"Kita lihat pembukaan tadi berjalan bagus, kita berikan yang terbaik, tidak ada perbedaan dengan lelaki dan perempuan. Pembukaan yang saya rasa sangat-sangat optimis. Mudah-mudahan pertandingannya berjalan baik," kata Erick.

Menurut Erick, kompetisi ini bukan sekadar ajang pertandingan, melainkan juga wadah bagi para pemain untuk menambah jam terbang dan menunjukkan kemampuan mereka. Dari dua pertandingan awal, sejumlah talenta baru mulai terlihat, mulai dari kelompok usia U-17 hingga pemain senior.

Kemunculan pemain-pemain yang sebelumnya belum terpantau tersebut menjadi salah satu modal penting bagi perkembangan sepak bola wanita nasional. Melalui kompetisi yang teratur, PSSI berharap semakin banyak pemain berkualitas yang bisa dipersiapkan untuk memperkuat tim nasional.

PSSI juga memasang target jangka panjang agar sepak bola wanita Indonesia mampu bersaing di tingkat Asia Tenggara hingga menembus Piala Dunia. Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan kompetisi yang konsisten serta dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

Untuk menjaga keberlangsungan kompetisi, PSSI menerapkan komitmen kontrak selama lima tahun bagi klub-klub peserta, yang akan disertai evaluasi secara berkala. Pada tahap awal, liga melibatkan enam klub yang berpusat di sekitar Jakarta.

Langkah tersebut diharapkan memberi waktu bagi setiap klub untuk membangun fondasi yang kuat, termasuk menyiapkan markas atau homebase yang mendukung kegiatan tim.

PSSI juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan kepada klub peserta. Selain itu, federasi menyiapkan kesempatan bagi klub juara untuk berpartisipasi dalam pertandingan di luar negeri sebagai bentuk motivasi sekaligus sarana meningkatkan pengalaman bertanding.

Keberhasilan liga, menurut Erick, membutuhkan kerja sama antara federasi, klub, pemain, dan suporter. Karena itu, masyarakat yang selama ini menantikan kompetisi sepak bola wanita diajak hadir langsung ke stadion untuk memberikan dukungan kepada klub dan para pemain.

Pembukaan Indonesia Women's League 2026 berlangsung meriah. Sebelum pertandingan Persija melawan FC Bekasi City dimulai, penonton disuguhi penampilan band Kotak dan pesta kembang api.

Antusiasme penonton pada penyelenggaraan perdana ini menjadi salah satu sinyal positif bagi perkembangan kompetisi sepak bola wanita di Indonesia. Dukungan publik diharapkan terus tumbuh seiring dengan semakin rutin dan kompetitifnya liga.

Dengan adanya kompetisi yang berkelanjutan, PSSI berharap sepak bola wanita Indonesia memiliki jalur pembinaan yang lebih kuat, mampu melahirkan pemain-pemain potensial, dan semakin dekat dengan target berprestasi di panggung internasional. (Ning/E01)

Inibaru.id – Bergulirnya kembali kompetisi sepak bola wanita di Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pemain sekaligus memperkuat prestasi tim nasional. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir optimistis, kompetisi yang berkelanjutan dapat membuka jalan bagi pesepak bola wanita Indonesia untuk bersaing di level internasional.

Optimisme tersebut disampaikan Erick saat membuka Indonesia Women's League (IWL) 2026 di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (18/10/2026) malam. Pembukaan kompetisi tersebut dilanjutkan dengan pertandingan antara Persija dan FC Bekasi City.

Erick menegaskan, sepak bola wanita memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan meraih prestasi seperti sepak bola pria. Dia pun mengapresiasi penyelenggaraan pembukaan liga yang berlangsung meriah.

Indonesia Women's League 2026 resmi dibuka oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan melibatkan enam klub sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sepak bola wanita Indonesia dan melahirkan pemain berprestasi di level internasional.

Indonesia Women's League 2026 Resmi Dibuka, Sepak Bola Wanita Indonesia Siap Berkembang

Bagi Joko, penghargaan tersebut menjadi pencapaian istimewa karena Sitges merupakan salah satu festival film bergenre paling bergengsi di dunia. Festival yang diselenggarakan di Catalonia, Spanyol, ini telah berlangsung sejak 1968 dan dikenal sebagai salah satu ajang penting bagi film horor, fantasi, dan fiksi ilmiah.

Penghargaan Best Director menjadi salah satu sorotan dalam pencapaian Ghost in the Cell di Sitges Film Festival 2026. Joko mengaku tersanjung bisa meraih penghargaan yang sebelumnya juga diberikan kepada sutradara ternama Korea Selatan, Park Chan-wook.

Pada 2025, Park Chan-wook memenangkan penghargaan Best Director di Sitges melalui film No Other Choice.

“Pemenang Best Director di Sitges tahun 2025 adalah Park Chan-wook untuk film 'No Other Choice!',” kata Joko.

Joko juga menyoroti reputasi Sitges sebagai festival film yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar dalam perfilman dunia.

“Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia adalah festival film genre tertua di dunia (diadakan pertama kali tahun 1968) dan salah satu festival terbesar dan paling prestisius dan merupakan 'qualifying festival for the Academy Awards!'” ungkapnya.

Dua penghargaan tersebut memperkuat perjalanan internasional Ghost in the Cell. Sebelumnya, film ini meraih Best Picture dalam kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026, Amerika Serikat.

Fantastic Fest dikenal sebagai festival yang berfokus pada film-film bergenre, seperti horor, thriller, fiksi ilmiah, dan fantasi. Penghargaan dari dua festival internasional ini menjadi bagian dari perjalanan film Joko Anwar dalam menjangkau penonton global.

Ghost in the Cell mengangkat kehidupan di sebuah penjara yang dikuasai petugas korup dan diwarnai perseteruan antarkelompok narapidana. Ketegangan meningkat ketika serangkaian pembunuhan mengerikan terjadi di dalam penjara.

Menghadapi ancaman misterius yang tidak terlihat, para narapidana terpaksa mengesampingkan permusuhan dan bekerja sama demi bertahan hidup.

Film ini memadukan unsur horor, komedi gelap, dan aksi dengan kritik sosial yang berangkat dari persoalan di Indonesia. Perpaduan tersebut menjadi bagian dari pendekatan cerita yang ditawarkan kepada penonton, termasuk mereka yang berada di luar negeri.

Selain meraih penghargaan di Fantastic Fest dan Sitges, Ghost in the Cell juga menjalani pemutaran perdana dunia (world premiere) melalui program Forum di Berlin International Film Festival 2026.

Di Indonesia, film tersebut telah tayang di bioskop sejak 16 April 2026. Berdasarkan materi yang disampaikan, film ini juga telah diputar di 22 festival film internasional.

Ghost in the Cell diproduseri Tia Hasibuan dan diproduksi Come and See Pictures bersama Rapi Films, Barunson E&amp;A, dan Legacy Pictures. Film ini dibintangi sejumlah aktor Indonesia, di antaranya Abimana Aryasatya, Endy Arfian, Bront Palarae, Morgan Oey, dan Lukman Sardi.

Rangkaian pencapaian tersebut memperlihatkan semakin luasnya perjalanan Ghost in the Cell di festival film dunia. Bagi perfilman Indonesia, keberhasilan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita lokal melalui genre horor yang dapat menjangkau penonton lintas negara. (Ike/E01)

Inibaru.id – Film horor Indonesia Ghost in the Cell kembali menorehkan prestasi di panggung internasional. Karya rumah produksi Come and See Pictures yang disutradarai Joko Anwar ini berhasil membawa pulang dua penghargaan dari Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia 2026, yakni Best Director dan Carnet Jove Jury Award.

Kabar tersebut disampaikan Joko melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu (18/10/2026). Pencapaian ini menambah daftar prestasi film tersebut setelah sebelumnya meraih penghargaan Best Picture dalam kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026, Austin, Texas, Amerika Serikat.

“Ghost in the Cell memenangkan 2 penghargaan di Sitges Film Festival 2026, yaitu Best Director dan Carnet Jove Jury Award,” ujar Joko.

Film horor Ghost in the Cell garapan Joko Anwar meraih dua penghargaan di Sitges Film Festival 2026, yakni Best Director dan Carnet Jove Jury Award, setelah sebelumnya memenangkan Best Picture di Fantastic Fest 2026.

Ghost in the Cell Borong Dua Penghargaan di Sitges Film Festival 2026

Untuk menentukan luas lahan, masyarakat Jawa Kuno telah menggunakan sejumlah satuan ukuran. Prasasti Palepangan, misalnya, menyebut tampah, lamwit, blah, dan depa sihwa.

Dalam prasasti tersebut, satu lamwit disebut setara dengan 20 tampah. Bahkan, ketika warga Palepangan merasa hasil pengukuran petugas terlalu besar, mereka mengajukan keberatan kepada pejabat kerajaan.

Pengukuran kemudian dilakukan kembali menggunakan standar ukuran kerajaan atau tampah haji. Hasilnya berbeda dari pengukuran sebelumnya. Lahan yang semula dianggap seluas dua lamwit ternyata lebih kecil.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa penghitungan pajak tidak hanya mengenal ukuran lahan, tetapi juga memiliki mekanisme ketika wajib pajak merasa keberatan terhadap hasil pengukuran.

Petugas yang berkaitan dengan pengukuran tanah dikenal antara lain dengan sebutan wilang thani atau wilang wanua. Sumber-sumber tentang perpajakan Jawa Kuno juga menunjukkan bahwa jenis tanah menjadi salah satu pertimbangan dalam pengenaan pajak. Sawah, ladang, kebun, rawa, hingga beberapa jenis lahan lainnya dapat menjadi objek pungutan.

Sistem tersebut juga tidak berarti semua tanah dan penduduk selalu dikenai pungutan dengan cara yang sama.

Dalam tradisi Jawa Kuno dikenal istilah sima, yakni wilayah atau tanah yang ditetapkan mendapat status khusus sehingga dibebaskan dari sebagian atau seluruh pungutan tertentu. Penetapan tersebut dilakukan melalui keputusan penguasa dan biasanya berkaitan dengan kepentingan keagamaan atau kepentingan tertentu lainnya.

Pada masa Majapahit, sistem pungutan tersebut terus berkembang. Pajak tidak hanya berkaitan dengan tanah dan hasil bumi, tetapi juga mencakup perdagangan, usaha, profesi, orang asing, serta pemanfaatan sumber daya alam. Pemungutannya dilakukan oleh kelompok pejabat kerajaan yang dalam prasasti disebut sang manilala drabya haji.

Salah satu bukti dari masa Majapahit adalah Prasasti Biluluk yang bertarikh 1366 M. Prasasti ini antara lain mencatat aturan mengenai pemanfaatan sumber air asin untuk membuat garam serta pungutan yang dikenakan kepada orang yang datang untuk memproduksi garam di wilayah tersebut.

Menariknya, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk juga terdapat wilayah yang mendapat pembebasan dari pungutan tertentu. Prasasti Walandit, misalnya, mencatat adanya kawasan yang dibebaskan dari pajak karena memiliki status khusus sebagai wilayah suci.

Salah satu hal yang menarik dari sistem tersebut adalah adanya jenjang pengelolaan dan pengawasan.

Kasus Palepangan menunjukkan bahwa ketika terjadi keberatan terhadap besaran pajak, warga tidak hanya menerima begitu saja keputusan petugas. Mereka dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang lebih tinggi dan meminta tanahnya diukur kembali.

Dalam kasus tersebut, hasil pengukuran ulang membuat besaran kewajiban pajak warga menjadi lebih rendah. Catatan ini sekaligus menunjukkan bahwa persoalan administrasi pajak bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan masyarakat Jawa lebih dari seribu tahun lalu.

Karena itu, meski tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan sistem perpajakan modern, prasasti-prasasti tersebut memperlihatkan adanya unsur-unsur yang cukup terstruktur: terdapat objek pajak, ukuran lahan, petugas yang melakukan pengukuran, ketentuan pungutan, wilayah yang mendapat pengecualian, hingga mekanisme pengajuan keberatan.

Dari catatan batu dan lempeng logam itulah terlihat bahwa pengelolaan tanah dan pungutan kerajaan di Jawa telah mengenal administrasi yang cukup kompleks sejak masa Jawa Kuno, lalu berkembang dan terus digunakan pada masa Majapahit. (Ike/E01)

Inibaru.id - Jauh sebelum mengenal sertifikat tanah, meter persegi, dan administrasi pajak seperti sekarang, masyarakat Jawa ternyata telah mengenal sistem pemungutan pajak tanah yang cukup teratur.

Bukti mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah prasasti dari masa Jawa Kuno. Salah satunya adalah Prasasti Palepangan yang dibuat pada 828 Saka atau 906 Masehi, ketika Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram Kuno.

Prasasti tersebut menarik karena mencatat persoalan pajak tanah secara cukup rinci. Di dalamnya disebutkan bahwa sawah milik warga Desa Palepangan dikenai pajak berdasarkan luas lahan. Besarannya disebut mencapai enam dharana perak untuk setiap tampah tanah.

Jauh sebelum sistem pajak modern, masyarakat Jawa Kuno telah mengenal pengukuran lahan, pungutan pajak, hingga aturan pembebasan tanah yang kemudian berkembang pada masa Majapahit.

Jauh Sebelum Pajak Modern, Jawa Kuno Sudah Punya Sistem Pajak Tanah

“Ini sudah dipesan oleh Kementerian Pertahanan. Insyaallah pada Desember ini (2026) untuk TNI Angkatan Darat enam buah akan first flight dan mungkin delivery-nya pada Februari (2027),” kata Gita dalam acara Eksplorasi Industri Pertahanan: Defence for Economic di hanggar final assembly PTDI, Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/10/2026).

Pemesanan tersebut menjadi bagian dari pengembangan N219 untuk memenuhi kebutuhan operasional militer sekaligus memperkuat kemampuan industri pesawat nasional.

N219 merupakan pesawat turboprop bermesin ganda yang mampu mengangkut hingga 19 penumpang. PTDI merancang pesawat ini untuk mendukung penerbangan perintis, terutama menuju daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi udara.

Karakteristik geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau membuat pesawat seperti N219 memiliki peran strategis. Kebutuhan transportasi di daerah terpencil tidak selalu dapat dipenuhi oleh pesawat berukuran besar yang memerlukan fasilitas bandara lebih memadai.

Selain mengangkut penumpang sipil, N219 dapat dikembangkan untuk berbagai keperluan lain, mulai dari transportasi militer, pengiriman kargo, evakuasi medis, hingga penyaluran bantuan ketika terjadi bencana alam.

Kemampuan tersebut membuat N219 berpotensi mendukung konektivitas udara di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Dengan akses udara yang lebih baik, distribusi logistik dan pelayanan darurat di daerah yang sulit dijangkau diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Pengembangan N219 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan teknologi penerbangan Indonesia. Menurut Gita, pesawat ini merupakan karya anak bangsa dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 44,69 persen.

Keterlibatan industri pertahanan nasional dan perguruan tinggi dalam pengembangannya turut membuka peluang bagi tumbuhnya rantai pasok domestik. Hal ini juga berpotensi memperkuat peran industri nasional dalam produksi pesawat.

“Dengan melibatkan industri pertahanan nasional dan perguruan tinggi dalam pengembangannya, N219 turut membuka peluang bagi tumbuhnya rantai pasok domestik serta meningkatkan peran industri nasional dalam produksi pesawat,” tulis Kemhan RI.

PTDI pun menargetkan peningkatan kapasitas produksi N219 secara bertahap, dari dua unit menjadi 12 unit per tahun. Target tersebut akan menyesuaikan jumlah pesanan serta varian pesawat yang diproduksi.

Untuk mendukung rencana tersebut, PTDI telah meresmikan hanggar lini perakitan akhir N219 pada Agustus 2026. Fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan kesiapan perusahaan memenuhi kebutuhan pasar.

Peresmian hanggar tersebut juga menjadi bagian dari upaya PTDI memperkuat kapasitas produksi N219. Pengembangan pesawat ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan transportasi udara nasional sekaligus memperluas pemanfaatan teknologi penerbangan buatan dalam negeri.

Target penerbangan perdana pada Desember 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan N219. Namun, keberhasilan program ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pesawat untuk terbang, melainkan juga kesiapan produksi, pemenuhan persyaratan sertifikasi, dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, N219 berpotensi menjadi salah satu penopang konektivitas udara Indonesia sekaligus memperkuat industri dirgantara nasional. Pada akhirnya, pengembangan pesawat buatan dalam negeri ini diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga membantu masyarakat di berbagai pelosok negeri memperoleh akses transportasi yang lebih baik. (Ning/E01)

Inibaru.id - Indonesia terus berupaya memperkuat kemandirian industri dirgantara melalui pengembangan pesawat buatan dalam negeri. Salah satu yang kini bersiap memasuki tahap penting adalah N219, pesawat serbaguna karya PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang ditargetkan melaksanakan penerbangan perdana pada Desember 2026.

Pesawat ini tak hanya dikembangkan untuk mendukung kebutuhan pertahanan, tetapi juga berpotensi memperluas akses transportasi udara, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan yang belum memiliki infrastruktur penerbangan memadai.

Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan mengungkapkan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI telah memesan enam unit N219 untuk TNI Angkatan Darat (TNI AD). Jika sesuai rencana, pengiriman pesawat tersebut akan dimulai pada Februari 2027.

Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia ditargetkan terbang perdana pada Desember 2026 untuk memperkuat pertahanan, memperluas konektivitas udara di wilayah terpencil, dan mendorong kemandirian industri dirgantara nasional.

Pesawat N219 Buatan Indonesia Siap Terbang Desember 2026

Pembangunan Tol Semarang–Demak Seksi 1 terbagi menjadi tiga paket pekerjaan, yakni Paket 1A, 1B, dan 1C. Masing-masing paket mencakup pembangunan jalan tol beserta infrastruktur pendukung yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas sekaligus membantu mengatasi persoalan banjir rob di kawasan pesisir.

Berdasarkan data Kementerian PU, Paket 1A mencatat progres tertinggi, yakni 97,49 persen. Paket ini mencakup pekerjaan di kawasan Kaligawe dan Sayung, termasuk Jembatan Kaligawe, jalan layang, jalan utama, serta fasilitas pendukung lainnya. Sebagian besar pekerjaan telah memasuki tahap akhir, sementara konstruksi jalan layang atau elevated telah tersambung hingga Paket 1B.

Adapun Paket 1B telah mencapai progres 75,22 persen. Pekerjaannya meliputi pembangunan tanggul laut dan jalan utama sepanjang 6,73 kilometer, akses masuk dan keluar Terboyo, Jembatan Babon, Jembatan Sayung, area istirahat, gerbang tol, serta fasilitas pendukung lainnya.

Paket ini juga membutuhkan tahapan perbaikan tanah melalui metode preloading atau pembebanan awal. Proses tersebut dilanjutkan dengan masa tunggu konsolidasi yang direncanakan berlangsung selama total 425 hari untuk membantu memastikan kestabilan tanah sebelum konstruksi berikutnya dilaksanakan.

Sementara itu, Paket 1C mencatat progres 75,68 persen. Paket ini mencakup pembangunan Kolam Retensi Terboyo seluas 189 hektare dan Kolam Retensi Sriwulan seluas 28 hektare, lengkap dengan rumah pompa dan saluran pendukung.

Kedua kolam retensi tersebut dirancang untuk menampung aliran air dari sejumlah sungai, kemudian mengalirkannya ke laut melalui Sungai Babon dengan bantuan pompa. Infrastruktur ini menjadi bagian penting dalam sistem pengendalian air di kawasan pesisir Semarang dan sekitarnya.

Selain memperkuat konektivitas antara Semarang dan Demak, pembangunan Tol Semarang–Demak juga dirancang sebagai bagian dari upaya mengurangi dampak banjir rob yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan pesisir Jawa Tengah.

Integrasi jalan tol dengan tanggul laut diharapkan dapat mendukung perlindungan kawasan pesisir dari genangan air laut. Kementerian PU menyebut pembangunan tanggul di kawasan Sayung telah memberikan dampak positif terhadap penanganan banjir di wilayah tersebut.

Pekerjaan selanjutnya akan dilanjutkan ke kawasan Demak melalui koordinasi dengan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Dody menegaskan, kualitas konstruksi tetap menjadi prioritas dalam penyelesaian proyek tersebut. Menurutnya, pekerjaan di kawasan pesisir tidak dapat dipaksakan karena kondisi tanah harus benar-benar stabil sebelum penimbunan dilanjutkan.

"Memang tidak bisa dipercepat juga, karena ada beberapa tahapan yang harus menunggu, misalnya pemampatan lahan itu harus benar-benar mampat, baru boleh ditumpuk lagi supaya benar-benar padat sempurna," ujarnya.

Kementerian PU menargetkan Tol Semarang–Demak Seksi 1 rampung pada akhir 2027. Pemerintah juga mengupayakan agar jalan tol tersebut dapat difungsionalkan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2027, dengan tetap memperhatikan kesiapan konstruksi dan keselamatan pengguna jalan.

"Targetnya sih akhir 2027 selesai, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Kita upayakan. Paling tidak nanti di Nataru 2027 bisa difungsionalkan," tutur Dody.

Jika target tersebut tercapai, Tol Semarang–Demak diharapkan dapat menjadi salah satu infrastruktur penting untuk memperlancar mobilitas sekaligus mendukung penanganan banjir rob di kawasan pesisir Jawa Tengah. (Ike/E01)

Inibaru.id - Pembangunan Tol Semarang–Demak Seksi 1 Kaligawe–Sayung terus berjalan. Hingga 22 Oktober 2026, progres konstruksi proyek yang terintegrasi dengan tanggul laut tersebut telah mencapai 79,42 persen. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan proyek ini rampung pada akhir 2027.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, perkembangan pembangunan secara keseluruhan masih sesuai dengan target. Meski begitu, percepatan pekerjaan tetap harus mempertimbangkan kondisi tanah di kawasan pesisir yang membutuhkan waktu untuk pemadatan dan konsolidasi.

"Untuk progres sudah 79,4 persen. Sebenarnya sudah on the track. So far, bagus kok. Semua pihak support penuh, tidak ada masalah," kata Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (24/10/2026).

Progres pembangunan Tol Semarang–Demak Seksi 1 Kaligawe–Sayung mencapai 79,42 persen per 22 Oktober 2026 dan ditargetkan rampung pada akhir 2027 untuk memperkuat konektivitas sekaligus membantu mengurangi banjir rob di pesisir Jawa Tengah.

Progres Tol Semarang-Demak Capai 79,42 Persen, Ditarget Rampung 2027

Kerusakan tersebut membuat rawa gambut menghadapi ancaman berlapis. Selain kehilangan tutupan hutan dan habitat satwa, kebakaran juga melepaskan karbon yang tersimpan di dalam tanah ke atmosfer. Karena itu, menjaga gambut tetap basah bukan sekadar upaya melindungi hutan, melainkan juga bagian penting dari perlindungan iklim.

Besarnya peran gambut dalam menyimpan karbon telah menjadi perhatian para peneliti. Salah satunya dibahas dalam penelitian berjudul Carbon Accumulation of Tropical Peatlands over Millennia: A Modeling Approach yang ditulis Sofyan Kurnianto, Matthew Warren, Julie Talbot, J. Boone Kauffman, Daniel Murdiyarso, dan Steve Frolking. Penelitian tersebut diterbitkan dalam jurnal Global Change Biology, volume 21, nomor 1, halaman 431–444, pada Januari 2015.

Melalui pendekatan pemodelan, penelitian itu mengkaji proses penumpukan karbon di lahan gambut tropis selama ribuan tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa pembentukan gambut berlangsung sangat lambat, sedangkan perubahan penggunaan lahan yang disertai pengeringan dan pembakaran dapat melepaskan karbon yang telah tersimpan dalam waktu panjang. Temuan ini memperlihatkan betapa besar kerugian ekologis ketika lahan gambut mengalami kerusakan.

Selain menyimpan karbon, rawa gambut juga berperan dalam mengatur tata air. Lapisan gambut yang terjaga kelembapannya dapat menyimpan air dan membantu mempertahankan kondisi hidrologis kawasan. Fungsi ini penting untuk menjaga ketersediaan air, terutama ketika curah hujan menurun. Sebaliknya, pengeringan gambut melalui kanal drainase dapat mengubah kondisi alami tersebut dan meningkatkan kerentanan lahan terhadap kebakaran.

Manfaatnya juga terasa bagi keanekaragaman hayati. Kawasan hutan rawa gambut, termasuk bentang alam Sebangau dan Mawas di Kalimantan Tengah, menjadi bagian penting dari habitat satwa liar. Hutan yang terjaga menyediakan sumber pakan, tempat berlindung, dan ruang hidup bagi berbagai jenis satwa, termasuk orangutan.

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, keberadaan ekosistem ini pun berkaitan erat dengan sumber penghidupan. Hasil hutan bukan kayu, perikanan air tawar, serta berbagai pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dapat menopang kehidupan warga. Dengan demikian, menjaga rawa gambut tetap sehat bukan hanya tentang melindungi karbon dan satwa, tetapi juga mempertahankan ruang hidup masyarakat.

Sayangnya, fungsi penting rawa gambut dapat terganggu ketika lahan dibuka dan dikeringkan secara berlebihan. Salah satu penyebabnya adalah pembuatan kanal drainase yang mengalirkan air keluar dari kawasan gambut. Ketika air di dalam tanah terus berkurang, lapisan gambut menjadi lebih kering dan mudah terbakar.

Pantau Gambut, sebuah organisasi pemantau lingkungan yang mengkaji kondisi dan kebijakan perlindungan gambut di Indonesia, menjelaskan bahwa pengeringan lahan gambut kerap dilakukan melalui pembuatan kanal agar lahan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk perkebunan. Padahal, penurunan kelembapan gambut dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama ketika memasuki musim kemarau.

Kebakaran lahan gambut juga memiliki karakteristik yang membuatnya sulit ditangani. Api tidak selalu terlihat menyala di permukaan. Dalam kondisi tertentu, bara dapat merambat di bawah tanah dan membakar material organik secara perlahan. Fenomena ini dikenal sebagai smoldering fire atau "api zombie" yang berarti proses pembakaran lambat tanpa kobaran api.

Karena berlangsung di bawah permukaan, titik api dapat sulit ditemukan dan dijangkau. Bara yang belum sepenuhnya padam juga berpotensi memicu kebakaran kembali. Selain merusak vegetasi dan habitat satwa, kebakaran gambut menghasilkan asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat serta melepaskan karbon ke atmosfer.

Untuk mengurangi risiko tersebut, pemulihan ekosistem gambut perlu dimulai dengan mengembalikan kondisi airnya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pembasahan kembali atau rewetting. Menurut Pantau Gambut, upaya ini dapat dilakukan melalui pembangunan sekat kanal, penimbunan kanal, dan infrastruktur penahan air lainnya agar air tidak terus mengalir keluar dari kawasan gambut.

Setelah kondisi air membaik, pemulihan dapat dilanjutkan melalui penanaman kembali atau revegetasi menggunakan jenis tumbuhan yang sesuai dengan ekosistem gambut, seperti jelutung, ramin, dan meranti. Pemilihan vegetasi yang tepat membantu memulihkan tutupan lahan sekaligus mendukung keberlangsungan habitat satwa.

Namun, restorasi gambut tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur dan penanaman pohon. Keterlibatan masyarakat setempat juga menjadi bagian penting dari upaya jangka panjang. Pantau Gambut menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan yang ramah gambut, seperti pengembangan usaha madu, pertanian tanpa bakar, dan ekowisata berbasis konservasi.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan rawa gambut perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari menjaga tata air, memulihkan vegetasi, hingga memastikan masyarakat memiliki pilihan penghidupan yang sejalan dengan kelestarian lingkungan.

Rawa gambut mungkin tampak seperti hamparan tanah basah yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, karbon yang tersimpan di dalamnya, air yang dijaganya, dan satwa yang bergantung padanya membuat ekosistem ini memiliki arti penting bagi banyak orang.

Menjaga gambut tetap basah berarti mempertahankan fungsi ekologis yang terbentuk selama ribuan tahun. Sebab, ketika lapisan gambut terbakar dan rusak, pemulihannya tidak dapat berlangsung dalam waktu singkat. Melindungi rawa gambut hari ini menjadi salah satu cara untuk menjaga keseimbangan iklim, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan kehidupan di masa depan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Rawa gambut sering kali dipandang sebagai lahan basah berlumpur yang dipenuhi pepohonan liar. Padahal, ekosistem ini menyimpan peran penting bagi keseimbangan lingkungan, mulai dari menyimpan karbon dalam jumlah besar hingga menjadi habitat bagi beragam satwa dan tumbuhan. Di dalam hutan rawa gambut, pohon ramin, jelutung, dan berbagai vegetasi khas tumbuh berdampingan dengan satwa seperti orangutan Kalimantan.

Keistimewaan rawa gambut terletak pada lapisan tanahnya yang terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang mengalami pembusukan secara lambat selama ribuan tahun. Kondisi tanah yang jenuh air dan minim oksigen menghambat proses penguraian bahan organik. Akibatnya, karbon dari sisa tumbuhan tersebut tersimpan dalam lapisan gambut dalam waktu yang sangat lama.

Namun, kemampuan gambut menyimpan karbon sangat bergantung pada kondisi alaminya. Ketika lahan dikeringkan untuk pembukaan perkebunan atau kepentingan lainnya, lapisan gambut menjadi lebih mudah terbakar. Kebakaran pun tidak hanya menghanguskan pepohonan di permukaan, tetapi juga dapat melahap lapisan tanah organik yang terbentuk selama ribuan tahun.

Rawa gambut berperan penting dalam menyimpan karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi rentan terbakar akibat pengeringan lahan dan membutuhkan upaya restorasi berkelanjutan.

Menjaga Napas Rawa Gambut yang Kian Rentan Terbakar

Meski menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda, harga makanan Warteg on Train turut menjadi perbincangan. Berdasarkan informasi yang beredar, harga sajian dibanderol mulai Rp25.000 hingga Rp50.000 per porsi.

Sejumlah pecinta kereta api menilai harga tersebut relatif mahal jika dibandingkan dengan harga makanan di warteg pada umumnya. Meski begitu, layanan ini menawarkan pengalaman makan dengan konsep warteg sambil menikmati perjalanan dan pemandangan dari dalam kereta.

Saat ini, Warteg on Train baru tersedia di KA Batavia dengan relasi Stasiun Gambir–Stasiun Solo Balapan. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai rencana perluasan layanan serupa ke rangkaian kereta api lainnya.

Vice President Corporate Secretary KAI Services Ixfan Hendriwintoko mengatakan, inovasi Warteg on Train merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman perjalanan penumpang.

“Semoga hadirnya Warteg on Train ini bisa memberikan angin segar buat para penumpang kereta api yang ingin menikmati sajian makanan yang biasa dijumpai di Warteg dan dinikmati sambil melihat pemandangan dari Kereta Makan,” ujar Ixfan dalam keterangan resminya, Minggu (18/10/2026).

KAI Services berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi pada berbagai unit bisnis yang dikelolanya. Melalui layanan ini, perusahaan berupaya menghadirkan pilihan kuliner yang lebih beragam sekaligus membawa cita rasa makanan sehari-hari ke dalam perjalanan kereta api.

Kehadiran Warteg on Train pun menambah pilihan pengalaman kuliner bagi penumpang. Namun, dengan harga yang menjadi sorotan, menarik untuk melihat bagaimana konsep ini diterima masyarakat dan apakah nantinya akan hadir di lebih banyak rute kereta api. (Ike/E01)

Inibaru.id – Ada yang berbeda dari layanan makanan di Kereta Api (KA) Batavia. Jika biasanya penumpang memesan makanan dari menu yang tersedia, kini mereka bisa menikmati sensasi memilih lauk langsung dari etalase layaknya di warung tegal (warteg).

Inovasi bertajuk Warteg on Train yang dihadirkan KAI Services ini resmi diluncurkan pada Jumat (16/10/2026). Kehadirannya menarik perhatian penumpang dan pecinta kereta api, bahkan ramai diperbincangkan di media sosial.

Salah satunya melalui unggahan akun Threads @khansapr_ yang memperlihatkan suasana Kereta Makan KA Batavia dengan konsep warteg. Selain aneka lauk-pauk, layanan ini juga menghadirkan peralatan makan hingga kerupuk dalam kaleng untuk menciptakan suasana warteg yang lebih autentik.

KAI Services menghadirkan Warteg on Train di KA Batavia relasi Gambir–Solo Balapan dengan sajian ala warteg seharga Rp25.000–Rp50.000 yang menarik perhatian penumpang sekaligus menuai sorotan karena harganya.

Warteg on Train, Inovasi Kuliner KAI yang Bikin Penumpang Penasaran

Trenggono mengatakan, penegakan hukum menjadi prioritas pemerintah untuk menghentikan praktik penyelundupan benih lobster yang merugikan potensi ekonomi sumber daya kelautan Indonesia.

Penghentian ekspor benih lobster juga berkaitan dengan evaluasi kerja sama budi daya lobster dengan Vietnam yang dinilai belum memberikan hasil memuaskan. Pemerintah kini mengarahkan pengembangan budi daya lobster agar dapat dilakukan di Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menjalankan pemodelan budi daya lobster di sejumlah wilayah, termasuk Batam dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin mengembangkan potensi benih lobster menjadi komoditas bernilai ekonomi lebih tinggi di dalam negeri. Dengan demikian, ekspor diharapkan dapat dilakukan dalam bentuk hasil budi daya, bukan lagi benih lobster.

Trenggono juga menegaskan, pihak luar negeri yang membutuhkan lobster dari Indonesia harus menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah.

"Selamanya kita setop. Akhirnya kita akan melakukan pembudidayaan di sini yang itu yang akan kita jalankan. Jadi kalau pihak luar yang tetap butuh, ya dia harus duduk, ketemu sama kita," kata Trenggono usai peluncuran Satgas P2BBL di Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

Upaya memberantas penyelundupan BBL tidak hanya mengandalkan larangan ekspor, tetapi juga penindakan terhadap jaringan yang terlibat di dalamnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, Satgas P2BBL akan mengintegrasikan pengumpulan informasi intelijen, penindakan terhadap pelaku, serta pemutusan rantai penyelundupan.

Menurutnya, berbagai instansi perlu bekerja secara terpadu agar pemberantasan penyelundupan berjalan efektif. Keterlibatan sejumlah lembaga, termasuk TNI, Polri, Bakamla, dan kejaksaan, diharapkan dapat memperjelas pembagian tugas serta mencegah tumpang tindih kewenangan.

"Kita tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri dengan data dan target yang terpisah. Seluruh langkah (TNI, Polri, Bakamla, Kejaksaan, dll) harus bergerak dalam satu arah. Ini momentum mempertegas pembagian tugas agar tidak ada tumpang tindih atau aparat di lapangan yang bertindak arogan," ujar Dudung.

Dudung menambahkan, penindakan harus menjangkau seluruh jaringan penyelundupan, termasuk pemodal dan pihak yang mengendalikan aktivitas ilegal tersebut. Penanganan tidak boleh hanya menyasar pelaku di lapangan, seperti petani dan nelayan, sementara jaringan utama tetap beroperasi.

Selain penindakan, satgas juga akan memperkuat langkah pencegahan, sosialisasi kepada masyarakat, serta perbaikan tata kelola BBL.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai penegakan hukum menjadi kunci untuk menghentikan penyelundupan benih lobster.

"Jadi memang kata kuncinya adalah penegakan hukum," kata Zulkifli.

Dia berharap pemberantasan penyelundupan BBL dapat meningkatkan nilai ekonomi sumber daya kelautan sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan.

Kebijakan ekspor benih lobster di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada masa kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti periode 2014–2019, pemerintah melarang penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, serta rajungan melalui Permen KP Nomor 56 Tahun 2016.

Kebijakan tersebut kemudian berubah pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Melalui Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 4 Mei 2020, pemerintah kembali membuka peluang ekspor benih lobster.

Pada 2021, kebijakan ekspor BBL kembali dihentikan melalui Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 di bawah kepemimpinan Sakti Wahyu Trenggono.

Namun, pemerintah kembali membuka peluang pemanfaatan benih lobster untuk budi daya melalui Permen KP Nomor 7 Tahun 2024. Aturan tersebut memungkinkan budi daya BBL dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan persyaratan tertentu, termasuk keterlibatan investor asing dalam investasi dan kegiatan budi daya di dalam negeri.

Kini, melalui Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 yang berlaku sejak 4 Maret 2026, pemerintah mengubah ketentuan sebelumnya dan menegaskan penghentian ekspor benih lobster secara permanen.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah mengarahkan pengelolaan BBL pada pengembangan budi daya nasional sekaligus memperkuat penegakan hukum untuk memberantas penyelundupan. Pemerintah berharap upaya ini dapat menjaga sumber daya kelautan Indonesia dan meningkatkan manfaat ekonominya bagi masyarakat, khususnya nelayan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Pemerintah resmi menutup izin ekspor benih bening lobster (BBL) secara permanen melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2026. Kebijakan ini diikuti dengan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) untuk memperkuat penindakan terhadap penyelundupan benih lobster ke luar negeri.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, pemerintah tidak akan lagi mengizinkan ekspor benih lobster. Sebagai gantinya, pemerintah akan mendorong pengembangan budi daya lobster di dalam negeri hingga menghasilkan produk yang siap diekspor.

Penutupan izin ekspor tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2026 yang menjadi landasan pembentukan satgas untuk memberantas pengeluaran BBL secara ilegal dari wilayah Indonesia.

Pemerintah menutup permanen ekspor benih bening lobster melalui Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 dan membentuk satgas untuk memberantas penyelundupan serta mengembangkan budi daya lobster di dalam negeri.

Pemerintah Tutup Permanen Ekspor Benih Lobster, Penyelundup Bakal Diburu

Selain untuk program perumahan pemerintah, penggunaan genteng produksi lokal diharapkan dapat diperluas ke proyek-proyek perumahan yang dikerjakan pengembang swasta.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah July Emmylia mengatakan, meningkatnya kebutuhan genteng dari berbagai program pemerintah berpotensi memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

“Kalau potensi ekonomi, pasti ini akan memberikan multiplier effect. Mulai dari UKM-nya sendiri, kemudian angkutan, hingga toko-tokonya, semua bergerak,” katanya.

Menurut July, program ini menjadi peluang bagi IKM genteng untuk memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi. Meski begitu, pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan permintaan yang muncul secara bersamaan dari berbagai program pembangunan.

Besarnya peluang pasar terlihat dari kebutuhan genteng untuk sejumlah program perumahan. Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2025, sebanyak 3.257 dari total 7.532 unit rumah menggunakan genteng sebagai penutup atap.

Sementara itu, kebutuhan genteng untuk Program Bedah Rumah 2026 diperkirakan mencapai sekitar 4,7 juta keping.

Berdasarkan identifikasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III, terdapat 21 produsen atau unit usaha genteng tanah liat di delapan kabupaten di Jawa Tengah. Daerah tersebut meliputi Banyumas, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Jepara, Grobogan, Sukoharjo, dan Kabupaten Magelang.

Keberadaan sentra produksi tersebut menjadi modal bagi Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan genteng sekaligus memperkuat industri lokal.

Untuk meningkatkan daya saing produk, Pemprov Jateng mendorong standardisasi genteng melalui pengujian mutu, pendampingan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta peningkatan kapasitas produksi.

Kebutuhan pembiayaan untuk pengujian mutu bagi 21 IKM genteng diperkirakan mencapai Rp20,58 juta. Adapun kebutuhan sertifikasi SNI mencapai Rp220,5 juta, sehingga total pembiayaan yang diperlukan sebesar Rp241,08 juta.

Bank Jateng telah menyatakan dukungannya terhadap pembiayaan tersebut.

Melalui upaya ini, genteng produksi lokal diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan program pemerintah, tetapi juga memiliki kualitas dan daya saing yang lebih baik untuk menjangkau pasar perumahan yang lebih luas.

Standardisasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan mutu, terutama ketika permintaan meningkat dalam jumlah besar.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Boedyo Dharmawan mengatakan, program gentengisasi akan disinergikan dengan Program Tiga Juta Rumah.

“Tentu saja kita pemerintah daerah dan seluruh elemen sektoral akan mendukung program Pak Presiden tentang Gerakan ASRI, yaitu gentengisasi, juga akan disinergikan dengan Program Tiga Juta Rumah,” katanya.

Pada tahap awal, pemanfaatan genteng lokal diarahkan untuk proyek bedah rumah pemerintah. Selanjutnya, Pemprov Jateng berupaya memperluas penggunaannya melalui keterlibatan pengembang perumahan.

“Kami akan mencoba, barangkali ada pengembang atau developer yang kita dorong untuk ikut juga mendukung program gentengisasi ini, dengan memanfaatkan genteng pada proyek-proyek perumahan mereka,” ujarnya.

Pelibatan pengembang diharapkan dapat memperluas pasar bagi produsen lokal sekaligus menjaga keberlanjutan permintaan setelah program pemerintah berjalan.

Dengan rencana peluncuran pada akhir November 2026, program gentengisasi menjadi salah satu upaya Pemprov Jateng untuk menghubungkan kebutuhan pembangunan perumahan dengan penguatan industri daerah. Jika berjalan sesuai rencana, manfaatnya berpotensi dirasakan oleh banyak pihak, mulai dari perajin genteng, pelaku IKM, pekerja angkutan, hingga pemilik toko bangunan. (Ning/E01)

Inibaru.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mematangkan program gentengisasi yang menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Program ini diproyeksikan membuka peluang pasar bagi industri kecil dan menengah (IKM) genteng lokal sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membahas persiapan program tersebut bersama jajaran pemerintah daerah di ruang kerjanya, Rabu (7/10/2026). Dia meminta pelaksanaannya disesuaikan dengan kesiapan produksi, distribusi, dan pembiayaan agar tidak membebani daerah.

Program Genteng Jawa Tengah direncanakan diluncurkan pada akhir November 2026 dengan kebutuhan awal sekitar 1,1 juta keping genteng. Pemprov Jateng juga mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan secara bertahap agar industri lokal mampu memenuhi permintaan.

Pemprov Jawa Tengah mematangkan program gentengisasi dengan kebutuhan awal 1,1 juta keping genteng untuk memperluas pasar produk lokal sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Gentengisasi Jateng Disiapkan, 1,1 Juta Keping Genteng Dibutuhkan

Capaian tahun ini melampaui jumlah penonton MotoGP Mandalika pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2025, total penonton tercatat sebanyak 140.324 orang, sedangkan pada 2024 mencapai 121.252 orang. Adapun pada 2023 dan 2022, jumlahnya masing-masing 102.929 orang dan 102.801 orang.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Menurutnya, rekor jumlah penonton menjadi salah satu catatan penting dari pelaksanaan ajang balap motor kelas dunia tersebut.

"Luar biasa! Breaking record, 157 ribu penonton! Tepuk tangannya buat semua!" ujar Erick saat ditemui seusai MotoGP Mandalika 2026 di paddock Sirkuit Mandalika.

Erick menilai penyelenggaraan ajang olahraga internasional seperti MotoGP turut membantu menggerakkan perekonomian daerah. Kehadiran penonton dari berbagai wilayah dan negara berpotensi meningkatkan aktivitas pariwisata, perhotelan, kuliner, transportasi, hingga usaha masyarakat setempat.

Antusiasme penonton pada tahun ini juga didukung kehadiran pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Selain itu, persaingan para pembalap dunia turut menjadi daya tarik bagi penggemar yang datang langsung ke sirkuit.

Selain mencetak rekor penonton, MotoGP Mandalika 2026 diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Erick menyampaikan optimisme bahwa target perputaran uang dan dampak ekonomi sebesar Rp 5 triliun dapat tercapai.

"Target Rp 5 triliun saya yakin tembus. Pak Gubernur happy, masyarakat happy, tingkat kemiskinan di dekat sini turun hampir 3 persen. Ke depan, MotoGP harus bisa lebih baik lagi," tegasnya.

Erick juga menyinggung penurunan angka kemiskinan di NTB yang disampaikan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, dari 14 persen menjadi 11 persen. Namun, capaian tersebut merupakan perkembangan kondisi daerah yang tidak dapat serta-merta dikaitkan hanya dengan penyelenggaraan MotoGP.

Ke depan, Erick mendorong pengembangan fasilitas olahraga di kawasan Mandalika agar tidak hanya mengandalkan balap motor. Dia menantang PT InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) untuk melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai sarana olahraga, seperti lapangan golf, jalur jogging, dan arena tenis.

Pengembangan fasilitas itu diharapkan dapat memperkuat posisi Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sekaligus destinasi olahraga dan pariwisata.

Rekor 157.875 penonton menjadi capaian penting bagi MotoGP Mandalika 2026. Tantangan selanjutnya adalah menjaga daya tarik ajang tersebut sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari penyelenggaraannya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (Ike/E01)

Inibaru.id – Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mencatatkan rekor baru jumlah penonton di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Selama tiga hari penyelenggaraan, 9–11 Oktober 2026, total penonton mencapai 157.875 orang.

Berdasarkan data Dorna yang dimuat laman Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), jumlah penonton terus meningkat sejak hari pertama hingga balapan utama pada Minggu (11/10/2026).

Pada Jumat (9/10), tercatat 39.510 penonton hadir di sirkuit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 53.296 orang pada Sabtu (10/10), sebelum mencapai puncaknya sebanyak 65.069 orang pada Minggu.

MotoGP Mandalika 2026 mencetak rekor baru dengan total 157.875 penonton selama tiga hari penyelenggaraan, melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya.

Penonton MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157 Ribu, Cetak Rekor Baru

Dalam klasifikasi FIM, Grade A merupakan tingkat lisensi yang mencakup penyelenggaraan Grand Prix. Berdasarkan laporan inspeksi, Pertamina Mandalika International Circuit dinyatakan memenuhi standar FIM untuk menggelar kejuaraan dunia Grand Prix pada 2026.

Dokumen lisensi tersebut mencatat panjang lintasan Mandalika mencapai 4.301 meter, dengan posisi pole position di sisi kiri.

Penerbitan homologasi juga melibatkan pemeriksaan berbagai aspek keselamatan dan fasilitas pendukung balapan. Elemen yang diperiksa meliputi area run-off, hamparan kerikil (gravel bed), penghalang ban (tyre barrier), marka lintasan, starting grid, pit lane, pos marshal, hingga sistem lampu dan panel LED.

FIM juga mensyaratkan ketersediaan perangkat keselamatan cadangan serta tim yang mampu melakukan perbaikan atau penggantian dengan cepat apabila terjadi kerusakan akibat insiden.

Persyaratan serupa berlaku untuk sistem lampu dan panel LED di pos marshal. Sirkuit harus menyediakan unit cadangan dan dua control board untuk mengantisipasi gangguan selama kejuaraan dunia berlangsung.

Selain itu, pemeliharaan lintasan harus dilakukan secara berkala. Area di sekitar lintasan dan run-off wajib bebas dari hambatan, sedangkan gravel bed harus dibersihkan dan diratakan agar kondisinya tetap sesuai standar.

Sirkuit juga harus memiliki peralatan untuk membersihkan tumpahan oli, bahan bakar, dan material lain yang berpotensi membahayakan pembalap. Dalam laporan inspeksi kali ini, terdapat satu pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum balapan, yakni membersihkan pit line setelah seluruh operasi pengiriman logistik (freight) selesai.

Direktur Utama MGPA Ananda Mikola menyebut perolehan homologasi Grade A sebagai penegasan atas kesiapan sirkuit dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026.

Sirkuit Mandalika resmi mengantongi homologasi Grade A dari FIM untuk musim 2026 setelah dinyatakan memenuhi standar keselamatan dan penyelenggaraan MotoGP.