Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Namun doa itu nggak berjawab. Nggak lama berselang, Presiden Prabowo meneken pemecatan Noel. Nggak ada kompromi, nggak ada proteksi sekalipun dia pernah jadi relawan presiden. Kepala Negara ingin menunjukkan pesan jelas. Siapa pun yang bermain-main dengan korupsi akan ditinggalkan.

Di luar gedung KPK, publik pun mulai berkomentar. Ada yang menyayangkan kejatuhan seorang mantan aktivis. Ada pula yang menyebut, inilah bukti bahwa kursi kekuasaan bisa menguji integritas siapa pun.

Di sisi lain, sikap Prabowo dianggap sebagai alarm dini bagi kabinetnya untuk nggak coba-coba menyeleweng. Sejak awal, Presiden memang kerap mewanti-wanti jajarannya untuk bekerja bersih. Kali ini, peringatannya bukan lagi sekadar kata-kata, melainkan tindakan nyata.

"Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya pada penegak hukum," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, Sabtu (23/8/2025).

Ironi Noel mungkin akan jadi pelajaran bahwa perjalanan dari jalanan menuju istana bisa singkat, tapi jatuh dari kursi kekuasaan ternyata lebih cepat lagi.

Kini, publik menunggu, apakah langkah Prabowo ini hanya akan dikenang sebagai sebuah episode, atau benar-benar jadi tonggak komitmen serius memberantas korupsi di pemerintahannya? Gimana menurutmu, Gez? (Siti Zumrokhatun/E05)&nbsp;

Inibaru.id – Ada ironi yang nggak bisa dilewatkan dari kisah Immanuel Ebenezer, atau Noel. Dulu, dia dikenal sebagai aktivis jalanan yang lantang membela keadilan. Kini, dia disebut-sebut terjerat dalam pusaran korupsi, sampai harus kehilangan kursi empuknya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Jumat (22/8/2025) sore, setelah KPK mengumumkan status tersangkanya, Noel masih sempat berujar, “Saya berharap mendapat amnesti dari Presiden Prabowo.” Pernyataan yang terdengar seperti permintaan terakhir sebelum akhirnya digiring ke mobil tahanan.

Dulu dikenal sebagai aktivis 1998 yang vokal, kini Immanuel Ebenezer atau Noel harus menanggung ironi: terjerat kasus korupsi dan kehilangan kursi wakil menteri hanya dalam sekejap.&nbsp;

Hikayat Noel; Dari Jalanan Juang hingga Jatuh dari Kursi Kekuasaan

"Kami tugasnya melakukan kajian, meneliti tingkat ketercapaian visi misi dalam bentuk penganggaran setiap tahun dalam bentuk LKPD," ungkapnya. "Setelah laporan kelar, OPD bertanggung jawab terhadap proses kegiatan. Setelah masuk semua, tugas selesai."

Maka, dia melanjutkan, terkait pelaksanaan tergantung OPD masing-masing. Apa yang terjadi setelah itu, yakni berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan, merupakan tanggung jawab mereka. Iswar mengatakan, kepada KPK pihaknya hanya menjelaskan seputar tugas dan kewenangan.&nbsp;

"Tidak ada pertanyaan penekanan; seputar tugas pokok dan fungsi saya saja," ujar sosok yang belakangan santer diberitakan akan meramaikan kontestasi Pilwakot Semarang pada 2024 mendatang ini. (Danny Adriadhi Utama/E10)

Inibaru.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin&nbsp;sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Pemeriksaan seputar proses penganggaran itu berlangsung selama tiga jam.

"Kalau saya cuma sebagai ketua tim anggaran daerah. APBD cuma merencanakan tentang RPJMD. Bagaimana proses penganggaran. Semua normatif (pertanyaan KPK)," kata Iswar Amunuddin, Rabu (31/7).

Pemeriksaan dilakukan di&nbsp;Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jalan Sultan Agung pada selasa (30/7). Iswar mengatakan, pihaknya hanya merencanakan anggaran, sementara pihak yang berkaitan dengan penganggaran adalah masing-masing OPD yang menganggarkan.

Diperiksa KPK sebagai saksi, Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin mengaku hanya ditanyai terkait tugas pokok penganggaran dana APBD.

Saga Dugaan Korupsi Pemkot, Sekda Kota Semarang Diperiksa sebagai Saksi

Pada kesempatan tersebut, Ita tampak nggak berbicara terlalu banyak, termasuk kaitannya dengan hasil pemeriksaan KPK yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, sejauh ini dirinya telah mengikuti prosedur yang dibutuhkan. Kegiatan di Pemkot Semarang juga tetap berjalan normal.

"Tolong hargai. Saya ada di sini.&nbsp;Tidak ke mana-mana," sambutnya kepada para kerumunan jurnalis.

Sebagaimana kita ketahui, para penyidik KPK menyambangi Semarang sekitar sepekan lalu. Secara bertahap, mereka menggeledah sejumlah kantor pemerintahan di Kota ATLAS, termasuk di dalamnya balai kota, kantor wali kota, dan beberapa kantor dinas setempat.

Kunjungan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Selain penggeledahan, petugas KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat pemerintahan, di antaranya para kepala dinas dan Wali Kota Semarang&nbsp;Hevearita.

Nah, buat kamu yang suka berspekulasi macam-macam, lebih baik ditepis dulu ya, sembari menunggu keterangan yang akan dikeluarkan KPK. (Danny Adriadhi Utama/E03)

Inibaru.id - Penggeledahan yang dilakukan petugas KPK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam memunculkan tanda tanya besar di kalangan warga Kota Lunpia. Salah satunya terkait dugaan&nbsp; menghilangnya&nbsp;Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam sepekan terakhir.

Namun, kabar miring ini segera ditepis kala Hevearita menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang hari ini, Senin (22/7). Terlihat untuk kali pertama di muka publik,&nbsp;sosok yang akrab disapa Mbak Ita tersebut mengatakan, dirinya memang tengah banyak kegiatan di Pemkot.

"Alhamdulilah, saya baik. Saya di sini terus, ada kegiatan. Ada di kantor, tapi lebih banyak di atas," kata dia seusai mengikuti rapat paripurna.

Setelah sepekan nggak terlihat seusai digeledah KPK, Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu yang terlihat menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kota Semarang hari ini.

Sepekan 'Hilang' seusai Diperiksa KPK, Hevearita: Saya Nggak ke Mana-Mana!

"Kalau tanya terkait pengadaan meja kursi, mungkin (bisa tanya) yang lain. Tidak saya. Saya hanya (berkepentingan menyampaikan) berita acara," ujarnya.

Namun, dalam kesempatan tersebut, Bambang menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut lantaran KPK belum memberi informasi terkait pemeriksaan lanjutan untuk dirinya.

"Belum ada. Tadi belum disampaikan," ujarnya.

KPK terlihat melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan sekitar pukul 10.00 WIB. Dengan seragam lengkap, mereka yang datang mengendarai lima mobil yang diparkir di halaman gedung tampak keluar masuk sejumlah ruangan di kantor tersebut.

Sebelumnya, pada hari yang sama KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Perindustrian (Disperin) Semarang di Jalan Pemuda sekitar pukul 08.30 WIB. Keberadaan KPK di Semarang diyakini berkaitan dengan&nbsp;kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. (Danny Adriadhi/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Penyidik KPK lakukan penggeledahan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) di Jalan Dr Wahidin Kota Semarang, Jumat (19/7). Tiga orang diperiksa dan satu koper dibawa penyidik untuk proses penyelidikan.

"Yang dimintai keterangan ada Sekretaris Disdik Semarang Erwansyah, Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan Kartika Nusantari, dan saya," kata Kepala Disdik Jateng Bambang Pramusinto.

Bambang nggak menjelaskan materi pemeriksaan yang dilakukan KPK. Dia juga enggan menjelaskan lebih detail&nbsp;hubungan penyelidikan KPK dengan pengadaan meja dan kursi untuk SD yang belakangan cukup santer diberitakan.

Penelusuran KPK terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang masih berlanjut. Kali ini, KPK menggeledah Disdik Semarang. Sejumlah OPD dimintai keterangan.

KPK Menggeledah Disdik Semarang, Sejumlah OPD Dimintai Keterangan

"Perlu memitigasi risiko serupa dalam pengambilan keputusan politik di masa mendatang oleh mantan narapidana korupsi," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (2/10).

Lebih lanjut, Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan penuntutan pidana pencabutan hak berpolitik biasanya diminta dalam persidangan untuk terdakwa kasus rasuah yang berlatar belakang politikus. Nah, hukuman itu bisa memaksa eks koruptor untuk nggak lagi berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia.

"Seperti hak memilih atau dipilih, sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan," ucap Ali.

Hukuman itu pun baru berlaku jika hukuman penjara eks koruptor telah rampung. Jadi, kata Ali, jeda untuk berpartisipasi dalam kontestasi politiknya sangat lama.

Dia berpendapat, hukuman itu bisa memaksimalkan efek jera. KPK menilai vonis itu sepadan dengan tindakan yang telah dilakukan. 

"Pencabutan hak politik juga memperlihatkan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang pelaku lakukan, telah menyalahgunakan kepercayaan publik," tutur Ali.

Wah, setuju nggak dengan hukuman ini, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Mungkin salah satu hal yang bikin masyarakat gemas dengan hukum di Indonesia adalah para mantan napi korupsi yang bisa mencalonkan diri kembali sebagai caleg.

Memang, hingga saat ini nggak ada aturan resmi yang melarangnya. Tapi kok rasanya agak menyebalkan jika melihat orang yang terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi maju lagi dan mengatasnamakan diri wakil rakyat.

Karena itu, sebagian pihak menilai hukuman pencabutan hak berpolitik penting untuk mencegah korupsi terjadi di masa depan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, mereka  bakal terus menuntut pejabat yang terlibat kasus rasuah dengan pidana tambahan itu.

Lantaran banyak pejabat negara yang juga eks napi koruptor kembali melakukan kesalahan yang sama, pembatasan hak politik bagi mereka dirasa perlu.

Maksimalkan Efek Jera, Pembatasan Hak Politik Eks Koruptor Dinilai Penting

Menurut Alex, membengkaknya ongkos kampanye dikarenakan
calon kepala desa membagi-bagikan duit ke warga. Tujuannya nggak lain dan nggak
bukan agar warga memilihnya saat hari pencoblosan. Nah, setelah terpilih, dia
akan berupaya untuk balik modal kampanye dengan melakukan korupsi.

"Akhirnya muncul sosok pemimpin yang tidak memiliki
kapasitas dan integritas," ucap Alex. Diperkirakan Alex, biaya politik
untuk menjadi wali kota atau bupati di Indonesia berkisar Rp20 sampai Rp30
miliar. Wah, jumlah yang fantastis ya?

Itupun, kata dia, belum terjamin bakal menang. Bahkan, calon
kepala daerah masih wajib mencari dana tambahan jika mau bikin kampanye lebih
masif untuk menggaet suara lebih banyak. Nggak jarang, mereka meminta bantuan
sponsor yang merupakan vendor daerah agar dapat duit. 

Apakah ini gratis? Tentunya nggak ya. Pasti ada yang namanya
balas budi ketika calon kepala daerah itu terpilih. 

"Melalui pendanaan tersebut, calon yang didukung
diharapkan dapat menang dan akan mempermudah vendor dalam lelang proyek
pembangunan nantinya," tandas Alex. 

Hm, jadi jelas ya kenapa banyak kepala daerah yang melakukan
korupsi. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Mahalnya ongkos dalam kontestasi pemilu
disebut menjadi biang kerok maraknya tindak korupsi yang dilakukan kepala
daerah. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap ongkos politik
dalam pemilihan umum (pemilu) bisa dipangkas.

"Sebuah pertanyaan besar, kenapa banyak kepala daerah
yang korupsi? Itu terjadi karena biaya politik yang mahal. Itu akar
masalahnya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa
(4/7). 

Sudah menjadi rahasia umum jika menang pilkada bukan perkara murah. Calon kepala daerah harus merogoh kocek dalam-dalam buat kampanye. Banyaknya modal yang harus direlakan ini membuat mereka mengambil jalan pintas agar bisa balik modal.

Ongkos Kampanye Mahal Dituding Jadi Sebab Korupsi

Rektor Karomani dan sejumlah pejabat rektorat Unila terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 19 Agustus lalu. Mereka diduga menerima suap sekitar Rp 5 miliar saat penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di sana, yakni Seleksi Masuk Unila (Simanila) 2022.

Aksi suap ini akhirnya menyeret sang rektor menjadi tahanan
KPK. Bagaimana kelanjutan proses hukumnya, kita masih menunggu proses hukum yang berlalu. Namun, pertanyaanya, gimana dengan mahasiswa yang masuk "jalur suap" itu?

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander
Marwata mengatakan, mahasiswa yang masuk Universitas Lampung (Unila) dengan
cara menyuap rektornya mesti mendapat sanksi.

“Harus ada konsekuensi, karena masuknya ilegal dengan
cara menyuap,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin
(22/8/2022).

Alex mengatakan, KPK berharap pihak universitas benar-benar
menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang masuk dengan cara menyuap itu.
Tindakan tegas dari kampus bisa membuat efek jera, sehingga kasus serupa nggak
terulang lagi.

Nah, sanksinya apa ya? Kalau soal itu, Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan
Teknologi Nizam mengatakan, pihaknya menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada kampus.

"Tentang mahasiswa (penyuap), akan diproses sesuai peraturan yang
berlaku di Unila," ujar Nizam.

Terkait hal ini, Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Unila Suharso mengatakan, pihaknya masih
menunggu perkembangan pemeriksaan dari KPK untuk menentukan seperti apa
tindakan yang akan diberikan kepada para mahasiswa.

“Kami akan ikuti terus perkembangan kasus ini di KPK. Jika
sudah ada kepastian, kami akan diskusikan dengan kementerian,” ucap Suharso.

Merumuskan
sanksi untuk mahasiswa pelaku kecurangan memang butuh waktu. Inspektur
Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Lindung Sirait mengaku
masih belum bisa memutuskan nasib para mahasiswa yang diduga masuk dengan
menyuap petinggi kampus.

“Ini mungkin perlu kajian dan evaluasi, mahasiswa yang masuk melalui cara pemberian suap ini statusnya bagaimana?
Saya belum dapat mengambil putusan," kata Lindung dalam konferensi pers di
gedung KPK pada Minggu (21/8).

Nah, sanksi atas tindak kecurangan para mahasiswa yang
menempuh jalur suap rupanya sedang dievaluasi baik dari kepolisian maupun dari
kampus. Jadi, ini tindakan merugikan yang nggak main-main ya, Millens.

Cukuplah kasus suap Unila ini jadi pelajaran untuk kita
semua terutama calon mahasiswa. Tanpa kompetensi yang cukup, mending nggak usah memaksakan diri, deh. Alih-alih lulus penuh dedikasi, bisa-bisa kita malah masuk bui!&nbsp;(Tem,Kom/IB09/E10)

Inibaru.id&nbsp;- Berkeinginan bisa menjadi bagian dari kampus
idola itu boleh saja. Namun, kalau untuk menuju ke situ kita menggunakan cara
curang, terasa nggak keren banget kan, Millens? Ehm, apalagi kalau ketahuan! Ha-ha.

Baru-baru ini, a rumor has it! Sebuah kejadian di Lampung cukup bikin heboh dunia pendidikan di Indonesia, yakni kasus suap yang dilakukan
mahasiswa kepada pihak kampus. Sejumlah uang dengan nominal besar disodorkan calon mahasiswa kedokteran kepada petinggi Universitas Lampung.

Rektor Unila dicokok KPK lantaran menerima suap, lalu gimana dengan mahasiswa yang masuk jalur suap itu? Adakah sanksi untuk mereka?

Sanksi untuk Calon Mahasiswa yang Masuk via 'Jalur Suap', Adakah?

"Saat ini kami sedang fokus konsolidasi pembentukan
organisasi dan persiapan-persiapan lainnya," kata Dhony, Minggu
(13/3/2022).

FYI, KPK mengendus adanya dugaan bagi-bagi kaveling
di IKN. Hal itu sempat diutarakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

"Sementara terkait kaveling, saya nggak tahu apakah itu
terkait dengan Bupati PPU itu juga bagi-bagi kaveling. Tentu kalau ada info
seperti itu, nanti akan didalami penyidik, kepada siapa saja," kata Alex
dalam konferensi persnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat
(11/3/2022).

Alex mengakui informasi tersebut baru sekadar rumor dan
perlu dicari tahu fakta sebenarnya. Sementara itu, untuk bagi-bagi kaveling,
dia menyebut KPK juga belum mendapatkan info detailnya.

"Tapi informasi itu saya baru tahu, baru rumor. Rumor
itu harus dicari kebenarannya, seperti itu," katanya.

Pun begitu terkait pengkavelingan tersebut. Pihaknya juga
belum mendapat informasi. 

Hm, kalau menurutmu bagi-bagi kaveling di IKN sekadar rumor
atau beneran nih, Millens? (Det/IB21/E07)

Inibaru.id – Sepertinya “bancakan” proyek selalui
mewarnai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seperti kasus yang baru-baru
ini mencuat mengenai dugaan bagi-bagi kaveling di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud di Kalimantan Timur. Untuk itu,
KPK bakal bertindak untuk menyelidikinya. Menanggapi dugaan KPK, Wakil Kepala
Otorita IKN Dhony Rahajoe angkat bicara.

Dhony Rahajoe menerangkan pihaknya sedang fokus konsolidasi
pembentukan organisasi. Meski begitu, dia nggak menjawab detil terkait dugaan
adanya bagi-bagi kaveling itu.

Otorita IKN memberi respons soal dugaan bagi-bagi kaveling di Penajam Paser Utara yang sempat diungkap KPK. Sayangnya, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Raharjoe enggan memberi jawaban detail. Hm

Respons Otorita IKN Terkait Dugaan Bagi-Bagi Kaveling yang Diendus KPK

Bahkan,
Kurnia menyebut Pinangki sebenarnya punya tiga kejahatan sekaligus, tepatnya
suap, pencucian uang, serta permufakatan jahat. Jadi, seharusnya nggak ada satu
celah pun yang bisa membuatnya mendapatkan pengurangan hukuman, apalagi sampai
separuhnya sebagaimana yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini sekaligus memperlihatkan secara jelas bahwa
lembaga kekuasaan kehakiman kian tidak berpihak pada upaya pemberantasan
korupsi,” tegas Kurnia.

Melihat
fakta ini, ICW meminta jaksa yang menangani kasus PInangki untuk segera
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Harapannya, Pinangki bisa dihukum dengan
lebih berat.

Hukuman
Koruptor di Indonesia Masih Ringan

Realitanya,
hukuman bagi para koruptor di Indonesia masih sangat ringan. Kalau menurut data
ICW sepanjang 2020 lalu, hukuman bagi para koruptor rata-rata hanya penjara 3
tahun 1 bulan, nggak jauh-jauh dari pelaku kriminal kelas teri.

Nah, pada
September 2020 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan mengeluarkan
data yang lebih mengenaskan, yakni daftar 20 terpidana korupsi yang hukumannya
juga dikurangi usai mendapatkan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Sejumlah
tokoh terkenal seperti Choel Mallarangeng, misalnya, mendapatkan pemotongan
hukuman dari tiga tahun enam bulan penjara menjadi tiga tahun saja. Padahal,
Choel dinyatakan bersalah dalam kasus suap proyek P3SON Hambalang. Selain itu,
mantan hakim MK Patrialis Akbar yang menerima suap judicial review dikurangi hukumannya dari delapan tahun penjara
jadi tujuh tahun saja pada Agustus 2019 lalu.

Politikus
PKB yang juga mantan anggota Komisi V DPR RI Musa Zainuddin yang merupakan
tersangka suap infrastruktur seharusnya mendekam di penjara selama 9 tahun,
namun kemudian dikurangi hukumannya jadi tiga tahun saja usai mengajukan PK di
MA.

Sementara
itu, Mantan Anggota DPR RI Jakarta Sanusi yang seharusnya dihukum 10 tahun
penjara karena menerima suap Rp 2 miliar dari bos Agung Podomoro Land Ariesman
Widjaja mendapatkan pengurangan hukuman tujuh tahun penjara.

Balik ke
kasus Jaksa Pinangki. Majelis Hakim yang mengurangi hukumannya adalah Muhammad
Yusuf dengan hakim anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, serta
Reny Halida Ilham Malik. Kini, Pinangki hanya perlu mendekam di penjara selama
empat tahun.

Kalau
menurut kamu, pengurangan hukuman koruptor seperti Jaksa Pinangki ini bikin
geram, nggak, sih? (Kom,Jaw/IB09/E05)

Inibaru.id – Publik Tanah Air digegerkan dengan pemotongan hukuman
Jaksa Pinangki Sima Malasari oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sejumlah
pihak, termasuk Indonesian Corruption Watch (ICW) bahkan menyebut keputusan ini
sudah merusak akal sehat.

Kalau
menurut Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadhana,
seharusnya hukuman Jaksa Pinangki diperberat demi keadilan hukum. Apalagi, dia
terbukti bersalah dalam kasus pengurusan fatwa bebas MA bagi Djoko S Tjandra,
terpidana kasus Bank Bali.

Bukannya diperberat, hukuman Jaksa Pinangki justru dikurangi dari 10 tahun jadi 4 tahun. Hal ini seperti mengulangi kebiasaan pengurangan hukuman koruptor di Indonesia. Bikin&nbsp; geram, ya?

Pinangki dan Diskon Hukuman bagi Koruptor yang Bikin Publik Geram

Sebelum dimutasi menjadi Kapolda Banten, Rudy menjabat sebagai kepala
Divisi Hukum Polri. Rudy mengisi posisi Irjen Pol Fiandar yang kini menjabat
sebagai Kepala Divisi Hukum Polri.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram
Nomor ST/3435/XII/KEP/2020 yang telah disahkan Asisten Sumber Daya Manusia
Mabes Polri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan pada Kamis (10/12/2020).

“Ini mutasi rutin, kok. Penyegaran organisasi saja,” terang Kadiv Humas
Polri Irjen Pol Argo Yuwono pada Jumat (11/12), menanggapi alasan adanya mutasi pada sejumlah jabatan di kepolisian.

Petinggi polisi lain yang juga dimutasi adalah Karo Penmas Divisi Humas Polri
Brigjen Pol Awi Setiyono yang kini diangkat sebagai Wagub Akpol Lemdiklat
Polri. Awi Setiyono digantikan oleh Karobinops Sops Brigjen Pol Rusdi
Hartono.

Sementara, pengganti Rusdi Hartono adalah Kombes Pol Roma Hutajulu yang nggak lagi
menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Metro Jaya.

Nggak hanya memberitahukan tentang pergantian beberapa posisi, pihak kepolisian juga mengungkap hal lain dalam surat telegram tersebut. Kapolri meminta seluruh
perwira yang dirotasi untuk membantu mencegah sekaligus menekan penyebaran
Covid-19.

Mereka juga diminta untuk segera menghubungi pengemban fungsi kesehatan
agar memeriksa kondisi tubuhnya sebelum berada di satuan yang baru.

Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan memang
sangat kontroversial, ya Millens.
Nah, bagaimana pendapatmu dengan kuasa hukumnya yang kini menduduki jabatan
cukup bergengsi di kepolisian ini? (Tir/IB09/E03)

Inibaru.id – Masih ingat dengan kasus penyerangan
penyidik KPK Novel Baswedan? Kasus tersebut kembali mencuat setelah Irjen Pol Rudy
Heriyanto Adi Nugroho ditetapkan sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten. Apa lacur?

Perlu kamu tahu, Rudy Heriyanto adalah ketua tim kuasa hukum dari dua polisi yang
menyiram air keras ke Novel Baswedan. Dalam kasus tersebut, kedua polisi, yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis dijatuhi hukuman Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rahmat dihukum penjara dua
tahun, sedangkan Ronny satu tahun
enam bulan.

Kepolisian melakukan mutasi pada pejabatnya.&nbsp;Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho yang dulu jadi ketua tim kuasa hukum penyerang Novel Baswedan kini diangkat jadi Kapolda Banten.