Hari itu, Pati memang punya gawe, yakni event lari bertajuk Jelajah Senja Keliling Kota (JSKK). Event ini merupakan kegiatan fun run yang rutin digelar Pergilari Pati, komunitas lari yang cukup dikenal di kabupaten berjuluk Kota Mina Tani tersebut.

Seperti namanya,&nbsp;JSKK
adalah kegiatan lari sore bareng yang mengusung konsep fun run di dalam
kota yang diselenggarakan cuma-cuma alias gratis. Selain untuk mengajak masyarakat berlari, event ini digelar untuk menghidupkan semangat kebersamaan sambil menikmati suasana sore di pusat kota.

“Untuk rute kemarin, kami pakai jalur favorit yang disebut SS LOOP; yakni&nbsp;rute melingkar lewat Jalan Sudirman dan Jalan
Supriyadi. Spot favorit kami ya jelas di seberang tulisan ‘Alun-Alun Pati’. Di
sana senjanya luar biasa cantik,” ungkap Revaldy Desta Valiantza, founder Pergilari sekaligus penggagas JSKK.

Dengan peserta yang datang dari beragam latar belakang, Revaldy meyakini bahwa JSKK telah berhasil menjadi ruang yang inklusif untuk masyarakat. Untuk bergabung, mereka nggak perlu menjadi pelari pro, karena yang dibutuhkan hanyalah semangat bergerak sambil menikmati suasana kota
kelahiran.

Revaldy mengungkapkan, kehadiran JSKK adalah reperentasi dari Komunitas Pergilari Pati yang lahir dari kesamaan visi dari keempat foundernya, yakni Lovy Ikhwal Z, Delimas Arta, Rudy Susanto, dan dirinya. Visi mereka adalah keinginan untuk bergaya hidup sehat dengan berlari, yang lebih baik dilakukan bareng-bareng.

Keinginan untuk berlari secara kelompok menjadi alasan komunitas ini berdiri, karena menurut Revaldy, lebih menyenangkan jika gaya hidup tersebut dilakukan bersama-sama. Dengan berlari bersama, dia menyebutkan, tiap pelari bisa berbagi energi dan saling memotivasi.

"Kami ingin membuka ruang bagi siapa saja yang ingin memulai gaya hidup aktif," aku lelaki asal Tlogowungu, Pati ini. “Sejak awal saya memang ingin punya kegiatan rutin seminggu sekali yang gratis dan terbuka supaya orang bisa punya wadah buat mulai hidup sehat lewat lari. Murah dan nggak repot.”

Kini, dengan rutinitas mingguan yang konsisten dan
event-event tematik seperti JSKK, komunitas Pergilari menjadi tempat berkumpul yang
ramah dan suportif bagi pelari pemula maupun berpengalaman. Sembari berlari, mereka menciptakan ruang interaksi baru yang ramah untuk siapa saja.

"(Pelari) yang pemula atau berpengalaman bisa saling kenal, berbagi cerita, dan menikmati sisi-sisi kota yang saat berkendara mungkin jarang
diperhatikan, secara bersama-sama," jelasnya. "Harapan saya, event ini bisa menguatkan semangat hidup aktif-sehat sekaligus membuat kami mengenal kota lebih dalam."

Seperti maraton, perlu energi besar dan langkah berulang yang panjang untuk mewujudkan visi mulia yang komunitas ini inginkan. Hanya semangat untuk tetap bergerak bersama dengan ritme yang beriringanlah yang akan membuat JSKK tetap ada, sore demi sore.&nbsp;

Kamu juga bisa menjadi bagian dari maraton itu. Nggak perlu takut tertinggal, karena mereka nggak memasang garis finish. Nggak harus berasal dari sana, yang penting ada di kota tersebut saat senja, waktu terbaik untuk berlari di pusat kota Pati. (Rizki Arganingsih/E03)

Inibaru.id - Akhir-akhir ini, senja di sekitar pusat kota di Kabupaten Pati sedang bagus-bagusnya. Semburat jingga yang pekat di sudut barat tampak dramatis seiring dengan sisa-sisa terik yang telah menjadi hangat di kulit. Bagi sekelompok pelari di Pati, inilah waktu terbaik untuk berlari.

Sabtu sore belum lama ini, di tengah bising kendaraan masih terdengar yang berpadu dengan hiruk-pikuk warga setempat beranjak pulang ke peraduan, mereka berlari menyusuri jalanan kota yang mulai teduh, menempuh rute "singkat" mulai dari Jalan Sudirman hingga Supriyadi.

Jelajah Senja Keliling Kota atau disingkat JSKK, adalah&nbsp;cara asyik komunitas Pergilari Pati mengenalkan gaya hidup sehat sambil menyusuri kota Pati.

Senja menjadi Waktu Terbaik untuk Berlari Menikmati Pusat Kota di Pati

Digagas oleh Yayasan Kalimasada, festival ini untuk kali pertama digelar dengan semarak pada tahun ini. Nggak main-main, ada 50 memedi sawah yang dipamerkan sekaligus dilombakan dalam festival tersebut. Bahkan, memedi-memedi tersebut rencananya akan terus berdiri selama sebulan penuh! 

Jika festival ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat lokal ataupun wisatawan, ada kemungkinan bakal dijadikan gelaran tahunan, Millens.

Artha Pararta Dharma, pendiri yayasan sekaligus penggagas festival, mengatakan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah menghidupkan kembali kebudayaan lokal yang nyaris terlupakan.

“Memedi sawah ini bagian dari identitas kita. Sayangnya sekarang makin jarang terlihat di sawah-sawah. Padahal, mereka bukan cuma fungsional, tapi juga sarat nilai seni dan filosofi,” ungkap Artha sebagaimana dinukil dari Radarjogja Minggu (29/6/2025).

Yang menarik, semua memedi dibuat dari barang-barang bekas. Plastik, botol, tali rafia, bahkan potongan kayu tua disulap jadi karya seni penuh karakter. Tema yang diangkat pun tak melulu soal pertanian. Sebagai contoh, ada memedi yang membawa pesan sosial tentang Palestina, ada pula yang memadukan memedi dengan kincir angin, atau menggambarkan aparat keamanan.

“Bisa dibilang ini seni kolase. Barang bekas ternyata punya potensi estetika dan ekonomi,” tambah Artha.

Pesertanya datang dari berbagai daerah di DIY dan lintas usia, dari anak lima tahun sampai seniman senior berusia 62 tahun. Menariknya, banyak di antara peserta yang berasal dari kalangan ekonomi bawah seperti&nbsp; pengemudi ojek daring atau buruh harian.

“Lewat festival ini, kami ingin membuka ruang baru bagi para seniman akar rumput untuk unjuk gigi. Kalau ada yang berminat membeli, memedi ini juga bisa dijual,” ujar Artha.

Festival ini pun mendapat apresiasi langsung dari Bupati Sleman Harda Kiswaya. Ia menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian budaya lokal.

“Saya senang kalau ada komunitas yang benar-benar menjaga kebudayaan. Apalagi yang mengangkat potensi lokal menjadi daya tarik wisata seperti ini,” tutur Harda.

Tak hanya menyuguhkan kreativitas visual, Festival Memedi Sawah juga menjadi wadah edukasi seni dan peluang ekonomi kreatif. Nah, mengingat memedinya masih akan berdiri hingga beberapa pekan ke depan, nggak ada salahnya yuk kita menyambangi festival ini, Millens? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id – Ada yang unik dan menarik di tengah hamparan sawah yang ada di Kalurahan Pakembinangun, Kapanewon Pakem, Sleman, DIY, pada penghujung Juni 2025. Sosok-sosok tinggi menjulang dengan wajah lucu, menyeramkan, hingga penuh pesan moral tampak berdiri berjajar, seolah menjaga ladang dari gangguan burung.

Mereka adalah memedi sawah, boneka pengusir burung tradisional yang kini mendapat panggung khusus dalam Festival Memedi Sawah.

Setidaknya, 50 memedi sawah alias orang-orangan pengusir burung tradisional bakal dipajang selama satu bulan di Festival Memedi Sawah yng digelar di Pakembinangun, Pakem, Sleman, DIY.

Festival Memedi Sawah di Sleman, Kala Hantu Pengusir Burung Jadi Karya Seni Bernilai

"Suhunya mencapai 37-38 derajat Celsius, rasanya kayak dipanggang. Beli kipas angin pun tetap terasa panas. Makanya aku mengalami dehidrasi dan nggak pulih-pulih," ucapnya via pesan WhatsApp pada Senin (30/6).

Suhu udara yang kian nggak bersahabat memang sedang melanda Eropa. Nggak cuma dikeluhkan Sarah dan keluarganya di Jerman, warga Spanyol hingga Balkan juga merasakan gelombang panas ekstrem.

Kota El Granado di selatan Spanyol bahkan mencatat suhu 46 derajat Celsius pada Sabtu (28/6), sebuah angka yang menjadi rekor tertinggi untuk bulan Juni, menurut badan meteorologi nasional negara tersebut.

Di Barcelona, kabar duka datang dari seorang penyapu jalan yang meninggal dunia setelah menyelesaikan shiftnya pada hari yang terik. Pemerintah setempat masih menyelidiki penyebab pasti kematiannya, meski banyak menduga hal ini karena heatstroke. Di banyak rumah sakit, lonjakan pasien dengan gejala serupa pun mulai bermunculan.

Bukan hanya Spanyol yang kepanasan. Peringatan merah akibat cuaca panas ekstrem juga dikeluarkan di Portugal, Italia, dan Kroasia. Sementara negara lain seperti Prancis, Belgia, Austria, hingga Serbia tak luput dari peringatan level sedang hingga tinggi. Kondisi ini menjadikan bulan Juni 2025 berpotensi menjadi salah satu bulan terpanas dalam sejarah Eropa modern.

“Korban paling rentan biasanya adalah lansia, pasien dengan penyakit kronis, dan mereka yang hidup di jalan,” ungkap Mario Guarino, Wakil Presiden Perhimpunan Medis Gawat Darurat Italia, kepada AFP, Minggu (29/6).

Mengantisipasi gelombang panas ini, sejumlah kota di Italia melakukan langkah cepat. Napoli menyiapkan unit khusus di rumah sakit untuk menangani korban heatstroke. Bologna membuka tujuh pusat perlindungan berpendingin ruangan dan Roma menggratiskan akses kolam renang bagi warga berusia 70 tahun ke atas.

Langkah serupa diambil di Portugal. Seorang apoteker di Lisbon menyebut pihak Dinas Kesehatan setempat terus memperingatkan warga agar tidak keluar rumah di siang hari. “Sudah ada beberapa kasus heatstroke dan luka bakar,” jelasnya.

Dampak gelombang panas terasa hingga negara-negara Balkan. Slovenia dan Makedonia Utara mencatat suhu tertinggi untuk bulan Juni, masing-masing 42 derajat Celsius. Yang lebih mengerikan, prakiraan cuaca menyebut suhu akan terus melonjak di Prancis, Italia, Jerman, bahkan Inggris, dengan London diperkirakan mencapai 35 derajat pada awal pekan depan.

Fenomena gelombang panas ini disebabkan oleh sistem tekanan tinggi yang membuat udara panas dari atmosfer bagian atas turun ke permukaan bumi, memanas, dan menahan radiasi matahari. Nggak adanya awan sebagaimana langit pada musim panas pada umumnya, bikin negara-negara di Eropa pun nggak lagi punya pelindung dari teriknya sinar matahari.

Para peneliti dari World Weather Attribution menyatakan bahwa kondisi ini nggak bisa dilepaskan dari krisis iklim. Mereka menyebut gelombang panas yang disertai suhu di atas 28 derajat selama tiga hari berturut-turut kini 10 kali lebih mungkin terjadi dibandingkan era pra-industri alias sekitar 1,5 abad yang lalu.

Peringatan ini bukan cuma untuk Eropa. Seluruh negara di dunia harus mulai bersiap. Ketika cuaca ekstrem mulai jadi hal biasa, artinya perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan tapi sejak hari ini. (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id – Rekan saya warga asli Frankfurt, Jerman, bernama Sarah baru saja melahirkan pada Rabu (25/6/2025) lalu. Tapi, hingga Senin (30/6), kondisi tubuhnya belum benar-benar pulih pasca-persalinan karena suhu udara di kota tempat tinggalnya belakangan sangat panas.

Yang jadi masalah, di rumahnya nggak ada AC. Alasannya, biasanya suhu udara saat musim panas nggak bikin Sarah dan suaminya, Andy, kepanasan sebelumnya. Tapi, khusus untuk musim panas 2025, mereka merasa kewalahan dengan hal ini.

Jika di Indonesia, musim kemarau terasa lebih basah dari biasanya, di Eropa, musim panas terasa sangat menyengat dengan suhu udara menembus 30-an sampai 40-an derajat Celsius!

Eropa Dihantam Gelombang Panas, Suhu Tembus Lebih dari 40 Derajat Celsius!

Sebagai penggemar mobile game, perempuan yang akrab disapa Monik itu memang menyukai segala hal yang berbau permainan, termasuk untuk hal-hal di luar gim. Inilah yang membuatnya tertarik berbelanja di supermarket yang sebetulnya agak jauh dari rumahnya tersebut.

"Apa pun yang berhubungan dengan mengumpulkan poin, mendapatkan lencana, atau level up seperti dalam gim, aku suka; termasuk dalam hal belanja, bahkan pekerjaan," tutur perempuan yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi ini.

Dalam dunia pemasaran, menerapkan elemen permainan seperti memberikan poin, lencana, atau kenaikan level ini dikenal dengan istilah gamifikasi. Selain marketing, istilah tersebut juga biasa diaplikasikan dalam konteks non-permainan lain.

Tujuannya, untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil dalam berbagai bidang, yang selain pemasaran dan pengembangan produk juga berkaitan dengan pembelajaran, pendidikan, bahkan pekerjaan yang "serius" dan jauh dari kata main-main.

Memanfaatkan naluri kompetitif dan keinginan untuk mendapatkan penghargaan, penerapan elemen permainan dalam aktivitas non-permainan kini menjadi senjata rahasia di banyak bidang, dengan harapan menjadikan hal tersebut lebih menyenangkan dan bikin ketagihan.

Selain marketing, dunia pendidikan menjadi ranah yang paling terpapar strategi gamifikasi. Di sejumlah sekolah, nggak sulit menemukan istilah&nbsp;"menyelesaikan misi", "naik level", atau "mengumpulkan poin" saat berhasil menjawab soal, misalnya.

Esensi gamifikasi adalah menyulap proses membosankan jadi seru seperti main game. Menurut Dr Karl Kapp dalam The Gamification of Learning and Instruction, gamifikasi bisa meningkatkan motivasi intrinsik lewat tantangan, feedback instan, dan perasaan mencapai sesuatu.

Beberapa sekolah di Eropa dan Asia mulai menggunakan platform seperti Classcraft, yang mengubah ruang kelas menjadi dunia role-playing game (RPG). Murid bisa membentuk tim, menyelesaikan quest akademik, dan mendapatkan experience point (XP) karena datang tepat waktu atau membantu temannya belajar.

Di Indonesia, pendekatan serupa mulai muncul lewat aplikasi belajar seperti Ruangguru dan Zenius yang memberikan lencana, daftar peringkat (leaderboard), hingga sistem reward. Hasilnya? Banyak siswa merasa lebih tertantang dan bersemangat.

“Saya kurang tahu kalau Ruangguru atau Zenius, tapi di Duolingo dan Strava&nbsp;ada sistem peringkat dan reward semacam itu. Bagi saya yang suka berkompetisi, ini menarik karena jadi termotivasi parah," tutur Hana, mahasiswa di sebuah kampus negeri di Kota Semarang, Senin (30/6).

Dua aplikasi yang disebut Hana itu bukanlah platform pendidikan seperti Ruangguru atau Zenius. Duolingo merupakan aplikasi pembelajaran bahasa asing, sedangkan Strava adalah aplikasi pencatat aktivitas olahraga. Keduanya cukup familiar di kalangan anak muda, termasuk gen-Z.

Ini membuktikan bahwa gamifikasi telah menjadi strategi yang jitu untuk lintas sektor. Di dunia kesehatan, ada Habitica yang berupaya membentuk kebiasaan baik penggunanya memakai sistem gamifikasi ini agar mereka betah, termotivikasi, dan nggak merasa bosan.

Hm, terlihat menarik, ya? Namun, apakah sistem kompetisi ini nggak punya efek samping? Sebuah riset dari Universitas Helsinki mengingatkan, sistem reward yang terlalu berlebihan akan membuat motivasi intrinsik seseorang hilang.

"Kita menjadi semangat bukan karena suka, tapi lantaran pengin mendapatkan poin," tulis hasil riset tersebut.&nbsp;&nbsp;

Deloitte, perusahaan layanan jasa profesional multinasional mengatakan, sekitar 89 persen orang menyatakan bahwa gamifikasi membuat mereka lebih produktif di tempat kerja. Namun, perlu diingat bahwa sistem reward atau peringkat yang dibuat tanpa empati akan memunculkan kompetisi yang toksik.

Dalam dunia pendidikan, kompetisi tanpa empati akan membuat murid minder atau malah saling menjatuhkan. Jadi, apakah gamifikasi bisa diterapkan? Tentu saja bisa, asalkan tepat guna. Gamifikasi bukanlah solusi ajaib untuk semua hal yang dianggap membosankan.

Jika dirancang menggunakan empati, misalnya dengan menerapkan beberapa leaderboard sesuai dengan kategori tertentu (contoh: paling konsisten, paling berkembang, paling suportif), sistem gamifikasi&nbsp;akan menghubungkan dunia digital yang digemari anak muda dan dunia nyata yang menuntut tanggung jawab.

Hidup akan tetap berjalan dengan atau tanpa mendapat reward. Tapi, seperti Monik, akan lebih menyenangkan jika tiba-tiba ada yang bilang kita dapat hadiah dari hasil kumpulin poin, kan? Ehm, nggak jauh beda dengan konsep pahala dalam Islam, kan? (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Menjadi sosok yang nggak suka coba-coba rupanya menjadi berkah tersendiri bagi Berlian Manikam. Belum lama ini, kebiasaannya berbelanja bulanan di satu supermarket membuatnya menang undian. Meski bukan grand prize, dia senang dengan hadiah nggak terduga tersebut.

"Aku suka belanja di sana karena murah dan dapat poin tiap pembelian dalam jumlah tertentu. Poin-poin itu bisa ditukar dengan hadiah langsung atau ikut undian. Nah, aku pilih ikut undian. Eh, nggak nyangka bisa menang," tuturnya belum lama ini.

Dengan sistem gamifikasi, kegiatan sehari-hari seperti di tempat kerja dan sekolah yang acap dianggap membosankan bisa terasa lebih seru, yang tentu saja akan disukai anak muda seperti gen-Z.

Gamifikasi; Bagaimana Menerapkan 'Permainan' dalam Keseharian Gen-Z

Risma, sapaan akrabnya, mengaku hanya bisa tersenyum kecut menyaksikan rekan-rekan kerjanya yang bilang sudah mendapatkan BSU. Dari 15 orang yang diajukan pihak personalia, dia mengungkapkan, hanya dua orang yang belum menerima, termasuk dirinya.

"Diajukan sama-sama, kenapa ada yang belum dapat? Ini kan jadi ada kesenjangan. Aku tuh sampai berpikiran negatif ke pihak HRD, lo! Kenapa aku yang belum dapat? Apa salahku?" ketusnya, tapi kemudian diiringi tawa.

Nggak hanya Karisma, penyaluran BSU yang terkesan "pilih-pilih" juga menjadi perhatian sebagian pekerja di Indonesia. Sedikit informasi, program bantuan ini diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari program stimulus ekonomi pada Juni-Juli 2025 yang disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Permenaker RI Nomor 5 Tahun 2025, penyaluran BSU diklaim telah menjangkau sekitar&nbsp;2,45 juta pekerja atau buruh hingga 24 Juni lalu. Namun, itu belum mencakup semuanya.

Kemnaker mengakui, ada sekitar 1,2 juta&nbsp;pekerja, yang telah dinyatakan lolos verifikasi, yang&nbsp;belum menerima bantuan. BSU yang belum masuk ke rekening para penerima yang memenuhi syarat atau eligile itu bisa disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya karena ada proses verifikasi dan validasi lanjutan.

"Peserta dengan status eligible pada website bpjsketenagakerjaan.go.id akan dilakukan verifikasi dan validasi kembali oleh Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025," tulis BPJS Ketenagakerjaan, mengutip dari laman FAQ mereka, Selasa (1/7).

Selain itu, proses pencairan BSU dilakukan secara bertahap. Dari total 3.697.836 penerima BSU tahap pertama, baru 2.450.068 yang telah menerima bantuan. Artinya, masih tersisa 1.247.768 pekerja yang harus mengantre untuk proses penyaluran berikutnya.

"Jumlah penerima BSU tahap satu yang ditetapkan sebanyak 3.697.836 penerima, sudah tersalurkan ke rekening penerima sebanyak 2.450.068 dan sisanya 1.247.768 masih dalam proses,"
tutur Menaker Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, 24 Juni lalu.

Jika kamu termasuk yang belum menerima BSU meski berhak mendapatkannya, berikut adalah sejumlah cara yang bisa kamu lakukan:

Kunjungi laman resmi BSU milik Kemnaker. Jika status masih verifikasi, berarti data masih diproses. Jika bantuan sudah cair, status akan berubah menjadi tersalurkan.

Periksa notifikasi dari bank himbara (bank pemerintah) tempat kamu mendaftarkan rekening seperti BRI, BNI, Mandiri, atau BTN. Pastikan notifikasi aplikasi bank aktif agar nggak ketinggalan informasi pencairan.

Beberapa perusahaan membantu pengajuan BSU karyawan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kamu bisa menanyakan langsung ke HRD untuk memastikan status pencairan.

Selalu ikuti update resmi dari laman atau media sosial Kemnaker untuk mendapatkan informasi terkini seputar penyaluran BSU.

Kamu bisa mengecek status penerimaan BSU melalui dua cara berikut:

Apabila BSU 2025 belum cair meski sudah dinyatakan lolos, kemungkinan besar kamu termasuk bagian dari pekerja yang masih dalam tahap verifikasi atau menunggu giliran pencairan. Pantau status secara berkala melalui situs resmi sembari tetap berhati-hati terhadap penipuan, ya! (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Setelah menunggu sekitar sebulan lamanya, harapan Karisma untuk mendapatkan asupan dana yang dijanjikan pemerintah melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 akhirnya pupus juga. Tahun ajaran baru sudah di depan mata dan dia yang terlalu mengandalkan BSU pun terpaksa gigit jari.

"Salahku terlalu mengandalkan negara. Sampai sekarang aku belum ada dana khusus untuk peralatan sekolah anak, karena kemarin kan katanya ada BSU," keluh ibu tiga anak tersebut, Selasa (1/7/2025). "Kalau nggak salah sebelum libur panjang (Tahun Baru Muharam) kemarin sempat ada yang turun, tapi aku nggak termasuk."

BSU 2025 sudah cair untuk sebagian pekerja, namun masih banyak yang menunggu meski telah lolos verifikasi. Simak alasan BSU belum cair, cara mengecek status, dan syarat lengkap penerimanya di sini.

Lolos Verifikasi tapi Pekerja Belum Terima BSU 2025; Mengapa?

Ani, demikian dia biasa disapa, mengatakan, anggaran tukin dosen nggak akan terdampak penghematan negara. Namun, dia menyampaikan, tunjangan tersebut belum bisa dicairkan untuk seluruh dosen.

"Ada&nbsp;97.734 dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) Indonesia, yang terbagi dalam empat kelompok. Nah, dua di antaranya sedang dalam proses perhitungan dan pendataan, jadi (tukinnya) belum bisa dicairkan," akunya.

Ani menyebut, kelompok pertama yang akan menerima tukin adalah dosen yang ada di bawah perguruan tinggi badan hukum atau PTN BH. Menurutnya, selama ini mereka telah dan akan kembali mendapatkan haknya.&nbsp; &nbsp;

"Mereka akan tetap mendapatkan remunerasi (tukin) dosen sesuai standar PTN BH," jelasnya.

Kelompok selanjutnya, Ani menambahkan, adalah dosen yang mengajar di perguruan tinggi berstatus badan layanan umum (BLU). Dengan demikian, para dosen BLU yang tukinnya belum dicairkan akan segera memperoleh haknya.

"Dosen penerima tunjangan profesi akan mendapatkan remunerasi, termasuk yang di PTN BLU, tentu dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi," tegasnya.

Adapun para dosen yang belum bisa menerima remunerasi sebagaimana diungkapkan Ani adalah kelompok ketiga dan keempat, yakni dosen PTN Satuan Kerja (PTN-Satker) dan dosen ASN di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di bawah Kemendiktisaintek.

Ani pun menjelaskan, kedua kelompok tersebut saat ini sudah mendapatkan tunjangan profesi, tapi belum bisa menerima tunjangan kinerja Namun begitu, dia berjanji akan segera memberikan apa yang menjadi hak mereka.

"Saat ini sedang proses pendataan dan perhitungan, serta menunggu finalisasi peraturan presiden (perpres) yang akan selesai dalam waktu dekat," pungkasnya.

Di tengah ramainya pemberitaan tentang pengetatan anggaran hingga Rp306,69 triliun yang dimulai sejak 22 Januari 2025 sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 itu, isu pemotongan gaji atau tunjangan memang menjadi menjadi hal yang begitu sensitif.

Semoga pembahasan tentang tukin dosen untuk kelompok ketiga dan keempat juga segera membuahkan hasil yang positif ya, Millens! (Siti Khatijah/E07)&nbsp;

Inibaru.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tunjangan kinerja (tukin) dosen akan segera dicairkan. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen DPR RI di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Kepastian ini sekaligus mengklarifikasi isu yang sebelumnya berkembang di masyarakat berkaitan dengan tukin yang akan turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah kisruh penghematan anggaran negara, dosen PTN bisa sedikit bernapas lega, karena Menkeu Sri Mulyani memastikan, tunjangan kinerja dosen akan tetap dicairkan.&nbsp;

Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tunjangan Kinerja Dosen Segera Dicairkan

Kenaikan tarif PPN nggak sesederhana jika ada barang atau
jasa seharga Rp1 juta, pajaknya jadi Rp110 ribu pada masa sekarang dan kemudian
naik jadi Rp120 ribu mulai 2025 nanti. Sebab, dalam beberapa waktu belakangan
daya beli masyarakat sangat rendah akibat naiknya harga sejumlah bahan
kebutuhan pokok. 

Memang, barang kebutuhan pokok seperti sembako hingga harga
makanan dan minuman nggak akan dikenakan PPN, tapi, tetap saja harga barang dan
jasa lain yang terkait dengan produksi atau distribusi dari berbagai hal yang
terkait dengan kebutuhan sehari-hari akan naik akibat hal ini. Dampaknya, daya
beli masyarakat dikhawatirkan akan semakin merosot.

“Dalam beberapa waktu belakangan saja, nggak cuma saya, banyak
yang mengeluh dagangannya sepi. Apalagi kalau nanti PPN naik dan bikin banyak
harga ikutan naik,” keluh salah seorang pedagang UMKM di Tlogosari, Kota
Semarang, Melawati, Kamis (18/11).

Penjelasannya begini, kalau sampai PPN naik, dan yang menanggung adalah penjual atau pengusaha,
mereka akhirnya akan membuat barang produksinya atau tarif jasanya juga akan
naik. Hal ini dilakukan demi memastikan usaha mereka nggak terganggu dan nggak memberikan dampak
ke karyawannya. 

“Di sisi lain, kalau PPN ditekankan ke pembeli, bakal bikin
inflasi, peningkatan harga barang dan jasa, dan akhirnya bikin biaya hidup
masyarakat jadi naik,” terang peneliti dari lembaga ekonomi SMERU Luhur Bima
sebagaimana dilansir dari Bbcindonesia¸
Sabtu (16/11).

Yang diperkirakan bakal paling terdampak dari naiknya PPN
jadi 12 persen ini adalah kelas menengah. Pasalnya, mereka nggak jadi target
bantuan pemerintah yang menyasar kelas bawah. Di sisi lain, kelas atas tentu
nggak akan merasakan betul dampak naiknya berbagai harga barang dan jasa.

“Padahal, deflasi dalam beberapa bulan belakangan sudah jadi
sinyal kuat kalau daya beli masyarakat sangat lemah. Makanya, ada kekhawatiran
besar kenaikan PPN ini akan membuatnya jadi semakin parah,” lanjut Luhur.

Apalagi, sejauh ini banyak orang yang merasa kenaikan pajak
nggak disertai dengan adanya perbaikan pelayanan publik. Makanya, saat ada
kabar tentang kenaikan PPN ini, reaksi yang diberikan masyarakat kebanyakan
negatif.

“Dengan kenaikan PPN jadi 12 persen ini, pemerintah harusnya
memastikan kalau masyarakat kelas menengah dan bawah bisa mendapatkan layanan
publik dan jaminan sosial dengan lebih baik. Jadi, mereka nggak akan terkena
dampak inflasi yang terlalu tinggi. Dengan begitu, diharapkan daya beli
masyarakat nggak separah yang dikhawatirkan nantinya,” ucap peneliti dari
Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar.

Memang sih ya, kita harus bersiap dengan dampak dari PPN 12
persen yang bakal berlaku 2025 nanti. Semoga saja ada kebijakan yang tepat agar
masyarakat nggak terbebani dengan keputusan ini. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Menteri
Keuangan Sri Mulyani secara resmi mengumumkan bahwa pajak pertambahan nilai
(PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025. Meski PPN naik 1 persen terkesan sedikit,
realitanya banyak pakar yang menyebut kenaikan PPN ini bisa memberikan dampak
yang sangat besar bagi perekonomian Taanh Air.

Sri menyebut keputusan yang dipastikan saat menggelar rapat
kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (13/11/2024) tersebut nggak dilaksanakan
asal-asalan. Pasalnya, hal ini mengikuti aturan yang ditetapkan pada UU Nomor 7
tahun 2021 tentang Harmonsasi Peraturan Perpajakan yang menaikkan PPN secara
bertahap dari 11 persen sejak April 2022, hingga jadi 12 persen per 2025 nanti.

Lebih dari sekadar bikin sejumlah harga barang dan tarif jasa naik, kenaikan PPN jadi 12 persen mulai 2025 nanti dikhawatirkan bakal semakin bikin daya beli masyarakat terjun bebas.

Begini Dampak PPN 12 Persen yang Bakal Berlaku 2025

Program "Kemenkeu Mendengar" telah dilaksanakan sebanyak empat kali sepanjang tahun ini. Kegiatan ini melibatkan partisipasi dari berbagai asosiasi perdagangan, komoditas, pertambangan, dan industri lainnya, serta lembaga swadaya masyarakat. 

Hal ini memungkinkan Kemenkeu untuk mendengarkan langsung berbagai perspektif dari para pemangku kepentingan yang berperan dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada perkembangan ekonomi saat ini.

"Kami berkomitmen untuk melayani masyarakat secara lebih baik dan lebih terbuka. Kemenkeu Mendengar adalah perwujudan dari semangat kami untuk menciptakan lingkungan kerja dan kebijakan yang berfokus pada pelayanan dan respons terhadap kebutuhan masyarakat," ungkap Menteri Keuangan.

Salah satu keunggulan program ini adalah keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, baik dari luar maupun dalam organisasi Kemenkeu. Dari perspektif eksternal, Kemenkeu telah menjalin dialog yang kuat dengan Komite Pengawas Perpajakan, menunjukkan komitmen untuk menerima masukan hasil pengawasan dari pihak independen dalam pengelolaan kebijakan fiskal yang tepat dan transparan.

Selain itu, Kemenkeu juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dan aspirasi yang berasal dari internal organisasi. Para agen perubahan memainkan peran integral dalam usaha transformasi, dengan kontribusi ide-ide inovatif yang menjadi pendorong untuk merangsang perbaikan berkelanjutan dalam perekonomian.

"Kemenkeu Mendengar" juga menggabungkan teknologi analisis data untuk mendalami sentimen dan masukan dari masyarakat. Dengan pendekatan ini, Kemenkeu dapat memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap isu-isu yang tengah mendominasi percakapan publik serta menciptakan interaksi yang lebih proaktif dan efektif dengan seluruh lapisan masyarakat.

Program ini juga mencakup keterbukaan terhadap pengaduan masyarakat melalui platform Wise (Whistleblowing Information System) dan ruang pengaduan publik melalui call center 147. Masyarakat dapat dengan nyaman menyuarakan aspirasi dan masukan mereka secara langsung dan efektif.

Program "Kemenkeu Mendengar" adalah langkah berani yang mendukung pembangunan budaya pelayanan yang lebih baik dan responsif. 

Dengan keterlibatan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan dan penerapan teknologi, Kemenkeu membuktikan komitmennya untuk menciptakan kebijakan yang lebih relevan dan efektif demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kalau kamu pengin menyuarakan apa nih ke Kemenkeu, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah meluncurkan program inovatif bernama "Kemenkeu Mendengar" dalam upaya memperkuat budaya pelayanan yang lebih baik dan responsif kepada masyarakat.

Program multikanal ini mencerminkan komitmen Kemenkeu untuk membuka dialog terbuka dan mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, sambil menerapkan pendekatan multikanal yang memperluas keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan membuat program Kemenkeu Mendengar. Seperti apa program ini?

Sri Mulyani Bikin 'Kemenkeu Mendengar'

"Kami berharap bagi daerah-daerah yang terus memunculkan prestasi bisa menjadi inspirasi,"&nbsp;kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara penghargaan di Jakarta, Selasa (3/10).

Sri Mulyani menambahkan bahwa pihaknya siap membantu Pemda untuk meningkatkan prestasi kinerja, mendukung capacity building, training, termasuk memperbaiki local taxing power, dan digitalisasi.

Insentif fiskal untuk pengendalian inflasi ini didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 336 tahun 2023. Daerah dinilai berdasarkan beberapa kriteria, termasuk upaya pengendalian inflasi, kepatuhan dalam penyampaian laporan harian, stabilitas harga pangan yang diukur melalui indeks pengendalian harga, dan percepatan realisasi belanja yang mendukung kegiatan pengendalian inflasi.

"Saya dapat informasi bahwa untuk daerah-daerah penerima itu beda-beda. Jadi hari ini dapat, 3 bulan lagi daerah lain yang dapat. Jadi kompetisinya cukup berjalan sangat baik,” katanya.

Menkeu berharap daerah penerima insentif fiskal dapat menggunakan dana tersebut untuk pengendalian inflasi di masa mendatang.

Insentif fiskal diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk lebih cepat merealisasikan belanja dan meningkatkan penggunaan PDN, guna menggeliatkan kegiatan ekonomi di daerah. Kebijakan transfer ke daerah merupakan langkah pemerintah dalam mengoptimalkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber.

Kalau daerahmu bakal dapat insentif juga nggak, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Kementerian Keuangan mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp1,833 triliun untuk pemerintah daerah berprestasi. Hm, menarik ya?

Sejumlah Rp750 miliar diberikan kepada 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten yang berhasil meningkatkan belanja daerah, sementara jumlah yang sama diberikan kepada daerah yang berhasil meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). 

Insentif sisanya, sebesar Rp330 miliar, diberikan kepada 24 kabupaten, 6 kota, dan 3 provinsi yang berhasil mengendalikan inflasi pada periode ke-II.

Kemenkeu menggelontorkan insentif atau bonus untuk daerah-daerah yang berprestasi. Apa saja kriterianya?

Daerah dengan Prestasi Ini Diguyur Bonus Kemenkeu

Menkeu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia, dengan kapasitas fiskal yang solid, telah menyiapkan beragam instrumen, termasuk regulasi dan dukungan fiskal, untuk memfasilitasi pelaksanaan transisi ke energi bersih di negara ini. 

Pemerintah juga telah secara proaktif mendorong partisipasi sektor swasta dalam upaya global menghadapi perubahan iklim, termasuk pendirian pasar karbon pada tanggal 26 September 2023 lalu.

Dalam konteks transisi energi, Menkeu menekankan pentingnya memastikan keadilan dan keterjangkauan bagi semua pihak, termasuk pertumbuhan berkelanjutan bagi ekonomi nasional agar dapat mencapai status sebagai negara maju. Oleh karena itu, komitmen dukungan keuangan dari komunitas internasional dan sektor swasta perlu diwujudkan dengan segera.

Menkeu juga menginformasikan bahwa pada forum G20 tahun sebelumnya, Indonesia telah memperkenalkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai bentuk pendanaan bersama untuk mendukung transisi ke energi bersih di Indonesia. 

Selain itu, sebagai Ketua ASEAN tahun 2023, Indonesia merilis ASEAN Green Taxonomy versi 2, yang mencakup penghentian awal investasi pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai jenis investasi hijau. 

Meskipun beberapa komitmen internasional, seperti dari Climate Investment Fund (CIF) sebesar USD500 juta dan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar USD20 miliar belum sepenuhnya terwujud, Menkeu menyimpulkan bahwa Indonesia berambisi menjadi contoh keberhasilan transisi energi hijau secara global.

Karena itu, rencana ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, komunitas internasional, dan sektor swasta.

Gimana nih, menurutmu, Millens? Apakah Indonesia bakal berhasil melakukan transisi ini atau masih bakal menjadi mimpi setengah hati? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, kembali menyoroti pentingnya dukungan global dalam perjalanan transisi ke energi bersih dalam forum Berlin Global Dialogue (BGD).

Acara yang menjadi panggung pertama tahun 2023 ini menghimpun para pemimpin negara, pengusaha, dan akademisi untuk membahas isu-isu krusial seputar energi, perubahan iklim, dan peluang pembiayaan yang relevan. 

Sebagai negara yang telah berkomitmen tinggi dalam menurunkan emisi, Indonesia membutuhkan dukungan keuangan dari berbagai sektor, khususnya untuk mengakselerasi transisi ke energi bersih dengan kebutuhan dana mencapai Rp3.500 triliun atau setara dengan USD246 miliar guna mencapai target pengurangan emisi di sektor energi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada forum Berlin Global Dialogue (BGD) menyampaikan perlunya dukungan keuangan dari berbagai sektor, khususnya untuk mengakselerasi transisi ke energi bersih.

Wujudkan Energi Bersih, Indonesia Minta Dukungan Internasional

Kata dia, dari total realisasi itu sebesar Rp366,2 triliun
langsung dirasakan oleh masyarakat. 

"Dalam hal ini, 51,2 persen atau lebih dari separuh
belanja pemerintah pusat itu sebetulnya adalah belanja yang langsung dinikmati
masyarakat, terutama masyarakat miskin,” katanya dipantau secara daring, Senin (26/6).

Apa saja belanja negara yang dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat? Diutarakan Sri Mulyani, ada tiga kategori belanja negara yang
langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu bantuan sosial dan UMKM, pendidikan,
infrastruktur, serta bansos yang disalurkan oleh non- Kementerian/Lembaga. 

O ya, Program Keluarga Harapan (PKH) telah tersalurkan
sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu
Sembako sudah tersalurkan sebesar Rp16,1 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar telah tersalurkan Rp19,3 triliun untuk
96,7 juta jiwa. Wah, banyak juga ya?

Selain itu, bantuan benih, mulsa, pupuk organik tercatat sebesar
Rp365,6 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian sebesar Rp163,2 miliar,
bantuan ternak Rp577 miliar, dan bantuan benih ikan, kepiting dan udang sebesar
Rp14,5 miliar. 

Lebih lanjut, belanja yang disalurkan untuk pendidikan adalah
Program Indonesia Pintar sebesar Rp5,3 triliun untuk 9,6 juta siswa, Program
KIP Kuliah sebesar Rp5,8 triliun untuk 692 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama sebesar Rp5,1 triliun untuk 4,5 juta
siswa, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp1,78
triliun untuk 192 PTN. 

Adapun belanja negara untuk infrastruktur di antaranya
bantuan stimulan perumahan Cianjur sebesar Rp1,2 triliun untuk 42,4 ribu rumah
dan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp46,5 triliun. 

Ada juga belanja yang disalurkan melalui
non-kementerian/lembaga di antaranya subsidi listrik Rp35,6 triliun, subsidi
bahan bakar minyak (BBM) Rp43,7 triliun, subsidi LPG 3 kilogram Rp26,9 triliun,
Kartu Prakerja Rp1,5 triliun, dan subsidi perumahan Rp301,9 miliar.

Hm, gimana Millens, kamu juga termasuk orang yang
merasakan manfaat dari penyaluran APBN ini nggak? (Siti Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Separuh
Lebih APBN 2023 Sudah Dirasakan Masyarakat.

Inibaru.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim
bahwa separuh lebih dari total realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) per Mei 2023 telah dinikmati langsung oleh masyarakat
miskin Indonesia.

Pernyataan Sri Mulyani ini disampaikan dalam konferensi pers
APBN KiTa edisi Juni 2023. 

Sebagai informasi, data Kementerian Keuangan menunjukkan
realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Mei 2023 telah mencapai Rp714,6
triliun atau 31,8 persen dari target APBN 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa separuh APBN 2023 sudah dirasakan masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk.

Sri Mulyani Klaim Separuh APBN 2023 Sudah Dirasakan Masyarakat

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa sebesar Rp5,21 triliun
telah dialokasikan melalui PSO angkutan kereta api kelas ekonomi dan Rp2,39
triliun untuk PSO angkutan laut kelas ekonomi. Totalnya Rp7,6 triliun yang
digelontorkan pemerintah pada periode mudik ini. Dana tersebut bertujuan untuk
memastikan harga tiket terjangkau bagi masyarakat yang akan melakukan
perjalanan mudik.

Bukan cuma itu, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
atau Pelni juga menggunakan dana PSO guna &nbsp;penyelenggaraan mudik gratis sepeda motor
dengan kapal laut.

"APBN #UangKita ikut meringankan biaya mudik
bagi masyarakat," tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam akun instagram resmi
@smindrawati, seperti dikutip pada Rabu, 3 Mei 2023.

Untuk program mudik gratis melalui kereta api, sebanyak
122.659 penumpang dilayani oleh program KA Pasundan Lebaran (Surabaya
Gubeng-Kiaracondong), KA Motor Gratis Lintas Utara (Semarang Poncol-Pasar
Senen-Merak), dan KA Motor Gratis Lintas Tengah (Purwosari-Pasar Senen-Merak).

Sementara itu, program Mudik Gratis KM Dobonsolio rute
Tanjung Priok-Tanjung Emas dengan periode mudik dari Tanjung Priok-Tanjung Emas
pada 15 April 2023 dan 17 April 2023 serta periode balik dari Tanjung
Emas-Tanjung Priok pada 25 April 2023 dan 28 April 2023 dilayani oleh kapal
laut. Program ini akan melayani masing-masing 2.500 penumpang dan 1.250 sepeda
motor.

Dana PSO ini diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan
mudik bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah berharap dengan adanya subsidi
PSO ini, momen mudik tahun ini akan menjadi lebih lancar dan berkesan. 

Dia juga menyebut bahwa Pemerintah akan terus berkomitmen
untuk memastikan ketersediaan transportasi yang terjangkau dan mudah diakses
oleh masyarakat.

Kalau menurutmu, subsidi pemerintah ini kamu rasakan
manfaatnya nggak, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Tahu
Gak Bro? Perjalanan Mudik Lebaran Kita Disubsidi Negara Lho.

Inibaru.id – Bagaimana perjalanan mudikmu tahun ini, Millens?
Tiket kereta api dan kapal laut masih bisa dijangkau? Ini terjadi karena adanya
subsidi dari pemerintah.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa
pada tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah
dialokasikan sebesar Rp9,43 miliar untuk Public Service Obligation (PSO) guna
mendukung kewajiban pelayanan publik.&nbsp;

Agar tiket mudik bisa terjangkau masyarakat, pemerintah menggelontorkan dana yang nggak sedikit sebagai subsidi.

Subsidi di Balik Terjangkaunya Harga Tiket Mudik

“Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh
keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap
integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh
jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional,”
tulis Sri Mulyani, Rabu (22/2/2023) sebagaimana dilansir dari CNNIndonesia, Kamis (23/2).

Nggak hanya Sri Mulyani yang bereaksi atas kasus ini, DJP
juga ikut angkat bicara. Dirjen Pajak Suryo Sutomo mengaku akan menyelidiki
harta dan kekayaan orang tua dari pelaku penganiayaan tersebut. Apalagi, di
media sosial, warganet Indonesia yang memiliki kemampuan luar biasa dalam
melakukan penyelidikan. Mereka mampu menguak sejumlah harta yang belum dilaporkan
Rafael ke Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

“Unit Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber
Daya Aparatur (KITSDA) DJP bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan,” ungkap
Suryo sebagaimana dikutip dari berita lain yang dirilis CNNIndonesia, Kamis (23/2)

Lantas, apa saja sih harta yang disebut-sebut belum
dilaporkan tersebut? Kabarnya, kendaraan Jeep Rubicon yang sering dipamerkan
Mario di media sosialnya belum dilaporkan di LHKPN. Padahal, harta kekayaan
yang sudah dilaporkan mencapai Rp56 miliar, angka yang sangat tinggi untuk pejabat
eselon III yang kini memegang posisi Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta
Selatan II.

Uniknya, jumlah harta yang dilaporkan Rafael jauh lebih
banyak dari yang dilaporkan Suryo Utomo, Direktur Jenderal alias atasannya
sendiri yang hanya Rp14 miliar.

“Gaya hidup mewah tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi
dan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,
khususnya DJP,” kata Suryo.

Semoga saja kasus penganiayaan anak petinggi GP Ansor ini
bisa diselesaikan secara hukum seadil-adilnya ya, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Kasus
penganiayaan anak petinggi GP Ansor, David, terus bergulir dan menyeret orang
tua dari pelaku, Mario Dandy Satriyo. Status sang ayah yang merupakan pejabat
di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun diungkit warganet.

Nama sang ayah adalah Rafael Alun Trisambodo. Dia bukan
pejabat ecek-ecek di lingkungan DJP.
Oleh karena itu, kasus ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani
sampai ikut angkat bicara terkait gaya hidup mewah di akun Instagramnya @smindrawati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ikut bereaksi atas kasus penganiayaan anak petinggi GP Ansor. Apalagi, sang pelaku yang merupakan anak pejabat eselon III DJP tersebut sering pamer gaya hidup mewah.

Penganiayaan Anak Petinggi GP Ansor, Sri Mulyani dan DJP Ikut Bereaksi

Menkeu menjelaskan, kebijakan fiskal dan keuangan negara harus selalu adaptif, responsif, fleksibel, akuntabel, transparan, dan memiliki tata kelola yang baik.&nbsp;

Hal itu penting agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan.

"Itu menjadi kunci untuk terus menjaga masyarakat, perekonomian Indonesia dan keuangan,” kata Sri Mulyani, dalam Upacara Peringatan Hari Oeang RI Ke-76 Tahun 2022, dilansir dari Antara, Senin (31/10/2022).

Sri Mulyani menyatakan sejauh ini Indonesia telah mampu bertahan dari beragam tantangan mulai dari gejolak keuangan pada 1997-1998, naik turunnya harga komoditas, hingga gejolak krisis global 2008-2009.

Selain itu, Indonesia juga telah berhasil memulihkan diri dari krisis pandemi Covid-19 yang telah menimpa selama hampir tiga tahun, sedangkan saat ini sedang diuji dengan kondisi geopolitik global yang tidak menentu.

Dalam menghadapi setiap tantangan, Bangsa Indonesia memiliki pola yang berubah sehingga kebijakan fiskal dan keuangan negara harus adaptif, responsif, dan fleksibel agar mampu menyesuaikan diri.

Untuk tantangan yang ada di depan mata, yaitu&nbsp;resesi global pada tahun depan dan krisis climate change atau perubahan iklim, kebijakan fiskal dan keuangan Indonesia harus tanggap.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kebijakan fiskal dan keuangan negara harus selalu adaptif, responsif, fleksibel, akuntabel, transparan, dan memiliki tata kelola yang baik. Itulah sebabnya kebijakan selalu berubah sesuai dengan tantang yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia.&nbsp;