Inibaru.id - Aksi turun ke jalan yang dilakukan masyarakat akhir-akhir ini kian meluas dari tuntutan awal. Pelbagai kejanggalan dan provokasi pun terus bermunculan, salah satunya adalah tersebarnya nomor kontak para aktivis hak asasi manusia seperti Haris Azhar dan tokoh lain.
Nomor telepon para pentolan organisasi masyarakat sipil itu tiba-tiba tersebar luas melalui pesan berantai di aplikasi WhatsApp. Bukan atas nama dirinya, nomor tersebut justru dicatut sebagai kontak para anggota DPR yang belakangan sedang menjadi sasaran kritik publik.
Sejak Sabtu (30/8/2025) pagi, ponsel para aktivis itu dipenuhi pesan masuk. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, nanyak pesan masuk ke nomor beberapa anggota organisasi masyarakat sipil dengan narasi ancaman kepada anggota DPR.
Nama-nama yang dicatut antara lain pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar, Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, serta Ketua Umum Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Kebanjiran Pesan akibat Informasi Menyesatkan
Salah satu potongan pesan yang disebarkan di grup perpesanan itu berbunyi: No WA anggota DPR RI yang bikin rakyat marah karena joget-joget.
Dalam pesan itu, nomor Haris Azhar disebut sebagai milik anggota DPR non-aktif dari Nasdem Ahmad Sahroni, sedangkan Muhamad Isnur dicatut sebagai milik Eko Patrio dari PAN. Sementara, Usman Hamid ditulis sebagai milik Uya Kuya dari PAN, serta Said Iqbal sebagai Adies Kadir dari Golkar.
Haris Azhar mengaku kebanjiran pesan akibat informasi menyesatkan tersebut. “Saya tidak tahu siapa yang awalnya mengirim, tapi tersebar ke grup-grup WA,” katanya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, dikutip dari Tempo, Senin (1/9).
Muhamad Isnur pun mengalami hal serupa. “Banyak banget, dari siang, saya terima pesan ancaman, cacian, makian, dan pesan-pesan kasar dari banyak orang yang menyangka saya Eko Patrio,” ujarnya.
Kritik untuk Anggota DPR
Terkait hal ini, YLBHI meminta masyarakat nggak menanggapi pesan berantai itu dengan menegaskan bahwa nomor tersebut bukanlah milik anggota DPR seperti yang dipersangkakan. Pesan bernada kasar tersebut salah sasaran, karena nomor yang disebar bukanlah milik yang bersangkutan.
Reaksi spontan masyarakat itu bisa dipahami seiring dengan gelombang kritik terhadap anggota DPR yang belakangan kian memanas. Ratusan legislator mendapat sorotan warganet setelah kedapatan berjoget dalam penutupan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 15 Agustus lalu.
Aksi ini dinilai nggak pantas karena terjadi di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit. Masyarakat menilai publik dibebani dengan kondisi ekonomi, sementara para wakil rakyat justru menikmati kenaikan pendapatan, merujuk pada tambahan tunjangan perumahan Rp50 juta yang akan mereka dapatkan per bulan.
Isu pembubaran DPR pun mncul. Alih-alih meredakan ketegangan, sejumlah anggota DPR justru merespons kritik dengan serampangan dan tanpa empati, termasuk Uya Kuya, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni. Secara frontal, nama terakhir bahkan mengatakan bahwa yang meminta pembubaran DPR adalah orang tolol sedunia.
Meski sudah meminta maaf, sebagian masyarakat kemudian mendatangi rumah para anggota dewan tersebut untuk menjarah barang-barang, yang sebetulnya dengan dalih apa pun tetap saja melanggar hukum dan nggak bisa dibenarkan. (Siti Khatijah/E10)