Inibaru.id - Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank dengan saldo awal Rp 50.000 bagi masyarakat tertentu untuk memperluas akses layanan keuangan. Sementara itu, gagasan pembagian telepon genggam (HP) gratis yang dilengkapi rekening digital untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) masih dalam tahap pembahasan.
Gagasan pembagian HP gratis tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Hashim mengusulkan penggunaan HP yang terhubung dengan rekening digital agar bantuan pemerintah dapat disalurkan langsung kepada penerima melalui transaksi elektronik, bukan lagi dalam bentuk uang tunai.
"Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital," ujar Hashim.
Menurutnya, langkah tersebut juga dapat memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Hashim menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum terhubung dengan layanan perbankan.
Berbeda dengan pembagian HP gratis yang belum memiliki mekanisme resmi, program pembukaan rekening dengan saldo awal Rp 50.000 telah disiapkan pemerintah.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menjelaskan, program tersebut menyasar masyarakat berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1–4.
Menurut Dradjad, anggaran untuk pembukaan rekening telah disiapkan dan pelaksanaannya direncanakan sebelum akhir 2026.
"Dari pemerintah itu yang sudah kita siapkan adalah pembukaan rekening yang (saldo awal) Rp 50.000 itu. Kalau anggaran untuk pembukaan rekeningnya sudah siap. Bagaimana instrumennya, mekanismenya, alatnya (HP) itu nanti akan kita bicarakan lagi," ujar Dradjad seusai acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Ia menegaskan, pemerintah belum membahas secara formal rencana pembagian HP gratis. Karena itu, belum ada informasi resmi mengenai jumlah perangkat, anggaran pengadaan, jadwal pembagian, maupun kriteria penerimanya.
Dalam gagasannya, Hashim ingin agar dana bansos dapat dikirimkan langsung ke rekening digital penerima melalui HP. Sistem tersebut diharapkan mempermudah penyaluran bantuan sekaligus meningkatkan transparansi transaksi.
Hashim juga menilai digitalisasi transaksi dapat membantu pemerintah memperluas pencatatan aktivitas ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya masuk ke sistem formal.
Meski demikian, penerapan skema tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, termasuk mengenai integrasi dengan sistem bansos yang sudah berjalan serta akses bagi masyarakat di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet.
Dengan demikian, program yang saat ini telah disiapkan pemerintah adalah pembukaan rekening dengan saldo awal Rp 50.000 bagi kelompok masyarakat tertentu. Adapun pembagian HP gratis dan penerapan bansos melalui rekening digital masih memerlukan keputusan serta mekanisme pelaksanaan lebih lanjut. (Ning/E01)
