“Menyesuaikan suhunya. Di Parakan kan kalau pagi dingin.
Nah, pas kita ke pasar pagi-pagi, penginnya ya makan atau minum yang
hangat-hangat. Makanya dawet di sini disajikan hangat, nggak pakai es,” cerita
Nia menjelaskan story Instagramnya terkait dengan minuman yang dia coba ini di
Pasar Entho Pagi Parakan pada Minggu (6/4/2025).

Karena rumahnya berjarak nggak sampai 500 meter dari pasar kecil
yang menyajikan jajanan pasar dari pukul 06.00 sampai 10.00 WIB tersebut, Nia
mengaku sering mengonsumsi dawet hangat sejak kecil. Bisa dikatakan, setiap kali
meminumnya, dia bernostalgia dengan rasa yang biasa dia cicipi pada zaman dahulu.

“Yang unik dari dawet anget itu cendolnya nggak pakai
pewarna, jadi putih gitu. Layaknya dawet biasa, bahan utamanya cairan gula jawa
dan santan. Tapi karena disajikan hangat, pas minum rasanya jadi mirip bubur sumsum,” terang Nia.

Lebih dari itu, setiap kali menghabiskan minuman dengan
harga Rp5.000 per porsi ini, Nia nggak pernah merasakan sensasi nggak nyaman
pada tenggorokannya sebagaimana ketika mengonsumsi dawet dingin di
tempat lain yang membuatnya harus&nbsp; segera minum air putih untuk menetralisasi sensasi nggak nyaman di tenggorokan tersebut. Hm, jadi kebayang ya kesegarannya?

Selain mencicipi dawet hangat yang kini hanya bisa dia rasakan saat mudik, Nia juga membeli sejumlah jajan tradisional di Pasar Entho Pagi Parakan, termasuk di antaranya kue lumpur dan klepon yang merupakan favoritnya. Beda
dengan dawet anget yang dia minum di tempat, jajan pasar yang dibeli biasanya dimakan di rumah.

Nah, buat kamu yang melintas di Parakan pada pagi hari, boleh banget mampir sejenak ke Pasar Entho
Pagi untuk mencicipi dawet angetnya yang unik banget itu.&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Karena bekerja di sebuah institusi
perbankan di Balikpapan, Kalimantan Timur, rekan saya, Nia Wardhana nggak bisa sering-sering
pulang kampung ke Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Begitu
memiliki kesempatan mudik, dia pun nggak melewatkan apa pun yang menarik dari kampung
halamannya, termasuk mencicipi "dawet anget" khas Parakan.

Yang kita tahu, dawet yang bisa dengan mudah ditemukan di pinggir jalan, di tengah pasar, atau di tempat-tempat makan, disajikan dingin dengan es. Alasannya, tentu saja karena
menyesuaikan suhu udara di Indonesia yang cenderung panas.

Tapi, kok dawet di Parakan
ini malah disajikan hangat-hangat?

Biasanya dawet disajikan dingin. Tapi di Pasar Entho Pagi Parakan Temanggung, ada dawet anget yang disajikan hangat. Seperti apa ya kesegarannya?

Bernostalgia dengan Kesegaran 'Dawet Anget' Pasar Entho Pagi Parakan

Dengan usianya yang sudah menginjak kepala tiga, wirausahawan yang tinggal di Kabupaten Temanggung itu memang menyadari bahwa giginya nggak mungkin lagi tumbuh. Karena itulah dia memutuskan untuk memasang gigi palsu.

"Kalau nggak pakai gigi palsu, kelihatan banget ompongnya, karena yang copot dua gigi seri bagian atas. Nggak pede pas ketawa, kan?" akunya.

Apa yang dirasakan Irawan tentu saja dialami banyak orang. Saat kecil, gigi yang tanggal, yang dikenal sebagai gigi susu, memang masih bisa tumbuh. Namun, hal ini berbeda dengan gigi permanen yang biasanya telah sepenuhnya menggantikan gigi susu saat kita remaja.

Saat gigi permanen tanggal, besar kemungkinan nggak akan ada lagi benih gigi yang tersedia untuk membuatnya tumbuh menjadi gigi baru. Inilah yang dialami Irawan saat giginya copot karena kecelakaan. Solusinya, tentu saja dengan membubuhkan gigi palsu.

Namun, belakangan ada sebuah riset yang memungkinkan gigi yang tanggal nggak harus digantikan dengan yang palsu. Kabar baik ini datang dari Pamela Yelick dan Weibo Zhang, dua ilmuan dari Tufts University School of Dental Medicine di Boston, AS.

Keduanya mengatakan, baru-baru ini mereka mengaku mampu menumbuhkan struktur mirip gigi manusia; yang meski belum betul-betul sempurna, tapi telah mendekati wujud gigi alami manusia. Dalam riset mereka, Yelick dan Zhang mengambil sel dari rahang babi.

Sedikit informasi, babi merupakan hewan yang selama hidupnya mampu menumbuhkan gigi berulang kali. Nah, melalui sel gigi yang belum tumbuh dalam rahang babi, kedua peneliti tersebut merekayasanya menjadi seperti gigi manusia.

"Sangat mirip (gigi)," terang Yelick Desember lalu, dikutip dari MIT Technology Review.

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Stem Cell Translational Medicine&nbsp;ini ditanggapi ahli kedokteran gigi asal&nbsp;Oregon Health and Science University, Cristiane Miranda Franca, sebagai penemuan yang mengesankan.

"Gigi artifisial ini mempunyai sifat yang tak dimiliki implan (gigi) pada umumnya, yang tentu saja menjadi langkah maju bagi (perkembangan) gigi manusia; dibuat di laboratorium tapi bisa menyatu dengan gusi dan rahang," kata peneliti yang mengaku sama sekali nggak terlibat dalam riset tersebut.

Seperti kata&nbsp;Franca, tentu saja hasil penelitian ini menjadi babak baru yang menarik bagi dunia pergigian. Semoga saat beredar di pasaran, harganya cukup masuk akal ya! Ha-ha. (Siti Khatijah/E07)&nbsp;

Inibaru.id - Sudah tiga tahun Irawan Wijayanto memasang gigi palsu untuk menggantikan dua gigi depannya yang tanggal karena kecelakaan sepeda motor beberapa tahun lalu. Lelaki 37 tahun ini sebetulnya nggak nyaman, tapi terpaksa melakukannya agar nggak terlihat ompong saat tertawa.

"Beda rasanya (dengan gigi asli)," terang Irawan saat dihubungi via pesan singkat, Senin (7/4/2025). "Saat menggigit makanan takut lepas. Pas bicara juga nggak nyaman."

Gigi permanen yang tanggal nggak harus ditambal atau diganti dengan yang palsu, karena telah ada riset untuk menumbuhkannya kembali.

Sedang Diuji Peneliti; Menumbuhkan Kembali Gigi yang Tanggal


Sebelum melepas pengguna tol yang melakukan arus balik, Kapolri, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, perwakilan Kementerian Perhubungan, dan Gubernur Jateng menyapa masyarakat sembari membagi bingkisan.


Kapolri mengatakan, one way nasional dilakukan berdasarkan evaluasi bersama antara tim Kementraian Perhubungan, Jasa Marga, dengan jajaran polisi lalu lintas. Menurutnya, sejak Sabtu, 6 April 2025 malam sudah terjadi peningkatan arus kendaraan.

“Karena sudah melebihi rerata, kita putuskan pagi ini oneway nasional mulai KM 414 sampai dengan KM 70. Dilanjut contraflow dari KM 70 sampai KM 36, dan selanjutnya diatur satu lajur dari KM 36,” bebernya. 


Seandainya terjadi kemacetan, pihaknya juga akan menyiapkan alternatif lain, yaitu dengan mengurai melalui tol Cisumdawu. Bahkan, apabila diperlukan, tarif tol melalui jalur tersebut akan digratiskan. 


“Kegiatan one way nasional ini akan terus kami ikuti dinamikanya. Harapan kami, pemudik tetap hati-hati. Kami berharap mereka bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat,” ucap Kapolri.


Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, hingga saat ini situasi di Jawa Tengah selama musim Lebaran 1446 H berjalan normal.


“Semuanya normal, bahkan meningkatkan kesejahteraan,” katanya ditemui usai acara.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan Posko Terpadu Pemprov Jateng yang mencatat data dari PT Jasa Marga Semarang Batang (JSB), bahwa&nbsp; sejak 4 April 2025 pukul 06.00 WIB hingga&nbsp; 5 April 2025 pukul 05.59 WIB, jumlah kendaraaan yang melewati gerbang tol Kalikangkung menuju arah Jakarta sebanyak 76.309 kendaraan. 


Volume kendaraan tertinggi terjadi pada H+3 pukul 10.00 sampai dengan 10.59 WIB, dengan 4.371 unit kendaraan. Total arus balik menuju Jakarta hingga H+4 Lebaran sebanyak 365.946 kendaraan. (Murjangkung/E10)

Inibaru.id -&nbsp; Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka sistem satu arah (one way) nasional, pada arus balik Lebaran 2025&nbsp; di Gerbang Tol Kalikangkung, Kota Semarang pada Minggu, 6 April 2025.

Penerapan sistem one way nasional itu, mulai dari gerbang Tol Kalikangkung Semarang hingga gerbang Tol Cikampek Utama. Gunanya untuk mengantisipasi kepadatan puncak arus balik Lebaran 2025.

Setelah arus mudik berjalan lancar, pemberlakuan One Way Nasional Arus Balik resmi dijalankan dengan dimulai dari Gerbang Tol Kalikangkung.

Situasi Lebaran di Jateng Berjalan Normal, One Way Nasional Sudah Berlaku

Bagi kita, ide ini mungkin aneh. Tapi, bagi warga Kota Seoul
yang terbiasa dengan kesibukan dan kerja gila-gilaan setiap hari yang bikin
mereka sulit untuk tidur dengan nyenyak, ide Megabox Gangnam ini sangat
menarik.

Banyak yang menggunakan waktu istirahat makan siang dari tempat
kerjanya untuk tidur siang di sana. Apalagi, harga tiket yang dijual murah
meriah, yaitu 1.000 won atau sekitar Rp11 ribu saja.

Sekadar perbandingan, dine-in di tempat makan sederhana di kota tersebut setidaknya menguras anggaran 5.000-6.000 won per porsi. Maka, membayar 1.000 won untuk bisa beristirahat secara maksimal tentu menjadi pilihan yang sangat menggiurkan, bukan?

Maka, nggak butuh waktu lama bagi Megabox Gangnam untuk mendapatkan peminat. Pihak pengelola bahkan mengganti 492 kursi di tujuh ruang bioskop yang tersedia dengan
kursi recliner premium demi mengimbangi permintaan yang terus naik.

“Kami juga mempertimbangkan untuk menambah kursi recliner
setelah melihat banyaknya peminat,” ungkap juru bicara Megabox sebagaimana
dinukil dari Naver, Sabtu (30/3/2025).

Salah seorang pengguna jasa ini, Lee Jun-hwan, mengaku puas karena
bisa tidur dengan nyenyak meski nggak sampai satu jam.

“Badanku rasanya enak banget setelah tidur 40-50 menitan.
Setelah bangun matanya langsung benar-benar melek dan segar,” ucap laki-laki
berusia 42 tahun tersebut.

Berbeda dengan Lee Jun-hwan yang bisa terlelap, Kim So-hyun yang mengaku nggak bisa terlelap mengatakan tetap bisa menikmati waktu istirahat di bioskop dengan maksimal karena bisa tetap rebahan sembari mendengarkan
musik yang bikin rileks.

“Aku nggak bisa benar-benar tidur. Tapi bisa rileks. Awalnya
agak ragu karena ada banyak orang nggak dikenal yang ikut program ini. Tapi
kelihatannya semua orang merasa rileks,” ucap laki-laki 26 tahun yang bekerja di sebuah
perusahaan yang nggak jauh dari Stasiun Kereta Samseong tersebut.

Apakah mengganti fungsi bioskop menjadi tempat tidur
siang yang tiketnya dijual murah membuat pihak pengelola Megabox merugi? Rupanya tidak, karena sejatinya nggak banyak orang yang menonton bioskop di jam kerja, terutama pada waktu tidur siang. Jadi, pemasukan mereka justru bertambah.

Hm, jadi kepikiran, kalau ide tidur siang di bioskop ini diterapkan di Indonesia, terutama di kota sibuk seperti Jakarta,
bakal laku juga nggak, ya? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Yang namanya beli tiket bioskop, tentu
tujuannya untuk menonton film, ya? Tapi, di Korea Selatan beda. Banyak warga
Kota Seoul yang sengaja membeli tiket bioskop cuma untuk tidur siang. Bahkan, ada bioskop yang sengaja menjual tiket untuk tidur siang, tanpa ada film yang ditayangkan.

Pihak penjual tiket bioskop yang aneh ini adalah Megabox Gangnam.
Mereka membuka sebuah program baru yang memungkinkan orang-orang bisa tidur
siang dengan nyenyak dengan memakai kursi recliner sembari&nbsp;ditemani suara alam yang menenangkan selama 2 jam. Nama programnya adalah Mega
Comma.

Pihak bioskop nggak menyalakan film sama sekali dan membiarkan pengunjung tidur siang selama sekitar 2 jam sembari mendengarkan suara alam yang menenangkan pikiran.

Nggak Hanya Nonton Film, Orang Korea Juga Tidur Siang di Bioskop

Peristiwa itu terjadi ketika para jurnalis meliput agenda Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meninjau arus balik di Stasiun Tawang Kota Semarang pada Sabtu petang, 5 April 2025.

Kejadian bermula saat Kapolri menyapa seorang penumpang yang duduk di kursi roda. Kala itu sejumlah jurnalis dan humas dari berbagai lembaga mengambil gambar dari jarak yang wajar. 


Namun, salah seorang ajudan kemudian meminta para jurnalis dan humas mundur disertai aksi mendorong yang terbilang cukup kasar. 


Mengetahui hal itu, Makna Saezar segera menyingkir dari lokasi tersebut hingga dirinya berada di sekitar peron. Setiba di peron, Makna dihampiri sang ajudan. Dia kemudian mengalami kekerasan, ditempeleng atau dipukul pada bagian kepala.

Nggak berhenti di situ, ajudan tersebut juga terdengar mengeluarkan ancaman kepada beberapa jurnalis. Dia berseru, "Kalian pers, saya tempeleng satu-satu!"

Sejumlah jurnalis lain juga mengaku mengalami dorongan dan intimidasi fisik, salah satunya bahkan sempat dicekik. 

Tindakan tersebut menimbulkan trauma, rasa sakit hati, dan perasaan direndahkan bagi korban, serta keresahan di kalangan jurnalis lainnya yang merasa ruang kerja mereka tidak aman.


Peristiwa kekerasan tersebut merupakan pelanggaran Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kekerasan terhadap jurnalis adalah ancaman terhadap kebebasan pers dan demokrasi.


Organisasi wartawan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) mengecam keras kejadian ini. Menurut mereka, apa yang dilakukan oleh protokol keamanan Kapolri itu sudah menyalahi undang-undang.

Dalam permintaan maafnya, pelaku Ipda Endri didampingi Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto yang mewakili Polri. Turut hadir bersama mereka antara lain Direktur Pemberitaan Antara Irfan Junaidi, serta pewarta foto Antara sekaligus korban Makna Zaesar.


Ipda Endri mengaku menyesal atas apa yang telah dia lakukan kepada Makna Saezar di Stasiun Tawang. Dia berharap ke depan bisa lebih profesional lagi dan dewasa saat bertugas.


"Saya menyesal dan menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan media atas kejadian di Stasiun Tawang. Semoga kedepannya atas kejadian ini, bisa lebih humanis dan profesional," katanya.


Di sisi lain, Makna Zaesar sudah menerima permintaan maaf Endri, namun dia berharap tetap ada tindak lanjut secara institusi kepolisian atas insiden kekerasan yang dialami oleh jurnalis di Semarang.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengaku menyesalkan tindakan kekerasan terhadap jurnalis saat proses peliputan itu.&nbsp;

Menurutnya, prosedur standar operasional dalam protokol pengamanan seharusnya tidak perlu secara emosional dan arogan. Dalam kasus ini, dia akan melakukan penyidikan. Jika terjadi pelanggaran, dia berjanji akan diberikan sanksi sesuai aturan yang ada.


"Situasi saat kejadian sangat ramai dan penuh sesak. Kalau ditemukan pelanggaran akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.


Artanto menilai, rekan-rekan wartawan adalah mitra polisi karena selalu bersinergi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.


"Ke depan, kami berharap insiden kekerasan serupa tidak akan terulang dan kemitraan dengan pers tetap terjaga," pungkasnya.

Sama-sama di lapangan dan melayani masyarakat, kerja sama antara kepolisian dan pers memang seharusnya sejajar dan fokus pada pekerjaannya masing-masing. (Murjangkung/E10)

Inibaru.id - Seusai viral karena aksi pemukulan terhadap jurnalis, Ipda Endri Purwa Sefa mengakui kesalahan dan memohon maaf secara langsung kepada korban yang merupakan pewarta foto Antara, Makna Saezar.&nbsp;

Bertempat di Kantor Antara Jawa Tengah, Minggu (6/4/2025), permohonan maaf dilakukan secara terbuka.&nbsp;

Ipda Endri yang tadinya disebut sebagai ajudan Kapolri Jenderal Listyo Sigit ternyata merupakan anggota polisi tim pengawal pribadi. Aksi pemukulan dilakukan saat Makna melakukan peliputan tinjauan Kapolri di Stasiun Tawang.


Tim pengawal pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit bernama Ipda Endri yang melakukan pemukulan terhadap pewarta foto Antara telah meminta maaf, tapi kasusnya akan tetap diusut.

Pemukul Jurnalis Antara Sudah Minta Maaf, tapi Kasus Tetap Diusut

"Saya yakin manajemen Sritex berusaha menghindari PHK. Kalau ada PHK akan selektif dan itu biasa industri manufaktur untuk efisiensi," ungkapnya.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi oleh perusahaan raksasa tekstil yang berpusat di Sukoharjo itu merupakan bagian dari dinamika industri yang mengalami pasang surut. Dia menyebut, banyak industri tekstil dan garmen di Jawa Tengah yang tiarap pasca Covid-19.

"Ini masalah bisnis yang selalu ada pasang dan surutnya. Memang industri tekstil dan garmen mengalami tekanan dan kesulitan besar sejak Covid," ujarnya.

Sebagai informasi, PT Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Sritex bersama tiga anak usahanya, yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024. 

Atas putusan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg, PT Sritex sudah mendaftarkan diri untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung guna menyelesaikan persoalan ini. (Danny Adriadhi Utama/E10)

Inibaru.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah (Jateng) meminta pemerintah turun tangan guna menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan massal imbas pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan tiga anak usahanya.&nbsp;

"Karena Sritex sudah merupakan aset nasional, pemerintah harus turun tangan untuk bantu," kata Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi, Rabu (30/10).

Lebih lanjut dia juga mendorong PT Sritex untuk memikirkan nasib belasan ribu karyawan agar tidak terjadi PHK massal. Bila tidak ada jalan lain selain PHK, manajemen diminta bersikap selektif.

Asosiasi Pengusaha Inddnesia (Apindo) meminta pemerintah untuk turun tangan memikirkan nasib karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan tiga anak usahanya yang di-PHK.

Antisipasi PHK Massal, Apindo Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Sritex Pailit

"Mpox dan Covif-19 adalah dua penyakit yang berbeda. Sebelum Covid-19 muncul, Mpox sudah ada dan endemis di wilayah Afrika Barat dan Tengah, seperti Afrika Selatan, Pantai Gading, Kongo, Nigeria, dan Uganda," ujar Syahril di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Dia juga menjelaskan bahwa WHO sempat menetapkan Mpox sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (PHEIC) pada 23 Juli 2022. Namun, status ini kemudian dicabut pada 11 Mei 2023, meski pada 14 Agustus 2024, WHO kembali menyatakan Mpox sebagai PHEIC karena peningkatan kasus di Afrika Tengah dan Barat.

Dengan sejarah Mpox yang sudah ada sejak sebelum pandemi Covid-19, Syahril menegaskan bahwa penyakit ini nggak ada kaitannya dengan vaksin Covid-19. 

"Mpox bukan efek samping dari vaksin Covid-19, dan tidak ada hubungannya," tegasnya.

Mpox disebabkan oleh virus Mpox (MPXV) dari genus Orthopoxvirus. Ada dua clade virus MPXV, yaitu Clade I dan Clade II. Pada wabah global 2022–2023, strain yang mendominasi adalah Clade IIb, sementara saat ini peningkatan kasus disebabkan oleh Clade Ia dan Ib.

Syahril juga menjelaskan bahwa penularan Mpox antar-manusia terjadi melalui kontak langsung, termasuk kontak fisik seperti berjabat tangan dan kontak seksual.

Sebagian besar kasus global terjadi pada Lelaki yang Berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL), namun masyarakat di luar kelompok tersebut juga berisiko tertular, termasuk anak-anak yang memiliki kontak erat dengan seseorang yang terinfeksi.

Selain itu, penularan dapat terjadi melalui benda-benda yang terkontaminasi, seperti sprei, sarung bantal, dan handuk. Orang yang tinggal bersama pasien positif atau memiliki kontak seksual dengan banyak pasangan juga berisiko tinggi tertular virus ini.

Hm, hoaks semacam ini nggak pernah ada habisnya ya, Millens? Semoga pemerintah terus memberi sosialisasi sehingga masyarakat makin teredukasi. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Narasi yang mengklaim bahwa penyakit Mpox disebabkan oleh efek samping vaksin Covif-19 tengah beredar di media sosial. Narasi tersebut juga menyebutkan bahwa Mpox terjadi akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh yang dipicu oleh vaksin Covid-19.

Menanggapi klaim tersebut, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH menegaskan bahwa Mpox dan Covid-19 adalah dua penyakit yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa Mpox telah ada jauh sebelum munculnya virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 dan vaksin Covid-19.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kasus Mpox pada manusia pertama kali dilaporkan di Republik Demokratik Kongo pada tahun 1970. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa penyakit Mpox nggak terkait dengan efek samping vaksin Covid-19.&nbsp;

Mpox Bukan karena Efek Samping Vaksin Covid-19

"Setelah pandemi berakhir, kita masuk ke fase endemi. Kasusnya ada terus, tapi tidak banyak dan gejalanya tidak berat. Oleh karena itu, tetap waspada dan jangan menurunkan kewaspadaan," kata Prof. Hinky saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (6/6).

Dia juga mengimbau untuk rajin cuci tangan, memakai masker saat batuk atau jika berada di sekitar orang yang batuk. 

"Hindari tempat kerumunan dan area dengan ventilasi buruk. Protokol ini harus dijalankan seumur hidup. Jangan menunggu sampai ada pandemi lain," tambahnya.

Prof. Hinky menjelaskan bahwa infeksi Covid-19 terjadi ketika ada gangguan keseimbangan pada tubuh. Penyakit ini muncul dari interaksi antara virus, manusia sebagai inangnya, dan lingkungan sekitarnya.

"Ada inang, agen penyakit, dan daya tahan tubuh kita. Jika keseimbangan ini terganggu, kita akan jatuh sakit. Jika kita divaksinasi, walaupun terinfeksi, sakitnya tidak akan berat, tidak sampai masuk ICU atau mengalami sesak napas," tegasnya.

Dia menyampaikan bahwa virus akan terus ada dan bermutasi. Oleh karena itu, masyarakat harus selalu waspada dan nggak boleh lalai. Vaksinasi bukanlah satu-satunya cara mencegah Covid-19. Perilaku hidup sehat seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memastikan sirkulasi udara yang baik juga penting.

Vaksin Nggak Menyebabkan Kekebalan Tubuh Runtuh

Pada masa endemi Covid-19, hoaks tentang vaksin masih beredar luas di media sosial. Salah satu hoaks yang baru-baru ini muncul mengklaim bahwa vaksinasi Covid-19 empat kali atau lebih akan meruntuhkan sistem kekebalan tubuh.

Menurut Prof. Hinky, klaim tersebut nggak benar. Data menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan vaksinasi ulang memiliki risiko lebih rendah untuk terpapar Covid-19, dan jika terpapar, gejalanya biasanya ringan.

"Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa vaksinasi ulang melemahkan sistem kekebalan tubuh," tegas Prof. Hinky.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah mengeluarkan edukasi tentang manfaat vaksin Covid-19. Pertama, vaksin merangsang sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko penularan. Tubuh yang divaksin akan mengenali virus dan mengurangi risiko terpapar.

Kedua, vaksin mengurangi dampak berat dari virus. Jika sistem imun kalah dan terpapar, gejala akan lebih ringan.

Ketiga, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Semakin banyak individu yang divaksin, kekebalan kelompok akan tercapai, meminimalisasi risiko paparan dan mutasi virus.

Nggak Ada Laporan Kematian Masif Akibat Vaksin

Klaim menyesatkan di media sosial yang menyebutkan penerima vaksin Covid-19 mRNA akan meninggal dalam 3 atau 5 tahun adalah tidak benar.

"Setelah vaksin diberikan, dilakukan Post-Marketing Surveillance (PMS) untuk memantau keadaan penerima vaksin. Jika ada kematian masif akibat vaksin, pasti sudah ada datanya. Hingga saat ini, belum ada laporan dari jurnal atau WHO tentang kematian masif setelah 3 tahun akibat vaksin mRNA," jelas Prof. Hinky.

Pada 2022, sebuah video mengklaim bahwa vaksin Covid-19 mRNA menyebabkan kematian pada lansia di atas 70 tahun dalam 2 hingga 3 tahun setelah vaksinasi. Pernyataan ini tidak benar.

Hingga kini, belum ada penelitian yang membuktikan kematian pasca-vaksinasi disebabkan langsung oleh vaksin. Kematian lansia mungkin dipengaruhi oleh komorbid atau infeksi Covid-19, bukan vaksin mRNA.

"Sampai sekarang, tidak ada laporan bahwa vaksin Covid-19 mRNA menyebabkan kematian pada lansia," tutup Prof. Hinky.

Tuh kan nggak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai vaksinasi! Meskipun demikian, alangkah baiknya jika kita tetap menjalankan protokol kesehatan. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Menerapkan perilaku hidup sehat dengan menjalankan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 diharapkan dapat memberikan pembelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia. Kebiasaan seperti rajin mencuci tangan dan memakai masker saat batuk atau flu sebaiknya terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya saat pandemi.

Meskipun Covid-19 telah menjadi endemi, virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit ini terus bermutasi, sehingga masih memungkinkan seseorang terpapar dan sakit.

Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI), Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, MHK-IM, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada karena kasus Covid-19 masih terjadi pada masa endemi.

Meski telah berstatus sebagai endemi, Covid-19 masih berpotensi menjangkiti kita. Karena itu, protokol kesehatan nggak boleh dikesampingkan.

Pengalaman Berharga dari Pandemi Covid-19 dan Pentingnya Protokol Kesehatan

"Kesenjangan tersebut menyebabkan, hingga saat ini, masih ada 30% penduduk dunia yang belum pernah mendapatkan vaksin," kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. M Syahril.

Menurut dr. Syahril, Pandemic Treaty diharapkan dapat mendorong negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mendapatkan akses yang setara terhadap vaksin, obat, dan alat diagnostik seperti negara maju.

"Proses negosiasi telah berlangsung sejak Desember 2021, namun belum mencapai kesepakatan. Sidang World Health Assembly ke-77 memutuskan untuk memperpanjang negosiasi hingga sidang WHA berikutnya," ujar dr. Syahril.

Dalam negosiasi tersebut, Indonesia berpartisipasi aktif dalam perundingan Pandemic Treaty di Intergovernmental Negotiating Body (INB), memperjuangkan kepentingan nasional terutama dalam isu-isu strategis seperti sistem surveilans, transfer teknologi, dan kesetaraan akses dalam menghadapi pandemi.

Negosiasi yang sulit telah dilakukan lebih dari 10 kali hingga batas waktu 24 Mei 2024. Namun, beberapa pasal belum disepakati, terutama terkait Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS), pencegahan dan instrumen One Health, transfer teknologi dan ilmu pengetahuan, kompensasi tanpa kesalahan, dan pendanaan.

"Pemerintah Indonesia akan terus memperjuangkan prinsip kesetaraan antara negara maju dan negara berkembang agar masuk dalam Pandemic Treaty," lanjut dr. Syahril.

Secara spesifik, ada empat poin yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia dalam komponen Pandemic Treaty, yakni PABS, instrumen One Health, transfer teknologi, dan pendanaan. Empat poin ini berkaitan dengan kesenjangan antara negara maju dan berkembang.

Mengenai PABS, Pemerintah Indonesia mendorong agar setiap data sharing, terutama yang melibatkan patogen dan informasi sekuens genetik, disertai pembagian manfaat yang setimpal.

Pemerintah juga mendorong pengaturan internasional mengenai standar data dan interoperabilitas, dengan Indonesia menginisiasi Material Transfer Agreement (MTA) untuk spesimen virus avian influenza.

Selanjutnya, Indonesia mendorong pembentukan instrumen One Health yang mengatur kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara komprehensif dengan dukungan negara maju.

Kemudian, Pemerintah Indonesia mendorong transfer teknologi yang berkeadilan untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Transfer teknologi ini diharapkan dapat digunakan oleh Indonesia dan negara berkembang untuk membangun kapasitas manufaktur lokal guna menciptakan kemandirian dalam produksi vaksin, terapi, dan diagnostik.

Mengenai perizinan, Indonesia mendorong transparansi dan non-eksklusivitas, terutama saat pandemi. Selain itu, Indonesia mengupayakan agar teknologi dan inovasi dapat diakses oleh negara yang membutuhkan, termasuk negara berkembang.

Dalam hal pendanaan, Pemerintah Indonesia mendukung pendanaan yang setara dan dapat diakses oleh seluruh negara yang membutuhkan, termasuk negara berkembang, untuk implementasi Pandemic Treaty. Pendanaan ini dapat dilakukan melalui mekanisme pembiayaan yang telah ada seperti Pandemic Fund dengan sedikit penyesuaian sesuai konteks Pandemic Treaty.

Indonesia berupaya agar negosiasi Pandemic Treaty selesai secepatnya, dan terus memperjuangkan kesetaraan akses untuk mendorong transfer pengetahuan dan teknologi antar negara sehingga dapat membangun kapasitas industri farmasi dengan prinsip kesetaraan antara negara maju dan berkembang.

"Pemerintah RI juga akan memperkuat legislasi di tingkat nasional agar siap menghadapi ancaman pandemi lainnya," kata dr. Syahril.

Dr. Syahril juga menjelaskan kesalahpahaman tentang peran WHO selama pandemi Covid-19, yaitu bahwa WHO memiliki kewenangan mengatur negara dan penduduk di dunia selama pandemi.

Dia menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar. WHO tidak memiliki wewenang untuk mendikte negara atau penduduk, serta tidak dapat mengendalikan pergerakan penduduk melalui paspor digital, pemaksaan vaksinasi, lockdown, dan pengerahan militer.

"Kedaulatan negara tetap dihormati dan dijunjung tinggi. Keputusan terkait penanganan pandemi di setiap negara menjadi tanggung jawab pemerintah negara masing-masing," jelas dr. Syahril.

"Cukup sudah jutaan nyawa melayang, kehilangan pekerjaan, gangguan mental, dan kerugian ekonomi masif selama pandemi Covid-19. Kita harus mewariskan dunia yang lebih aman dan lebih baik bagi anak cucu kita," tutup dr. Syahril.

Semoga dunia siap siaga dalam menghadapi potensi pandemi ya,&nbsp;Millens!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Pengalaman pahit pandemi Covid-19 mendorong pembentukan instrumen internasional baru untuk kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi, yang dikenal sebagai Pandemic Treaty atau Pandemic Agreement. Inisiatif ini berasal dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan didukung oleh Presiden RI Joko Widodo bersama 25 kepala negara dan pemerintahan lainnya.

Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa banyak negara nggak mampu melindungi kesehatan masyarakatnya secara efektif. Sistem ketahanan kesehatan global, terutama di negara berkembang, terbukti sangat rapuh dalam hal kekuatan finansial dan akses terhadap vaksin, obat, serta diagnostik (VTD).

Selama pandemi, kesenjangan antara negara maju (global north) dan negara berpenghasilan rendah dan menengah (global south) semakin terlihat. Isu nasionalisme sempit, populisme, pendanaan global, hak cipta, berbagi patogen, dan manfaat dari produk terkait pandemi semakin memperbesar kesenjangan ini.

Meski Covid-19 bukan lagi pandemi, namun seluruh pihak harus senantiasa waspada. Indonesia bergabung dengan WHO serta negara-negara lain di dunia untuk mencegah potensi pandemi.

Pandemic Treaty, Langkah Kesiapan dan Respons terhadap Pandemi

Kelompok pertama adalah mereka yang belum pernah menerima vaksin Covid-19, sementara kelompok kedua mencakup individu yang sudah menerima minimal 1 dosis vaksin Covid-19. 

Kedua kelompok ini ditujukan khusus untuk masyarakat lanjut usia, lanjut usia dengan komorbid, dewasa dengan komorbid, tenaga kesehatan di garda terdepan, ibu hamil, remaja usia 12 tahun ke atas, dan kelompok usia lainnya dengan kondisi immunocompromised (orang yang mengalami gangguan sistem imun) sedang–berat.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Farmalkes HK.02.02/E/2571/2023 tentang Penyediaan Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Pilihan, bagi mereka yang nggak memenuhi kriteria di atas, imunisasi Covid-19 menjadi pilihan mandiri dan dapat diakses di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan vaksinasi Covid-19.

"Vaksin Covid-19 yang digunakan untuk imunisasi pilihan harus yang sudah memiliki NIE dari BPOM dan didapatkan dari distributor resmi yang ditunjuk oleh produsen," jelaskan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dr. Rizka Andalucia Apt.

Pencatatan dan pelaporan pemberian imunisasi Covid-19, baik imunisasi program maupun imunisasi pilihan, harus dilakukan melalui sistem pencatatan dan pelaporan imunisasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional, yaitu SatuSehat.

Meski Covid-19 bukan lagi pandemi, namun keberadaanya patut diwaspadai. Yuk jaga keaehatan mulai sekarang, Millens!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Dengan situasi Covid-19 semakin terkendali, fokus upaya perlindungan melalui vaksinasi diperkuat untuk kelompok rentan dengan risiko fatalitas dan kematian akibat Covid-19.

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor HK.01.07/MENKES/2193/2023 tentang Pemberian Imunisasi Covid-19 Program mengamanatkan bahwa Imunisasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi program imunisasi rutin efektif mulai 1 Januari 2024 di seluruh Indonesia.

"Ada dua kelompok yang menjadi sasaran imunisasi Covid-19 program dan mendapatkan imunisasi Covid-19 gratis," terang Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dr Maxi Rein Rondonuwu, pada hari Minggu (31/12/2023).

Mulai 1 Januari 2024, vaksin Covid-19 hanya gratis untuk dua kelompok masyarakat. Di luar itu akan dihitung sebagai pengobatan mandiri yang berbayar.

Vaksin Covid-19 Tetap Gratis untuk Dua Kelompok Ini!

Meskipun tingkat risiko terjangkit Covid-19 saat ini lebih rendah, dan pasiennya nggak sampai masuk rumah sakit, namun berdasarkan pengamatannya, mereka yang terjangkit, rata-rata karena belum booster. Karena itu, pihaknya mengimbau agar yang belum booster, segera menambah vaksinasinya.

“Catatan dari Kemenkes, bahwa kebanyakan yang terkena itu belum booster. Ini mumpung dari pemerintah masih menyelenggarakan gratis, maka masyarakat yang belum booster, kita dorong untuk booster,” imbuh Sumarno.

Sebagai antisipasi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jateng.

Terkait mobilisasi orang pada liburan Natal dan Tahun Baru, kata dia, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan. Kebijakan akan diambil setelah hasil asesmen keluar.

Kamu sudah vaksin booster belum nih, Millens? Kalau belum, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapat vaksinasi, ya! (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Meski Indonesia sudah dinyatakan keluar dari pandemi seiring melandainya angka penularan, nyatanya kasus Covid-19 kembali merebak. Kemunculannya, membuat masyarakat mesti lebih berhati-hati. Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno meminta masyarakat agar melengkapi vaksinasi dengan booster.

“Ini hanya untuk mengingatkan teman-teman kembali, untuk siap lagi menghadapi masalah Covid ini,” kata  Sumarno, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional, di Kantor BPSDMD Jateng, Rabu (13/12/2023).

Untuk mencegah penularan Covid-19, Sekda Jateng mengimbau masyarakat untuk segera mendapatkan vaksin booster secara gratis.

Antisipasi Covid-19, Sekda Jateng: Segera Booster!

Peningkatan ini disebabkan oleh subvarian Omicron XBB 1.5, yang juga menjadi penyebab gelombang infeksi di Eropa dan Amerika Serikat. Di Indonesia, selain varian XBB, telah terdeteksi subvarian EG2 dan EG5.

"Saat ini, kami melihat adanya peningkatan kasus yang cukup signifikan, sehingga kami harapkan seluruh masyarakat segera menjalani vaksinasi, termasuk dosis lengkap dan booster," ujar Dirjen Maxi pada Jumat (8/12/2023).

Dia menekankan bahwa vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan antibodi dan memperpanjang perlindungan terhadap keparahan dan kematian akibat Covid-19. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk nggak menunda-nunda vaksinasi, karena manfaatnya nggak hanya melibatkan perlindungan diri sendiri tetapi juga melibatkan perlindungan bagi orang lain.

"Jangan ditunda-tunda, karena virus ini dapat menyebar dengan cepat dan berpotensi membahayakan keluarga dan orang-orang di sekitar kita," tambahnya.

Dirjen Maxi menegaskan bahwa vaksinasi dosis lengkap dan booster dapat diperoleh secara gratis di puskesmas, rumah sakit, atau pos vaksinasi di daerah masing-masing. Prosesnya juga mudah, hanya dengan menunjukkan KTP atau identitas lain kepada petugas vaksinasi.

Dia menyebutkan bahwa vaksin Inavac dan Indovac, produksi dalam negeri, dapat digunakan dan sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan POM, menjamin keamanan, mutu, dan efikasi.

Walaupun telah divaksinasi, masyarakat tetap diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker saat sakit, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun guna memberikan perlindungan maksimal dari penularan Covid-19. 

Jika mengalami gejala, seperti demam, batuk, pilek, atau sesak nafas, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat untuk diagnosis lebih lanjut.&nbsp;Mengingat virus ini sangat berbahaya, vaksinasi nggak boleh kamu abaikan, ya!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu, mengimbau masyarakat agar segera menjalani vaksinasi Covid-19, baik dosis lengkap maupun booster.

Diketahui bahwa kasus Covid-19 kembali meningkat di beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, dengan pertambahan kasus harian sekitar 35-40 kasus. Jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit per 6 Desember mencapai 60-131 orang, dengan tingkat keterisian rumah sakit sebesar 0.06%, dan angka kematian 0-3 kasus per hari.

Di beberapa negara ASEAN, kasus Covid-19 kembali meningkat. Karena itu Kemenkes mengimbau untuk vaksinasi.

Lonjakan Kasus Covid-19, Kemenkes Ingatkan Pentingnya Vaksinasi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI ternyata juga menaruh
perhatian atas kasus pneumonia baru di Tiongkok ini. Meski sampai sekarang
kasusnya hanya ditemui di Tiongkok, bukan berarti hal ini nggak bisa berujung
pada pandemi baru.

“Pandemi kan seringnya disebabkan oleh pathogen yang sifat
virulensinya tinggi. Jadi, kasus mycoplasma pneumonia di Tiongkok ini memang mungkin
bisa berujung jadi pandemi,” ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular Kemenkes RI dr Imran Pambudi sebagaimana dilansir dari CNBC, Kamis
(30/11/2023).

Asal kamu tahu saja, Millens.
Jika dulu penyebab Covid-19 adalah virus, mycoplasma pneumonia di Tiongkok ini
disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan infeksi pernapasan. Di sana, kasus
pneumonia yang disebabkan oleh bakteri ini meningkat tajam sejak Mei 2023.

Meski begitu, kasus pneumonia yang
disebabkan bakteri mycoplasma ini sebenarnya bukanlah hal baru sebagaimana Covid-19 dulu.
Bakteri ini memang sudah sejak lama diketahui sebagai salah satu penyebab
penyakit paru yang paling umum.

“Sebelum Covid-19, mycoplasma
adalah penyebab umum dari penyakit paru, penyakit pernapasan dengan tingkat
insidensi mencapai 8,6 persen,” jelas Imran.

Nah, karena penyebabnya sebenarnya
bukan hal yang baru namun kemudian bisa menyebabkan lonjakan kasus pneumonia
yang luar biasa, Kemenkes pun mengeluarkan Surat Edaran Kewaspadaan berupa SE
Nomor: PM.03.01/C/4632/2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Kejadian Mycoplasma
Pneumonia di Indonesia.

Dalam surat tersebut, terungkap
bahwa Kemenkes meminta kepala dinas kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten/kota,
hingga direktur/kepala rumah sakit, dan kepala kantor kesehatan pelabuhan serta
kepala puskesmas di seluruh Tanah Air untuk lebih waspada.

Khusus untuk Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP) juga diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas
orang, aalat angkut, barang bawaan, binatang, lingkungan, hinga vektor yang bisa
jadi membawa penyakit dari negara yang tempat masalah pneumonia ini muncul.

Yap, pemerintah sudah meningkatkan
kewaspadaannya. Kita juga sebaiknya mulai menjaga kondisi kesehatan demi memastikan
kondisi tubuh tetap fit dan nggak mudah terkena penyakit. Setuju, kan, Millens?
(Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Masih segar dalam ingatan bagaimana
dunia bisa kacau balau selama periode 2020-2021 gara-gara pandemi Covid-19 yang
berasal dari Wuhan, Tiongkok. Nah, belakangan ini, Tiongkok juga sedang dilanda
lonjakan kasus pneumonia baru yang banyak menyerang anak-anak. Apakah kita juga
perlu mewaspadai hal ini?

Kalau menurut informasi yang diungkap pejabat rumah sakit
anak yang ada di Ibu Kota Tiongkok, Beijing, disebutkan bahwa setidaknya
rata-rata ada 7.000 pasien yang datang setiap hari akibat penyakit radang paru
yang bisa menyebabkan gejala sesak napas tersebut. Angka ini sudah cukup untuk
membuat rumah sakit-rumah sakit di Tiongkok kewalahan.

Setelah terbebas dari wabah Covid-19 dalam kurang lebih setahun belakangan, dunia kembali khawatir dengan lonjakan kasus pneumonia di Tiongkok. Perlukah kita waspada akan adanya kemungkinan wabah baru?

Kasus Pneumonia di Tiongkok Tinggi, Perlukah Kita Waspada?

Ternyata, perubahan skema pembayaran ini bikin masyarakat gelisah.
Mereka khawatir apabila nggak mampu membayar biaya penanganan jika nanti
terjangkit Covid-19.

Berita baiknya, Pemerintah nggak sepenuhnya lepas tangan. Untuk
masyarakat nggak mampu, penanganan akan ditanggung BPJS Kesehatan. 

"Tapi harus ingat bahwa di dalam BPJS kesehatan itu
sebetulnya ada penyertaan dari pemerintah melalui PBI. Artinya mereka yang ikut
serta di BPJS kesehatan yang tidak mampu itu akan ditanggung pemerintah yang
jumlahnya sekitar 123 juta. Ini sebetulnya bukan pemerintah tidak menanggung,
tapi juga akan menanggungnya." pungkasnya. 

Lebih lanjut Muhadjir menjabarkan alasan mengapa pembaruan
skema pembayaran biaya penanganan pasien Covid-19 dijamin nggak akan
memberatkan masyarakat. &nbsp;

Setelah berubah status menjadi endemi, bagaimana dengan pembiayaan penanganan bagi pasien Covid-19?