Inibaru.id – Kebijakan penghapusan bagasi gratis yang dikeluarkan beberapa maskapai penerbangan berbiaya rendah di Indonesia memancing reaksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Komisi V DPR RI bahkan meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunda kebijakan yang memicu kontroversi bagi masyarakat ini.

Kompas.com, Rabu (30/1/2019) menulis, permintaan Komisi V DPR RI ini dikeluarkan setelah anggotanya melakukan rapat kerja bersama dengan Kementerian Perhubungan dan perwakilan maskapai nasional di gedung DPR RI pada Selasa (29/1) kemarin.

“Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub, khuhususnya Ditjen Perhubungan Udara untuk menunda pemberlakukan kebijakan bagasi berbayar hingga selesainya kajian ulang pada kebijakan tersebut. Pertimbangan kami adalah kemampuan masyarakat dan keberlangsungan industri penerbangan nasional,” jelas Wakil Ketua Komisi V Sigit Susiantomo.

Menanggapi hal itu, Managing Director Lion Air Group Daniel Putut Kuncoro menyebut penundaan pemberlakuan kebijakan akan berdampak bagi operasional penerbangan.

“Kami sudah melakukan perhitungan sejak lama demi mengeluarkan kebijakan baru ini. Kalau ditunda tentu akan berdampak pada operasional,” terangnya.

Menurut Daniel, sejak layanan bagasi gratis dihapus Lion Air sejak 22 Januari 2019, penumpang telah beradaptasi dengan ketentuan ini.

“Banyak orang sudah tahu dan mulai mengurangi bagasi. Makin kesini malah jadi semakin cepat prosesnya karena nggak antre panjang,” jelas Daniel.

Kendati kurang setuju dengan penundaan ini, Daniel mengaku akan tetap mengikuti apapun yang ditetapkan pemerintah. Hanya saja, dia juga nggak tahu bakal melakukan langkah apa jika memang keputusan penundaan ini benar-benar diberlakukan.

“Kalau sudah jadi peraturan ya harus diikuti. Tapi setelahnya kami nggak tahu. Yang pasti penumpang sebenarnya sudah mulai terbiasa dengan pola baru ini,” katanya.

Kalau sobat Millens, setuju nggak sih layanan bagasi gratis ini dihapus? (IB09/E04)