“Modus mereka adalah membeli produk makanan dan minuman
kemasan yang sebagian besar sudah kedaluwarsa. Lalu, tulisan kedaluwarsa ini
dihapus atau diubah sehingga produk yang mereka jual kembali seolah-olah masih
belum kedaluwarsa,” terang Kapolres Batang AKBP Saufi Salamun sebagaimana
dikutip dari Detik, Rabu (13/9/2023).

Sayangnya, produk-produk makanan dan minuman kemasan yang
sudah nggak layak dikonsumsi ini sudah terlanjur dijual di berbagai wilayah
dalam dua setengah tahun belakangan. Menurut keterangan para pelaku, mereka
menjualnya ke pedagang-pedagang di Yogyakarta, Malang, Cilacap, Brebes, serta
Bandung.

Lantas, dari mana ya para pelaku mampu mendapatkan makanan
dan minuman kedaluwarsa? Ternyata mereka mendapatkannya dari pabrik yang ada di
Jawa Timur.

“Kami beli di Jawa Timur karena lebih murah. Produknya
sebenarnya kan dari pabrik ke depo, depo yang punya DO. Nah dari DO ini baru
kita beli per kiloan,” terang salah seorang tersangka yang berperan sebagai
pemodal, AS.

Mereka membeli produk makanan dan minuman itu dengan harga
Rp5 ribu-Rp10 ribu per kilogram. Setelah itu, produk-produk tersebut dipilah.
Jika masih terlihat baik dan nggak mencurigakan, akan diganti tanggal expired-nya. Kala sudah terlihat rusak
dan nggak layak dijual, akan dibuang.

Setelah itu, mereka menjual makanan dan minuman tersebut per
piece, bukannya per kilogram lagi. Dari penjualan inilah, mereka mampu mendapatkan
keuntungan besar.

Karena aksinya membahayakan masyarakat, ketiga tersangka terancam hukuman paling banyak 5 tahun penjara serta
denda sebesar Rp2 miliar. 

Mengingat produk makanan dan minuman kedaluwarsa ini sudah
ada di pasaran, kalau kamu menemukan produk yang memiliki aroma, rasa, atau
bentuk mencurigakan, sebaiknya jangan dikonsumsi ya, Millens. Daripada nantinya jatuh sakit. (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Kamu
yang sering membeli makanan dan minuman kemasan kini harus benar-benar cermat, Millens. Soalnya, di pasaran ada
orang-orang yang memanfaatkan sikap kurang teliti kita ini, lo. Mereka menjual kembali bahan makanan yang sudah nggak layak konsumsi.

Dari tindakan curang tersebut, sebanyak tiga orang ditangkap di Batang, Jawa Tengah. Menurut keterangan polisi, tiga tersangka yaitu AS (39) dan
TS (34) dari Banyumas, Jawa Tengah serta MS (39) dari Sidoarjo, Jawa Timur
ditangkap setelah warga melaporkan aktivitas mencurigakan di rumah yang mereka
kontrak di Desa Kebumen, Kecamatan Tersono, Batang.

Tiga orang di Batang ditangkap karena mengubah tanggal expired produk makanan dan minuman kedaluwarsa untuk dijual kembali. Setiap membeli makanan atau minuman kemasan, cek dulu kondisinya, ya!

Waspada! Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Beredar di Pasaran

Ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan, dan belajar untuk menerima kenyataan ini adalah langkah penting menuju kesejahteraan mental dan emosional yang lebih besar.

Alam semesta ini sangat rumit, dan banyak faktor yang berperan dalam setiap kejadian atau situasi. Seringkali, kita hanya memiliki kendali atas sebagian kecil dari faktor-faktor ini. 

Usaha terbaik kita untuk merencanakan dan mengendalikan sesuatu nghak selalu dapat memprediksi hasil yang akhirnya akan terjadi.

Salah satu hal yang dapat kamu kendalikan adalah reaksimu terhadap ketidakpastian. Kamu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan perasaan kamu terhadap situasi yang nggak dapat kamu kendalikan. 

Dengan melatih keterampilan ini, kamu dapat mengurangi stres dan kecemasan yang mungkin timbul ketika menghadapi ketidakpastian.

Meskipun ngga semua hal dapat dikendalikan, bukan berarti kamu harus menjadi pasif dalam hidupmu. Kamu masih memiliki kemampuan untuk membuat keputusan, merencanakan, dan bertindak. 

Keseimbangan antara menerima ketidakpastian dan berusaha untuk mencapai tujuan adalah kunci. Cobalah untuk merencanakan dengan bijak, tetapi juga siap untuk beradaptasi ketika hal-hal nggak berjalan sesuai rencana.

Ketidakpastian seringkali menjadi guru terbaik. Saat kamu menghadapi situasi yang nggak dapat kamu kendalikan, cobalah untuk melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Apa yang dapat kamu pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana kamu dapat menjadi lebih kuat atau lebih bijaksana sebagai hasilnya?

Ketidakpastian juga dapat menciptakan ruang untuk kreativitas dan inovasi. Saat kamu menghadapi tantangan yang nggak terduga, kamu mungkin menemukan solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. 

Oleh karena itu, jangan takut untuk menjelajahi ketidakpastian dengan pikiran yang terbuka.

6. Menemukan Ketenangan dalam Ketidakpastian

Akhirnya, belajar menerima ketidakpastian juga berarti menemukan ketenangan dalam dirimu sendiri. Ini melibatkan praktik mindfulness, meditasi, atau cara lain untuk menciptakan ruang bagi ketenangan dalam pikiranmu. Dengan demikian, kamu dapat menjalani hidup dengan lebih damai, meskipun nggak semua hal bisa kamu kendalikan.

Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, belajar untuk menerima kenyataan bahwa nggak semua hal bisa dikendalikan adalah langkah yang bijak. 

Ini memungkinkan kamu untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi apa pun yang datang. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Kamu mungkin kerap dapat pujian sebagai perencana ulung. Nggak pernah meleset ketika menyusun kegiatan atau rencana. Kamu seperti punya kekuatan magis untuk mengendalikan keadaan.

Memang dalam hidup ini, seringkali kita memiliki dorongan untuk mengendalikan segala sesuatu di sekitar kita. 

Namun, sebuah pelajaran penting yang perlu dipahami adalah bahwa nggak semua hal bisa dikendalikan. 

Dalam hidup, kamu perlu&nbsp; memahami bahwa nggak semua hal bisa dikendalikan.

Nggak Semua Hal Bisa Dikendalikan, Mari Belajar Menerima Ketidakpastian

Selain itu, komite yang bertugas menyeleksi film Tanah Air pada ajang Piala Oscar untuk kategori International Feature Film tersebut juga beranggotakan&nbsp;Sha Ine Febriyanti, Ilham Bintang Alim Studio, Cesa David, Nur Hidayat, dan Ratna Riantirno.

Untuk ajang mendatang, komite itu menyeleksi setidaknya 100 film dalam negeri yang
diproduksi selama Desember 2022 hingga Oktober 2023. Hasilnya, Autobiography&nbsp;didaku sebagai
yang terbaik dan paling layak mewakili Indonesia.

Film Autobiography
mendapatkan perhatian para sinefil di negeri ini setelah mendapatkan apresiasi positif kala ditayangkan di Festival
Film Venesia 2022 (Italia) dan diganjar penghargaan FIPRESCI Prize (Orizzonti
and Parallel Section). Selanjutnya, berbagai penghargaan pun menghampiri mereka.

Film yang dibintangi Kevin Ardilova itu memenangi
International Feature Award (Best Feature) pada Festival Film Adelaide
(Australia) 2022, Grand Prize (Best Film) di Tokyo Filmex 2022 (Jepang), Best
Screenplay dalam Asia Pacific Screen Awards 2022 (Australia), dan NETPAC Award (Best
Asian Film) pada Golden Horse Film Festival and Awards 2022 (Taiwan).

Untuk Indonesia, gelaran Jogja-NETPAC Asian Film Festival pada 29 November 2022 menjadi penayangan perdana Autobiography&nbsp;sebelum akhirnya resmi diputar di bioskop Tanah Air pada&nbsp;19 Januari lalu. Sejak saat itulah film yang mengambil lokasi syuting di Bojonegoro, Jawa Timur ini menjadi buah bibir di Indonesia.

Nggak hanya dari segi cerita, film yang juga dibitangi oleh Arswendy Bening Swara, Yusuf Mahardika, dan Lukman Sardi itu juga "menyenangkan" untuk ditonton berkat pengambilan gambar yang ciamik, latar tempat yang dramatis, pendalaman karakter yang kuat, dan banyak lainnya.

Menilik begitu kuatnya&nbsp;Autobiography, banyak orang nggak menyangka film tersebut menjadi debut Makbul Mubarak dalam penyutradaraan film panjang. Namun, hampir seluruh kritikus film sepakat, lelaki 33 tahun itu berhasil mengemas isu yang&nbsp;relate banget sama sejarah bangsa ini menjadi begitu sarat makna.

Film&nbsp;Autobiography&nbsp;menceritakan Rakib (Kevin Ardilova), penjaga rumah seorang pensiunan pejabat militer bernama Purna (Arswendy Bening Swara). Purna yang berniat mencalonkan diri
sebagai bupati di kampung halamannya pun pulang, lalu meminta Rakib menemaninya berkampanye.

Menonton film ini, kamu bakal merasakan ketegangan yang mengingatkan banyak orang pada masa Orde Baru. Itulah yang menarik. Di Rotten Tomatoes, film ini meraih rating 89 persen. Sementara, IMDb mengganjar film ini 7,4/10.

Pans Kotzathanasis dari&nbsp;Asian Movie Pulse&nbsp;bahkan menyebutkan bahwa Autobiography adalah
debut hebat dari Mubarak. Pengambilan gambarnya pun bagus dan kaya. "Salah satu yang terbaik tahun ini!” tulisnya.

Melihat berbagai apresiasi yang diberikan untuk Autobiography, semoga film ini bisa melaju cukup jauh pada ajang perfilman tertinggi dunia yang juga acap disebut sebagai Academy Awards tersebut, ya, Millens? (Arie Widodo/E03)

Inibaru.id – Komite
Seleksi (Komsel) Oscar Indonesia memutuskan untuk menunjuk Autobiography sebagai wakil Indonesia di Oscar 2024. Keputusan tersebut dianggap tepat karena film besutan Makbul Mubarak itu sejauh ini telah menyabet berbagai penghargaan dan kritik positif.

Oya, Komsel Oscar Indonesia dibentuk oleh Persatuan Film Indonesia (PFI).&nbsp;Anggota komisi yang diawasi langsung oleh Academy Awards ini berisikan para legenda di dunia perfilman seperti&nbsp;Slamet Rahardjo, Garin Nugroho, dan Deddy Mizwar.

Setelah menyeleksi sekitar seratus film, Komite Seleksi Oscar Indonesia akhirnya memutuskan bahwa film 'Autobiography' jadi wakil Indonesia di Oscar 2024. Apa yang membuat film besutan Makbul Mubarak ini dipilih?

Film 'Autobiography' Jadi Wakil Indonesia di Oscar 2024

“Dulu, Kampung Polowijan memang jadi tempatnya pada Abdi
Dalem Polowijan yang punya tubuh kerdil, albino, bongkok, pincang, atau
memiliki keistimewaan fisik lainnya,” ungkap Lurah Patehan Gunawan sebagaimana
dikutip dari Detik, Rabu (6/9/2023).

Peran utama Abdi Dalem Polowijan adalah untuk selalu hadir
dan mendampingi Sultan saat ada momen-momen istimewa seperti acara penobatan raja
(jumeneng) atau grebeg. Para abdi dalem ini akan berjalan di
belakang putra mahkota saat grebeg. Selain itu, mereka juga punya peran lain
yaitu sebagai penasehat, penghibur, atau pelawak keraton.

Ciri khas dari abdi dalem yang dikenal dengan sebutan lain
Cebolan Abdi Dalem adalah busananya berupa kain merah dengan motif bunga serta
sabuk besar, bertelanjang dada, nggak memakai penutup kepala, dan mengenakan
hiasan rambut yang terbuat dari bunga atau bulu.

Keberadaan mereka seringkali dikaitkan dengan para Punakawan
alias Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong yang memang digambarkan punya bentuk
fisik yang nggak biasa. Meski begitu, apa yang dikatakan para Punakawan itu
selalu didengar oleh Sultan dalam mengambil keputusn-keputusan penting.

Meski memiliki peran yang cukup penting dalam tradisi keraton, nyatanya status Abdi
Dalem Polowijan dilebur menjadi Abdi Dalem Punakawan yang berarti para abdi dalem dari
masyarakat umum dan Abdi Dalem Keprajan yang berstatus anggota TNI, Polri, atau
PNS. Perubahan ini terjadi saat Sri Sultan Hamengku Buwono IX memerintah
(1940-1988).

Nggak hanya keberadaan status Abdi Dalem Polowijan yang kini
sudah hilang, Kampung Polowijan yang dulu menjadi bukti bahwa Sultan memberikan
kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk bisa mengabdi kepada kerajaan
juga mengalami perubahan.

Di sana, kamu nggak
akan lagi mudah menemukan penyandang disabilitas. Banyak yang tinggal di sana
kini adalah warga biasa. Bahkan, kini kampung tersebut berubah menjadi pasar
dan dipenuhi tempat makan.

“Polowijan statusnya sudah nggak lagi kampung. Bahkan rumah
milik warga asli Polowijan kini disewakan menjadi kios atau tempat usaha lain ke orang
dari kampung lain,” ungkap Gunawan.

Meski begitu, keberadaan Kampung Polowijan membuktikan bahwa
penyandang disabilitas jika diperhatikan dan diberi kesempatan, juga bisa
berdaya dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Para
abdi dalem Keraton Yogyakarta biasanya tinggal di kampung-kampung yang nggak jauh dari bangunan keraton. Nah, nama-nama kampung
tersebut biasanya disesuaikan dengan keunikan atau keahlian yang dimiliki para
abdi dalem. Salah satunya adalah Kampung Polowijan, tempat di mana para abdi
dalem penyandang disabilitas tinggal.

Lokasi Kampung Polowijan bisa kamu temui di Kelurahan
Kadipaten, Kecamatan Keraton. Jaraknya hanya sekitar 800 meter di sisi barat
daya dari bangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Sebelum berubah jadi kampung biasa yang dipenuhi banyak tempat makan, Kampung Polowijan dulu dikenal sebagai tempat tinggal para abdi dalem penyandang disabilitas. Seperti apa ya kisah dari kampung ini?

Kampung Polowijan, Dulu Jadi Tempat Tinggal Abdi Dalem Penyandang Disabilitas

Untuk menanggulangi pelamar yang curang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bakal menindak tegas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tertangkap curang. Terutama, ketika mereka kedapatan curang saat mengikuti tes CASN.

CPNS yang curang ketika tes bakal diblokir. Begitu keterangan dari Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Aba Subagja.

"Terkait sanksi bagi yang curang saat seleksi akan dikunci Nomor Induk Pegawainya di BKN. Sehingga kapan pun melamar sudah tidak bisa jadi ASN," kata Aba dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi Seleksi CASN di YouTube BKN, Kamis (14/9).

Lebih lanjut, Aba mengingatkan CASN nggak curang, sebab sanksi ini berlaku selamanya alias seumur hidup. 

"Saat itu NIP itu dikunci itu sama sekali tidak bisa melamar lagi," tegas dia.

Yang mengejutkan, sudah ada 370 orang yang sudah di-blacklist sehingga nggak bisa lagi mendaftar CASN selamanya. Mereka ketahuan berbuat curang saat seleksi CPNS.

"Tapi kalau ada permintaan blokir dibuka, BKN akan menunggu keputusan menteri PANRB," beber Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen.

Nah lo, jangan sampai menggapai pekerjaan impian dengan cara curang ya!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) barangkali menjadi impian sebagian orang. Gaji besar, fasilitas keren, dan embel-embel sebagai abdi negara adalah beberapa daya tarik menjadi PNS.

Sayangnya untuk lolos menjadi PNS nggak mudah. Kamu harus bisa melewati serangkaian seleksi. Nggak jarang ada oknum yang menghalalkan segala cara demi bisa lolos seleksi.

Jika sudah di-blacklist, kamu nggak bisa mendaftar CPNS selamanya.

Curang saat Tes, CPNS Bisa Kena Blacklist Permanen

“Memang Presiden telah mengirimkan melalui Surpres RUU dan tentu juga naskah akademiknya tentang pemberantasan aset tindak pidana. Namun saat ini posisi DPR sedang masa reses dan baru akan kembali memasuki masa sidang 16 Mei,” ungkap anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Asrul Sani di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2023). 

Untuk diketahui, RUU ini telah melalui proses yang panjang dan disetujui masuk prolegnas prioritas tahun 2023 setelah diusulkan oleh PPATK sejak 2008. Wah, lama ya? 

Pembahasan RUU ini akan melalui beberapa tahap, termasuk pembuatan Daftar Isian Masalah (DIM) yang memakan waktu sekitar dua hingga tiga bulan karena perlu meminta masukan dari berbagai kalangan masyarakat akademisi dan lainnya.

Asrul juga menyatakan bahwa pihaknya tidak menolak untuk membahas RUU Perampasan Aset dan siap menerima masukan dari banyak pihak. Namun, untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembahasan RUU ini, harus berhati-hati dan tidak dapat dikebut.

"Saya sebagai anggota Komisi III DPR sudah diperintahkan oleh Plt Ketua Umum saya agar Fraksi PPP siap melakukan pembahasan dan tidak kemudian katakan lah menghalang-halangi dan lain sebagainya jadi tidak ada masalah. Namun kalau dikaitkan ini harus cepat, kalau nggak jadi sekian minggu, atau sekian bulan, ini tidak bisa begitu, tidak kemudian dikebut,” pungkas Arsul.

Pembahasan akan dilakukan melalui rapat pimpinan (Rapim) dan rapat pengganti musyawarah di Bamus dengan melibatkan Ketua DPR RI beserta para wakilnya. Pemerintah juga akan diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Semoga setelah reses RUU ini lekas dibahas ya, Millens!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Media Indonesia dengan judul&nbsp;DPR Akan Bahas RUU Perampasan Aset Usai Masa Reses.

Inibaru.id - Ada informasi menarik nih buat kamu yang bertanya-tanya kapan DPR bakal membahas Rencana Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Jadi, rencananya, setelah masa reses berakhir, DPR baru bakal membahas RUU yang telah disodorkan kepada mereka melalui Surat Presiden ini.

Menurut anggota DPR dari Fraksi PPP, pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana nggak bisa terburu-buru karena harus hati-hati.

Pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tidak Bisa Dikebut

Pada peringatan Hari Buruh tahun ini yang mengusung tema
‘Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat’, Ketua DPR RI mengharapkan semua
stakeholder, baik pekerja, pengusaha, pemerintah, dan DPR dapat berdialog dan
mencari jalan terbaik untuk mewujudkan aspirasi buruh Indonesia.

Dia juga ingin momentum ini menjadi pengingat bagi semua
pihak akan pentingnya memperhatikan kebutuhan para buruh, khususnya para buruh
perempuan, dan memberikan hak-hak sesuai kodratnya, serta kesempatan karir yang
sama dengan laki-laki.

“Di tahun 2023 ini, kita yakini bersama perekonomian
Indonesia mulai bangkit kembali. Ini akan menjadi momentum untuk memperbaiki
kesejahteraan buruh dan buruh pun bisa ikut berperan dalam pemulihan
perekonomian negara,” jelas Puan.

Ketua DPR RI juga mengingatkan para buruh yang akan turun
memperingati Hari Buruh pada hari ini agar menyampaikan aspirasinya dengan
tertib dan mengikuti anjuran protokol kesehatan. Dia meminta agar aparat
kepolisian mengawal proses penyampaian aspirasi para buruh dengan mengedepankan
sisi humanis dan nggak menimbulkan kekacauan yang dapat melahirkan tindakan
kekerasan.

Terakhir, Ketua DPR RI mengajak seluruh masyarakat untuk
menghargai kerja-kerja para buruh karena buruh menjadi salah satu penopang
perekonomian dunia.

Dia berharap seluruh buruh Indonesia dapat bekerja dengan
hati dan motivasi untuk menciptakan karya terbaik demi kesejahteraan bersama,
sehingga perekonomian Indonesia dapat berkembang dan menjadi tolak ukur di mata
dunia.

“Selamat memperingati Hari Buruh untuk seluruh buruh
Indonesia. Bekerjalah dengan hati dan motivasi untuk jejak karya terbaik demi
kesejahteraan bersama. Dengan begitu, perekonomian Indonesia akan berkembang
dan menjadi tolak ukur di mata dunia," tutup Puan.

Semoga komitmen yang disampaikan DPR ini benar-benar bisa
terwujud dan memberi dampak positif bagi pekerja perempuan yang kerap dipandang
sebelah mata ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Dalam rangka memperingati Hari Buruh
Internasional (May Day) yang jatuh pada tanggal 1 Mei, Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) Indonesia sedang memperjuangkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA)
untuk para pekerja perempuan. DPR berkomitmen untuk terus memperjuangkan
hak-hak profesi buruh tanpa memandang golongan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa
DPR berharap dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi para buruh di
Indonesia melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Salah satu aspirasi yang juga menjadi komitmen DPR adalah memperjuangkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) untuk para pekerja perempuan.

Segenggam Komitmen untuk Memperjuangkan Hak Pekerja Perempuan

"RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari
pemerintah dan terus kita dorong agar itu segera diselesaikan oleh DPR, dan ini
prosesnya sudah berjalan," ujar Jokowi seusai meninjau Pasar Johar Baru,
Jakarta, Rabu (5/4/2023). 

Dengan adanya RUU Perampasan Aset, diharapkan negara
memiliki payung hukum guna memudahkan penyitaan aset-aset yang diduga diperoleh dari
hasil korupsi. Asal kamu tahu, selama ini jika negara hendak menyita aset para koruptor
harus didahului oleh putusan pengadilan. Hm, lama kan?

“Saya harapkan dengan UU perampasan aset itu dia akan
memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk
menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas," ucap Jokowi.

Di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly sempat
menyampaikan RUU tersebut menunggu persetujuan Presiden di Kementerian
Sekretariat Negara (Setneg) untuk diserahkan kepada DPR bersama naskah
akademik. Selain itu, RUU Perampasan Aset juga telah masuk dalam program
legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun ini.

Semoga DPR gercep ya untuk mengesahkan RUU tentang
perampasan aset di tengah banyaknya pejabat yang pamer harta nggak wajar! Sudah
semestinya pundi-pundi yang berasal dari uang rakyat ini diselamatkan untuk membangun
Indonesia yang lebih baik. Menurutmu gimana, Millens? (Siti
Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah diterbitkan Medcom dengan judul&nbsp;Presiden Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Dibahas.

Inibaru.id – Kamu pasti setuju jika aset kekayaan
para koruptor dikembalikan kepada negara. Tenang, hal ini tengah diupayakan kok. Kenyataannya, negara tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Perampasan Aset.

Saat ini Presiden Joko Widodo meminta RUU tentang Perampasan
Aset bisa segera dibahas bersama DPR. RUU itu diajukan sebagai inisiatif
pemerintah, Millens.

Gemas banget ya melihat gaya hidup hedon para pegawai pemerintah yang ternyata didapat dari hasil korupsi? Negara memang bisa saja menyita semua aset koruptor tersebut tapi harus melewati proses di pengadilan. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sudah sedari 2007 dibahas harus segera disahkan.

Urgen, RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan

Rofiah, seorang PRT asal Kota Semarang, mengaku selalu waswas melakoni pekerjaan tersebut karena minimnya perlindungan hukum yang memayungi profesinya. Karena itulah dia berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) bisa segera disahkan.


"Saya selalu menunggu, tapi nasib RUU PPRT ini kok sepertinya makin nggak jelas; padahal kami butuh undang-undang tertulis untuk melindungi PRT, bukan mengadalkan aturan lisan," keluh Rofiah yang ditemui Inibaru.id&nbsp;di tengah aksi International Women's Day (IWD) 2023 di Semarang, belum lama ini.

Turut serta mengikuti rangkaian IWD di depan Kantor Gubernur Jateng, Rofiah mengungkapkan, posisi PRT saat ini memang sangatlah rentan terhadap kekerasan. Perempuan paruh baya itu pun bercerita gimana tetangganya yang juga seorang PRT meninggal tersengat listrik saat bekerja, tapi diabaikan majikannya.

"Dia meninggal kesetrum, tapi majikannya nggak punya iktikad untuk bertanggung jawab. Tetangga saya juga nggak punya BPJS ketenagakerjaan," kenang Rofiah, gusar.

Selain mengalami kekerasan dan diabaikan majikan, dia menambahkan, PRT juga cukup akrab dengan upah yang kecil. Perempuan asal Kecamatan Mijen ini mengatakan, upah yang diterimanya juga cuma cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jauh lebih kecil dari dibanding saat masih jadi TKW.&nbsp;

"Dulu (sewaktu menjadi TKW), upah masih bisa ditabung. Sekarang per bulan cuma Rp800 ribu; kurang banget mengingat kebutuhan pokok sekarang semakin mahal," jelasnya. "Idealnya, pengin disamakan dengan pekerja buruh yang dapat upah sesuai UMR."

Koordinator Serikat Buruh Independen Jawa Tengah Mulyono mengatakan, PRT adalah sebuah pekerjaan; patut disebut sebagai profesi. Karena itulah dia mendesak wakil rakyat untuk membuka hati dengan mengesahkan undang-undangnya, agar PRT mendapat perlindungan hukum.

"Kita butuh jasa mereka. Kami, kalangan buruh, sama dengan PRT yang menjual jasa, keringat, dan tanggung jawab yang berat. Upah harus diperhatikan, jangan semaunya sendiri. Mereka juga butuh kesejahteraan untuk keluarganya," ujar Mulyono.

Dia mengaku prihatin lantaran sampai sekarang pekerjaan sebagai PRT masih dipandang sebelah mata, padahal sudah selayaknya mereka diakui sebagai profesi yang dilindungi oleh pemerintah. Ketiadaan standar upah dan kontrak, lanjutnya, bisa sangat merugikan mereka.

"Tanpa kontrak yang jelas, kalau diberhentikan secara tiba-tiba, mereka nggak bisa mendapatkan pesangon yang menjadi hak mereka," tegasnya.

Ketua Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Nur Hasanah mengaku sangat menyayangkan sikap wakil rakyat yang nggak juga mengacuhkan para PRT yang menginginkan perlindungan hukum terhadap profesi mereka. 

"Sudah 19 tahun penantian dan masih harus menelan kekecewaan? Pedulikanlah keselamatan nyawa para PRT, karena (tanpa UU) mereka sangat mungkin menjadi korban kekerasan," papar perempuan yang akrab disapa Nur tersebut.

Menurutnya, RUU PPRT akan menjadi payung hukum yang tepat untuk para PRT. Aturan tersebut juga memungkinkan mereka memiliki hubungan kerja yang jauh lebih baik dari sebelumnya. 

"Payung hukum berarti pengakuan. Dengan begitu, pandangan orang terhadap profesi PRT pun bakal berubah ke arah yang lebih baik," kata dia.

Angka kemiskinan yang maish cukup tinggi di Jateng, lanjutnya, nggak lepas dari kecilnya upah yang diterima PRT. Secara retoris dia bertanya, bagaimana negara keluar dari kemiskinan kalau PRT yang telah mencurahkan tenaganya sepenuh hati tidak diberi upah layak, perlindungan, apalagi pengakuan?

"Kami tidak meminta dibayar setara UMR, tapi mendapatkan upah yang layak," tegas perempuan yang juga tercatat sebagai anggota Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) itu.

Mengingat DPR RI memutuskan menunda kembali pengesahan RUU PPRT, agaknya penantian 19 tahun masih harus diperpanjang lagi. Lalu, kapan harapan dan penantian para PRT ini membuahkan hasil? (Fitroh Nurikhsan/E03)

Inibaru.id - Pekerja rumah tangga (PRT) atau acap disebut asisten rumah tangga (ART) adalah para "pahlawan" yang memudahkan pekerjaan domestik kita di rumah. Namun, ketiadaan aturan resmi terkait profesi ini membuat mereka begitu rentan mengalami kekerasan dan pelecehan.

Cerita pilu kekerasan yang dialami para PRT nggak satu-dua kali saja kita dengar. Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) bahkan mencatat, ada 2.641 kasus kekerasan terhadap PRT saat bekerja dalam kurun 2017-2023.

Desakan agar DPR segera mengesahkan RUU PPRT terus berkumandang; dengan tujuan utama agar payung hukum itu bisa lebih memanusiakan pekerja rumah tangga (PRT).

Memanusiakan Pekerja Rumah Tangga dengan Mengesahkan RUU PPRT

Yap, di era digital seperti sekarang, semuanya memang harus eye and ear catching. Kata-kata memang senjata. Namun, jangan pernah melupakan esensinya ya, Millens! (Triawanda Tirta Aditya/E03)

Inibaru.id - Aksi Tolak Omnibus Law di Semarang telah berlangsung beberapa hari lalu. Pelbagai drama tersaji, mulai dari kritik hingga tuntutan juga telah disampaikan. Namun, sejak demonstrasi besar-besaran September 2019 lalu, unjuk rasa nggak lagi sekadar unjuk massa, tapi juga unjuk kreativitas, salah satunya melalui poster dan spanduk protes yang menggelitik.

Isi poster aksi para milenial dan gen-Z memang jauh berbeda dengan yang dituliskan sedekade lalu. Tetap bernadakan sindiran dan protes, tapi sejumlah orang menuliskannya dengan bahasa yang berbeda.

Di tengah aksi yang memanas, kata-kata di poster mereka justru membuat siapa pun nggak bisa nggak mengulas tawa. Tentu saja, tanpa mengurangi substansi, tulisan-tulisan bernada dark humour itu jauh lebih mengena di mata dan telinga ketimbang sekadar frasa lugas yang dulu biasa didengungkan.&nbsp;

Menjadi cara para demonstran menyuarakan pesan, spanduk aksi kini nggak sekadar ditulisi kata-kata lugas nan provokatif. Di antara gelombang demonstrasi, sering terlihat spanduk mengkritik yang unik, bahkan kerap mengundang gelak tawa, termasuk di aksi tolak Omnibus Law di Semarang.

Dibuang Sayang, Spanduk Aksi Tolak Omnibus Law Semarang

Pada 8
September 2020, Puan sempat membuat masyarakat Sumatera Barat tersinggung. Saat
itu, dia menilai masyarakat provinsi yang dikenal dengan makanan lezatnya itu
nggak mendukung negara pancasila.

“Untuk
Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni.
Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” ucap
Puan saat itu.

Dituduh Mematikan Mikrofon Saat Rapat
Pengesahan RUU Omnibus Law

Belakangan
ini video yang menunjukkan Puan Maharani ikut dalam rapat pengesahan RUU
Omnibus Law viral di media sosial. Dalam video yang keluar pada Senin
(5/10/2020) ini, Puan dituduh mematikan mikrofon yang sedang dipakai oleh
politikus Fraksi Demokrat Irwan Fecho. Padahal, Irwan belum selesai
menyelesaikan pendapatnya.

Saat
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat, Fraksi PDI-P yang saat itu
menjadi oposisi menentang usulan pencabutan subsidi yang berimbas pada kenaikan
harga BBM. Saat Sidang Paripurna DPR yang diadakan 31 Maret 2012 ini, fraksi
ini pun memilih untuk walk-out. Saat
itu, Puan juga terlihat menangis karena nggak setuju dengan pencabutan
tersebut.

Perayaan Hari
Ulang Tahun (HUT) PGRI ke-70 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Puan
menyampaikan sambutan. Hanya, dia justru mendapatkan cemoohan dan sorakan dari
orang yang hadir di acara tersebut. Semakin lama Puan membaca sambutannya, semakin
keras sorakan yang dia dapat.

Ternyata,
ada banyak sekali kontroversi yang pernah dialami oleh Puan Maharani, ya Millens? Kira-kira, kontroversi apa lagi
yang paling kamu ingat dari politikus yang cukup senior ini, Millens? (Boo/IB09/E05)

Inibaru.id – Politikus PDI-P yang juga menjabat sebagai
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Puan Maharani belakangan ini menjadi
sorotan publik. Tak hanya karena pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang
kontroversial dan mendapatkan penolakan banyak pihak, Puan ternyata juga
menjadi sorotan akibat beberapa hal lainnya.

Berikut
adalah daftar-daftar kontroversi yang terkait dengan putri mantan Presiden
Megawati Soekarnoputri tersebut.

Nggak hanya sekali ini Puan Maharani mendapat sorotan publik. Dulu, dia juga memicu kontroversi karena menyinggung masyarakat Sumatera Barat. Apa saja ya deretan aksi kontroversinya?

Momen-Momen Kontroversial Puan Maharani, Dituduh Matikan Mikrofon Hingga Singgung Sumatera Barat

Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan
menyatakan, jumlah anggota DPR saat ini ada 575 orang, jika dikali 4 (untuk
keluarga) jumlahnya rata-rata lebih dari 2.000 orang secara keseluruhan. Belum lagi jika
ditambah dengan Pembantu Rumah Tangga (PRT) sekaligus sopir. 

Tes yang rencananya akan dilakukan pada pekan ini, menurut
Asfin, sapaan akrabnya, seharusnya diberikan pada kelompok yang lebih membutuhkan, khususnya mereka yang rentan. 

“Prioritas harus untuk
kelompok rentan, lansia, ODP. Ini kan banyak orang ditolak-tolakin untuk tes,”
kata dia.

Bagi Asfin, tindakan Anggota DPR yang meminta untuk
dilakukan tes massal nggak mengutamakan kepentingan rakyat. Untuk tes, lanjutnya, seharusnya mereka bisa menggunakan dana pribadi dan mengantre sebagaimana
masyarakat biasa, bukannya malah seperti lewat jalan tol.

“Urus sendiri-sendiri agar bisa merasakan yang dialami
rakyat. Dengan begini baru mereka tahu kehidupan rakyat seperti apa, yang
dialami dan bisa buat kebijakan yang tepat,” pungkasnya. 

Peneliti masalah sosial dan politik Made Supriatma mengaku marah&nbsp;pada anggota dewan yang mendapat tes atas dalih fasilitas kesehatan, tepatnya asuransi Jasindo. Hal itu diungkapkannya via akun Facebook pribadinya.&nbsp;

Menurutnya, beberapa negara seperti Singapura dan AS telah
melakukan penjatahan tes untuk wabah ini. Nggak ada negara yang menjalankan tes
massal. Harusnya, tes diprioritaskan para mereka yang ada di garis depan melawan
virus.

“Fasilitas yang diberikan kepada para anggota DPR (dan
keluarganya) sungguh mengusik nurani saya. Mungkin mereka bisa berargumen, lo
itu kan fasilitas kami dan ditanggung oleh asuransi? Betul. Justru di situlah
masalahnya. Anda dan keluarga Anda punya keistimewaan (privileges) untuk
mendapatkan asuransi premium. Sementara rakyat kebanyakan, yang memilih dan
menududukkan Anda di jabatan mulia itu, Anda paksa hanya cukup dengan BPJS,”
tulis Made.

Hm, suasana sedang kurang kondusif seperti ini, mungkin anggota DPR bisa lebih bijak dengan langkah yang diambil kali ya! (MG26/E03)

Inibaru.id – Berbagai
kecaman ditujukan untuk DPR atas rencana tes virus
corona (covid-19) yang ditujukan bagi anggota DPR dan keluarga. Salah
satu kecaman datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) yang menilai DPR
telah memanfaatkan jabatan untuk mengambil keuntungan.

Direktur
YLBHI Asfinawati menilai, tindakan yang dilakukan DPR itu seperti menggunakan kedudukan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan keluarga.

“Memalukan! Ini semacam korupsi,” tegasnya, Senin (23/3).

Anggota DPR yang meminta tes massal untuk corona dinilai mengambil keuntungan dari jabatannya. Hak istimewa ini, bagi direktur YLBHI, juga dianggap laiknya korupsi.

Anggota DPR Minta Tes Corona, YLBHI: Ini Semacam Korupsi!

Inibaru.id &ndash; Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku menemukan beberapa &lsquo;desa hantu&rsquo; yang mendapatkan alokasi dana desa. 'Desa hantu' disematkan kepada desa fiktif nggak berpenduduk. Dia menyebut akan segera melakukan investigasi terkait dengan hal ini.
Wartaekonomi, Selasa (5/11/2019) menulis, Sri Mulyani mendapatkan informasi terkait&nbsp; &lsquo;desa hantu&rsquo; ini dari salah satu pihak di pemerintahan. Dia juga menyebut sudah mengetahui nama-nama desa tersebut.
&ldquo;Kami mendapatkan beberapa informasi tentang adanya dana transfer APBN ke desa-desa baru yang bahkan nggak ada penduduknya. Tujuannya hanya agar bisa mendapatkan dana desa,&rdquo; ucapnya saat melakukan rapat dengan Komisi XI DPR-RI pada Senin (4/11).
Hal ini membuat pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan dana desa atau transfer ke daerah.
&ldquo;Transfer dana kan dilakukan setiap tahun. Karena ada kasus ini, kami akan segera melakukan investigasi agar bisa terungkap siapa yang bertanggung jawab,&rdquo; ucapnya.
Kemenkeu nggak sendirian, Sri menyebut pihaknya akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan investigasi.
&ldquo;Nanti akan kami lihat mekanismenya untuk membentuk desa, termasuk soal pengurus desa dan lain-lain,&rdquo; lanjutnya.
Sebagai informasi, anggaran dana desa yang dialokasikan oleh Kemenkeu mencapai Rp70 triliun di 2019 ini. Sebanyak 74.597 desa mendapatkan dana masing-masing sekitar Rp900 juta untuk melakukan pembangunan atau hal-hal lain yang dibutuhkan masyarakat yang tinggal di desa-desa tersebut.
Dana Desa biasanya dicairkan lewat tiga tahapan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) lewat beberapa tempo. Selanjutnya Sri menyebut akan membuat aturan yang lebih ketat untuk mencairkan dana desa.
Semoga saja kasus &lsquo;desa hantu&rsquo; ini bisa segera terungkap, ya Millens! (IB09/E06)

Menkeu Sri Mulyani menyebut pihaknya telah menemukan dana desa yang disalurkan ke desa hantu. Desa-desa ini sebenarnya nggak pernah ada atau nggak memiliki penduduk sama sekali. Kok bisa?

Sri Mulyani Akan Menginvestigasi Aliran Dana Desa ke ‘Desa Hantu’

Inibaru.id &ndash; Korban meninggal akibat kerusuhan demo di dekat Gedung DPR RI, Jakarta pada 25 September lalu bertambah satu. Akbar Alamsyah, pendemo yang tempurung kepalanya pecah dinyatakan meninggal pada Kamis (10/10/2019). Jumat (11/10) pagi, jenazah Akbar Alamsyah dimakamkan di TPU yang ada di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sekitar pukul 08.00 WIB.
Pada Kamis (10/10), Akbar mengembuskan napasnya yang terakhir pada pukul 17.00 WIB setelah dirawat dalam kondisi koma di RSPAD Gatot Soebroto. Setelah dinyatakan meninggal, jenazah Akbar disemayamkan di rumah neneknya di kawasan Kebayoran Lama.
Sebelum ini, Akbar sempat dinyatakan hilang setelah ikut dalam aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI. Akbar kemudian ditemukan sudah dalam kondisi terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Saat dilarikan ke rumah sakit, wajah Akbar bengkak sehingga sulit dikenali. Akbar dikabarkan masuk rumah sakit dengan kondisi tempurung kepala hancur dan terjadi gangguan di ginjalnya.
&ldquo;Dia hilang pada tanggal 25 dan baru ditemukan pada tanggal 28. Kondisinya koma. Persis seperti Faisal mahasiswa Al Azhar, tempurung kepalanya pecah,&rdquo; ucap pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nelson Simamora seperti ditulis laman CNN Indonesia, Jumat (11/10).
Namun, pihak kepolisian membantah tudingan yang menyebut Akbar tewas akibat kekerasan aparat saat kerusuhan terjadi. Mereka menyebut Akbar terjatuh saat akan melompati pagar gedung DPR demi menghindari kerusuhan.
&ldquo;Ada saksi di TKP yang menyebut Akbar melompati pagar di depan gedung DPR demi menghindari kerusuhan. Sementara dugaannya yang bersangkutan jatuh saat melompat pagar tersebut, bukan akibat kekerasan.&rdquo; ucap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra pada Selasa (8/10).
Meskipun begitu, Ketua YLBHI Muhammad Isnur mencurigai ada yang ditutupi dalam kasus ini lantaran proses investigasi yang tertutup. Isnur menduga Akbar mengalami kekerasan yang sangat brutal hingga akhirnya meregang nyawa.
Semoga nggak ada lagi korban yang meninggal karena menyuarakan pendapat, ya Millens. (IB09/E04)

Jumlah korban jiwa kerusuhan 25 September 2019 lalu bertambah satu setelah meninggalnya Akbar Alamsyah. Akbar berada dalam kondisi koma dan dirawat di RSPAD Gatot Soebroto sebelum meninggal dunia.

Akbar Alamsyah, Korban Kerusuhan Demo 25 September Meninggal

Inibaru.id &ndash; Selasa (1/10/2019), sebanyak 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta. Para anggota dewan ini terpilih lewat Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang dilangsungkan pada April 2019 lalu.
Acara pelantikan anggota dewan dijadwalkan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Dalam acara ini, para anggota dewan akan diambil sumpahnya untuk menjalankan berbagai tugas untuk lima tahun ke depan.
Terdapat beberapa nama anggota dewan yang sudah lama malang-melintang di dunia legislatif Indonesia seperti Bambang Soesatyo dari Partai Golkar, Fadli Zon dari Partai Gerindra, dan Mardani Ali Sera dari Partai Keadilan Sejahtera. Beberapa wajah baru juga menghiasi parlemen seperti Hillary Lasut dari Partai Nasdem.
Sebelum ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memastikan nama-nama anggota DPR yang terpilih pada 31 Agustus 2019 lalu. Pengumuman ini dibacakan langsung Ketua KPU Arief Budiman. Namun, setelah pengumuma tersebut terdapat beberapa pergantian anggota dewan seperti yang terjadi di Partai Gerindra. Selebritis Mulan Jameela dipastikan masuk ke parlemen menggantikan Ervin Luthfi di Dapil Jawa Barat XI.
Khusus dari 10 Dapil yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, 76 orang masuk ke dalam parlemen. Beberapa nama yang dikenal masyarakat Jateng adalah Sigit Ibnugroho Sarasprono dari Partai Gerindra, Juliari Batubara dari PDI-P, A.S. Sukawijaya alias Yoyok Sukawi yang dikenal lekat dengan PSIS Semarang dari Partai Demokrat, Nusron Waid dari Partai Golkar, dan Puan Maharani yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Ada pula sejumlah wajah baru dari Jawa Tengah yang namanya langsung meroket berkat perolehan suara yang banyak. Beberapa di antaranya adalah Lestarie Moerdijat dengan 162.996 suara, Gilang Dhielafararez dengan 138. 341 suara, dan Mochamad Herviano yang merebut 113.009 suara.
Semoga anggota dewan yang baru mampu menjalankan tugasnya dengan jauh lebih baik, amanah, dan selalu mengutamakan kemaslahatan rakyat ya, Millens. (IB09/E04)

Anggota DPR RI periode 2019-2024 dilantik hari ini. Banyak nama-nama lawas yang masih menghiasi parlemen.