Inibaru.id -  Rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akhirnya disahkan pada Rapat Paripurna ke-32 DPR RI masa persidangan V 2017/2018 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Kamis (26/7/2018) di Gedung DPR RI. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Undang-Undang PNBP ini merupakan pengganti UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah berlaku selama kurang lebih 21 tahun.

“UU PNPB merupakan revisi terhadap UU Nomor 20 tahun 1997 tentang PNPB yang dalam praktiknya masih terdapat permasalahan seperti masih adanya pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, PNPB yang terlambat atau bahkan tidak disetor ke kas negara,” sebut Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Kamis (26/7).

Mengutip Kompas.com, Kamis (26/7), selain keterlambatan PNPB, masalah yang sering muncul yakni penggunaan langsung PNPB yang dilakukan di luar mekanisme APBN. Dengan disahkannya revisi UU PNPB, diharapkan pelaksanaan pemerintahan dapat dijalankan secara lebih akuntabel.

Sri Mulyani menambahkan, UU ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel serta mendukung tata kelola pemerintah yang baik secara keseluruhan.

Liputan6.com, Kamis (26/7), menulis, adapun pokok-pokok penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disepakati bersama Menkeu dan DPR RI antara lain sebagai berikut: 

1. Penyempumaan definisi dan ruang lingkup PNBP;
2. Pengelompokan objek PNBP menjadi enam klaster, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya;
3. Pengaturan tarif PNBP dengan mempertimbangkan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, sosial budaya, serta aspek keadilan, termasuk pengaturan kebijakan pengenaan tarif sampai dengan Rp 0 (nol rupiah) atau 0 persen (nol persen) untuk kondisi tertentu;
4. Penguatan pengawasan Menteri Keuangan dan Menteri atau Pimpinan Lembaga dalam rangka pengelolaan PNBP;
5. Penyempurnaan aturan pengelolaan PNBP termasuk penggunaan dana PNBP oleh instansi pengelola PNBP untuk unit-unit di lingkungan kerja dalam rangka peningkatan layanan;
6. Penyempumaan mekanisme pemeriksaan PNBP, keberatan, keringanan (berupa penundaan pengangsuran, pengurangan dan pembebasan), dan pengembalian PNBP;
7. Ketentuan peralihan berupa penyelesaian hak dan kewajiban Wajib Bayar yang belum diselesaikan sebelum berlakunya RUU, diberikan jangka waktu paling lambat enam bulan sejak RUU PNBP mulai berlaku untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum RUU PNBP. 

Semoga harapan pemerintah atas aturan baru PNBP itu tercapai ya, sobat Millens. (IB11/E04)