Inibaru.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, baru-baru ini mengajukan penangguhan pembayaran listrik untuk kantor-kantor pemerintah dan fasilitas publik. Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyampaikan jika pihak Pemkot telah mengajukan surat penangguhan pembayaran untuk kurang lebih tujuh bulan terhitung per Juni 2020.

"Mau bayar pakai apa? Uang kita sudah habis untuk menangani Covid-19," ungkap Rudy pada Jumat (5/6).

Pemkot Solo nggak sanggup lagi membayar iuran listrik karena anggaran daerah terkuras untuk penanganan Covid-19. Ternyata, pengeluaran listrik Pemkot Solo termasuk dalam pos anggaran yang direalokasi untuk penanganan Covid-19.

"Suratnya sudah saya kirim. Belum ada jawaban secara resmi. Tapi tadi sudah ada pembicaraan dengan Direktur PLN Solo," ujarnya.

Menanggapi hal itu, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Surakarta menolak permohonan penangguhan tagihan listrik Pemkot Surakarta. Alasan penolakan tersebut didasarkan pada nggak adanya komando dari pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan stimulus atau keringanan bagi pemerintah daerah.

Manager PLN UP3 Solo Ari Prasetyo Nugroho menerangkan jika pihaknya hanya akan melaksanakan aturan dari PLN pusat.

“Pelaksanaan kerja kami mengikuti PLN pusat. Stimulus, diskon, penggratisan yang kemarin itu dari pemerintah pusat, PLN tinggal melaksanakan. Karena tidak ada, ya tidak bisa,” ungkapnya.

Mengenai hasil keputusan tersebut, Ari sudah menyampaikan kepada Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo.

Sebelumnya, Rudy sudah menduga jika permohonan Pemkot Solo nggak akan dikabulkan oleh PT PLN. Akan tetapi, Rudy kembali menegaskan jika kondisi keuangan Pemkot Solo saat ini memang nggak memungkinkan untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Perkiraannya, paling cepat Pemkot bisa membayar listrik setelah APBD Perubahan tahun ini berlaku efektif Agustus 2020 mendatang.

“Memang sudah dijawab PLN tidak bisa, tapi kami memohon agar bisa dibayar di APBD Perubahan 2020. Itu pun kami nggak tahu ada nggak duitnya. Kami berusaha agar bisa ditangguhkan. Tidak diputus, meski telat membayar,” jelas Rudy.

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo membeberkan jumlah beban tagihan listrik yang harus dibayarkan. Sebagai contoh, listrik untuk penerangan jalan umum (PJU) yang harus dibayar senilai Rp 5 miliar per tahun.

Kompleks balai kota, rumah dinas Loji Gandrung, rumah dinas wakil wali kota, dan gedung PKK menghabiskan biaya Rp 3,6 miliar per tahun. Nilai itu belum termasuk beban listrik gedung dan perkantoran organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

Kira-kira seperti apa ya jadinya kalau PLN benar-benar memutus listrik untuk Pemkot Solo, Millens? (Cnn/MG29/E07)