan dengki adalah perasaan manusiawi, tetapi jika dibiarkan, bisa berubah menjadi kebencian yang merusak. Bagaimana cara mengelolanya agar tetap positif?

Iri dan Dengki, Perasaan Manusiawi yang Harus Dikendalikan

Berdasarkan penelitian yang dipimpin
oleh Profesor Qinghua Guo dari Institute of Remote Sensing and Geographic
Information System dari Peking University ini, Tiongkok mempunyai pohon
sebanyak 142,6 miliar. Artinya, dengan jumlah penduduk mencapai 1 miliar orang, tiap orang di sana punya 100 pohon.

Oya, penelitian ini dilakukan untuk mengecek kondisi ekosistem
hutan di Tiongkok guna memperkirakan jumlah karbon yang nantinya diserap
oleh pohon-pohon tersebut. Perkiraan inilah yang bisa jadi patokan
Tiongkok untuk merespons perubahan iklim serta memulihkan ekosistem berkelanjutan.

“Kami juga diminta untuk membuat
peta yang detail terkait dengan distribusi pohon di Tiongkok. Bisa dikatakan,
ini adalah untuk kali pertama pemetaan kepadatan pohon di Tiongkok dilakukan,”
ujar Guo sebagaimana dinukil dari Live Science.

Lantas, bagaimana cara mereka
menghitung pohon di wilayah sebanyak ini? Selain memakai teknik Lidar360 atau pemetaan berbasis laser yang menggunakan cahaya serta pengukuran jarak, para peneliti juga memakai pesawat nirawak sejak 2015 untuk mengkover wilayah yang luas di Tiongkok.

Dari data itulah, jumlah pohon bisa
diperkirakan, lengkap dengan pemetaan lokasi di mana pohon-pohon tersebut terkumpul. Hasil dari penelitian ini kemudian dipublikasikan pada 6 Februari 2025
lalu di laman jurnal internasional Tiongkok,&nbsp;Science Bulletin.

“Meski sudah memakai Lidar360, kami
masih mengalami masalah dalam akurasi jumlah pohon karena di hutan yang padat
dan rapat, terkadang ada pohon-pohon kecil yang nggak bisa kita lihat karena
tertutup pohon yang lebih tinggi,” terang Guo mengakui kelemahan dari
penelitiannya.

Hasil penelitian ini
diharapkan bakal semakin mendukung program Great Green Wall yang dicanangkan
pemerintah Tiongkok sejak 1978 lalu. Program ini dibuat demi meningkatkan
jumlah pohon di negara tersebut. Targetnya, bakal ada 100 miliar pohon di Great Green Wall tersebut pada 2050.

Kalau di Indonesia, selain merespons perubahan iklim, pemetaan pohon ini mungkin bisa menjadi upaya untuk menyikapi maraknya pembalakan liar dan alih fungsi hutan juga, ya?&nbsp;(Arie
Widodo/E10)

Inibaru.id – Menghitung jumlah pohon di sebuah kawasan sudah sulit, apalagi di sebuah negara? Terlebih, negara itu adalah Tiongkok yang memiliki wilayah terluas ketiga dunia dengan total&nbsp;9.326.410 kilometer persegi.

Sedikit informasi, daratan Tiongkok berukuran empat kali lipat dari luas wilayah Indonesia. Mengukur pepohonan yang tumbuh di atasnya tentu menjadi pekerjaan yang sulit.&nbsp;Namun, hal ini rupanya benar-benar bisa dilakukan oleh
ilmuwan dari negeri yang menjadi tanah kelahiran panda tersebut.

Sudah dilaporkan dalam bentuk jurnal, penelitian yang dilakukan ilmuan Tiongkok dalam upaya merespons perubahan iklim ini fokus menghitung jumlah pohon untuk memetakan serapan karbon di negaranya.

Respons Perubahan Iklim, Ilmuwan Berhasil Hitung Jumlah Pohon di Tiongkok

Iris yang diperankan oleh Sophie Tatcher&nbsp;diciptakan untuk menjadi pendamping bagi orang yang belum memiliki pasangan. Iris dibekali dengan memori yang
membuatnya seakan-akan punya kenangan, misalnya tentang pertemuannya dengan Josh (Jack Quaid) yang dia dampingi.

Iris yang nggak mengetahui jati dirinya sebagai robot kemudian dimodifikasi Josh untuk membunuh Sergei. Sergei adalah teman Josh. Dia dihabisi agar Josh bisa menguasai uang tabungannya sebesar 12
juta dollar. 

Begitu Sergei berhasil dieksekusi, barulah Josh mengatakan bahwa Iris sejatinya bukanlah manusia, melainkan sebuah
robot. Dia adalah&nbsp;robot "companion", yang dibuat sebagai pendamping manusia, dalam hal ini adalah Josh.

Iris yang jatuh cinta pada Josh tentu saja merasa
dikhianati. Terlebih, terkuak fakta bahwa nantinya Iris akan dijadikan sebagai kambing hitam atas kematian Sergei. Josh berencana melaporkan tindakan Iris
sebagai sebuah "kesalahan program" agar kematian itu nggak dicurigai pihak berwajib.

Dengan segala keterbatasan, termasuk kemungkinan
dimatikan tiba-tiba oleh alat pengendali yang dimiliki Josh, Iris berniat kabur agar
nggak dijadikan kambing hitam. Nah, perjuangan Iris melawan kesewenangan Josh
inilah yang jadi inti cerita dari film tersebut.

Lantas, apakah Iris pada akhirnya bisa terbebas dari semua
masalah ini? Kalau soal ini, kamu harus nonton sendiri ya untuk mengetahuinya.
Yang pasti, film berdurasi 97 menit ini nggak akan bikin kamu bosan karena plotnya cukup menarik.

Inilah yang membuat rating Companion di situs Rotten Tomatoes
cukup tinggi, yaitu 94 persen. Bisa dikatakan, film ini memang disukai banyak
orang.

Buat kamu yang butuh hiburan selama libur Lebaran ini, nggak
ada salahnya menonton film Companion. Selamat menikmati!&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Sudah ada beberapa film yang menunjukkan
tentang konflik antara manusia dan robot. Di Ex Machina (2014), misalnya,
sebuah robot melakukan aksi tipu daya ke manusia agar terbebas dari laboratorium
yang jadi lokasi pembuatannya.

Nah, pada film Companion yang dirilis pada
31 Januari 2025 lalu, situasi yang terjadi justru sebaliknya, yakni tentang sesosok robot yang dikhianati manusia. Saat ini, film besutan Drew
Hancock itu bisa kamu tonton di layanan streaming berbayar Apple TV.

Sebagaimana Ex Machina, robot dalam Companion juga berwujud dan berperilaku laiknya perempuan. Bedanya, Iris yang merupakan nama robot dalam Companion nggak menyadari bahwa dirinya adalah seorang robot.

Film Companion sebenarnya punya plot yang sederhana, yaitu konflik antara manusia dan robot. Tapi, kesederhanaan ini dikemas dengan cerita yang membuatnya seru.

Memahami Perasaan Robot yang Dikhianati Manusia dalam Film 'Companion'

Berdasarkan sejarah, roti jala merupakan adaptasi dari
kuliner India yang dikenal sebagai roti prata, Millens. Menurut Suarausu
(15/7/2022), dulu, para pedagang India yang datang ke wilayah Melayu nggak
hanya membawa barang dagangan, tapi juga budaya dan kuliner mereka.

Budaya dan
makanan inilah yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat, termasuk roti jala.
Jika diamati, pengaruh budaya India ini sangat kentara yaitu
penggunaan kari sebagai pendamping roti jala.

Dinamakan "roti jala" karena bentuknya yang
menyerupai jala atau jaring nelayan. Melansir Goodnewsfromindonesia
(10/3/2025), hal ini diilhami dari pekerjaan mayoritas masyarakat Melayu di
daerah pesisir kala itu.

Sementara itu, warna kuning pada roti jala menggambarkan
warna jala yang digunakan oleh nelayan di sungai Johor pada masa lalu, yang terbuat
dari benang berwarna kuning atau jingga. 

Di negeri asalnya, India, roti jala (roti prata) bercita rasa
asin. Namun, kebanyakan yang dijual di Indonesia memiliki rasa manis karena
disuguhkan bersama saus kinca. Itu sebabnya, roti jala sangat pas dijadikan
menu takjil.

Kalau tertarik mencobanya, kamu nggak harus beli kok Kamu
bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana.

Roti jala terbuat dari campuran tepung terigu, telur,
santan, dan sedikit garam. Adonan ini kemudian dibentuk sehingga menyerupai pola jala atau jaring tipis. Setelah matang, roti jala
biasanya disajikan dengan kuah kari kental yang gurih atau saus kinca yang
manis.

Dengan sejarah yang kaya dan makna budaya yang dalam, roti
jala nggak hanya menjadi hidangan lezat tetapi juga simbol identitas dan
warisan kuliner masyarakat Melayu. Apa kamu juga suka makan roti jala, Millens?
Pilih rasa gurih atau manis nih? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Salah satu makanan yang banyak ditemukan
ketika Ramadan adalah Roti Jala. Roti jala adalah makanan khas masyarakat
Melayu yang populer di wilayah seperti Johor, Semenanjung Malaysia, Sumatra
Utara, dan Kepulauan Riau.

Hidangan ini biasanya disajikan bersama kuah kari, seperti
kari ayam atau kambing, dan sering ditemukan saat acara-acara istimewa atau
perayaan tertentu.

Hidangan ini nggak hanya lezat tetapi juga mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir yang erat kaitannya dengan laut. Biasanya disajikan dengan kuah kari, roti jala menjadi bagian penting dari tradisi kuliner di Malaysia, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

Roti Jala: Warisan Kuliner yang Mencerminkan Kehidupan Nelayan Melayu

“Bahkan jika dibandingkan Kamis biasanya, di luar Ruwah atau
jelang Lebaran, harga mawar bisa lebih dari Rp50 ribu. Ini agak mengherankan
karena pada Kamis (20/3) lalu juga mawar hanya laku Rp10 ribu per keranjang.
Padahal, biasanya permintaan mawar meningkat untuk keperluan nyekar di
Kamis sore,” keluh Umi, salah seorang petani mawar dari Sumowono, Kabupaten
Semarang.

Layaknya kebanyakan petani di daerah tempat tinggalnya, Umi
sudah melakukan pruning dan perawatan lainnya terhadap mawar di ladangnya agar bisa mekar
maksimal sejak seminggu jelang Lebaran. Alasannya, tentu saja karena pada momen
tersebut, harga jual mawar petik bisa meningkat berkali-kali lipat dari
biasanya.

Jelang Lebaran tahun lalu, misalnya, perempuan yang bisa
membawa 7-8 keranjang mawar setiap kali menjualnya di Pasar Bunga Bandungan
bisa mendapatkan harga Rp100 ribu – Rp200 ribu per keranjang. Saking banyaknya
mawar yang mekar di ladangnya, dia bahkan bisa panen 2-3 kali dalam sehari.
Makanya, keuntungan yang dia dapatkan jelang Lebaran 2024 lalu menembus jutaan rupiah.

“Keuntungan menjual mawar ini seperti THR buat kami untuk
keperluan belanja Lebaran. Makanya, kami heran kok pada tahun ini harganya
nggak sebagus tahun lalu,” ungkap adik Umi yang membawa 6 keranjang mawar,
Khoiriyah.

Keduanya kemudian berasumsi kalau pasokan mawar pada tahun
ini jauh lebih melimpah dari sebelumnya. Hukum ekonomi kemudian berlaku, jika
pasokan barang berlebih namun permintaan sama, tentu saja harga barangnya akan
turun.

“Tahun kemarin banyak mawar yang lomot alias gagal
mekar. Mungkin karena hal itu jadi harganya tinggi. Kalau sekarang, hampir
semua orang berhasil menjadikan mawarnya mekar semua,” ungkap keduanya diamini
tetangga lainnya yang hanya mendapatkan uang Rp310 ribu untuk 7 keranjang
mawar, Yani.

Meski begitu, karena mereka juga mampu memanen banyak mawar,
setidaknya mampu mengumpulkan sejumlah uang untuk keperluan belanja Lebaran.
Makanya, meski harganya nggak sebagus tahun lalu, para petani dari Sumowono tersebut
tetap bersyukur.

Apalagi, masih ada 3 hari tersisa jelang Lebaran. Mereka
berharap ada pengepul bunga dari daerah lain yang akan berdatangan ke Pasar
Bunga Bandungan. Semakin banyak pengepul yang berdatangan, harapannya bakal bikin
permintaan meningkat dan berimbas pada harga mawar jauh lebih mahal dari harga sekarang.

Semoga saja harapan tentang harga mawar ini beneran kejadian
ya, Millens. Jadi, para petani ini bisa berlebaran dengan senyum secantik
mawar yang mereka rawat selama ini. (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Harapan warga Bandungan dan Sumowono
mendapatkan harga jual mawar petik yang mahal pada Kamis (27/3/2025) pagi,
pupus. Meski banyak orang sudah berdatangan ke Pasar Bunga Bandungan sejak
pukul 04.30 WIB, harga mawar yang kebanyakan dipanen sejak pukul 02.00 WIB
tersebut nggak pernah menembus Rp50 ribu per keranjang.

Padahal, hari ini sudah H-4 Lebaran. Pada tahun-tahun
sebelumnya, sejak H-5 Lebaran, harga mawar petik sudah berangsur naik dan
biasanya mulai menyentuh angka Rp70 ribuan – Rp100 ribuan per keranjang. Warga
yang mengharapkan keuntungan dari penjualan mawar untuk bisa membeli banyak
keperluan Lebaran pun mulai resah.

Hingga H-4 Lebaran, harga mawar dari tangan petani yang dijual di Pasar Bunga Bandungan hanya laku kurang dari Rp50 ribu per keranjang. Padahal, pada masa yang sama Lebaran 2024, harganya bisa jauh lebih mahal. Apa penyebabnya?

Jelang Lebaran 2025 Harga Mawar Belum Seharum Tahun Lalu, Petani Sumowono: Tetap Alhamdulillah

"Kami tugasnya melakukan kajian, meneliti tingkat ketercapaian visi misi dalam bentuk penganggaran setiap tahun dalam bentuk LKPD," ungkapnya. "Setelah laporan kelar, OPD bertanggung jawab terhadap proses kegiatan. Setelah masuk semua, tugas selesai."

Maka, dia melanjutkan, terkait pelaksanaan tergantung OPD masing-masing. Apa yang terjadi setelah itu, yakni berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan, merupakan tanggung jawab mereka. Iswar mengatakan, kepada KPK pihaknya hanya menjelaskan seputar tugas dan kewenangan.&nbsp;

"Tidak ada pertanyaan penekanan; seputar tugas pokok dan fungsi saya saja," ujar sosok yang belakangan santer diberitakan akan meramaikan kontestasi Pilwakot Semarang pada 2024 mendatang ini. (Danny Adriadhi Utama/E10)

Inibaru.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin&nbsp;sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Pemeriksaan seputar proses penganggaran itu berlangsung selama tiga jam.

"Kalau saya cuma sebagai ketua tim anggaran daerah. APBD cuma merencanakan tentang RPJMD. Bagaimana proses penganggaran. Semua normatif (pertanyaan KPK)," kata Iswar Amunuddin, Rabu (31/7).

Pemeriksaan dilakukan di&nbsp;Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jalan Sultan Agung pada selasa (30/7). Iswar mengatakan, pihaknya hanya merencanakan anggaran, sementara pihak yang berkaitan dengan penganggaran adalah masing-masing OPD yang menganggarkan.

Diperiksa KPK sebagai saksi, Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin mengaku hanya ditanyai terkait tugas pokok penganggaran dana APBD.

Saga Dugaan Korupsi Pemkot, Sekda Kota Semarang Diperiksa sebagai Saksi

Pada kesempatan tersebut, Ita tampak nggak berbicara terlalu banyak, termasuk kaitannya dengan hasil pemeriksaan KPK yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, sejauh ini dirinya telah mengikuti prosedur yang dibutuhkan. Kegiatan di Pemkot Semarang juga tetap berjalan normal.

"Tolong hargai. Saya ada di sini.&nbsp;Tidak ke mana-mana," sambutnya kepada para kerumunan jurnalis.

Sebagaimana kita ketahui, para penyidik KPK menyambangi Semarang sekitar sepekan lalu. Secara bertahap, mereka menggeledah sejumlah kantor pemerintahan di Kota ATLAS, termasuk di dalamnya balai kota, kantor wali kota, dan beberapa kantor dinas setempat.

Kunjungan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Selain penggeledahan, petugas KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat pemerintahan, di antaranya para kepala dinas dan Wali Kota Semarang&nbsp;Hevearita.

Nah, buat kamu yang suka berspekulasi macam-macam, lebih baik ditepis dulu ya, sembari menunggu keterangan yang akan dikeluarkan KPK. (Danny Adriadhi Utama/E03)

Inibaru.id - Penggeledahan yang dilakukan petugas KPK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam memunculkan tanda tanya besar di kalangan warga Kota Lunpia. Salah satunya terkait dugaan&nbsp; menghilangnya&nbsp;Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam sepekan terakhir.

Namun, kabar miring ini segera ditepis kala Hevearita menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang hari ini, Senin (22/7). Terlihat untuk kali pertama di muka publik,&nbsp;sosok yang akrab disapa Mbak Ita tersebut mengatakan, dirinya memang tengah banyak kegiatan di Pemkot.

"Alhamdulilah, saya baik. Saya di sini terus, ada kegiatan. Ada di kantor, tapi lebih banyak di atas," kata dia seusai mengikuti rapat paripurna.

Setelah sepekan nggak terlihat seusai digeledah KPK, Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu yang terlihat menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kota Semarang hari ini.

Sepekan 'Hilang' seusai Diperiksa KPK, Hevearita: Saya Nggak ke Mana-Mana!

"Kalau tanya terkait pengadaan meja kursi, mungkin (bisa tanya) yang lain. Tidak saya. Saya hanya (berkepentingan menyampaikan) berita acara," ujarnya.

Namun, dalam kesempatan tersebut, Bambang menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut lantaran KPK belum memberi informasi terkait pemeriksaan lanjutan untuk dirinya.

"Belum ada. Tadi belum disampaikan," ujarnya.

KPK terlihat melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan sekitar pukul 10.00 WIB. Dengan seragam lengkap, mereka yang datang mengendarai lima mobil yang diparkir di halaman gedung tampak keluar masuk sejumlah ruangan di kantor tersebut.

Sebelumnya, pada hari yang sama KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Perindustrian (Disperin) Semarang di Jalan Pemuda sekitar pukul 08.30 WIB. Keberadaan KPK di Semarang diyakini berkaitan dengan&nbsp;kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. (Danny Adriadhi/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Penyidik KPK lakukan penggeledahan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) di Jalan Dr Wahidin Kota Semarang, Jumat (19/7). Tiga orang diperiksa dan satu koper dibawa penyidik untuk proses penyelidikan.

"Yang dimintai keterangan ada Sekretaris Disdik Semarang Erwansyah, Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan Kartika Nusantari, dan saya," kata Kepala Disdik Jateng Bambang Pramusinto.

Bambang nggak menjelaskan materi pemeriksaan yang dilakukan KPK. Dia juga enggan menjelaskan lebih detail&nbsp;hubungan penyelidikan KPK dengan pengadaan meja dan kursi untuk SD yang belakangan cukup santer diberitakan.

Penelusuran KPK terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang masih berlanjut. Kali ini, KPK menggeledah Disdik Semarang. Sejumlah OPD dimintai keterangan.

KPK Menggeledah Disdik Semarang, Sejumlah OPD Dimintai Keterangan

"Perlu memitigasi risiko serupa dalam pengambilan keputusan politik di masa mendatang oleh mantan narapidana korupsi," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (2/10).

Lebih lanjut, Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan penuntutan pidana pencabutan hak berpolitik biasanya diminta dalam persidangan untuk terdakwa kasus rasuah yang berlatar belakang politikus. Nah, hukuman itu bisa memaksa eks koruptor untuk nggak lagi berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia.

"Seperti hak memilih atau dipilih, sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan," ucap Ali.

Hukuman itu pun baru berlaku jika hukuman penjara eks koruptor telah rampung. Jadi, kata Ali, jeda untuk berpartisipasi dalam kontestasi politiknya sangat lama.

Dia berpendapat, hukuman itu bisa memaksimalkan efek jera. KPK menilai vonis itu sepadan dengan tindakan yang telah dilakukan. 

"Pencabutan hak politik juga memperlihatkan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang pelaku lakukan, telah menyalahgunakan kepercayaan publik," tutur Ali.

Wah, setuju nggak dengan hukuman ini, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Mungkin salah satu hal yang bikin masyarakat gemas dengan hukum di Indonesia adalah para mantan napi korupsi yang bisa mencalonkan diri kembali sebagai caleg.

Memang, hingga saat ini nggak ada aturan resmi yang melarangnya. Tapi kok rasanya agak menyebalkan jika melihat orang yang terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi maju lagi dan mengatasnamakan diri wakil rakyat.

Karena itu, sebagian pihak menilai hukuman pencabutan hak berpolitik penting untuk mencegah korupsi terjadi di masa depan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, mereka  bakal terus menuntut pejabat yang terlibat kasus rasuah dengan pidana tambahan itu.

Lantaran banyak pejabat negara yang juga eks napi koruptor kembali melakukan kesalahan yang sama, pembatasan hak politik bagi mereka dirasa perlu.

Maksimalkan Efek Jera, Pembatasan Hak Politik Eks Koruptor Dinilai Penting

Menurut Alex, membengkaknya ongkos kampanye dikarenakan
calon kepala desa membagi-bagikan duit ke warga. Tujuannya nggak lain dan nggak
bukan agar warga memilihnya saat hari pencoblosan. Nah, setelah terpilih, dia
akan berupaya untuk balik modal kampanye dengan melakukan korupsi.

"Akhirnya muncul sosok pemimpin yang tidak memiliki
kapasitas dan integritas," ucap Alex. Diperkirakan Alex, biaya politik
untuk menjadi wali kota atau bupati di Indonesia berkisar Rp20 sampai Rp30
miliar. Wah, jumlah yang fantastis ya?

Itupun, kata dia, belum terjamin bakal menang. Bahkan, calon
kepala daerah masih wajib mencari dana tambahan jika mau bikin kampanye lebih
masif untuk menggaet suara lebih banyak. Nggak jarang, mereka meminta bantuan
sponsor yang merupakan vendor daerah agar dapat duit. 

Apakah ini gratis? Tentunya nggak ya. Pasti ada yang namanya
balas budi ketika calon kepala daerah itu terpilih. 

"Melalui pendanaan tersebut, calon yang didukung
diharapkan dapat menang dan akan mempermudah vendor dalam lelang proyek
pembangunan nantinya," tandas Alex. 

Hm, jadi jelas ya kenapa banyak kepala daerah yang melakukan
korupsi. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Mahalnya ongkos dalam kontestasi pemilu
disebut menjadi biang kerok maraknya tindak korupsi yang dilakukan kepala
daerah. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap ongkos politik
dalam pemilihan umum (pemilu) bisa dipangkas.

"Sebuah pertanyaan besar, kenapa banyak kepala daerah
yang korupsi? Itu terjadi karena biaya politik yang mahal. Itu akar
masalahnya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa
(4/7). 

Sudah menjadi rahasia umum jika menang pilkada bukan perkara murah. Calon kepala daerah harus merogoh kocek dalam-dalam buat kampanye. Banyaknya modal yang harus direlakan ini membuat mereka mengambil jalan pintas agar bisa balik modal.

Ongkos Kampanye Mahal Dituding Jadi Sebab Korupsi

Rektor Karomani dan sejumlah pejabat rektorat Unila terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 19 Agustus lalu. Mereka diduga menerima suap sekitar Rp 5 miliar saat penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di sana, yakni Seleksi Masuk Unila (Simanila) 2022.

Aksi suap ini akhirnya menyeret sang rektor menjadi tahanan
KPK. Bagaimana kelanjutan proses hukumnya, kita masih menunggu proses hukum yang berlalu. Namun, pertanyaanya, gimana dengan mahasiswa yang masuk "jalur suap" itu?

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander
Marwata mengatakan, mahasiswa yang masuk Universitas Lampung (Unila) dengan
cara menyuap rektornya mesti mendapat sanksi.

“Harus ada konsekuensi, karena masuknya ilegal dengan
cara menyuap,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin
(22/8/2022).

Alex mengatakan, KPK berharap pihak universitas benar-benar
menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang masuk dengan cara menyuap itu.
Tindakan tegas dari kampus bisa membuat efek jera, sehingga kasus serupa nggak
terulang lagi.

Nah, sanksinya apa ya? Kalau soal itu, Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan
Teknologi Nizam mengatakan, pihaknya menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada kampus.

"Tentang mahasiswa (penyuap), akan diproses sesuai peraturan yang
berlaku di Unila," ujar Nizam.

Terkait hal ini, Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Unila Suharso mengatakan, pihaknya masih
menunggu perkembangan pemeriksaan dari KPK untuk menentukan seperti apa
tindakan yang akan diberikan kepada para mahasiswa.

“Kami akan ikuti terus perkembangan kasus ini di KPK. Jika
sudah ada kepastian, kami akan diskusikan dengan kementerian,” ucap Suharso.

Merumuskan
sanksi untuk mahasiswa pelaku kecurangan memang butuh waktu. Inspektur
Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Lindung Sirait mengaku
masih belum bisa memutuskan nasib para mahasiswa yang diduga masuk dengan
menyuap petinggi kampus.

“Ini mungkin perlu kajian dan evaluasi, mahasiswa yang masuk melalui cara pemberian suap ini statusnya bagaimana?
Saya belum dapat mengambil putusan," kata Lindung dalam konferensi pers di
gedung KPK pada Minggu (21/8).

Nah, sanksi atas tindak kecurangan para mahasiswa yang
menempuh jalur suap rupanya sedang dievaluasi baik dari kepolisian maupun dari
kampus. Jadi, ini tindakan merugikan yang nggak main-main ya, Millens.

Cukuplah kasus suap Unila ini jadi pelajaran untuk kita
semua terutama calon mahasiswa. Tanpa kompetensi yang cukup, mending nggak usah memaksakan diri, deh. Alih-alih lulus penuh dedikasi, bisa-bisa kita malah masuk bui!&nbsp;(Tem,Kom/IB09/E10)

Inibaru.id&nbsp;- Berkeinginan bisa menjadi bagian dari kampus
idola itu boleh saja. Namun, kalau untuk menuju ke situ kita menggunakan cara
curang, terasa nggak keren banget kan, Millens? Ehm, apalagi kalau ketahuan! Ha-ha.

Baru-baru ini, a rumor has it! Sebuah kejadian di Lampung cukup bikin heboh dunia pendidikan di Indonesia, yakni kasus suap yang dilakukan
mahasiswa kepada pihak kampus. Sejumlah uang dengan nominal besar disodorkan calon mahasiswa kedokteran kepada petinggi Universitas Lampung.

Rektor Unila dicokok KPK lantaran menerima suap, lalu gimana dengan mahasiswa yang masuk jalur suap itu? Adakah sanksi untuk mereka?

Sanksi untuk Calon Mahasiswa yang Masuk via 'Jalur Suap', Adakah?

"Saat ini kami sedang fokus konsolidasi pembentukan
organisasi dan persiapan-persiapan lainnya," kata Dhony, Minggu
(13/3/2022).

FYI, KPK mengendus adanya dugaan bagi-bagi kaveling
di IKN. Hal itu sempat diutarakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

"Sementara terkait kaveling, saya nggak tahu apakah itu
terkait dengan Bupati PPU itu juga bagi-bagi kaveling. Tentu kalau ada info
seperti itu, nanti akan didalami penyidik, kepada siapa saja," kata Alex
dalam konferensi persnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat
(11/3/2022).

Alex mengakui informasi tersebut baru sekadar rumor dan
perlu dicari tahu fakta sebenarnya. Sementara itu, untuk bagi-bagi kaveling,
dia menyebut KPK juga belum mendapatkan info detailnya.

"Tapi informasi itu saya baru tahu, baru rumor. Rumor
itu harus dicari kebenarannya, seperti itu," katanya.

Pun begitu terkait pengkavelingan tersebut. Pihaknya juga
belum mendapat informasi. 

Hm, kalau menurutmu bagi-bagi kaveling di IKN sekadar rumor
atau beneran nih, Millens? (Det/IB21/E07)

Inibaru.id – Sepertinya “bancakan” proyek selalui
mewarnai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seperti kasus yang baru-baru
ini mencuat mengenai dugaan bagi-bagi kaveling di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud di Kalimantan Timur. Untuk itu,
KPK bakal bertindak untuk menyelidikinya. Menanggapi dugaan KPK, Wakil Kepala
Otorita IKN Dhony Rahajoe angkat bicara.

Dhony Rahajoe menerangkan pihaknya sedang fokus konsolidasi
pembentukan organisasi. Meski begitu, dia nggak menjawab detil terkait dugaan
adanya bagi-bagi kaveling itu.

Otorita IKN memberi respons soal dugaan bagi-bagi kaveling di Penajam Paser Utara yang sempat diungkap KPK. Sayangnya, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Raharjoe enggan memberi jawaban detail. Hm

Respons Otorita IKN Terkait Dugaan Bagi-Bagi Kaveling yang Diendus KPK

Bahkan,
Kurnia menyebut Pinangki sebenarnya punya tiga kejahatan sekaligus, tepatnya
suap, pencucian uang, serta permufakatan jahat. Jadi, seharusnya nggak ada satu
celah pun yang bisa membuatnya mendapatkan pengurangan hukuman, apalagi sampai
separuhnya sebagaimana yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini sekaligus memperlihatkan secara jelas bahwa
lembaga kekuasaan kehakiman kian tidak berpihak pada upaya pemberantasan
korupsi,” tegas Kurnia.

Melihat
fakta ini, ICW meminta jaksa yang menangani kasus PInangki untuk segera
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Harapannya, Pinangki bisa dihukum dengan
lebih berat.

Hukuman
Koruptor di Indonesia Masih Ringan

Realitanya,
hukuman bagi para koruptor di Indonesia masih sangat ringan. Kalau menurut data
ICW sepanjang 2020 lalu, hukuman bagi para koruptor rata-rata hanya penjara 3
tahun 1 bulan, nggak jauh-jauh dari pelaku kriminal kelas teri.

Nah, pada
September 2020 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan mengeluarkan
data yang lebih mengenaskan, yakni daftar 20 terpidana korupsi yang hukumannya
juga dikurangi usai mendapatkan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Sejumlah
tokoh terkenal seperti Choel Mallarangeng, misalnya, mendapatkan pemotongan
hukuman dari tiga tahun enam bulan penjara menjadi tiga tahun saja. Padahal,
Choel dinyatakan bersalah dalam kasus suap proyek P3SON Hambalang. Selain itu,
mantan hakim MK Patrialis Akbar yang menerima suap judicial review dikurangi hukumannya dari delapan tahun penjara
jadi tujuh tahun saja pada Agustus 2019 lalu.

Politikus
PKB yang juga mantan anggota Komisi V DPR RI Musa Zainuddin yang merupakan
tersangka suap infrastruktur seharusnya mendekam di penjara selama 9 tahun,
namun kemudian dikurangi hukumannya jadi tiga tahun saja usai mengajukan PK di
MA.

Sementara
itu, Mantan Anggota DPR RI Jakarta Sanusi yang seharusnya dihukum 10 tahun
penjara karena menerima suap Rp 2 miliar dari bos Agung Podomoro Land Ariesman
Widjaja mendapatkan pengurangan hukuman tujuh tahun penjara.

Balik ke
kasus Jaksa Pinangki. Majelis Hakim yang mengurangi hukumannya adalah Muhammad
Yusuf dengan hakim anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, serta
Reny Halida Ilham Malik. Kini, Pinangki hanya perlu mendekam di penjara selama
empat tahun.

Kalau
menurut kamu, pengurangan hukuman koruptor seperti Jaksa Pinangki ini bikin
geram, nggak, sih? (Kom,Jaw/IB09/E05)

Inibaru.id – Publik Tanah Air digegerkan dengan pemotongan hukuman
Jaksa Pinangki Sima Malasari oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sejumlah
pihak, termasuk Indonesian Corruption Watch (ICW) bahkan menyebut keputusan ini
sudah merusak akal sehat.

Kalau
menurut Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadhana,
seharusnya hukuman Jaksa Pinangki diperberat demi keadilan hukum. Apalagi, dia
terbukti bersalah dalam kasus pengurusan fatwa bebas MA bagi Djoko S Tjandra,
terpidana kasus Bank Bali.

Bukannya diperberat, hukuman Jaksa Pinangki justru dikurangi dari 10 tahun jadi 4 tahun. Hal ini seperti mengulangi kebiasaan pengurangan hukuman koruptor di Indonesia. Bikin&nbsp; geram, ya?

Pinangki dan Diskon Hukuman bagi Koruptor yang Bikin Publik Geram

Sebelum dimutasi menjadi Kapolda Banten, Rudy menjabat sebagai kepala
Divisi Hukum Polri. Rudy mengisi posisi Irjen Pol Fiandar yang kini menjabat
sebagai Kepala Divisi Hukum Polri.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram
Nomor ST/3435/XII/KEP/2020 yang telah disahkan Asisten Sumber Daya Manusia
Mabes Polri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan pada Kamis (10/12/2020).

“Ini mutasi rutin, kok. Penyegaran organisasi saja,” terang Kadiv Humas
Polri Irjen Pol Argo Yuwono pada Jumat (11/12), menanggapi alasan adanya mutasi pada sejumlah jabatan di kepolisian.

Petinggi polisi lain yang juga dimutasi adalah Karo Penmas Divisi Humas Polri
Brigjen Pol Awi Setiyono yang kini diangkat sebagai Wagub Akpol Lemdiklat
Polri. Awi Setiyono digantikan oleh Karobinops Sops Brigjen Pol Rusdi
Hartono.

Sementara, pengganti Rusdi Hartono adalah Kombes Pol Roma Hutajulu yang nggak lagi
menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Metro Jaya.

Nggak hanya memberitahukan tentang pergantian beberapa posisi, pihak kepolisian juga mengungkap hal lain dalam surat telegram tersebut. Kapolri meminta seluruh
perwira yang dirotasi untuk membantu mencegah sekaligus menekan penyebaran
Covid-19.

Mereka juga diminta untuk segera menghubungi pengemban fungsi kesehatan
agar memeriksa kondisi tubuhnya sebelum berada di satuan yang baru.

Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan memang
sangat kontroversial, ya Millens.
Nah, bagaimana pendapatmu dengan kuasa hukumnya yang kini menduduki jabatan
cukup bergengsi di kepolisian ini? (Tir/IB09/E03)

Inibaru.id – Masih ingat dengan kasus penyerangan
penyidik KPK Novel Baswedan? Kasus tersebut kembali mencuat setelah Irjen Pol Rudy
Heriyanto Adi Nugroho ditetapkan sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten. Apa lacur?

Perlu kamu tahu, Rudy Heriyanto adalah ketua tim kuasa hukum dari dua polisi yang
menyiram air keras ke Novel Baswedan. Dalam kasus tersebut, kedua polisi, yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis dijatuhi hukuman Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rahmat dihukum penjara dua
tahun, sedangkan Ronny satu tahun
enam bulan.

Kepolisian melakukan mutasi pada pejabatnya.&nbsp;Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho yang dulu jadi ketua tim kuasa hukum penyerang Novel Baswedan kini diangkat jadi Kapolda Banten.

Kuasa Hukum Penyerang Novel Baswedan Kini Jadi Kapolda Banten

&nbsp;“Perlu disadari, korupsi yang
dilakukan saat pandemi atau bencana itu hukumannya pidana mati. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kepada kawan-kawan semua,” kata Firli, Rabu (29/4/2020).

Mantan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) KPK Febri Diansyah
menanggapi tagihan warganet atas pernyataan ini. Berbeda dengan pernyataan Firli, Febri justru menyebut keinginan menerapkan hukuman mati ini mudah digaungkan namun sulit diwujudkan.

“Pagi. Ada yang pake slogan hukum mati koruptor saat pandemi. Seolah2
seperti serius berantas korupsi,” ujar Febri di akun Twitternya @febridiansyah, Minggu (6/12) pagi.

Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, memang ada ‘kondisi tertentu’ yang membuat terpidana korupsi
bisa diancam dengan hukuman mati.

Nah, kondisi yang dimaksud adalah korupsi kerugian negara yang tercantum di Pasal 2. Masalahnya, menurut Febri, kasus suap bansos yang melanda Juliari Batubara jenis korupsinya berbeda sehingga pasal yang dikenakan juga berbeda.

Meski begitu, Febri menyebut pasal-pasal yang dipakai KPK untuk menjerat para
tersangka dugaan suap bansos Covid-19 sudah cukup tepat. Ancaman hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. 

“Hal ini sejak lama sudah diingatkan, KPK tidak perlu kebanyakan slogan.
Bekerja saja secara konkret. Dukunglah kerja para pegawai KPK, maka lambat laun
kredibilitas KPK akan kembali meningkat. Kepercayaan itu tumbuh dari
konsistensi. Teruslah bekerja. Buktikan dengan kinerja,” Saran Febri.

Hukuman mati bagi terpidana korupsi, kata Febri, memang sering digaungkan dalam dua kondisi. Pertama, dalam bentuk slogan yang menunjukkan seolah-olah KPK berkomitmen
untuk memberantas korupsi. Padahal, hingga sekarang belum ada koruptor yang dihukum mati. Kedua, karena kemarahan yang
muncul kepada para pejabat yang korup. 

Kalau menurutmu, apakah sebaiknya tersangka kasus korupsi bansos Covid-19 memang benar-benar harus dihukum mati atau dijerat sesuai dengan pasal yang ada saja, Millens? (Oke/IB28/IB09)&nbsp;&nbsp;

Inibaru.id - Kasus korupsi kembali mengejutkan masyarakat Indonesia. Kali ini, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter
Batubara yang diseret KPK karena diduga terlibat dalam korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di
wilayah Jabodetabek. Dia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mendapat Rp 17 Milliar dari hasil pengadaan
paket bansos.

Kasus ini mengingatkan warganet kepada pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri beberapa waktu lalu. Dulu, Firli menyebut siapa saja yang terbukti melakukan korupsi dana anggaran untuk penanganan Covid-19 pantas dijatuhi hukuman mati.

Ketua KPK Firli Bahuri sempat menyebut hukuman mati akan diterapkan pada kasus korupsi yang terkait dengan bansos Covid-19 yang menyeret Juliari P Batubara. Apakah hukuman ini benar-benar bisa diterapkan?