Dilansir dari Nate, Jumat
(16/1/2026), mulai tahun ajaran 2026, pelaku school
violence atau bullying harus siap-siap mengubur mimpi masuk universitas
top, khususnya di Seoul. Pasalnya, hampir semua kampus papan atas secara tegas
menolak calon mahasiswa yang punya rekam jejak kekerasan di sekolah.

Aturan ini lahir dari kebijakan baru Kementerian
Pendidikan Korea Selatan yang mewajibkan seluruh universitas memasukkan riwayat
bullying sebagai faktor penilaian di semua jalur seleksi masuk, baik itu jalur akademik berbasis rapor, jalur esai, ujian tertulis, hingga
bakat dan praktik. Intinya, tak ada lagi jalan mudah bagi mereka yang pernah
tercatat sebagai pelaku kekerasan.

Data penerimaan mahasiswa terbaru menunjukkan
dampak yang sangat nyata. Dari 3.273 pelamar dengan catatan bullying yang
mendaftar ke 170 universitas dengan masa studi empat tahun di seluruh Korea
Selatan, sebanyak 75 persen atau 2.460 orang dinyatakan gagal di jalur utama.
Artinya, tiga dari empat pelamar dengan rekam jejak kekerasan tak berhasil
melewati gerbang kampus.

Situasinya jauh lebih keras di
universitas-universitas elit Seoul. Dari 11 kampus top, termasuk Seoul
National University (SNU), Yonsei, Korea University, Sungkyunkwan, hingga Ewha,
tercatat 151 pelamar dengan catatan bullying. Hasilnya? Sebanyak 150 orang atau
99 persen langsung gugur. Hanya satu pelamar yang lolos, itu pun di Kyung Hee
University. SNU bahkan mencatat nol pelamar dengan riwayat bullying di jalur
seleksi tersebut.

Beberapa kampus besar secara terbuka
menyatakan hampir mustahil bagi pelaku bullying untuk lolos. Alasannya
sederhana tapi krusial: persaingan masuk universitas top di Korea Selatan
sangat ketat. Selisih nilai antara diterima dan tidak diterima sering kali
hanya satu atau dua poin. Sekali ada pemotongan nilai akibat catatan kekerasan,
peluang langsung anjlok.

Dalam sistem penilaian ini, universitas
mengacu pada tingkat sanksi bullying yang tercatat di rapor sekolah menengah,
mulai dari tingkat ringan hingga berat. Semakin tinggi tingkat pelanggaran,
semakin besar pula pengurangan nilainya. Bahkan ada kampus yang memilih langkah
ekstrem: melarang pendaftar dengan riwayat tertentu untuk ikut seleksi sama
sekali.

Kebijakan ini bukan sekadar hukuman
administratif. Pemerintah Korea Selatan ingin mengirim pesan tegas bahwa
kekerasan di sekolah bukan kenakalan remeh yang bisa dilupakan begitu saja. Konsekuensinya
panjang dan nyata, termasuk dalam urusan pendidikan tinggi.

Bagi sebagian orang, aturan ini terasa kejam.
Namun bagi banyak pihak lain, inilah bentuk tanggung jawab sosial. Di tengah
tingginya kasus bullying yang selama bertahun-tahun menjadi luka kolektif di
Korea, kebijakan ini dianggap sebagai cara memberi efek jera sekaligus
melindungi lingkungan kampus agar tetap aman.

Singkatnya,
di Korea Selatan hari ini, prestasi akademik saja tidak cukup. Rekam jejak
sikap dan perilaku ikut menentukan. Kalau di Indonesia, kira-kira hal ini
mungkin diterapkan juga nggak, ya, Gez?
(Arie Widodo/E07).

Inibaru.id — Salah satu hal yang masih jadi masalah besar
dalam dunia pendidikan Korea Selatan adalah perundungan alias bullying. Saking banyaknya kasus
perundungan di sekolah, kita sampai sering melihatnya dibahas di film-film atau
drama Korea.

Nah, hal ini ternyata bikin pemerintah Korea Selatan mengambil kebijakan
yang cukup ekstrem. Mereka pengin memastikan siswa sekolah berpikir dua kali
untuk menjadi pelaku bullying. Caranya? Dengan mempersulit mereka yang punya
catatan merundung untuk masuk ke universitas top Korea, Gez.

Pengin menekan kasus bullying, pemerintah Korea Selatan menerapkan aturan yang cukup tegas yang meminta universitas-universitas top di sana mempersulit pelaku bullying bisa kuliah di kampus-kampus tersebut.

Di Korea Selatan, Siswa Pelaku Bullying Dipersulit Masuk Universitas

Lokasinya memang agak “nyempil”. Dari Jembatan
Gremeng ke arah SMP Negeri 1 Muntilan, masuk gang pertama setelah sekolah,
belok kiri lalu kanan di perempatan pertama. Warungnya kecil di
kanan jalan, tepat di depan koperasi simpan pinjam yang ada di Dusun Nlepen,
Desa Gunungpring. 

Meski tersembunyi, yang datang bukan kaleng-kaleng. Dari warga kampung,
pegawai negeri, sampai orang-orang yang bisa dibilang “high profile” Muntilan,
semua pernah duduk di bangku kayu warung ini.

Menu utamanya sederhana tapi kaya rasa: bubur
santan gurih dan nasi gudeg. Ini dia yang unik, gudeg di sini bisa dipadukan dengan bubur
atau nasi, bahkan dimakan bareng pecel khas Muntilan. Bagi yang belum pernah mencoba,
kombinasi gudeg dan pecel terdengar aneh, tapi di sinilah justru letak kejutan
rasanya.

Ada juga lauk lain yang nggak kalah menggoda,
yakni sambal goreng krecek yang nggak ada duanya. Dimasak dengan santan pedas
dengan kentang dan tahu, krecek di sini rasanya nendang tapi tetap bersahabat.
Ditambah dengan lauk lain seperti telur, tahu terik, hingga kerupuk, rasanya
semakin paripurna.

Warung ini buka dari sekitar pukul 07.00 WIB
sampai 11.00 siang. Tapi jangan heran kalau sebelum setengah tujuh antrean
sudah mengular. Banyak yang datang sejak jam enam karena takut kehabisan. Soalnya,
makan di sini bukan cuma soal kenyang, tapi soal nostalgia.

Soal harga? Sangat bersahabat. Mau beli
seporsi Rp5.000 sampai Rp20.000 tetap dilayani dengan senyum yang sama. Bahkan
ada yang sengaja mencoba berbagai menu sekaligus seperti gudeg, telur, sambal
goreng krecek, tahu terik, kerupuk, plus teh hangat segelas besar, hanya perlu
membayar Rp14.000. Murah, jujur, dan bikin hati hangat, kan?

“Rasa dan harga makanan di Bubur Mbah Gamping worth every penny,” ungkap warga Semarang yang kerap mampir ke
warung ini setiap kali pulang kampung, Linda Nur Laela, Minggu (18/1/2026).

Bubur
Mbah Gamping adalah bukti bahwa kuliner legendaris tak perlu ribut soal
inovasi. Dengan terus mempertahankan rasa yang autentik, suasana yang apa
adanya, dan pagi yang dimulai dengan tenang, bubur ini terus didatangi banyak
orang. Jadi, kalau kamu sedang di Muntilan, wajib buat mencobanya, Gez. (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id — Kalau kamu sedang mencari sarapan di Muntilan,
Kabupaten Magelang, ada satu nama bisa kamu cari,
yaitu Bubur Mbah Gamping atau Bubur Mbah Nggamping. Apa pun namanya, tempat ini
sudah lama jadi bagian dari ingatan kolektif warga Muntilan dan sekitarnya soal
kuliner legendaris.

Ada alasan mengapa warung ini masuk daftar
legenda. Usianya sudah menembus masa sebelum Indonesia merdeka, kira-kira sejak
era 1940-an. Kini, pengelolaannya sudah masuk generasi ketiga, tapi rasanya
tetap setia pada resep lama. Tidak ada ambisi tampil modern, tidak ada papan
nama besar, apalagi konsep estetik. Yang ada justru kesederhanaan yang jujur, dan
itu yang membuatnya istimewa.

Eksis sejak sebelum Indonesia merdeka, Bubur Mbah Gamping punya menu andalan yang unik, yaitu bubur gudeg.

Melegenda di Muntilan, Begini Kelezatan Bubur Mbah Gamping

Ira, salah seorang warga yang memilih nggak mengungsi mengatakan, masih banyak warga di desanya yang memilih tinggal karena berbagai alasan. Dalam kondisi serba terbatas, mereka bertahan meski harus merelakan tubuh bagian bawahnya terus-menerus basah terendam air saat beraktivitas.&nbsp;&nbsp;

"Kebanyakan
warga yang tinggal di rumah adalah lansia yang menjaga barang berharga atau merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka tinggal, sementara anak-anak sudah diungsikan ke tempat saudara. Tetangga saya juga sudah mengungsi, tinggal yang lansia saja di rumah," sebutnya.

Terlalu lama beraktivitas di tempat yang tergenang banjir rupanya telah memberikan efek samping yang cukup signifikan. Ira mengatakan, sejumlah warga Wonorejo tampak mulai mengeluhkan kondisi kesehatan mereka. Beberapa keluhan yang muncul antara lain penyakit gatal dan demam.

"Mungkin mereka gatal-gatal karena air yang menggenang berasal dari limpasan sungai yang bercampur kotoran, sehingga menimbulkan tumbuhnya bakteri. Kalau demam, bisa jadi karena tubuh kami selalu basah, ya!" paparnya.

Hal serupa juga dikeluhkan Zumaidah. Di tengah kepungan banjir yang belum juga surut, dia mengaku mulai merasakan ngilu di tubuhnya. Selain itu, tubuhnya yang terus terendam air juga sering menggigil, pusing, dan gatal-gatal, terutama pada bagian sela-sela kaki.

“(Tubuh) panas dingin. Rasanya ngilu. Terus, kaki gatal karena kutu air,”
terangnya di tempat pengungsian yang ada di Masjid Ridhwanur Rohman. "Saya mencoba mencari layanan kesehatan, tapi belum menemukannya sampai sekarang."&nbsp;

Di tengah banjir, akses kesehatan di&nbsp;Desa Wonorejo memang cukup terbatas. Salah satu lokasi yang menyediakan layanan kesehatan adalah di Masjid Al Busyro, Dukuh Kedung Banteng. Hery, salah seorang penyedia layanan tersebut mengatakan, ada puluhan warga yang telah memeriksakan diri di tempat itu.

"Ada 94 orang yang memeriksakan diri. Rata-rata warga mengeluhkan penyakit yang sama; panas, batuk, pilek, ada kutu air," tutur petugas Puskesmas Karanganyar 1 tersebut. "Layanan kesehatan ini gratis, tapi cuma bisa sampai tengah hari karena ada salat Zuhur berjemaah."

Dia menambahkan, saat ini memang belum ada posko kesehatan khusus
yang didirikan untuk warga terdampak banjir. Namun begitu, jika ada yang
membutuhkan pertolongan mendesak, pihak puskesmas akan segera membawa mereka ke fasilitas kesehatan terdekat yang memungkinkan,.

“Kalau ada keluhan mendesak kami bawa ke puskesmas. Jika masih tidak bisa, dirujuk ke rumah sakit. Kemarin ada juga yang dirujuk ke RSI, kok!” tandasnya.

Selama banjir belum surut dan warga tetap memilih bertahan di rumah masing-masing, keluhan itu sepertinya akan selalu datang. Gimana menurutmu, Gez? (Sekarwati/E10)

Inibaru.id – Banjir yang tak kunjung surut di Kabupaten Demak membuat warga mulai mengeluhkan penyakit gatal dan demam, termasuk para korban banjir di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, yang memilih tetap bertahan di rumah masing-masing.

Alih-alih mengungsi, warga di desa tersebut memilih tetap beraktivitas di tengah kepungan banjir yang mencapai ketinggian sekitar 60 sentimeter. Di Dukuh
Kedung Banteng, Desa Wonorejo. warga tampak berlalu lalang menerjang genangan air setinggi lutut orang dewasa sembari menyingsingkan pakaian bawahnya.

Lebih dari sepekan digenangi banjir, sebagian warga Wonorejo di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang memilih tinggal di rumah tampak mulai mengeluhkan kondisi kesehatan mereka seperti merasa gatal dan pusing.

Terdampak Banjir, Warga Wonorejo Mulai Mengeluh Gatal dan Demam

Obrolan semacam itu, dia melanjutkan, rupanya cukup sering diperbincangkan oleh teman-temannya di sekolah. Hal itu tentu saja membuatnya khawatir, mengingat anaknya baru berusia 12 tahun. Menurutnya, anak seusia itu seharusnya nggak mengonsumsi berita yang belum bisa dipastikan kebenarannya tersebut.

"Jujurly, saya khawatir. Dia bilang, berita semacam itu juga banyak di (Youtube) Shorts. Satu-satunya medsos yang bisa dia akses memang cuma Shorts. Saya khawatir dia stres sendiri karena terus scrolling berita semacam itu di medsos," tutur perempuan yang saat ini berdomisili di Kota Semarang tersebut.

Apa yang dikhawatirkan Wita sangatlah masuk akal, mengingat algoritma&nbsp;rekomendasi platform medsos, khususnya video pendek, yang dibuat agar kita terus scrolling memang didasarkan pada pencarian terakhir kita. Maka, apa yang dicari anak di medsos akan menjadi apa yang direkomendasikan.

Rekomendasi "yang sesuai" akan terus muncul agar anak bertahan di depan layar lebih lama. Padahal, para ahli pendidikan dan kesehatan digital telah memperingatkan bahaya durasi tonton yang terlalu lama terhadap kualitas tidur, konsentrasi sekolah, dan kesejahteraan psikologis anak; apalagi jika yang dikonsumsi adalah konten-konten yang sensitif untuk anak.

Menyikapi hal ini,&nbsp; platform video daring Youtube sejatinya&nbsp;telah memperkuat alat pengawasan orang tua untuk membantu mengatur kebiasaan menonton anak-anak dan remaja. Salah satu pembaruan terbesarnya adalah fitur kontrol waktu untuk Shorts.

Sedikit informasi, saat ini Shorts merupakan salah satu medsos terpopuler di kalangan anak. Youtube secara resmi mengumumkan alat kontrol ini sebagai bagian dari rangkaian pembaruan parental controls untuk akun anak yang diawasi (supervised accounts).

Tujuan utama alat kontrol Youtube ini adalah untuk memberi orang tua lebih banyak kendali atas kebiasaan menonton dengan durasi waktu berlebihan. Kontrol ini dinilai penting, salah satunya untuk mencegah anak&nbsp;doomscrolling atau kebiasaan terus-menerus menelusuri medsos yang berisikan konten negatif.

Sebagaimana dikatakan Wita, doomscrolling memang sedang "ngetren" di kalangan anak. Mereka terus-menerus menelusuri bad news seperti berita pembunuhan, bencana, atau isu sensitif, yang bisa berdampak buruk pada kesehatan mental.

Fenomena yang banyak "menjangkiti" remaja dan pra-remaja ini meningkat sejak pandemi Covid-19; menyebabkan stres, kecemasan, gangguan tidur, kelelahan mental, hingga masalah fisik. Situasi ini dapat diatasi salah satunya dengan membatasi durasi tonton dan jenis informasi yang dikonsumsi.

Maka, apa yang dilakukan Youtube tentu saja bisa menjadi langkah pencegahan yang menarik, Dengan pembaruan tersebut, orang tua kini dapat menentukan batas waktu harian berapa lama anak dapat menonton Shorts.

Pembatasan durasi tonton Shorts cukup beragam, berkisar antara 15 menit hingga 2 jam per hari; bahkan akan segera ada opsi "nol menit" yang berarti menonaktifkan akses Shorts sepenuhnya. Youtube menyatakan bahwa fitur ini nggak bisa diubah oleh anak tanpa persetujuan orang tua.

“Fitur ini enempatkan orang tua secara tegas dalam kendali jumlah konten video pendek yang ditonton anak-anak mereka,” tulis Youtube dalam pembaruan aturan.

Selain pengaturan waktu, orang tua juga menggunakan pengingat khusus, yakni Bedtime (waktu tidur) dan Take a Break (istirahat), untuk mendorong anak berhenti menonton ketika batas tertentu tercapai. Keduanya menjadi fitur otomatis untuk akun di bawah usia 18 tahun yang waktunya bisa disesuaikan oleh orang tua. 

Fitur kontrol ini bekerja melalui supervised accounts;&nbsp;akun yang disarankan untuk anak dan remaja, yang terhubung dengan akun orang tua melalui Google Family Link. Youtube menilai, strategi ini adalah upaya untuk memberi pengalaman yang aman dan sehat tanpa membatasi akses ke konten bermanfaat pada anak.

1. Pastikan akun anak dalam Mode Pengawasan

Untuk mulai menggunakan fitur kontrol ini, orang tua perlu memastikan akun anak berada dalam pengawasan (supervised account), karena fitur tersebut hanya tersedia untuk akun anak atau remaja yang diawasi

4. Pilih menu Pengawasan (Parental Controls)

6. Aktifkan Pengingat Tambahan (Opsional tapi Disarankan)

Untuk membantu membangun kebiasaan digital yang lebih sehat, orang tua juga bisa mengaktifkan:

7. Simpan dan pastikan pengaturan terkunci

Perlu diketahui bahwa fitur ini hanyalah alat kontrol. Sebagai orang tua, kita sebaiknya memadukan fitur tersebut dengan diskusi terbuka tentang kebiasaan digital yang sehat agar anak memahami alasan di balik pembatasan itu.

Jelaskan kepada anak alasan pembatasan, bukan hanya aturannya;&nbsp;lalu kombinasikan dengan aktivitas lain seperti membaca, olahraga, atau waktu keluarga yang menyenangkan untuk anak. Terakhir, jangan lupa evaluasi rutin, sudahkah batas waktu itu sesuai dengan usia dan kebutuhan anak?

Selamat mencoba ya, Gez! (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Mengetahui bahwa anak lelakinya sudah bisa diajak berdiskusi tentang berbagai hal, termasuk bencana lingkungan yang belakangan banyak dibahas di televisi, membuat Juwita senang. Namun, di sisi lain, dia juga merasa khawatir melihat buah hatinya begitu suka dengan berita-berita itu.

"Pernah suatu kali anak saya bilang, bencana besar akan terjadi sebentar lagi. Lalu, dia juga pernah bilang, meteor sebesar Jakarta akan menabrak bumi dua tahun lagi. Dia terus bertanya, apa yang harus kami lakukan jika bencana itu benar-benar terjadi," tutur Wita, sapaan akrabnya, Minggu (18/1/2026).

Banyaknya berita sensitif berpadu dengan algoritma rekomendasi di medsos berpotensi membuat anak mengalami doomscrolling. Fenomena ini bisa diatasi dengan melakukan pembatasan durasi tonton, salah satunya melalui fitur khusus di Youtube Shorts.&nbsp;

Antisipasi Doomscrolling, Atur Batas Waktu Youtube Shorts Anak dengan Fitur Ini!

Perlu diketahui, banjir di Desa Wonorejo yang terjadi karena limpasan sungai yang meluap karena hujan deras yang turun tanpa henti telah berlangsung selama lebih dari sepekan. Ketinggian air mencapai 60 sentimeter, sehingga sejumlah akses yang nggak bisa dilalui dipasangi bambu sebagai tanda peringatan.

Sejumlah rumah yang terendam banjir telah ditinggalkan penghuninya untuk mengungsi. Namun, nggak sedikit pula yang memilih tetap bertahan karena alasan tertentu. Sejak hujan mulai reda, aktivitas warga sudah terlihat di jalan di tengah genangan air yang belum juga surut.

Ira, warga Dukuh Kedung Banteng, Desa Wonorejo mengatakan, sejumlah tetangganya sudah mengungsi sejak beberapa hari yang lalu. Kebanyakan dari mereka pergi
ke rumah saudara yang nggak kebanjjiran. Sementara, yang tersisa di kompleks rumahnya adalah para lansia.

"Yang tinggal kebanyakan para lansia yang kesulitan untuk mengungsi. Suasana cukup sepi, meski masih ada aktivitas yang dilakukan warga yang tidak mengungsi," tuturnya sembari&nbsp;menunjukkan rumah-rumah yang ditinggalkan.

Warga yang memilih nggak mengungsi seperti dirinya, Ira melanjutkan, bukan berarti nggak pengin melakukannya. Di tengah ketidakpastian kapan bencana akan mereda, tentu saja dia dan para tetangganya pengin berada di tempat yang aman dan nyaman.

"Rumah saya digenangi air sepaha. Mau MCK sudah tidak bisa, jadi sekarang mengungsi di rumah tetangga. Warga bantu warga, karena belum ada bantuan dari pemerintah," sebutnya. "Banjir ini bukan yang pertama, jadi saya sangat menantikan solusi permasalahan tahunan di Desa Wonorejo ini."

Apa yang dikatakan Ira bukan isapan jempol belaka. Kurangnya layanan sosial dan kesehatan dari pemerintah juga dirasakan Rasiem, warga Dukuh Kedung Banteng. Dia dan para tetangganya terpaksa pergi mencari tempat aman sendiri lantaran ketinggian air terus bertambah.

"Tiga hari pertama banjir, saya masih bertahan di rumah; tapi keterbatasan logistik dan kebutuhan pokok membuat saya akhirnya memutuskan untuk&nbsp;mengungsi ke rumah anak di Kudus, meninggalkan rumah dalam kondisi kosong," keluhnya.

Situasi ini berbeda dengan Sutimah yang terpaksa bertahan di rumah di tengah kepungan banjir yang terus meluas. Suaminya stroke dan nggak memungkinkan untuk berjalan. Karena itulah dia sangat berharap segera ada layanan kesehatan ke rumah-rumah yang membutuhkan selama banjir ini.

"Harapan kami, pemerintah daerah peduli serta mau mendirikan posko
bantuan logistik dan layanan kesehatan ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir, mengingat masih banyak warga yang belum mengungsi atau mendapatkan tempat yang
aman," tuturnya terbata dengan mimik muka penuh harap.

Di tengah musim hujan yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dan eskalasi banjir yang berpotensi kian meluas, mendirikan posko bencana dan menyediakan layanan kesehatan "jemput bola" tentu menjadi opsi paling rasional untuk sekarang. Gimana menurutmu, Gez?&nbsp;(Sekarwati/E10)&nbsp;

Inibaru.id – Demi melindungi harta benda atau merawat anggota keluarga yang sakit, sebagian warga terdampak banjir di Desa
Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, memilih bertahan di rumah masing-masing alih-alih mengungsi.

Mereka kini hanya bisa menanti bantuan sosial dan kesehatan dari pemerintah daerah, mengingat akses yang terbatas dan aktivitas yang nggak memungkinkan untuk dilakukan dengan leluasa. Bantuan tersebut dinilai penting karena mereka yang berada di lokasi banjir rentan terjangkit penyakit.

Warga terdampak banjir di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak menanti adanya posko dan bantuan, termasuk layanan kesehatan 'jemput bola' di tengah keterbatasan akses yang mereka miliki.&nbsp;

Opsi Layanan Kesehatan 'Jemput Bola' untuk Warga Terdampak Banjir Wonorejo

“Tanah-tanah dari KPK yang sudah disita dan berkekuatan hukum tetap, itu boleh kami ajukan untuk buat perumahan rakyat. Bukan buat komersial ya, murni untuk rakyat,” tegas menteri yang akrab disapa Ara tersebut.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, Gez. Saat ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto lagi tancap gas lewat program 3 juta rumah. Maklum, data menunjukkan masih ada backlog sekitar 9,9 juta unit rumah yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

Nggak cuma bangun baru, Ara juga membeberkan fakta kalau ada sekitar 26,9 juta warga yang punya rumah tapi kondisinya nggak layak huni. Makanya, anggaran renovasi atau bedah rumah di tahun 2026 ini dinaikkan drastis dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit. Gede banget, kan?

Buat kamu yang lagi nabung buat ambil rumah, pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai skema "manis" agar cicilan nggak bikin kantong kering:

O ya, mengingat anggaran Kementerian PKP melonjak jadi Rp10 triliun di tahun 2026, Maruarar nggak mau main-main soal pengawasan. Dia minta pendampingan langsung dari KPK agar proses pembangunan rumah rakyat ini bersih dari praktik korupsi.

Bahkan, akhir Januari nanti bakal ada pelatihan khusus yang melibatkan KPK sebagai narasumber buat memastikan transparansi dan penyerapan anggaran yang maksimal.

Wah, kalau tanah koruptor jadi perumahan, kira-kira kamu pengin punya rumah di daerah mana nih, Gez? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Daripada nganggur atau cuma jadi aset mati, tanah-tanah hasil sitaan koruptor bakal punya manfaat baru yang lebih mulia, nih. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja kasih lampu hijau agar tanah sitaan yang sudah punya kekuatan hukum tetap bisa dipakai buat membangun perumahan rakyat!

Kabar sejuk ini disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, setelah berkunjung ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

KPK resmi menyetujui pemanfaatan tanah hasil korupsi untuk disulap menjadi perumahan rakyat. Langkah besar ini jadi bagian dari ambisi pemerintah membangun 3 juta rumah sekaligus memberikan berbagai kemudahan subsidi bagi masyarakat yang butuh hunian layak.

Kabar Gembira! Tanah Sitaan Koruptor Bakal Disulap Jadi Perumahan Rakyat

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah Sdr. SDW (Sudewo)," terang Budi.

Nggak perlu nunggu lama, Sudewo langsung digiring untuk menjalani pemeriksaan intensif. Uniknya, pemeriksaan nggak dilakukan di Jakarta, melainkan "mampir" dulu di Polres Kudus, Jawa Tengah.

Meski begitu, pihak KPK masih menutup rapat mulut soal detail kasus yang menjerat sang Bupati. Kita masih harus bersabar nih buat tahu apa masalah utama di balik OTT kali ini.

Usut punya usut, nama Sudewo sebenarnya sudah nggak asing lagi di telinga penyidik KPK. Tahun lalu, tepatnya September 2025, ia sempat dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Kala itu, penyidik mengulik keterangan Sudewo soal pengaturan lelang dan dugaan adanya fee proyek yang mengalir. Namun, saat itu Sudewo tetap santai dan membantah adanya pengembalian uang hasil korupsi ke pihak berwajib.

"Saya dimintai keterangan terkait dengan kereta api. Enggak ada pengembalian uang," tegasnya di depan wartawan saat itu.

Kini, publik menunggu kelanjutan status hukum sang Bupati. Apakah kasus ini masih ada hubungannya dengan proyek kereta api tersebut atau justru ada kasus baru? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Kabar mengejutkan datang dari Bumi Mina Tani. Bupati Pati, Sudewo, dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (19/1/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sudah mengonfirmasi kabar ini, Gez. Sosok berinisial SDW tersebut diamankan tim lembaga antirasuah dalam operasi senyap di wilayah Pati.

Bupati Pati Sudewo diamankan tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026). Meski detail kasusnya masih dirahasiakan, SDW kini tengah diperiksa intensif di Mapolres Kudus. Menariknya, sebelum diciduk, nama Sudewo memang sudah masuk radar KPK terkait dugaan fee proyek jalur kereta api tahun lalu.

Bupati Pati Sudewo Kena OTT KPK! Terkait Kasus Apa?

Namun doa itu nggak berjawab. Nggak lama berselang, Presiden Prabowo meneken pemecatan Noel. Nggak ada kompromi, nggak ada proteksi sekalipun dia pernah jadi relawan presiden. Kepala Negara ingin menunjukkan pesan jelas. Siapa pun yang bermain-main dengan korupsi akan ditinggalkan.

Di luar gedung KPK, publik pun mulai berkomentar. Ada yang menyayangkan kejatuhan seorang mantan aktivis. Ada pula yang menyebut, inilah bukti bahwa kursi kekuasaan bisa menguji integritas siapa pun.

Di sisi lain, sikap Prabowo dianggap sebagai alarm dini bagi kabinetnya untuk nggak coba-coba menyeleweng. Sejak awal, Presiden memang kerap mewanti-wanti jajarannya untuk bekerja bersih. Kali ini, peringatannya bukan lagi sekadar kata-kata, melainkan tindakan nyata.

"Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya pada penegak hukum," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, Sabtu (23/8/2025).

Ironi Noel mungkin akan jadi pelajaran bahwa perjalanan dari jalanan menuju istana bisa singkat, tapi jatuh dari kursi kekuasaan ternyata lebih cepat lagi.

Kini, publik menunggu, apakah langkah Prabowo ini hanya akan dikenang sebagai sebuah episode, atau benar-benar jadi tonggak komitmen serius memberantas korupsi di pemerintahannya? Gimana menurutmu, Gez? (Siti Zumrokhatun/E05)&nbsp;

Inibaru.id – Ada ironi yang nggak bisa dilewatkan dari kisah Immanuel Ebenezer, atau Noel. Dulu, dia dikenal sebagai aktivis jalanan yang lantang membela keadilan. Kini, dia disebut-sebut terjerat dalam pusaran korupsi, sampai harus kehilangan kursi empuknya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Jumat (22/8/2025) sore, setelah KPK mengumumkan status tersangkanya, Noel masih sempat berujar, “Saya berharap mendapat amnesti dari Presiden Prabowo.” Pernyataan yang terdengar seperti permintaan terakhir sebelum akhirnya digiring ke mobil tahanan.

Dulu dikenal sebagai aktivis 1998 yang vokal, kini Immanuel Ebenezer atau Noel harus menanggung ironi: terjerat kasus korupsi dan kehilangan kursi wakil menteri hanya dalam sekejap.&nbsp;

Hikayat Noel; Dari Jalanan Juang hingga Jatuh dari Kursi Kekuasaan

"Kami tugasnya melakukan kajian, meneliti tingkat ketercapaian visi misi dalam bentuk penganggaran setiap tahun dalam bentuk LKPD," ungkapnya. "Setelah laporan kelar, OPD bertanggung jawab terhadap proses kegiatan. Setelah masuk semua, tugas selesai."

Maka, dia melanjutkan, terkait pelaksanaan tergantung OPD masing-masing. Apa yang terjadi setelah itu, yakni berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan, merupakan tanggung jawab mereka. Iswar mengatakan, kepada KPK pihaknya hanya menjelaskan seputar tugas dan kewenangan.&nbsp;

"Tidak ada pertanyaan penekanan; seputar tugas pokok dan fungsi saya saja," ujar sosok yang belakangan santer diberitakan akan meramaikan kontestasi Pilwakot Semarang pada 2024 mendatang ini. (Danny Adriadhi Utama/E10)

Inibaru.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin&nbsp;sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Pemeriksaan seputar proses penganggaran itu berlangsung selama tiga jam.

"Kalau saya cuma sebagai ketua tim anggaran daerah. APBD cuma merencanakan tentang RPJMD. Bagaimana proses penganggaran. Semua normatif (pertanyaan KPK)," kata Iswar Amunuddin, Rabu (31/7).

Pemeriksaan dilakukan di&nbsp;Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jalan Sultan Agung pada selasa (30/7). Iswar mengatakan, pihaknya hanya merencanakan anggaran, sementara pihak yang berkaitan dengan penganggaran adalah masing-masing OPD yang menganggarkan.

Diperiksa KPK sebagai saksi, Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin mengaku hanya ditanyai terkait tugas pokok penganggaran dana APBD.

Saga Dugaan Korupsi Pemkot, Sekda Kota Semarang Diperiksa sebagai Saksi

Pada kesempatan tersebut, Ita tampak nggak berbicara terlalu banyak, termasuk kaitannya dengan hasil pemeriksaan KPK yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, sejauh ini dirinya telah mengikuti prosedur yang dibutuhkan. Kegiatan di Pemkot Semarang juga tetap berjalan normal.

"Tolong hargai. Saya ada di sini.&nbsp;Tidak ke mana-mana," sambutnya kepada para kerumunan jurnalis.

Sebagaimana kita ketahui, para penyidik KPK menyambangi Semarang sekitar sepekan lalu. Secara bertahap, mereka menggeledah sejumlah kantor pemerintahan di Kota ATLAS, termasuk di dalamnya balai kota, kantor wali kota, dan beberapa kantor dinas setempat.

Kunjungan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Selain penggeledahan, petugas KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat pemerintahan, di antaranya para kepala dinas dan Wali Kota Semarang&nbsp;Hevearita.

Nah, buat kamu yang suka berspekulasi macam-macam, lebih baik ditepis dulu ya, sembari menunggu keterangan yang akan dikeluarkan KPK. (Danny Adriadhi Utama/E03)

Inibaru.id - Penggeledahan yang dilakukan petugas KPK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam memunculkan tanda tanya besar di kalangan warga Kota Lunpia. Salah satunya terkait dugaan&nbsp; menghilangnya&nbsp;Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam sepekan terakhir.

Namun, kabar miring ini segera ditepis kala Hevearita menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang hari ini, Senin (22/7). Terlihat untuk kali pertama di muka publik,&nbsp;sosok yang akrab disapa Mbak Ita tersebut mengatakan, dirinya memang tengah banyak kegiatan di Pemkot.

"Alhamdulilah, saya baik. Saya di sini terus, ada kegiatan. Ada di kantor, tapi lebih banyak di atas," kata dia seusai mengikuti rapat paripurna.

Setelah sepekan nggak terlihat seusai digeledah KPK, Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu yang terlihat menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kota Semarang hari ini.

Sepekan 'Hilang' seusai Diperiksa KPK, Hevearita: Saya Nggak ke Mana-Mana!

"Kalau tanya terkait pengadaan meja kursi, mungkin (bisa tanya) yang lain. Tidak saya. Saya hanya (berkepentingan menyampaikan) berita acara," ujarnya.

Namun, dalam kesempatan tersebut, Bambang menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut lantaran KPK belum memberi informasi terkait pemeriksaan lanjutan untuk dirinya.

"Belum ada. Tadi belum disampaikan," ujarnya.

KPK terlihat melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan sekitar pukul 10.00 WIB. Dengan seragam lengkap, mereka yang datang mengendarai lima mobil yang diparkir di halaman gedung tampak keluar masuk sejumlah ruangan di kantor tersebut.

Sebelumnya, pada hari yang sama KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Perindustrian (Disperin) Semarang di Jalan Pemuda sekitar pukul 08.30 WIB. Keberadaan KPK di Semarang diyakini berkaitan dengan&nbsp;kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. (Danny Adriadhi/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Penyidik KPK lakukan penggeledahan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) di Jalan Dr Wahidin Kota Semarang, Jumat (19/7). Tiga orang diperiksa dan satu koper dibawa penyidik untuk proses penyelidikan.

"Yang dimintai keterangan ada Sekretaris Disdik Semarang Erwansyah, Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan Kartika Nusantari, dan saya," kata Kepala Disdik Jateng Bambang Pramusinto.

Bambang nggak menjelaskan materi pemeriksaan yang dilakukan KPK. Dia juga enggan menjelaskan lebih detail&nbsp;hubungan penyelidikan KPK dengan pengadaan meja dan kursi untuk SD yang belakangan cukup santer diberitakan.

Penelusuran KPK terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang masih berlanjut. Kali ini, KPK menggeledah Disdik Semarang. Sejumlah OPD dimintai keterangan.

KPK Menggeledah Disdik Semarang, Sejumlah OPD Dimintai Keterangan

"Perlu memitigasi risiko serupa dalam pengambilan keputusan politik di masa mendatang oleh mantan narapidana korupsi," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (2/10).

Lebih lanjut, Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan penuntutan pidana pencabutan hak berpolitik biasanya diminta dalam persidangan untuk terdakwa kasus rasuah yang berlatar belakang politikus. Nah, hukuman itu bisa memaksa eks koruptor untuk nggak lagi berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia.

"Seperti hak memilih atau dipilih, sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan," ucap Ali.

Hukuman itu pun baru berlaku jika hukuman penjara eks koruptor telah rampung. Jadi, kata Ali, jeda untuk berpartisipasi dalam kontestasi politiknya sangat lama.

Dia berpendapat, hukuman itu bisa memaksimalkan efek jera. KPK menilai vonis itu sepadan dengan tindakan yang telah dilakukan. 

"Pencabutan hak politik juga memperlihatkan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang pelaku lakukan, telah menyalahgunakan kepercayaan publik," tutur Ali.

Wah, setuju nggak dengan hukuman ini, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Mungkin salah satu hal yang bikin masyarakat gemas dengan hukum di Indonesia adalah para mantan napi korupsi yang bisa mencalonkan diri kembali sebagai caleg.

Memang, hingga saat ini nggak ada aturan resmi yang melarangnya. Tapi kok rasanya agak menyebalkan jika melihat orang yang terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi maju lagi dan mengatasnamakan diri wakil rakyat.

Karena itu, sebagian pihak menilai hukuman pencabutan hak berpolitik penting untuk mencegah korupsi terjadi di masa depan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, mereka  bakal terus menuntut pejabat yang terlibat kasus rasuah dengan pidana tambahan itu.

Lantaran banyak pejabat negara yang juga eks napi koruptor kembali melakukan kesalahan yang sama, pembatasan hak politik bagi mereka dirasa perlu.

Maksimalkan Efek Jera, Pembatasan Hak Politik Eks Koruptor Dinilai Penting

Menurut Alex, membengkaknya ongkos kampanye dikarenakan
calon kepala desa membagi-bagikan duit ke warga. Tujuannya nggak lain dan nggak
bukan agar warga memilihnya saat hari pencoblosan. Nah, setelah terpilih, dia
akan berupaya untuk balik modal kampanye dengan melakukan korupsi.

"Akhirnya muncul sosok pemimpin yang tidak memiliki
kapasitas dan integritas," ucap Alex. Diperkirakan Alex, biaya politik
untuk menjadi wali kota atau bupati di Indonesia berkisar Rp20 sampai Rp30
miliar. Wah, jumlah yang fantastis ya?

Itupun, kata dia, belum terjamin bakal menang. Bahkan, calon
kepala daerah masih wajib mencari dana tambahan jika mau bikin kampanye lebih
masif untuk menggaet suara lebih banyak. Nggak jarang, mereka meminta bantuan
sponsor yang merupakan vendor daerah agar dapat duit. 

Apakah ini gratis? Tentunya nggak ya. Pasti ada yang namanya
balas budi ketika calon kepala daerah itu terpilih. 

"Melalui pendanaan tersebut, calon yang didukung
diharapkan dapat menang dan akan mempermudah vendor dalam lelang proyek
pembangunan nantinya," tandas Alex. 

Hm, jadi jelas ya kenapa banyak kepala daerah yang melakukan
korupsi. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Mahalnya ongkos dalam kontestasi pemilu
disebut menjadi biang kerok maraknya tindak korupsi yang dilakukan kepala
daerah. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap ongkos politik
dalam pemilihan umum (pemilu) bisa dipangkas.

"Sebuah pertanyaan besar, kenapa banyak kepala daerah
yang korupsi? Itu terjadi karena biaya politik yang mahal. Itu akar
masalahnya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa
(4/7). 

Sudah menjadi rahasia umum jika menang pilkada bukan perkara murah. Calon kepala daerah harus merogoh kocek dalam-dalam buat kampanye. Banyaknya modal yang harus direlakan ini membuat mereka mengambil jalan pintas agar bisa balik modal.

Ongkos Kampanye Mahal Dituding Jadi Sebab Korupsi

Rektor Karomani dan sejumlah pejabat rektorat Unila terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 19 Agustus lalu. Mereka diduga menerima suap sekitar Rp 5 miliar saat penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di sana, yakni Seleksi Masuk Unila (Simanila) 2022.

Aksi suap ini akhirnya menyeret sang rektor menjadi tahanan
KPK. Bagaimana kelanjutan proses hukumnya, kita masih menunggu proses hukum yang berlalu. Namun, pertanyaanya, gimana dengan mahasiswa yang masuk "jalur suap" itu?

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander
Marwata mengatakan, mahasiswa yang masuk Universitas Lampung (Unila) dengan
cara menyuap rektornya mesti mendapat sanksi.

“Harus ada konsekuensi, karena masuknya ilegal dengan
cara menyuap,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin
(22/8/2022).

Alex mengatakan, KPK berharap pihak universitas benar-benar
menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang masuk dengan cara menyuap itu.
Tindakan tegas dari kampus bisa membuat efek jera, sehingga kasus serupa nggak
terulang lagi.

Nah, sanksinya apa ya? Kalau soal itu, Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan
Teknologi Nizam mengatakan, pihaknya menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada kampus.

"Tentang mahasiswa (penyuap), akan diproses sesuai peraturan yang
berlaku di Unila," ujar Nizam.

Terkait hal ini, Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Unila Suharso mengatakan, pihaknya masih
menunggu perkembangan pemeriksaan dari KPK untuk menentukan seperti apa
tindakan yang akan diberikan kepada para mahasiswa.

“Kami akan ikuti terus perkembangan kasus ini di KPK. Jika
sudah ada kepastian, kami akan diskusikan dengan kementerian,” ucap Suharso.

Merumuskan
sanksi untuk mahasiswa pelaku kecurangan memang butuh waktu. Inspektur
Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Lindung Sirait mengaku
masih belum bisa memutuskan nasib para mahasiswa yang diduga masuk dengan
menyuap petinggi kampus.

“Ini mungkin perlu kajian dan evaluasi, mahasiswa yang masuk melalui cara pemberian suap ini statusnya bagaimana?
Saya belum dapat mengambil putusan," kata Lindung dalam konferensi pers di
gedung KPK pada Minggu (21/8).

Nah, sanksi atas tindak kecurangan para mahasiswa yang
menempuh jalur suap rupanya sedang dievaluasi baik dari kepolisian maupun dari
kampus. Jadi, ini tindakan merugikan yang nggak main-main ya, Millens.

Cukuplah kasus suap Unila ini jadi pelajaran untuk kita
semua terutama calon mahasiswa. Tanpa kompetensi yang cukup, mending nggak usah memaksakan diri, deh. Alih-alih lulus penuh dedikasi, bisa-bisa kita malah masuk bui!&nbsp;(Tem,Kom/IB09/E10)

Inibaru.id&nbsp;- Berkeinginan bisa menjadi bagian dari kampus
idola itu boleh saja. Namun, kalau untuk menuju ke situ kita menggunakan cara
curang, terasa nggak keren banget kan, Millens? Ehm, apalagi kalau ketahuan! Ha-ha.

Baru-baru ini, a rumor has it! Sebuah kejadian di Lampung cukup bikin heboh dunia pendidikan di Indonesia, yakni kasus suap yang dilakukan
mahasiswa kepada pihak kampus. Sejumlah uang dengan nominal besar disodorkan calon mahasiswa kedokteran kepada petinggi Universitas Lampung.

Rektor Unila dicokok KPK lantaran menerima suap, lalu gimana dengan mahasiswa yang masuk jalur suap itu? Adakah sanksi untuk mereka?

Sanksi untuk Calon Mahasiswa yang Masuk via 'Jalur Suap', Adakah?

"Saat ini kami sedang fokus konsolidasi pembentukan
organisasi dan persiapan-persiapan lainnya," kata Dhony, Minggu
(13/3/2022).

FYI, KPK mengendus adanya dugaan bagi-bagi kaveling
di IKN. Hal itu sempat diutarakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

"Sementara terkait kaveling, saya nggak tahu apakah itu
terkait dengan Bupati PPU itu juga bagi-bagi kaveling. Tentu kalau ada info
seperti itu, nanti akan didalami penyidik, kepada siapa saja," kata Alex
dalam konferensi persnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat
(11/3/2022).

Alex mengakui informasi tersebut baru sekadar rumor dan
perlu dicari tahu fakta sebenarnya. Sementara itu, untuk bagi-bagi kaveling,
dia menyebut KPK juga belum mendapatkan info detailnya.

"Tapi informasi itu saya baru tahu, baru rumor. Rumor
itu harus dicari kebenarannya, seperti itu," katanya.

Pun begitu terkait pengkavelingan tersebut. Pihaknya juga
belum mendapat informasi. 

Hm, kalau menurutmu bagi-bagi kaveling di IKN sekadar rumor
atau beneran nih, Millens? (Det/IB21/E07)

Inibaru.id – Sepertinya “bancakan” proyek selalui
mewarnai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seperti kasus yang baru-baru
ini mencuat mengenai dugaan bagi-bagi kaveling di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud di Kalimantan Timur. Untuk itu,
KPK bakal bertindak untuk menyelidikinya. Menanggapi dugaan KPK, Wakil Kepala
Otorita IKN Dhony Rahajoe angkat bicara.

Dhony Rahajoe menerangkan pihaknya sedang fokus konsolidasi
pembentukan organisasi. Meski begitu, dia nggak menjawab detil terkait dugaan
adanya bagi-bagi kaveling itu.

Otorita IKN memberi respons soal dugaan bagi-bagi kaveling di Penajam Paser Utara yang sempat diungkap KPK. Sayangnya, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Raharjoe enggan memberi jawaban detail. Hm