Inibaru.id - Kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) makin hari kian jadi sorotan dunia. AI menjadi teknologi yang bikin hidup makin praktis. Namun, ada tantangan besar berkaitan dengan etika, inklusivitas, dan tanggung jawab penggunaannya.
Nah, berkaitan dengan hal ini, Indonesia nggak akan menerima kondisi ini begitu saja dan belakangan mulai mengambil langkah nyata di level global.
Dalam forum internasional, Indonesia tampil percaya diri mengajak negara-negara berkembang lainnya buat sama-sama menyusun tata kelola AI yang etis dan inklusif.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria saat hadir di UNESCO Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence (AI) yang digelar di Bangkok, Thailand, Selasa (24/6/2025).
Di forum yang dihadiri para menteri dan pejabat tinggi dari negara anggota UNESCO itu, Nezar tampil dalam sesi khusus menteri bertema “Dialogue on International Cooperation on AI”.
Indonesia, kata Nezar, nggak cuma mendukung secara normatif UNESCO Recommendation on the Ethics of AI (2021), tapi juga sudah mengambil langkah konkret buat menerapkannya di level nasional.
“Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan inklusivitas AI UNESCO ke dalam penyusunan kebijakan dan tata kelola secara nyata, integrasi tersebut termasuk pengembangan strategi nasional AI untuk kemudian segera dilanjutkan dengan penerbitan regulasi AI dalam waktu dekat ini,” ujarnya.
Nggak main-main, sejumlah langkah strategis sudah dijalankan; mulai dari menyusun Peta Jalan Kecerdasan Artifisial berbasis etika yang kini sudah masuk tahap akhir, melakukan AI Readiness Assessment Methodology (AI-RAM) untuk tahu potensi dan tantangan AI di berbagai sektor, sampai mengeluarkan Surat Edaran Menteri soal Etika AI sebagai panduan awal buat industri dan sektor publik.
Nggak cuma itu, Nezar juga menyebut bahwa Indonesia memanfaatkan kerangka hukum nasional seperti UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum penting dalam pemprosesan data dan penggunaan AI.
Meski begitu, ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama oleh negara-negara berkembang. Menurut Nezar, tiga hal utama yang jadi sorotan adalah gimana cara menjaga keseimbangan antara regulasi dan inovasi, keterbatasan SDM digital, dan juga kesenjangan infrastruktur teknologi.
“Bagi Indonesia, kerja sama internasional, terutama global south, bukan hanya soal berbagi teknologi, tetapi yang paling mendasar adalah berbagi tanggung jawab untuk AI yang etis dan inklusif. Kita juga harus memastikan tidak ada satu pun negara yang tertinggal dalam transisi AI yang transformatif,” tandasnya.
Forum dialog antarkementerian ini jadi salah satu rangkaian kegiatan penting UNESCO yang digelar 24–27 Juni 2025. Ajang ini jadi wadah berkumpulnya para pemimpin dunia, pakar AI, pelaku industri, dan akademisi buat meninjau perkembangan regulasi AI sejak rekomendasi etika AI UNESCO diluncurkan pada 2021.
Yap, AI bukan sekadar perkara teknologi keren dan canggih. Lebih dari itu, AI adalah soal nilai dan tanggung jawab bersama. Tentunya, Indonesia pengin jadi bagian dari solusi globalnya. Menurutmu, sudah tepatkah posisi kita dalam menyikapi hal ini? (Siti Zumrokhatun/E10)