Penggagas Bisik Serayu, Rianto, menyebut Manten Gethek sebagai pertunjukan berbasis air (water-based performance) yang memvisualisasikan pernikahan simbolik antara manusia dan Serayu.

“Pertunjukan itu bukan sekadar hiburan visual, melainkan sebuah laku spiritual dan kosmologi Banyumasan,” ungkap Rianto.

Bagi masyarakat Banyumas, Serayu memang bukan sekadar aliran air. Sungai yang berhulu di kawasan Dieng, Wonosobo, itu mengalir melewati sejumlah wilayah hingga bermuara di Samudra Hindia. Sepanjang alirannya, Serayu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, mulai dari pertanian, permukiman, hingga berbagai aktivitas sosial dan budaya.

Kedekatan masyarakat dengan Serayu juga tercermin dalam kesenian. Salah satunya Kunclungan di Desa Plana.

Dahulu, warga yang selesai bekerja di sawah kerap turun ke Serayu untuk mandi dan beristirahat. Dari aktivitas sederhana itu lahir permainan bunyi ketika tangan ditepukkan dan digerakkan di permukaan air. Sungai pun menjadi tempat untuk bertemu, bermain, sekaligus menciptakan kesenian.

Jejak semacam itulah yang coba dihidupkan kembali melalui Bisik Serayu. Pada 2024, Kunclungan kembali dihadirkan dalam festival. Setahun kemudian, Serayu menjadi ruang ruwatan dan labuhan sekaligus tempat mengenang Blabur Banyumas, banjir besar akibat luapan Serayu pada 1861. Tahun ini, hubungan manusia dan sungai diwujudkan melalui Manten Gethek.

Festival tersebut juga mempertemukan berbagai kelompok seni, komunitas, sastrawan, serta seniman dari dalam dan luar negeri. Salah satunya kolaborasi Dewandaru Dance Company dari Jepang dengan Rianto dan Agung Gunawan dalam Kulu-kulu dan Lengger Lanang.

Rianto sendiri punya hubungan panjang dengan Serayu dan Kaliori. Lahir dan tumbuh di wilayah tersebut, ia kemudian membawa kesenian Lengger Lanang hingga ke panggung internasional. Bersama istrinya, penari Jepang Miray Kawashima, Rianto mendirikan Dewandaru Dance Company di Tokyo.

Kini, pengalaman dari berbagai panggung dunia itu dibawanya kembali ke kampung halaman melalui Bisik Serayu.

Manten Gethek bukan berarti sebuah ritual lama yang sejak dahulu dilakukan persis seperti yang terlihat di Kaliori. Pertunjukan tersebut lebih tepat dipahami sebagai cara baru untuk membaca simbol dan hubungan lama antara manusia dengan alam.

Gethek yang dahulu menjadi sarana menyeberangi sungai kini digunakan sebagai bagian dari prosesi menuju tengah Serayu. Sementara figur pengantin menjadi simbol hubungan yang hendak dipertautkan: manusia dan sungai.

Anggota DPR RI Siti Mukaromah yang hadir dalam festival menyebut Bisik Serayu membawa nilai yang dekat dengan falsafah Banyumas, yang menurutnya bertumpu pada Gunung Slamet, Sungai Serayu, dan karakter blakasuta.

“Gununge mulang kukuh, Serayune mulang mili, serta Blakasuta mulang jujur,” katanya.

Pegiat budaya sekaligus dosen Fakultas Ilmu Budaya Unsoed, Nisa Roiyasa, juga melihat Serayu sebagai bagian penting dari ekosistem kebudayaan Banyumas. Menurutnya, Gunung Slamet dan Sungai Serayu merupakan dua ruang yang bisa terus dikembangkan bersama untuk membaca sejarah dan kebudayaan Banyumas.

“Saya berharap ke depan kedua ekosistem ini bisa berkolaborasi,” ujarnya.

Pada akhirnya, Bisik Serayu tidak sedang berusaha mengembalikan masa lalu. Festival ini justru mengajak masyarakat melihat kembali kedekatan yang mungkin perlahan terlupakan: bahwa sungai pernah menjadi tempat bekerja, beristirahat, bermain, berdoa, bercerita, hingga menciptakan kesenian.

Di Kaliori, hubungan itu kembali dipertunjukkan melalui tubuh, bunyi, gethek, dan sebuah perkawinan simbolik. Kali ini, Serayu-lah yang menjadi pengantin. (Ike/E01)

Inibaru.id - Di tepian Sungai Serayu, Desa Kaliori, Kabupaten Banyumas, sepasang laki-laki dan perempuan berpakaian layaknya pengantin berjalan menuju sungai, Sabtu (29/8/2026) sore. Setelah diarak dari daratan, keduanya naik gethek dan perlahan bergerak menuju tengah sungai.

Namun, siapa sebenarnya yang sedang dinikahkan?

Prosesi tersebut merupakan bagian dari Manten Gethek, pertunjukan utama dalam Bisik Serayu Festival 2026. Gethek, manusia, dan Sungai Serayu dipertemukan dalam sebuah pertunjukan yang mencoba menggambarkan kembali hubungan manusia dengan sungai.

Manten Gethek dalam Bisik Serayu Festival 2026 mempertemukan manusia, gethek, dan Sungai Serayu dalam sebuah pertunjukan simbolik untuk membaca kembali hubungan masyarakat Banyumas dengan sungai.

Saat Serayu Jadi Pengantin dalam Prosesi Manten Gethek

Menurut kepercayaan masyarakat, Kali Odo memiliki tujuh mata air atau “tuk” yang hanya mengeluarkan air ketika musim kemarau. Sebaliknya, aliran tersebut dipercaya akan berhenti ketika musim hujan tiba, terutama setelah hujan disertai petir.

“Kalau sumbernya orang dulu bilang tujuh tuk (mata air) yang bisa ngeluarin air. Kalau bulan penghujan airnya mati, keluarnya di bulan kemarau aja,” kata Agung.

Warga biasanya memanfaatkan air Kali Odo untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi dan mencuci. Sebagian juga membawa air pulang untuk persediaan ketika sumur mereka mengering.

Tak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, air Kali Odo juga dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian di sekitar kawasan tersebut. Alirannya membantu memenuhi kebutuhan air sawah di Desa Gedangan, Rowosari, dan Sraten ketika musim kemarau.

Kemunculan mata air Kali Odo juga berkaitan dengan tradisi masyarakat. Menjelang musim kemarau, warga melakukan bersih kali dengan membersihkan sampah yang menumpuk ketika sungai dalam kondisi kering. Setelah air kembali mengalir, masyarakat menggelar sadranan sebagai ungkapan syukur.

Keunikan Kali Odo juga menarik sejumlah pengunjung dari luar daerah. Agung mengatakan beberapa rombongan datang untuk mengambil air atau melakukan ritual tertentu, terutama menjelang malam 1 Suro atau Muharam.

Di balik kepercayaan dan tradisi masyarakat, fenomena Kali Odo juga memiliki kemungkinan penjelasan secara ilmiah. Melansir dari Detik, Guru Besar Keairan Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Prof Dr Ir Ign Sriyana MS, IPU, APEC Eng, menyebut kondisi tersebut sebagai anomali hidrologi karena aliran air justru meningkat saat musim kemarau.

“Dalam ilmu hidrologi dan hidrogeologi, fenomena ini disebut sebagai anomali hidrologi,” kata Prof Sri.

Menurutnya, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah lag time, yakni jeda antara air hujan yang meresap ke dalam tanah hingga akhirnya mencapai akuifer. Jika akuifer berada cukup dalam dan lapisan tanah di atasnya memiliki kemampuan mengalirkan air yang lambat, air hujan membutuhkan waktu untuk mencapai lapisan tersebut.

Akibatnya, air yang meresap selama musim penghujan bisa saja baru terkumpul dan keluar sebagai mata air ketika musim kemarau telah berlangsung.

Kemungkinan lain adalah karakter sistem akuifer karst. Pada wilayah tertentu, air dapat mengalir melalui rongga dan jaringan sungai bawah tanah sebelum muncul ke permukaan.

Prof Sri menduga fenomena di Kali Odo kemungkinan berkaitan dengan kombinasi lag time dan sistem akuifer karst. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga daerah resapan air melalui penghijauan, pembuatan sumur resapan, dan mengurangi penggunaan permukaan yang tertutup beton.

Kali Odo pun menjadi contoh bahwa fenomena alam yang dianggap unik oleh masyarakat dapat memiliki hubungan erat dengan kondisi geologi dan siklus air. Di saat yang sama, keberadaan sungai ini telah menjadi bagian dari kehidupan, tradisi, dan sumber penghidupan warga di sekitarnya. (Ning/E01)

Inibaru.id – Kemarau biasanya membuat debit sungai menyusut dan sebagian sumber air mengering. Namun, hal berbeda justru terjadi di Kali Odo, Dusun Karangnongko, Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Sungai ini malah mengalir deras saat musim kemarau dan kembali kering ketika musim penghujan tiba.

Fenomena tersebut sudah dikenal masyarakat setempat sejak dahulu. Pengurus Wisata Kali Odo, Agung Sulistiono, mengatakan warga menyebut air yang muncul saat kemarau sebagai “air tolongan” karena keberadaannya membantu masyarakat ketika sumber air lain mulai mengering.

“Kalau dari desa yang atas kita ngambilnya di sini, desa mana pun sering ngambil di sini buat dibawa ke desanya kayak air tolongan,” ujar Agung seperti dikutip dari Detik.

Kali Odo di Kabupaten Semarang memiliki fenomena unik karena aliran airnya justru deras saat kemarau dan menghilang ketika musim hujan.

Kali Odo Semarang, Sungai yang Justru Deras saat Kemarau

Hasilnya bukan sekadar dangdut yang diberi sentuhan hip-hop. Dalam banyak karya, kedua unsur tersebut saling mengisi. Beat elektronik dan pola trap memberikan energi modern, sedangkan kendang dan ritme dangdut membuat musiknya tetap memiliki warna yang familiar.

Salah satu karya yang memperkuat popularitas hipdut adalah “Garam &amp; Madu (Sakit Dadaku)” dari Tenxi, Naykilla, dan Jemsii. Lagu tersebut viral di media sosial dan menjadi salah satu contoh bagaimana perpaduan rap, beat modern, dan nuansa dangdut dapat diterima luas oleh generasi muda.

Tidak berhenti di sana, karya dengan karakter serupa terus bermunculan, seperti “Aku Dah Lupa” dari Zia dan Mikky serta “Calon Mantu Idaman” dari Rombongan Bodonk Koplo. Beragam karya tersebut memperlihatkan bahwa hipdut tidak hadir dalam satu bentuk yang seragam, melainkan terus berkembang mengikuti eksplorasi para musisinya.

Salah satu nama yang turut dikenal dalam perkembangan hipdut adalah Naykilla. Setelah terlibat dalam “Garam &amp; Madu”, ia kembali mendapat perhatian melalui karya seperti “MMG (My Mine Gueh)” yang banyak digunakan dalam konten TikTok. Karakter vokalnya yang lembut berpadu dengan aransemen hipdut membuat lagu-lagunya mudah dikenali.

Daya tarik hipdut bagi generasi muda salah satunya terletak pada karakter musiknya yang catchy. Beat yang energik membuatnya cocok menjadi backsound video pendek, sementara lirik yang menggunakan bahasa sehari-hari dan mengangkat tema seperti cinta, hubungan, hingga kehidupan sehari-hari membuatnya mudah terasa dekat.

Karakter tersebut membuat hipdut memiliki ruang yang luas di media sosial. Potongan lagu yang memiliki hook kuat dapat digunakan dalam berbagai jenis konten, mulai dari video hiburan, dance challenge, hingga konten yang mengikuti tren tertentu. Ketika digunakan berulang kali, sebuah lagu pun dapat menjangkau pendengar yang sebelumnya mungkin tidak mengenal musisinya.

Media sosial kemudian menjadi bagian penting dari perjalanan genre ini. Pendengar tidak hanya berperan sebagai konsumen musik, tetapi juga ikut menyebarkan lagu melalui video, tren, dance challenge, maupun berbagai bentuk konten lainnya. Sebuah lagu dapat dikenal luas bukan hanya karena promosi konvensional, tetapi karena digunakan dan diperkenalkan kembali oleh penggunanya.

Fenomena tersebut sekaligus memperlihatkan perubahan cara generasi muda menikmati musik. Mereka tidak selalu memisahkan musik berdasarkan kategori genre yang ketat. Sebuah lagu bisa dinikmati karena beat-nya, liriknya, atau karena memiliki bagian tertentu yang terasa cocok dengan sebuah konten.

Di sisi lain, hipdut juga menunjukkan kemampuan dangdut untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Unsur musik yang selama ini lekat dengan budaya populer Indonesia dapat bertemu dengan hip-hop dan musik elektronik yang berkembang dari budaya urban global.

Pertemuan tersebut menjadikan hipdut lebih dari sekadar perpaduan dua genre. Ia memperlihatkan bagaimana generasi muda mengolah pengaruh lokal dan global menjadi bentuk ekspresi musik yang sesuai dengan lingkungan digital mereka.

Karena itu, perkembangan hipdut menarik untuk dilihat sebagai bagian dari perjalanan musik Indonesia. Apakah kelak berkembang menjadi genre yang semakin mapan atau melahirkan bentuk-bentuk baru, hipdut telah menunjukkan satu hal: batas antar-genre semakin cair dan musik Indonesia selalu memiliki ruang untuk bereksperimen. (Ning/E01)

Inibaru.id – Perkembangan musik Indonesia terus melahirkan berbagai bentuk perpaduan genre. Salah satunya hipdut, istilah yang merujuk pada percampuran hip-hop dan dangdut. Musik ini memadukan beat hip-hop dan elektronik dengan ritme dangdut atau koplo, menghasilkan warna musik yang modern sekaligus tetap akrab bagi pendengar Indonesia.

Perpaduan hip-hop dan dangdut sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah musisi telah bereksperimen dengan kedua unsur tersebut sejak beberapa tahun lalu. Namun, perkembangan platform digital seperti TikTok dan YouTube membuat musik dengan karakter hipdut lebih mudah menjangkau pendengar muda dan berkembang menjadi bagian dari budaya populer.

Istilah hipdut sendiri dapat dilihat sebagai bentuk hibridisasi musik, ketika pengaruh budaya lokal dan global bertemu dalam satu karya. Hip-hop yang identik dengan beat, rap, dan budaya urban berpadu dengan dangdut yang memiliki karakter ritmis kuat serta dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia.

Hipdut, perpaduan hip-hop dan dangdut, berkembang menjadi warna baru musik Indonesia yang dekat dengan Gen Z berkat karakter catchy dan penyebarannya melalui media sosial.

Hipdut, Perpaduan Hip-Hop dan Dangdut yang Dekat dengan Gen Z

Menurut Fadli, film-film yang lahir dari program tersebut diharapkan tidak sekadar menghadirkan nilai kepahlawanan, patriotisme, nasionalisme, dan keteladanan. Karya-karya itu juga diharapkan dapat membantu mendekatkan generasi muda dengan sejarah Indonesia.

"Kita ingin film-film ini selain kuat secara artistik dan sinematik, tetapi juga berbasis riset dan akurat secara historis," ujarnya.

Program Produksi Film Narasi Kepahlawanan 2026 dibuka pada 10 Juli hingga 10 Agustus 2026. Selama periode tersebut, Kementerian Kebudayaan menerima 143 proposal yang terdiri atas 54 proposal film panjang dan 89 film pendek.

Seluruh proposal kemudian melewati beberapa tahapan seleksi, mulai dari pemeriksaan administrasi, penilaian proposal dan naskah, presentasi atau pitching, hingga rapat pleno dewan juri.

Penilaian mencakup kekuatan gagasan, kualitas dan relevansi cerita, kesiapan produksi, pendekatan sinematik, serta kesesuaian cerita dengan konteks perjuangan bangsa Indonesia pada 1945-1950.

Untuk menjaga keseimbangan antara aspek artistik dan sejarah, Kementerian Kebudayaan melibatkan sineas serta sejarawan dalam proses penjurian.

Perwakilan dewan juri kategori film panjang, Tesadesrada Ryza, mengatakan proposal yang masuk menunjukkan beragam sudut pandang dalam memaknai perjuangan bangsa.

"Proposal-proposal yang kami terima menunjukkan keragaman sudut pandang dan pendekatan kreatif dalam memaknai perjuangan bangsa," ujarnya.

Menurut dia, pemenang dipilih dengan mempertimbangkan kekuatan cerita, pendekatan sinematik, kesiapan produksi, serta potensi gagasan untuk dikembangkan menjadi film yang utuh dan bertanggung jawab.

Berikut daftar proposal yang terpilih dalam Program Produksi Film Narasi Kepahlawanan 2026:

Melalui program tersebut, Kementerian Kebudayaan berharap film kepahlawanan dapat berkembang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat literasi sejarah.

Film-film yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu memperkenalkan kembali berbagai kisah perjuangan kepada generasi muda dengan tetap mengedepankan riset, akurasi sejarah, serta pendekatan sinematik yang relevan dengan penonton masa kini. (Ike/E01)

Inibaru.id - Sebanyak 20 proposal film terpilih sebagai pemenang Program Produksi Film Narasi Kepahlawanan 2026 yang digelar Kementerian Kebudayaan. Terdiri atas tujuh film panjang dan 13 film pendek, karya-karya tersebut akan mengangkat beragam kisah perjuangan bangsa Indonesia pada periode 1945-1950.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan program tersebut menjadi langkah afirmatif pemerintah untuk memperkuat genre film kepahlawanan dalam ekosistem perfilman nasional. Film dinilai dapat menjadi medium untuk menghadirkan kembali sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan cara yang lebih dekat dengan masyarakat.

"Genre film kepahlawanan membutuhkan afirmasi agar semakin berkembang dalam ekosistem perfilman Indonesia," kata Fadli dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

Kementerian Kebudayaan akan memproduksi 20 film kepahlawanan melalui Program Produksi Film Narasi Kepahlawanan 2026. Tujuh film panjang dan 13 film pendek tersebut mengangkat beragam kisah perjuangan bangsa Indonesia pada periode 1945-1950.

20 Kisah Perjuangan Bakal Diangkat Kemenbud ke Layar Lebar

Sejarah Jalan Pantura tidak bisa dilepaskan dari pembangunan jalan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, pada awal abad ke-19.

Saat itu, Daendels memerintahkan pembangunan jalan yang membentang dari Anyer, Banten, hingga Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Pembangunan tersebut bertujuan mempercepat mobilitas pasukan, memperlancar arus perdagangan, sekaligus memperkuat pertahanan kolonial Belanda dari ancaman serangan Inggris.

Sayangnya, proyek tersebut dibangun dengan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Ribuan rakyat pribumi dipaksa bekerja membuka jalur dan membangun jalan dalam kondisi yang sangat berat. Banyak di antara mereka meninggal dunia akibat kelelahan, penyakit, kelaparan, maupun perlakuan yang tidak manusiawi.

Meski sering dianggap sama, Jalan Pantura sebenarnya berbeda dengan Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) yang dibangun pada masa Daendels.

Jalan Raya Pos merupakan proyek pembangunan jalan kolonial yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan. Sementara itu, Jalan Pantura merupakan sebutan untuk koridor transportasi yang membentang di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa dan terus berkembang mengikuti kebutuhan transportasi modern.

Sebagian ruas Jalan Raya Pos memang berada di kawasan Pantura sehingga keduanya kerap disamakan. Padahal, secara sejarah maupun pengertiannya, kedua istilah tersebut tidak sepenuhnya merujuk pada hal yang sama.

Mengutip buku Dua Abad Jalan Raya Pantura: Sejak Era Kerajaan Mataram Islam hingga Orde Baru karya Endah Sri Hartatik, Pantura merupakan kawasan yang dihuni masyarakat pesisir dan petani sawah dengan karakter sosial yang berbeda dibandingkan masyarakat pedalaman.

Meski wilayah pesisir utara Jawa telah dikenal sejak lama, tidak diketahui secara pasti kapan istilah "Pantura" kali pertama digunakan.

Istilah tersebut mulai populer di media massa pada akhir 1980-an. Saat itu, harian Kedaulatan Rakyat menggunakan istilah Pantura untuk mengelompokkan sejumlah daerah di pesisir utara Jawa, seperti Semarang, Kendal, Kudus, Pati, Rembang, hingga Brebes.

Sejak saat itu, istilah Pantura semakin dikenal luas dan kini identik dengan jalur nasional yang menjadi urat nadi transportasi serta distribusi barang di Pulau Jawa.

Hingga sekarang, meski telah hadir Jalan Tol Trans-Jawa sebagai alternatif perjalanan, Jalan Pantura tetap memiliki peran yang sangat penting. Jalur ini masih menjadi pilihan utama bagi kendaraan logistik, angkutan umum, maupun masyarakat yang beraktivitas di kota-kota sepanjang pesisir utara Jawa. (Ike/E01)

Inibaru.id – Jalan Pantai Utara atau yang lebih dikenal sebagai Jalan Pantura merupakan salah satu jalur transportasi terpenting di Pulau Jawa. Jauh sebelum hadirnya Jalan Tol Trans-Jawa, jalur ini menjadi andalan masyarakat untuk bepergian sekaligus menjadi tulang punggung distribusi logistik antardaerah.

Membentang di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa, Jalan Pantura menghubungkan berbagai kota besar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Tak heran jika hingga kini jalur tersebut masih menjadi salah satu ruas tersibuk di Indonesia.

Namun, di balik perannya sebagai jalur strategis, Jalan Pantura menyimpan sejarah panjang yang tidak banyak diketahui masyarakat.

Jalan Pantura merupakan salah satu jalur transportasi terpenting di Pulau Jawa, tetapi masih banyak yang mengira jalur ini sama dengan Jalan Raya Pos. Padahal, keduanya memiliki sejarah, fungsi, dan cakupan wilayah yang berbeda.

Jalan Pantura, Jalur Bersejarah yang Menjadi Urat Nadi Pulau Jawa

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan ialah polemik Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum dibayarkan sehingga memunculkan ketegangan antara Kementerian Keuangan dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Selain itu, kebijakan pengetatan dan pemotongan anggaran transfer ke daerah juga disebut turut memicu dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Djayadi menilai gaya komunikasi Purbaya yang kerap dianggap terlalu lugas atau “koboi” menjadi salah satu faktor yang memengaruhi persepsi publik dan pasar. Karena itu, penunjukan Suahasil dipandang sebagai langkah korektif Presiden Prabowo untuk memulihkan kepercayaan serta menghadirkan pendekatan komunikasi yang lebih tenang dan stabil.

Bukan sosok baru di Kementerian Keuangan, Suahasil memiliki pengalaman panjang di bidang fiskal. Pria kelahiran Jakarta, 23 November 1970, itu telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan tetap menduduki posisi tersebut pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan latar belakang pendidikan ekonomi dari Universitas Indonesia dan Cornell University, Amerika Serikat.

Usai dilantik di Istana Negara, Suahasil langsung menuju Kantor Kementerian Keuangan dan disambut jajaran pejabat eselon I. Dalam pernyataan perdananya, ia menegaskan fokus utama pemerintah adalah menjaga kredibilitas APBN agar tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nasional.

“Tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan APBN terus menumbuhkan dan menstabilkan ekonomi kita,” ujar Suahasil.

Ia juga menegaskan bahwa kepemimpinannya bukan untuk mengubah arah kebijakan secara drastis, melainkan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan. APBN, menurutnya, harus terus memberikan manfaat nyata melalui penguatan konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, serta dukungan terhadap ekspor.

Pergantian Menteri Keuangan ini menandai babak baru pengelolaan fiskal nasional. Di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan menjaga hubungan harmonis dengan berbagai pihak, pemerintah tampaknya memilih sosok yang dinilai mampu menghadirkan stabilitas, menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat komunikasi publik. (Ning/E01)

Inibaru.id - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026). Pergantian ini menjadi salah satu reshuffle paling menyita perhatian karena terjadi secara cepat, bahkan hanya beberapa jam setelah Purbaya masih menjalankan tugas sebagai bendahara negara dalam rapat kerja bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan.

Seperti dikutip dari Kompas, pengamat politik dari Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Djayadi Hanan, menilai pergantian tersebut tidak lepas dari berbagai kontroversi yang mengiringi kepemimpinan Purbaya. Mulai dari pernyataan dan pola komunikasi yang memicu respons negatif pasar hingga sejumlah gesekan dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.

Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatan Menteri Keuangan dan digantikan Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026), hanya beberapa jam setelah Purbaya masih menjalankan tugasnya di Kompleks Parlemen.

Purbaya Dicopot, Suahasil Nazara Jadi Menkeu Baru

Rekening yang disiapkan pemerintah akan berbasis pada dua bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI).

Tak hanya mendapatkan rekening, setiap penerima juga akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk program tersebut.

Airlangga memastikan saldo tersebut tidak boleh berkurang karena biaya administrasi atau pungutan lain dari bank. Menurutnya, masyarakat juga dapat mencairkan dana tersebut.

Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan inklusi keuangan, khususnya dengan mendorong masyarakat memiliki rekening bank sejak usia muda.

Rekening tersebut nantinya tidak hanya dapat digunakan untuk transaksi pribadi, tetapi juga berpotensi menjadi sarana penyaluran berbagai bantuan sosial pemerintah secara langsung. Dengan begitu, dana dari pemerintah dapat disalurkan dari Kementerian Keuangan ke rekening penerima.

Airlangga mengatakan, pemerintah masih menyiapkan teknis pelaksanaan program bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BRI, dan BSI.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penggunaan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), khususnya di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah berharap perluasan akses rekening dan penggunaan pembayaran digital dapat ikut mendorong inklusi keuangan serta pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi syariah. (Ning/E01)

Inibaru.id - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Nantinya, setiap warga negara yang memasuki usia 17 tahun akan mendapatkan rekening bank secara otomatis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemberian rekening tersebut akan dilakukan bersamaan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemerintah akan memanfaatkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke bank untuk membuka rekening.

"Semua otomatis dapat. Nanti kita kerja sama dengan Dukcapil," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).

Warga yang memasuki usia 17 tahun nantinya bakal mendapatkan rekening bank secara otomatis di BRI atau BSI, lengkap dengan saldo awal Rp50.000 yang bisa dicairkan.

Masuk Usia 17 Tahun, Warga Bakal Punya Rekening Berisi Rp50 Ribu

"Pemerintah yang saya pimpin, Desember 2026, kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup, jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN," tegas Prabowo.

Sebelum menargetkan penutupan 700 BUMN tambahan, Prabowo menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN selama hampir dua tahun masa pemerintahannya.

Menurut dia, perusahaan yang ditutup merupakan BUMN yang dinilai tidak menguntungkan, memiliki kinerja buruk, atau mengalami kerugian.

"Kurang dua tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi, kita tutup 290 BUMN, dengan menutup 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun," ungkapnya.

Prabowo menilai pengurangan jumlah perusahaan pelat merah juga berpotensi memangkas beban administrasi dan operasional pemerintah. Biaya yang selama ini terserap untuk kebutuhan pengelolaan perusahaan, termasuk remunerasi direksi dan komisaris, menjadi salah satu komponen yang ingin ditekan.

Dari langkah efisiensi tersebut, Prabowo memperkirakan penghematan yang diperoleh dari sektor BUMN dapat mencapai Rp100 triliun. Angka itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan pengeluaran sekaligus memperbesar ruang fiskal untuk kebutuhan lainnya.

Prabowo menyebut efisiensi tidak hanya dilakukan di sektor BUMN. Secara keseluruhan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah penghematan yang menurutnya nilainya kini hampir mencapai Rp300 triliun per tahun.

Dana yang berhasil ditekan dari berbagai pos pengeluaran tersebut, kata Prabowo, akan digunakan kembali untuk membiayai program-program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya ke rakyat. Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam uang dari mana, ajak investasi boleh, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil," pungkasnya.

Dengan demikian, pemerintah menempatkan restrukturisasi BUMN sebagai salah satu bagian dari agenda efisiensi anggaran. Penutupan perusahaan yang dinilai tidak efektif diharapkan dapat mengurangi beban negara dan menyediakan lebih banyak anggaran untuk kebutuhan publik. (Ning/E01)

Inibaru.id – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 badan usaha milik negara (BUMN) hingga Desember 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah merampingkan jumlah BUMN sekaligus menekan biaya operasional.

Target itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah akan kembali melakukan penutupan terhadap ratusan BUMN. Dengan langkah tersebut, jumlah BUMN di Indonesia nantinya diperkirakan hanya tersisa sekitar 250 perusahaan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan 700 BUMN hingga akhir 2026 untuk merampingkan perusahaan negara dan menghemat anggaran.

Prabowo Targetkan Tutup 700 BUMN hingga Akhir 2026

Dalam pelaksanaannya, sejumlah bank yang ditunjuk sebagai Appointed Cross Currency Dealers (ACCD) di masing-masing negara akan memfasilitasi transaksi menggunakan rupiah dan dolar Singapura. Fasilitas tersebut mencakup transaksi berjalan, investasi langsung, serta pembayaran lintas batas.

Dengan mekanisme ini, pelaku usaha memiliki pilihan yang lebih fleksibel dalam melakukan transaksi menggunakan pasangan rupiah-dolar Singapura tanpa harus terlebih dahulu mengonversi mata uang ke dolar AS.

“Dengan LCT ini sederhananya, importir yang mengimpor barang Singapura maka bayarnya pakai Sin$, tidak perlu repot seperti sekarang beli US$ dulu baru ditukar Sin$. Dan sebaliknya,” ujar seorang bankir.

Ia menambahkan, skema transaksi menggunakan mata uang lokal serupa juga telah diterapkan Indonesia dengan sejumlah negara lain, termasuk China dan Jepang.

Selain memberikan fleksibilitas dalam transaksi, BI menyebut kerangka LCT dapat membantu mengurangi risiko nilai tukar sekaligus menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha.

Salah satu fitur utama dalam kerangka tersebut adalah penguatan penggunaan kuotasi langsung rupiah terhadap dolar Singapura. Mekanisme ini memungkinkan transaksi kedua mata uang dilakukan secara lebih langsung sehingga ketergantungan terhadap mata uang perantara dapat dikurangi.

Untuk mendukung operasionalisasi kerangka LCT rupiah-dolar Singapura, BI dan MAS telah menunjuk sejumlah bank sebagai ACCD di Indonesia dan Singapura.

Di Indonesia, terdapat sembilan bank yang ditunjuk sebagai ACCD, yakni PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dan PT Bank UOB Indonesia.

Sementara itu, di Singapura terdapat tiga bank yang ditunjuk sebagai ACCD, yakni DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, dan United Overseas Bank Limited.

Kehadiran kerangka LCT Indonesia-Singapura menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan mata uang lokal dalam aktivitas ekonomi lintas negara. Selain memberikan alternatif bagi pelaku usaha, mekanisme tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan perdagangan dan keuangan bilateral sekaligus mendukung agenda integrasi ekonomi kawasan ASEAN. (Ning/E01)

Inibaru.id – Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) resmi mengoperasionalkan kerangka penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, yakni rupiah dan dolar Singapura (Local Currency Transaction/LCT Framework), Senin (31/8/2026).

Pengoperasian kerangka tersebut menjadi tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BI dan MAS pada Agustus 2022 serta kesepakatan Operational Guidelines pada April 2026.

Melalui kerangka LCT ini, transaksi bilateral antara Indonesia dan Singapura dapat dilakukan secara langsung menggunakan rupiah dan dolar Singapura. Kebijakan tersebut diharapkan mendukung perdagangan kedua negara sekaligus mendorong integrasi keuangan ASEAN melalui peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi intra-ASEAN.

BI dan MAS resmi mengoperasikan kerangka transaksi mata uang lokal yang memungkinkan transaksi bilateral Indonesia-Singapura menggunakan rupiah dan dolar Singapura secara langsung tanpa perlu melalui dolar AS.

Transaksi Indonesia-Singapura Bisa Pakai Rupiah dan Dolar Singapura Tanpa US$

“Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut,” kata Meutya di Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut dibuat untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang adil dari layanan telekomunikasi yang telah mereka bayarkan.

Dalam aturan tersebut, operator seluler diwajibkan menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menentukan sendiri mekanisme perlindungan sisa kuota sesuai kebutuhan.

Pilihan yang dapat diberikan antara lain akumulasi kuota (rollover), tanpa akumulasi kuota (non-rollover), perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, hingga pengembalian dana (refund). Operator juga dapat menyediakan bentuk perlindungan lain selama tidak merugikan pelanggan.

Meutya menilai aturan ini membawa perubahan dalam pola layanan telekomunikasi. Jika sebelumnya mekanisme layanan lebih banyak ditentukan operator, kini pelanggan harus diberikan ruang untuk memilih.

“Pelanggan berhak memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya, bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan,” ujarnya.

Kebijakan tersebut juga menjadi respons pemerintah terhadap berbagai aduan masyarakat. Meutya menyebut masih ada operator yang belum sepenuhnya menerapkan keputusan MK mengenai perlindungan sisa kuota pelanggan.

Selain melindungi sisa kuota, Kemkomdigi mewajibkan operator memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan mengenai layanan yang mereka gunakan.

Informasi tersebut mencakup harga, volume kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, ketentuan pemakaian secara wajar, masa berakhirnya layanan, hingga perlakuan terhadap sisa kuota.

Informasi itu harus disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan begitu, pelanggan dapat mengetahui hak serta pilihan layanan yang tersedia sebelum menentukan paket yang digunakan.

Operator juga diwajibkan menyediakan kanal pemantauan yang terintegrasi agar pelanggan dapat dengan mudah mengecek penggunaan dan sisa kuota dari layanan yang dipilih.

Kemkomdigi memberikan batas waktu kepada operator hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban terkait aturan tersebut.

Setelah itu, operator juga diwajibkan melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban tersebut secara berkala, yakni satu kali setiap bulan.

Laporan tersebut akan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan Kemkomdigi untuk memastikan operator mematuhi ketentuan mengenai perlindungan sisa kuota dan penyediaan pilihan layanan bagi pelanggan.

Kemkomdigi selanjutnya akan melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan perkembangan layanan telekomunikasi tetap berjalan dengan menempatkan kepentingan dan perlindungan hak pelanggan sebagai bagian penting dalam ekosistem digital nasional. (Ike/E01)

Inibaru.id – Kabar baik bagi pengguna layanan internet seluler. Pemerintah kini melarang operator menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang sudah dibayarkan. Operator juga tidak boleh mengenakan biaya tambahan agar pelanggan dapat mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital (SE Menkomdigi) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota. Surat edaran tersebut diterbitkan pada 28 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, kuota yang telah dibayar pelanggan merupakan hak yang harus mendapatkan perlindungan.

Pemerintah melarang operator menghanguskan sisa kuota internet pelanggan dan menarik biaya tambahan, sekaligus mewajibkan penyedia layanan memberikan pilihan perlindungan kuota.

Komdigi Larang Operator Hanguskan Sisa Kuota Internet Pelanggan

“Layers” merujuk pada lapisan material yang menjadi bagian dari praktik artistik Horestes Vicha sekaligus lapisan narasi yang hadir dalam karya Ummi Damas. Sementara “Living” menggambarkan proses menjalani kehidupan yang terus berubah, berkembang, dan meninggalkan pengalaman pada setiap individu.

Horestes Vicha dikenal melalui eksplorasi material dalam praktik artistiknya. Proses, tekstur, serta hubungan antara material dan gagasan menjadi bagian penting dalam karya-karyanya.

Sementara itu, Ummi Damas mengeksplorasi narasi kehidupan dan pengalaman sehari-hari melalui karakter visual yang personal dan ekspresif. Pendekatan tersebut membuat karya kedua seniman memiliki karakter yang berbeda, tetapi tetap bertemu dalam gagasan mengenai pengalaman hidup.

Perbedaan itulah yang menjadi salah satu daya tarik Layers of Living. Pameran ini tidak berupaya menyatukan kedua seniman dalam satu gaya visual. Sebaliknya, masing-masing diberi ruang untuk menghadirkan praktik artistiknya sendiri dan menunjukkan bahwa pengalaman hidup dapat memiliki bentuk serta lapisan yang beragam.

General Manager ARTOTEL Gajahmada Semarang Rudy Adimulyo mengatakan, pameran tersebut merupakan bagian dari upaya ARTOTEL Gajahmada Semarang untuk terus mengembangkan ARTSPACE sebagai ruang kreatif yang terbuka bagi seniman dan masyarakat.

“Melalui Layers of Living, kami ingin kembali menghadirkan pengalaman seni yang tidak hanya dapat dinikmati secara visual, tetapi juga memberikan ruang bagi pengunjung untuk mengenal cerita dan perspektif di balik setiap karya. Kami berharap ARTSPACE dapat terus menjadi ruang yang mempertemukan seniman dengan publik dan menciptakan pengalaman yang relevan bagi para pengunjung,”

Pembukaan Layers of Living dihadiri oleh tamu undangan, media, komunitas kreatif, penikmat seni, serta relasi ARTOTEL Gajahmada Semarang. Rangkaian kegiatan meliputi sambutan, artist session bersama Horestes Vicha dan Ummi Damas, symbolic opening, serta guided exhibition tour.

Melalui sesi tersebut, pengunjung dapat mengenal karya secara lebih dekat sekaligus mendapatkan perspektif langsung dari kedua seniman mengenai proses dan gagasan yang melatarbelakangi karya mereka.

Selain menampilkan karya Horestes Vicha dan Ummi Damas, pameran ini juga menjadi bagian dari perjalanan ARTSPACE ARTOTEL Gajahmada Semarang dalam menghadirkan program seni secara berkelanjutan. Ruang tersebut diharapkan dapat terus menjadi tempat bertemunya seniman, komunitas, dan masyarakat serta membuka peluang kolaborasi di ekosistem kreatif.

Pameran Layers of Living dapat dikunjungi publik hingga 31 Oktober 2026 di ARTSPACE ARTOTEL Gajahmada Semarang, kawasan Gajahmada, dekat Simpang Lima Semarang.

Informasi mengenai pameran dan berbagai program ARTOTEL Gajahmada Semarang dapat diikuti melalui akun Instagram @artotelgajahmadasemarang. (Ike/E01)

Inibaru.id - ARTOTEL Gajahmada Semarang kembali menghadirkan ruang bagi seniman dan publik untuk bertemu melalui pameran Layers of Living. Duo exhibition ini mempertemukan Horestes Vicha dan Ummi Damas, dua seniman dengan pendekatan artistik yang berbeda dalam menerjemahkan pengalaman hidup ke dalam karya visual.

Pameran tersebut resmi dibuka melalui Opening Reception pada Kamis (27/8/2026) di ARTSPACE ARTOTEL Gajahmada Semarang. Kehadiran Layers of Living menjadi bagian dari komitmen ARTOTEL Group dalam menjadikan seni sebagai bagian dari pengalaman hospitality sekaligus membuka ruang pertemuan antara seniman, karya, komunitas, dan publik.

Layers of Living mengangkat kehidupan sebagai sebuah proses yang terus bergerak dan membentuk manusia melalui berbagai lapisan pengalaman. Gagasan tersebut tercermin dari dua kata dalam judul pameran.

ARTOTEL Gajahmada Semarang menghadirkan “Layers of Living”, pameran yang mempertemukan Horestes Vicha dan Ummi Damas untuk mengeksplorasi pengalaman hidup sebagai proses yang terus berubah dan membentuk manusia.

ARTOTEL Gajahmada Semarang Hadirkan “Layers of Living”, Pameran Dua Seniman dengan Perspektif Berbeda

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR masih memiliki waktu sekitar empat hingga lima bulan untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan. Ia optimistis target tersebut dapat dicapai sebelum penutupan tahun.

Menurut Puan, pembahasan tetap perlu dilakukan secara cermat mengingat RUU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan baru dalam sistem hukum Indonesia.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan sejumlah regulasi lain karena substansinya relatif baru. RUU tersebut tidak sekadar merevisi atau menyempurnakan aturan yang sudah ada.

Penyusunan RUU dimulai setelah Komisi III menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyusun naskah akademik dan draf RUU pada 16 September 2025. Dalam prosesnya, DPR telah melibatkan sedikitnya 50 narasumber serta melakukan kunjungan kerja ke tiga daerah dan menyerap aspirasi dari daerah pemilihan.

Dari proses tersebut, DPR menemukan sejumlah persoalan dalam mekanisme perampasan aset yang berlaku saat ini. Di antaranya rendahnya pemulihan kerugian negara, cakupan aset yang masih terbatas, prosedur yang tersebar dalam sejumlah undang-undang, hingga pengelolaan aset sitaan dan hasil rampasan yang belum optimal.

Habiburokhman menyebut, berdasarkan data yang diterima Komisi III, pemulihan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi baru sekitar 20 persen dari total kerugian riil.

RUU Perampasan Aset nantinya mengatur sedikitnya empat jenis aset yang dapat dirampas negara, yakni aset hasil tindak pidana, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana tindak pidana, barang temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset pengganti kerugian.

Selain itu, terdapat dua mekanisme perampasan aset yang disiapkan. Pertama, in personam, yaitu perampasan berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku. Kedua, in rem, yaitu perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

“Dua konsep tersebut kita kombinasikan. Keseimbangan kepentingan hukum dan hak konstitusional warga atas harta benda,” ujar Habiburokhman.

Meski target pengesahan telah ditetapkan, pembahasan RUU Perampasan Aset masih harus melewati sejumlah tahapan legislasi.

Habiburokhman mengatakan, hingga Desember 2026 Komisi III akan melakukan rapat kerja bersama pemerintah dan harmonisasi. Selanjutnya, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) akan dilakukan melalui tim perumus dan tim sinkronisasi.

Setelah pembahasan tingkat pertama selesai, RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat kedua atau pengesahan menjadi undang-undang.

Dengan target 15 Desember 2026, DPR memiliki waktu sekitar dua pekan sebelum penutupan tahun untuk memastikan seluruh proses legislasi selesai.

“Komisi III berkomitmen bekerja cepat dan tepat dalam upaya menghadirkan UU yang efektif, berkeadilan, dan kebermanfaatan dalam menjawab kebutuhan publik secara responsif,” pungkas Habiburokhman. (Ike/E01)

Inibaru.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana rampung dan disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026.

Target tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPR, Kamis (27/8/2026). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset akan mengikuti kalender DPR.

“Tadi sudah disampaikan menurut Kalender DPR RI paling lambat tanggal 15 Desember 2026, apakah dapat disetujui?” kata Dasco kepada peserta rapat. Pernyataan tersebut kemudian disetujui seluruh anggota yang hadir.

DPR RI menargetkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026 setelah melalui serangkaian tahapan pembahasan bersama pemerintah.

DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026

Perkembangan seni wayang terus berlanjut. Ketika wayang menak yang terbuat dari kayu mulai dikenal masyarakat, Sunan Pakubuwana II kemudian menciptakan wayang klithik dengan bentuk pipih atau dua dimensi yang dibuat dari kayu.

Meski tubuhnya menggunakan kayu, bagian tangan wayang klithik tetap dibuat dari kulit yang ditatah agar lebih lentur saat digerakkan. Sementara itu, tangkai atau gagangnya juga menggunakan kayu, berbeda dengan wayang kulit yang umumnya memakai tanduk kerbau.

Wayang klithik merupakan wayang kayu berbentuk pipih yang memiliki ciri khas bunyi "klithik" saat dimainkan dan mengangkat kisah Panji serta Damarwulan.