Menurut Sarmuji, setiap perusahaan tekstil memiliki keunggulan masing-masing. Melalui penggabungan tersebut, pemerintah ingin menyinergikan kekuatan yang ada agar industri tekstil nasional memiliki daya saing lebih kuat.

"Itu menjadi lebih bermakna karena menyatukan beberapa kekuatan. Satu perusahaan tekstil dengan perusahaan tekstil punya kekuatan masing-masing, itu nanti akan disinergikan," tuturnya.

Sarmuji mengaku telah bertemu dengan pihak Danantara untuk berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Kemenperin, lanjutnya, siap mendukung pelaksanaannya, terutama dalam pengembangan ekosistem industri tekstil di Indonesia.

"Kita sudah ketemu Danantara. Kita prinsipnya akan saling mendukung sesuai dengan tupoksi masing-masing. Investasi Danantara cukup besar di bidang tekstil," katanya.

Sarmuji menyebut, kebutuhan dana untuk rencana pengembangan industri tekstil tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 triliun. Namun, dia belum merinci apakah angka itu khusus untuk mengakuisisi Sritex atau mencakup kebutuhan investasi pembentukan ekosistem BUMN tekstil secara keseluruhan.

"Kalau dana berapanya, Danantara yang tahu persis. Setahu saya sih Rp100 triliun lebih," ucapnya.

Dia menegaskan, rincian mengenai skema dan besaran pendanaan berada di tangan Danantara. Sementara itu, Kemenperin akan berfokus mendukung pengembangan ekosistem pertekstilan nasional.

"Bisa tanyakan ke Danantara detailnya. Tapi Kementerian Perindustrian siap untuk mendukung, terutama ekosistem pertekstilannya ya," kata Sarmuji.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani juga mengungkapkan rencana pembentukan perusahaan baru untuk mengembangkan industri tekstil di Indonesia. Perusahaan tersebut dirancang untuk bekerja sama dengan perusahaan yang sudah beroperasi sekaligus mendorong integrasi kawasan industri tekstil dan produk tekstil.

"Kita akan bikin perusahaan baru untuk bisa mengembangkan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Kita lihat bisa berpartner dengan yang sudah ada," ujar Rosan pada akhir September 2026.

Meski demikian, skema pendanaan dan pelaksanaan rencana pembentukan BUMN tekstil tersebut masih perlu diperjelas.

Rencana akuisisi Sritex menjadi perhatian karena perusahaan tekstil yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut telah dinyatakan pailit pada 21 Oktober 2024.

Berdasarkan catatan CNBC Indonesia pada Januari 2025, tim kurator perkara kepailitan Sritex mengungkapkan total tagihan kreditur yang didaftarkan mencapai Rp32,63 triliun. Angka tersebut mencakup tagihan kreditur preferen, separatis, dan konkuren.

Besarnya nilai tagihan itu menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembahasan rencana pengambilalihan perusahaan. Meski pemerintah telah menyampaikan rencana akuisisi, detail mengenai skema pengambilalihan, penyelesaian kewajiban perusahaan, dan penggunaan dana investasi masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari Danantara.

Jika terealisasi, pembentukan BUMN tekstil diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyinergikan berbagai kekuatan industri dalam negeri. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat industri tekstil nasional agar lebih kompetitif. (Ning/E01)

Inibaru.id – Pemerintah berencana membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus tekstil dengan mengakuisisi sejumlah perusahaan di dalam negeri. Salah satu perusahaan yang masuk dalam rencana tersebut adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang telah dinyatakan pailit pada Oktober 2024.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan mengambil peran dalam proses akuisisi tersebut. Penggabungan sejumlah perusahaan tekstil itu diharapkan bisa memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

"Memang ada beberapa perusahaan tekstil yang diakuisisi," ujar Sarmuji, Selasa (13/10/2026).

Pemerintah berencana membentuk BUMN tekstil melalui akuisisi sejumlah perusahaan, termasuk Sritex, dengan kebutuhan investasi yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 triliun.

Sritex Masuk Rencana Akuisisi Danantara, Ini Tujuan Pemerintah

Meski menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda, harga makanan Warteg on Train turut menjadi perbincangan. Berdasarkan informasi yang beredar, harga sajian dibanderol mulai Rp25.000 hingga Rp50.000 per porsi.

Sejumlah pecinta kereta api menilai harga tersebut relatif mahal jika dibandingkan dengan harga makanan di warteg pada umumnya. Meski begitu, layanan ini menawarkan pengalaman makan dengan konsep warteg sambil menikmati perjalanan dan pemandangan dari dalam kereta.

Saat ini, Warteg on Train baru tersedia di KA Batavia dengan relasi Stasiun Gambir–Stasiun Solo Balapan. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai rencana perluasan layanan serupa ke rangkaian kereta api lainnya.

Vice President Corporate Secretary KAI Services Ixfan Hendriwintoko mengatakan, inovasi Warteg on Train merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman perjalanan penumpang.

“Semoga hadirnya Warteg on Train ini bisa memberikan angin segar buat para penumpang kereta api yang ingin menikmati sajian makanan yang biasa dijumpai di Warteg dan dinikmati sambil melihat pemandangan dari Kereta Makan,” ujar Ixfan dalam keterangan resminya, Minggu (18/10/2026).

KAI Services berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi pada berbagai unit bisnis yang dikelolanya. Melalui layanan ini, perusahaan berupaya menghadirkan pilihan kuliner yang lebih beragam sekaligus membawa cita rasa makanan sehari-hari ke dalam perjalanan kereta api.

Kehadiran Warteg on Train pun menambah pilihan pengalaman kuliner bagi penumpang. Namun, dengan harga yang menjadi sorotan, menarik untuk melihat bagaimana konsep ini diterima masyarakat dan apakah nantinya akan hadir di lebih banyak rute kereta api. (Ike/E01)

Inibaru.id – Ada yang berbeda dari layanan makanan di Kereta Api (KA) Batavia. Jika biasanya penumpang memesan makanan dari menu yang tersedia, kini mereka bisa menikmati sensasi memilih lauk langsung dari etalase layaknya di warung tegal (warteg).

Inovasi bertajuk Warteg on Train yang dihadirkan KAI Services ini resmi diluncurkan pada Jumat (16/10/2026). Kehadirannya menarik perhatian penumpang dan pecinta kereta api, bahkan ramai diperbincangkan di media sosial.

Salah satunya melalui unggahan akun Threads @khansapr_ yang memperlihatkan suasana Kereta Makan KA Batavia dengan konsep warteg. Selain aneka lauk-pauk, layanan ini juga menghadirkan peralatan makan hingga kerupuk dalam kaleng untuk menciptakan suasana warteg yang lebih autentik.

KAI Services menghadirkan Warteg on Train di KA Batavia relasi Gambir–Solo Balapan dengan sajian ala warteg seharga Rp25.000–Rp50.000 yang menarik perhatian penumpang sekaligus menuai sorotan karena harganya.

Warteg on Train, Inovasi Kuliner KAI yang Bikin Penumpang Penasaran

"Kita lihat pembukaan tadi berjalan bagus, kita berikan yang terbaik, tidak ada perbedaan dengan lelaki dan perempuan. Pembukaan yang saya rasa sangat-sangat optimis. Mudah-mudahan pertandingannya berjalan baik," kata Erick.

Menurut Erick, kompetisi ini bukan sekadar ajang pertandingan, melainkan juga wadah bagi para pemain untuk menambah jam terbang dan menunjukkan kemampuan mereka. Dari dua pertandingan awal, sejumlah talenta baru mulai terlihat, mulai dari kelompok usia U-17 hingga pemain senior.

Kemunculan pemain-pemain yang sebelumnya belum terpantau tersebut menjadi salah satu modal penting bagi perkembangan sepak bola wanita nasional. Melalui kompetisi yang teratur, PSSI berharap semakin banyak pemain berkualitas yang bisa dipersiapkan untuk memperkuat tim nasional.

PSSI juga memasang target jangka panjang agar sepak bola wanita Indonesia mampu bersaing di tingkat Asia Tenggara hingga menembus Piala Dunia. Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan kompetisi yang konsisten serta dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

Untuk menjaga keberlangsungan kompetisi, PSSI menerapkan komitmen kontrak selama lima tahun bagi klub-klub peserta, yang akan disertai evaluasi secara berkala. Pada tahap awal, liga melibatkan enam klub yang berpusat di sekitar Jakarta.

Langkah tersebut diharapkan memberi waktu bagi setiap klub untuk membangun fondasi yang kuat, termasuk menyiapkan markas atau homebase yang mendukung kegiatan tim.

PSSI juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan kepada klub peserta. Selain itu, federasi menyiapkan kesempatan bagi klub juara untuk berpartisipasi dalam pertandingan di luar negeri sebagai bentuk motivasi sekaligus sarana meningkatkan pengalaman bertanding.

Keberhasilan liga, menurut Erick, membutuhkan kerja sama antara federasi, klub, pemain, dan suporter. Karena itu, masyarakat yang selama ini menantikan kompetisi sepak bola wanita diajak hadir langsung ke stadion untuk memberikan dukungan kepada klub dan para pemain.

Pembukaan Indonesia Women's League 2026 berlangsung meriah. Sebelum pertandingan Persija melawan FC Bekasi City dimulai, penonton disuguhi penampilan band Kotak dan pesta kembang api.

Antusiasme penonton pada penyelenggaraan perdana ini menjadi salah satu sinyal positif bagi perkembangan kompetisi sepak bola wanita di Indonesia. Dukungan publik diharapkan terus tumbuh seiring dengan semakin rutin dan kompetitifnya liga.

Dengan adanya kompetisi yang berkelanjutan, PSSI berharap sepak bola wanita Indonesia memiliki jalur pembinaan yang lebih kuat, mampu melahirkan pemain-pemain potensial, dan semakin dekat dengan target berprestasi di panggung internasional. (Ning/E01)

Inibaru.id – Bergulirnya kembali kompetisi sepak bola wanita di Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pemain sekaligus memperkuat prestasi tim nasional. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir optimistis, kompetisi yang berkelanjutan dapat membuka jalan bagi pesepak bola wanita Indonesia untuk bersaing di level internasional.

Optimisme tersebut disampaikan Erick saat membuka Indonesia Women's League (IWL) 2026 di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (18/10/2026) malam. Pembukaan kompetisi tersebut dilanjutkan dengan pertandingan antara Persija dan FC Bekasi City.

Erick menegaskan, sepak bola wanita memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan meraih prestasi seperti sepak bola pria. Dia pun mengapresiasi penyelenggaraan pembukaan liga yang berlangsung meriah.

Indonesia Women's League 2026 resmi dibuka oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan melibatkan enam klub sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sepak bola wanita Indonesia dan melahirkan pemain berprestasi di level internasional.

Indonesia Women's League 2026 Resmi Dibuka, Sepak Bola Wanita Indonesia Siap Berkembang

Bagi Joko, penghargaan tersebut menjadi pencapaian istimewa karena Sitges merupakan salah satu festival film bergenre paling bergengsi di dunia. Festival yang diselenggarakan di Catalonia, Spanyol, ini telah berlangsung sejak 1968 dan dikenal sebagai salah satu ajang penting bagi film horor, fantasi, dan fiksi ilmiah.

Penghargaan Best Director menjadi salah satu sorotan dalam pencapaian Ghost in the Cell di Sitges Film Festival 2026. Joko mengaku tersanjung bisa meraih penghargaan yang sebelumnya juga diberikan kepada sutradara ternama Korea Selatan, Park Chan-wook.

Pada 2025, Park Chan-wook memenangkan penghargaan Best Director di Sitges melalui film No Other Choice.

“Pemenang Best Director di Sitges tahun 2025 adalah Park Chan-wook untuk film 'No Other Choice!',” kata Joko.

Joko juga menyoroti reputasi Sitges sebagai festival film yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar dalam perfilman dunia.

“Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia adalah festival film genre tertua di dunia (diadakan pertama kali tahun 1968) dan salah satu festival terbesar dan paling prestisius dan merupakan 'qualifying festival for the Academy Awards!'” ungkapnya.

Dua penghargaan tersebut memperkuat perjalanan internasional Ghost in the Cell. Sebelumnya, film ini meraih Best Picture dalam kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026, Amerika Serikat.

Fantastic Fest dikenal sebagai festival yang berfokus pada film-film bergenre, seperti horor, thriller, fiksi ilmiah, dan fantasi. Penghargaan dari dua festival internasional ini menjadi bagian dari perjalanan film Joko Anwar dalam menjangkau penonton global.

Ghost in the Cell mengangkat kehidupan di sebuah penjara yang dikuasai petugas korup dan diwarnai perseteruan antarkelompok narapidana. Ketegangan meningkat ketika serangkaian pembunuhan mengerikan terjadi di dalam penjara.

Menghadapi ancaman misterius yang tidak terlihat, para narapidana terpaksa mengesampingkan permusuhan dan bekerja sama demi bertahan hidup.

Film ini memadukan unsur horor, komedi gelap, dan aksi dengan kritik sosial yang berangkat dari persoalan di Indonesia. Perpaduan tersebut menjadi bagian dari pendekatan cerita yang ditawarkan kepada penonton, termasuk mereka yang berada di luar negeri.

Selain meraih penghargaan di Fantastic Fest dan Sitges, Ghost in the Cell juga menjalani pemutaran perdana dunia (world premiere) melalui program Forum di Berlin International Film Festival 2026.

Di Indonesia, film tersebut telah tayang di bioskop sejak 16 April 2026. Berdasarkan materi yang disampaikan, film ini juga telah diputar di 22 festival film internasional.

Ghost in the Cell diproduseri Tia Hasibuan dan diproduksi Come and See Pictures bersama Rapi Films, Barunson E&amp;A, dan Legacy Pictures. Film ini dibintangi sejumlah aktor Indonesia, di antaranya Abimana Aryasatya, Endy Arfian, Bront Palarae, Morgan Oey, dan Lukman Sardi.

Rangkaian pencapaian tersebut memperlihatkan semakin luasnya perjalanan Ghost in the Cell di festival film dunia. Bagi perfilman Indonesia, keberhasilan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita lokal melalui genre horor yang dapat menjangkau penonton lintas negara. (Ike/E01)

Inibaru.id – Film horor Indonesia Ghost in the Cell kembali menorehkan prestasi di panggung internasional. Karya rumah produksi Come and See Pictures yang disutradarai Joko Anwar ini berhasil membawa pulang dua penghargaan dari Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia 2026, yakni Best Director dan Carnet Jove Jury Award.

Kabar tersebut disampaikan Joko melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu (18/10/2026). Pencapaian ini menambah daftar prestasi film tersebut setelah sebelumnya meraih penghargaan Best Picture dalam kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026, Austin, Texas, Amerika Serikat.

“Ghost in the Cell memenangkan 2 penghargaan di Sitges Film Festival 2026, yaitu Best Director dan Carnet Jove Jury Award,” ujar Joko.

Film horor Ghost in the Cell garapan Joko Anwar meraih dua penghargaan di Sitges Film Festival 2026, yakni Best Director dan Carnet Jove Jury Award, setelah sebelumnya memenangkan Best Picture di Fantastic Fest 2026.

Ghost in the Cell Borong Dua Penghargaan di Sitges Film Festival 2026

Untuk menentukan luas lahan, masyarakat Jawa Kuno telah menggunakan sejumlah satuan ukuran. Prasasti Palepangan, misalnya, menyebut tampah, lamwit, blah, dan depa sihwa.

Dalam prasasti tersebut, satu lamwit disebut setara dengan 20 tampah. Bahkan, ketika warga Palepangan merasa hasil pengukuran petugas terlalu besar, mereka mengajukan keberatan kepada pejabat kerajaan.

Pengukuran kemudian dilakukan kembali menggunakan standar ukuran kerajaan atau tampah haji. Hasilnya berbeda dari pengukuran sebelumnya. Lahan yang semula dianggap seluas dua lamwit ternyata lebih kecil.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa penghitungan pajak tidak hanya mengenal ukuran lahan, tetapi juga memiliki mekanisme ketika wajib pajak merasa keberatan terhadap hasil pengukuran.

Petugas yang berkaitan dengan pengukuran tanah dikenal antara lain dengan sebutan wilang thani atau wilang wanua. Sumber-sumber tentang perpajakan Jawa Kuno juga menunjukkan bahwa jenis tanah menjadi salah satu pertimbangan dalam pengenaan pajak. Sawah, ladang, kebun, rawa, hingga beberapa jenis lahan lainnya dapat menjadi objek pungutan.

Sistem tersebut juga tidak berarti semua tanah dan penduduk selalu dikenai pungutan dengan cara yang sama.

Dalam tradisi Jawa Kuno dikenal istilah sima, yakni wilayah atau tanah yang ditetapkan mendapat status khusus sehingga dibebaskan dari sebagian atau seluruh pungutan tertentu. Penetapan tersebut dilakukan melalui keputusan penguasa dan biasanya berkaitan dengan kepentingan keagamaan atau kepentingan tertentu lainnya.

Pada masa Majapahit, sistem pungutan tersebut terus berkembang. Pajak tidak hanya berkaitan dengan tanah dan hasil bumi, tetapi juga mencakup perdagangan, usaha, profesi, orang asing, serta pemanfaatan sumber daya alam. Pemungutannya dilakukan oleh kelompok pejabat kerajaan yang dalam prasasti disebut sang manilala drabya haji.

Salah satu bukti dari masa Majapahit adalah Prasasti Biluluk yang bertarikh 1366 M. Prasasti ini antara lain mencatat aturan mengenai pemanfaatan sumber air asin untuk membuat garam serta pungutan yang dikenakan kepada orang yang datang untuk memproduksi garam di wilayah tersebut.

Menariknya, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk juga terdapat wilayah yang mendapat pembebasan dari pungutan tertentu. Prasasti Walandit, misalnya, mencatat adanya kawasan yang dibebaskan dari pajak karena memiliki status khusus sebagai wilayah suci.

Salah satu hal yang menarik dari sistem tersebut adalah adanya jenjang pengelolaan dan pengawasan.

Kasus Palepangan menunjukkan bahwa ketika terjadi keberatan terhadap besaran pajak, warga tidak hanya menerima begitu saja keputusan petugas. Mereka dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang lebih tinggi dan meminta tanahnya diukur kembali.

Dalam kasus tersebut, hasil pengukuran ulang membuat besaran kewajiban pajak warga menjadi lebih rendah. Catatan ini sekaligus menunjukkan bahwa persoalan administrasi pajak bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan masyarakat Jawa lebih dari seribu tahun lalu.

Karena itu, meski tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan sistem perpajakan modern, prasasti-prasasti tersebut memperlihatkan adanya unsur-unsur yang cukup terstruktur: terdapat objek pajak, ukuran lahan, petugas yang melakukan pengukuran, ketentuan pungutan, wilayah yang mendapat pengecualian, hingga mekanisme pengajuan keberatan.

Dari catatan batu dan lempeng logam itulah terlihat bahwa pengelolaan tanah dan pungutan kerajaan di Jawa telah mengenal administrasi yang cukup kompleks sejak masa Jawa Kuno, lalu berkembang dan terus digunakan pada masa Majapahit. (Ike/E01)

Inibaru.id - Jauh sebelum mengenal sertifikat tanah, meter persegi, dan administrasi pajak seperti sekarang, masyarakat Jawa ternyata telah mengenal sistem pemungutan pajak tanah yang cukup teratur.

Bukti mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah prasasti dari masa Jawa Kuno. Salah satunya adalah Prasasti Palepangan yang dibuat pada 828 Saka atau 906 Masehi, ketika Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram Kuno.

Prasasti tersebut menarik karena mencatat persoalan pajak tanah secara cukup rinci. Di dalamnya disebutkan bahwa sawah milik warga Desa Palepangan dikenai pajak berdasarkan luas lahan. Besarannya disebut mencapai enam dharana perak untuk setiap tampah tanah.

Jauh sebelum sistem pajak modern, masyarakat Jawa Kuno telah mengenal pengukuran lahan, pungutan pajak, hingga aturan pembebasan tanah yang kemudian berkembang pada masa Majapahit.

Jauh Sebelum Pajak Modern, Jawa Kuno Sudah Punya Sistem Pajak Tanah

"Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital," ujar Hashim.

Menurutnya, langkah tersebut juga dapat memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Hashim menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum terhubung dengan layanan perbankan.

Berbeda dengan pembagian HP gratis yang belum memiliki mekanisme resmi, program pembukaan rekening dengan saldo awal Rp 50.000 telah disiapkan pemerintah.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menjelaskan, program tersebut menyasar masyarakat berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1–4.

Menurut Dradjad, anggaran untuk pembukaan rekening telah disiapkan dan pelaksanaannya direncanakan sebelum akhir 2026.

"Dari pemerintah itu yang sudah kita siapkan adalah pembukaan rekening yang (saldo awal) Rp 50.000 itu. Kalau anggaran untuk pembukaan rekeningnya sudah siap. Bagaimana instrumennya, mekanismenya, alatnya (HP) itu nanti akan kita bicarakan lagi," ujar Dradjad seusai acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Ia menegaskan, pemerintah belum membahas secara formal rencana pembagian HP gratis. Karena itu, belum ada informasi resmi mengenai jumlah perangkat, anggaran pengadaan, jadwal pembagian, maupun kriteria penerimanya.

Dalam gagasannya, Hashim ingin agar dana bansos dapat dikirimkan langsung ke rekening digital penerima melalui HP. Sistem tersebut diharapkan mempermudah penyaluran bantuan sekaligus meningkatkan transparansi transaksi.

Hashim juga menilai digitalisasi transaksi dapat membantu pemerintah memperluas pencatatan aktivitas ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya masuk ke sistem formal.

Meski demikian, penerapan skema tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, termasuk mengenai integrasi dengan sistem bansos yang sudah berjalan serta akses bagi masyarakat di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet.

Dengan demikian, program yang saat ini telah disiapkan pemerintah adalah pembukaan rekening dengan saldo awal Rp 50.000 bagi kelompok masyarakat tertentu. Adapun pembagian HP gratis dan penerapan bansos melalui rekening digital masih memerlukan keputusan serta mekanisme pelaksanaan lebih lanjut. (Ning/E01)

Inibaru.id - Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank dengan saldo awal Rp 50.000 bagi masyarakat tertentu untuk memperluas akses layanan keuangan. Sementara itu, gagasan pembagian telepon genggam (HP) gratis yang dilengkapi rekening digital untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) masih dalam tahap pembahasan.

Gagasan pembagian HP gratis tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Hashim mengusulkan penggunaan HP yang terhubung dengan rekening digital agar bantuan pemerintah dapat disalurkan langsung kepada penerima melalui transaksi elektronik, bukan lagi dalam bentuk uang tunai.

Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank dengan saldo awal Rp50.000 bagi masyarakat kelompok desil 1–4, sementara gagasan pembagian HP gratis untuk mendukung digitalisasi bansos masih dalam tahap pembahasan.

HP Gratis dengan Rekening Digital Diusulkan untuk Penyaluran Bansos

Meski Bipih ditetapkan Rp54,65 juta, jumlah yang harus dilunasi jemaah tidak sebesar angka tersebut. Pelunasan memperhitungkan setoran awal Rp25 juta, rata-rata saldo nilai manfaat pada rekening virtual sebesar Rp3,4 juta, serta dukungan pemerintah sekitar Rp3,2 juta per jemaah untuk komponen biaya haji di dalam negeri.

Dengan perhitungan tersebut, rata-rata pelunasan yang masih harus dibayarkan jemaah haji pada 2027 menjadi sekitar Rp23.248.825. Angka ini turun dibandingkan pelunasan haji 2026 yang rata-rata mencapai sekitar Rp26.433.806.

Artinya, beban pelunasan jemaah pada 2027 berkurang sekitar Rp3,18 juta atau Rp3,2 juta per jemaah.

Sementara itu, sebesar Rp43.817.526,35 per jemaah atau 44,50 persen dari total BPIH bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyepakati mekanisme pembiayaan apabila terjadi perubahan situasi yang menyebabkan biaya penyelenggaraan haji meningkat.

“Laporan yang disampaikan bahwa pimpinan DPR telah berkomunikasi dengan Presiden, Presiden tidak berkeberatan andaikan terjadi biaya tambahan dengan situasi yang berubah,” kata Marwan.

Dengan demikian, total BPIH haji 2027 ditetapkan rata-rata Rp98,47 juta per jemaah, dengan 55,50 persen berasal dari Bipih jemaah dan 44,50 persen dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. (Ike/E01)

Inibaru.id – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi tanggungan jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen dari total BPIH.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja Pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, struktur pembiayaan itu tetap mempertimbangkan kemampuan jemaah sekaligus keberlanjutan pengelolaan dana haji.

“Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa BPIH tahun 1448 Hijriah 2027, per jemaah rata-rata sebesar Rp98.466.351,35,” kata Dasco saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

BPIH 1448 H/2027 M disepakati rata-rata Rp98,46 juta per jemaah, dengan rata-rata pelunasan yang harus dibayarkan jemaah sekitar Rp23,24 juta.

Biaya Haji 2027 Ditetapkan Rp98,4 Juta, Jemaah Menanggung Sekitar Rp54,6 Juta

Sebaliknya, dua penendang terakhir Thailand, Sarach Yooyen dan Nattapong Sayriya, gagal menaklukkan Emil Audero. Indonesia pun menang 4-2 dalam adu penalti dan mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026.

Kemenangan tersebut terasa istimewa karena Indonesia akhirnya memutus catatan panjang tanpa kemenangan atas Thailand.

Sebelum final 2026, Indonesia tercatat tidak pernah mengalahkan Thailand dalam pertemuan selama satu dekade terakhir. Dalam periode tersebut, Thailand membukukan empat kemenangan dan tujuh hasil imbang atas skuad Garuda.

Kemenangan terakhir Indonesia atas Thailand terjadi pada leg pertama final Piala AFF 2016. Saat itu, Indonesia menang 1-0 di Stadion Pakansari.

Sepuluh tahun kemudian, Indonesia kembali bertemu Thailand di partai final. Kali ini, kemenangan bukan hanya mengakhiri penantian panjang, tetapi juga membawa pulang trofi. Gelar ini sekaligus mengakhiri catatan kurang menyenangkan Indonesia di partai final turnamen Asia Tenggara.

Sebelum menjadi juara pada 2026, Indonesia sudah enam kali mencapai final Piala AFF, tetapi selalu gagal membawa pulang trofi. Empat di antaranya bahkan mempertemukan Indonesia dengan Thailand, yakni pada final edisi 2000, 2002, 2016, dan 2020.

Indonesia akhirnya berhasil melewati salah satu lawan yang selama ini paling sulit ditaklukkan sekaligus mengakhiri penantian panjang untuk menjadi juara.

Ada catatan sejarah lain yang membuat kemenangan ini semakin spesial. Indonesia akhirnya kembali mengangkat trofi di SUGBK setelah hampir empat dekade.

Kali terakhir skuad Garuda menjadi juara di stadion tersebut adalah pada SEA Games 1987. Ketika itu, Indonesia mengalahkan Malaysia di partai final.

Setelahnya, SUGBK beberapa kali menjadi saksi kegagalan Indonesia di partai puncak. Pada SEA Games 1997, Indonesia kalah dari Thailand melalui adu penalti. Lima tahun kemudian, Thailand kembali mengalahkan Indonesia melalui adu penalti pada final Piala Tiger 2002.

Indonesia juga gagal menjadi juara saat menghadapi Malaysia pada final Piala AFF 2010 dan final SEA Games 2011.

Kini, catatan tersebut akhirnya berubah. Di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, Indonesia bukan hanya berhasil mengalahkan Thailand, tetapi juga mengangkat trofi di SUGBK.

Gelar FIFA ASEAN Cup 2026 pun menjadi gelar perdana Indonesia di level Asia Tenggara, sekaligus menandai babak baru bagi skuad Garuda di bawah asuhan John Herdman. (Ike/E01)

Inibaru.id - Timnas Indonesia akhirnya menorehkan sejarah baru setelah menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti pada final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.

Pertandingan berlangsung sengit hingga 120 menit. Indonesia dan Thailand bermain imbang 1-1 pada waktu normal, sebelum kembali berbagi skor 2-2 hingga akhir babak tambahan.

Indonesia akhirnya memastikan kemenangan setelah seluruh penendangnya sukses menjalankan tugas dalam adu penalti. Empat eksekutor Garuda, yaitu Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, dan Shayne Pattynama, berhasil mencetak gol.

Timnas Indonesia akhirnya menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti sekaligus memutus dua catatan panjang yang menghantui skuad Garuda.

Penantian Panjang Berakhir, Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengapresiasi ekspor perdana tersebut. Menurutnya, capaian ini menunjukkan kemampuan industri kesehatan hewan nasional dalam memenuhi kebutuhan pasar internasional.

Pemerintah juga menyatakan akan terus memberikan dukungan melalui pendampingan teknis, komunikasi antarotoritas veteriner, hingga membantu membuka akses ke pasar baru.

Ekspor tersebut dilakukan PT Vaksindo Satwa Nusantara (Vaksindo), anak usaha PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Japfa). Pengiriman ke empat negara Afrika ini menjadi bagian dari ekspansi perusahaan ke pasar baru sekaligus memperluas akses vaksin untuk pencegahan penyakit unggas di kawasan tersebut.

Presiden Direktur Vaksindo sekaligus Head of Animal Health and Livestock Equipment Japfa Teguh Yodiantara Prajitno mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menyediakan produk kesehatan hewan yang memenuhi standar global.

"Langkah penetrasi ke pasar Afrika ini merupakan komitmen berkelanjutan kami untuk menyediakan solusi pencegahan penyakit unggas yang didukung oleh riset ilmiah, pengalaman panjang, serta standar kualitas yang konsisten di tingkat global," ujar Teguh dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9/2026).

Sebelumnya, Vaksindo telah mengekspor berbagai produk vaksin dan obat-obatan hewan ke puluhan negara. Ekspor ke Afrika kini menjadi langkah lanjutan perusahaan untuk memperluas jangkauan produk kesehatan hewan Indonesia.

Vaksindo juga berencana terus membuka peluang kerja sama di berbagai kawasan baru. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses peternak di berbagai negara terhadap produk vaksin berkualitas.

"Kami optimistis produk kesehatan hewan Indonesia akan semakin dipercaya dan berkontribusi pada penguatan ketahanan pangan global," ujarnya.

Ekspor perdana ke empat negara Afrika ini menjadi salah satu langkah industri kesehatan hewan Indonesia untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri di tingkat internasional. (Ike/E01)

Inibaru.id - Indonesia untuk kali pertamanya mengekspor vaksin hewan buatan dalam negeri ke sejumlah negara di Afrika. Sebanyak 8,5 juta dosis vaksin unggas dikirim ke empat negara dengan nilai ekspor mencapai US$106.875 atau sekitar Rp1,9 miliar.

Ekspor perdana tersebut dilakukan pada Jumat (25/9/2026) dengan tujuan Republik Demokratik Kongo, Uganda, Zambia, dan Malawi. Pengiriman ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas pasar produk kesehatan hewan Indonesia ke tingkat global.

Vaksin yang diekspor merupakan vaksin unggas untuk mencegah sejumlah penyakit, di antaranya Newcastle disease, infeksi saluran pernapasan, dan infectious bursal disease.

Indonesia untuk kali pertamanya mengekspor 8,5 juta dosis vaksin hewan buatan dalam negeri senilai Rp1,9 miliar ke empat negara di Afrika.

Vaksin Hewan Buatan Indonesia Perdana Diekspor ke Afrika

Dalam pelaksanaannya, sejumlah bank yang ditunjuk sebagai Appointed Cross Currency Dealers (ACCD) di masing-masing negara akan memfasilitasi transaksi menggunakan rupiah dan dolar Singapura. Fasilitas tersebut mencakup transaksi berjalan, investasi langsung, serta pembayaran lintas batas.

Dengan mekanisme ini, pelaku usaha memiliki pilihan yang lebih fleksibel dalam melakukan transaksi menggunakan pasangan rupiah-dolar Singapura tanpa harus terlebih dahulu mengonversi mata uang ke dolar AS.

“Dengan LCT ini sederhananya, importir yang mengimpor barang Singapura maka bayarnya pakai Sin$, tidak perlu repot seperti sekarang beli US$ dulu baru ditukar Sin$. Dan sebaliknya,” ujar seorang bankir.

Ia menambahkan, skema transaksi menggunakan mata uang lokal serupa juga telah diterapkan Indonesia dengan sejumlah negara lain, termasuk China dan Jepang.

Selain memberikan fleksibilitas dalam transaksi, BI menyebut kerangka LCT dapat membantu mengurangi risiko nilai tukar sekaligus menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha.

Salah satu fitur utama dalam kerangka tersebut adalah penguatan penggunaan kuotasi langsung rupiah terhadap dolar Singapura. Mekanisme ini memungkinkan transaksi kedua mata uang dilakukan secara lebih langsung sehingga ketergantungan terhadap mata uang perantara dapat dikurangi.

Untuk mendukung operasionalisasi kerangka LCT rupiah-dolar Singapura, BI dan MAS telah menunjuk sejumlah bank sebagai ACCD di Indonesia dan Singapura.

Di Indonesia, terdapat sembilan bank yang ditunjuk sebagai ACCD, yakni PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dan PT Bank UOB Indonesia.

Sementara itu, di Singapura terdapat tiga bank yang ditunjuk sebagai ACCD, yakni DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, dan United Overseas Bank Limited.

Kehadiran kerangka LCT Indonesia-Singapura menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan mata uang lokal dalam aktivitas ekonomi lintas negara. Selain memberikan alternatif bagi pelaku usaha, mekanisme tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan perdagangan dan keuangan bilateral sekaligus mendukung agenda integrasi ekonomi kawasan ASEAN. (Ning/E01)

Inibaru.id – Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) resmi mengoperasionalkan kerangka penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, yakni rupiah dan dolar Singapura (Local Currency Transaction/LCT Framework), Senin (31/8/2026).

Pengoperasian kerangka tersebut menjadi tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BI dan MAS pada Agustus 2022 serta kesepakatan Operational Guidelines pada April 2026.

Melalui kerangka LCT ini, transaksi bilateral antara Indonesia dan Singapura dapat dilakukan secara langsung menggunakan rupiah dan dolar Singapura. Kebijakan tersebut diharapkan mendukung perdagangan kedua negara sekaligus mendorong integrasi keuangan ASEAN melalui peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi intra-ASEAN.

BI dan MAS resmi mengoperasikan kerangka transaksi mata uang lokal yang memungkinkan transaksi bilateral Indonesia-Singapura menggunakan rupiah dan dolar Singapura secara langsung tanpa perlu melalui dolar AS.

Transaksi Indonesia-Singapura Bisa Pakai Rupiah dan Dolar Singapura Tanpa US$

Program tersebut diawali dengan pembangunan dan pengoperasian 14 PLTS yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, program PLTS 100 GWp menjadi salah satu program strategis yang diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian sekaligus sektor energi. Menurutnya, pengembangan PLTS dapat mendorong efisiensi anggaran negara, mengurangi penggunaan diesel, menciptakan lapangan kerja, serta menekan emisi karbon.

“Total investasinya dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD73 miliar atau setara dengan Rp1.140 triliun lebih,” ujar Bahlil seperti dikutip dari website Kementerian Sekretariat Negara RI.

Bahlil memperkirakan program tersebut dapat menghasilkan efisiensi subsidi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. Selain itu, pembangunan PLTS 100 GWp diproyeksikan membuka sekitar 5,52 juta lapangan kerja.

Adapun 14 PLTS yang menjadi tahap awal program tersebut meliputi PLTS Tembesi dan Pulau Sembur di Kepulauan Riau; PLTS Pulau Rengit di Kepulauan Bangka Belitung; serta PLTS Saguling, Purwakarta, Jatiluhur, Cirata, dan Jatigede di Jawa Barat.

Sementara itu, Jawa Tengah mendapat bagian melalui PLTS Waduk Gajah Mungkur. Di Jawa Timur terdapat PLTS Karangkates, Madura, Pasuruan, dan Banyuwangi. Adapun satu PLTS lainnya berada di Bali, yakni PLTS Site Gilimanuk yang menjadi lokasi peluncuran program.

Bahlil menambahkan, pelaksanaan program PLTS 100 GWp membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Kementerian dan lembaga, TNI, serta Polri turut dilibatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut.

Jika target 100 GWp dapat dicapai dalam tiga tahun, program ini akan menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam memperluas pemanfaatan energi surya sekaligus mendorong transisi menuju sumber energi yang lebih rendah emisi. (Ike/E01)

Inibaru.id - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp). Program tersebut diawali dengan peluncuran 14 PLTS di enam provinsi dengan kapasitas gabungan mencapai 5,3 GWp.

Peluncuran program berlangsung di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026). Dalam peresmian tersebut, Prabowo menegaskan keseriusan pemerintah untuk mengembangkan energi surya sebagai salah satu sumber energi bagi Indonesia.

“Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun,” kata Prabowo dalam pernyataan resminya.

Program PLTS 100 GWp resmi dimulai dengan 14 proyek di enam provinsi sebagai tahap awal menuju target kapasitas 100 GWp dalam tiga tahun.

Indonesia Mulai Program PLTS, 14 Proyek Jadi Tahap Awal

Perlu diketahui, perubahan dalam PP Nomor 30 Tahun 2026 hanya menyangkut besaran tarif PNBP. Adapun persyaratan maupun prosedur kehilangan kewarganegaraan Indonesia tetap mengacu pada PP Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan aturan tersebut, permohonan kehilangan kewarganegaraan hanya dapat diajukan oleh WNI yang telah berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, berdomisili di luar negeri, serta dipastikan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless) setelah status WNI dilepaskan.

Permohonan diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Pemohon juga diwajibkan mengisi formulir elektronik melalui sistem Kementerian Hukum serta menyerahkan dokumen fisik yang dipersyaratkan.

Beberapa dokumen yang harus dilampirkan antara lain:

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa proses pelepasan kewarganegaraan Indonesia kini juga dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa pemohon tidak memiliki tunggakan pajak maupun sedang tersangkut perkara pidana. Selain itu, setiap permohonan akan dibahas bersama sekitar 14 hingga 15 kementerian dan lembaga sebelum diputuskan.

Dengan mekanisme tersebut, tidak semua permohonan otomatis disetujui meskipun seluruh dokumen telah diajukan.

Supratman mengatakan kenaikan tarif bukan dilakukan secara tiba-tiba. Salah satu alasan utamanya adalah mendukung transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum.

Saat ini kementerian tersebut mengelola sekitar 530 layanan publik berbasis digital yang memerlukan biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan.

Ia juga menilai kenaikan biaya tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap masyarakat secara umum. Pasalnya, jumlah pemohon pelepasan kewarganegaraan relatif sedikit.

Selain biaya pelepasan kewarganegaraan, pemerintah juga menaikkan tarif permohonan menjadi Warga Negara Indonesia melalui mekanisme naturalisasi, dari sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp75 juta.

Penyesuaian tarif PNBP dilakukan di tengah meningkatnya penerimaan negara dari layanan administrasi hukum.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Widodo, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 pihaknya berhasil menyelesaikan lebih dari 11,38 juta layanan, atau sekitar 99,52 persen dari seluruh permohonan yang masuk.

Sementara itu, realisasi PNBP Ditjen AHU pada 2025 mencapai sekitar Rp1,2 triliun, atau 110,95 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut ditopang oleh 148 jenis layanan berbasis digital yang kini dapat diakses masyarakat secara daring.

Menurut Widodo, tren penerimaan PNBP terus meningkat setiap tahun seiring bertambahnya layanan digital yang disediakan pemerintah.

Kenaikan tarif memang menjadi sorotan publik. Namun, pada praktiknya, pelepasan kewarganegaraan Indonesia bukanlah proses yang dapat dilakukan secara mudah.

Selain harus memenuhi syarat administratif dan hukum yang ketat, pemohon juga harus sudah memiliki jaminan memperoleh kewarganegaraan negara lain agar tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Dengan demikian, perubahan tarif ini pada dasarnya hanya menjadi salah satu bagian dari keseluruhan proses yang memang sejak awal dirancang secara selektif. (Ning/E01)

Inibaru.id – Pemerintah resmi menaikkan biaya permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas permohonan sendiri. Jika sebelumnya tarif yang dikenakan sebesar Rp1 juta, kini warga negara Indonesia (WNI) yang ingin melepaskan status kewarganegaraannya harus membayar Rp5 juta.

Kenaikan tarif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Aturan itu telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 2 Juli 2026. Setelah melewati masa transisi selama 30 hari, ketentuan tersebut resmi berlaku mulai 1 Agustus 2026.

Dalam lampiran PP tersebut disebutkan bahwa tarif permohonan Surat Keputusan tentang Kehilangan Kewarganegaraan atas Permohonan Sendiri kepada Presiden Republik Indonesia ditetapkan sebesar Rp5 juta untuk setiap permohonan.

Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah resmi menaikkan biaya permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Kenaikan tarif PNBP ini hanya mengubah besaran biaya, sementara syarat dan prosedur pelepasan status WNI tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

Naik Lima Kali Lipat, Biaya Lepas Status WNI Resmi Naik Jadi Rp5 Juta, Ini Alasannya

Menurut Clayton, kedua arca tersebut merupakan bagian dari 34 benda purbakala asal Kamboja dan Asia Tenggara yang secara sukarela diserahkan oleh seorang kolektor asal Amerika Serikat pada akhir 2021. Kolektor itu sebelumnya membeli benda-benda tersebut dari pedagang barang antik, Douglas Latchford.

Dua arca yang dikembalikan ke Indonesia berupa arca perunggu Buddha Avalokiteshvara dalam posisi berdiri yang berasal dari abad ke-8. Masing-masing memiliki tinggi sekitar 40,6 sentimeter dan 50,8 sentimeter.

Berdasarkan hasil penyelidikan, arca-arca tersebut diambil secara ilegal dari situs arkeologi di Indonesia beberapa dekade lalu oleh jaringan penjarah terorganisasi. Selanjutnya, benda-benda itu dijual kepada Douglas Latchford yang bermukim di Bangkok sebelum akhirnya berpindah tangan kepada kolektor di Amerika Serikat pada periode 2003 hingga 2007.

Amerika Serikat resmi memulangkan dua arca perunggu Buddha Avalokiteshvara abad ke-8 yang sempat dicuri dari Indonesia dan diperdagangkan secara ilegal.