Inibaru.id - Ponsel pintar sudah jadi bagian hidup sehari-hari. Tapi, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak limbah elektronik yang muncul setiap kali gawai kita rusak atau nggak lagi didukung pembaruan? Uni Eropa baru saja mengambil langkah ambisius untuk menekan e-waste dan Indonesia bisa banyak belajar dari sana.
Mulai 20 Juni 2025, Uni Eropa mewajibkan semua produsen ponsel pintar dan tablet menempelkan label khusus pada produknya. Label itu bukan sekadar hiasan. Isinya lengkap berupa peringkat efisiensi energi, masa pakai baterai, ketahanan terhadap air dan debu, sampai skor daya tahan terhadap jatuh dan goresan. Semuanya ditampilkan dalam skala A hingga G. Jadi konsumen bisa langsung tahu kualitas dan ketangguhan gawai yang mau dibeli.
Nggak berhenti di situ, aturan baru Uni Eropa juga mewajibkan produsen menyediakan suku cadang dan pembaruan perangkat lunak minimal lima tahun. Bahkan, suku cadang harus tetap tersedia hingga tujuh tahun setelah produk terakhir terjual. Artinya, pengguna bisa memperbaiki ponsel lebih lama, bukan asal beli baru setiap kali rusak sedikit.
Baterai juga nggak luput dari perhatian. Standar baru mensyaratkan baterai mampu bertahan setidaknya 800 kali pengisian daya dan tetap menyimpan 80 persen kapasitas aslinya. Dengan begitu, ponsel nggak cepat soak hanya karena dipakai beberapa tahun.
Uni Eropa meyakini kebijakan ini akan menghemat 2,2 terawatt-jam listrik pada 2030, setara 0,09 persen dari total konsumsi listrik di Uni Eropa pada 2020. Konsumen juga diperkirakan bisa menghemat sekitar 98 euro per rumah tangga karena tak harus sering ganti perangkat baru.
Pelajaran untuk Indonesia
Lantas, apa yang bisa Indonesia pelajari? Banyak banget!
Pertama, transparansi informasi. Label kualitas seperti di Uni Eropa akan membantu konsumen Indonesia membeli ponsel dengan pertimbangan lebih matang. Bukan cuma soal harga atau merek, tapi juga ketahanan dan dukungan jangka panjang.
Kedua, dukungan purnajual yang lebih serius. Berapa banyak di antara kita yang ponselnya nggak lagi kebagian update software dalam dua atau tiga tahun? Atau kesulitan cari spare part? Kalau ada aturan wajib menyediakan suku cadang dan update sistem minimal lima tahun, umur pakai gadget bisa jauh lebih panjang.
Ketiga, standar desain yang lebih awet. Regulasi “ecodesign” seperti baterai yang lebih tahan lama dan casing lebih kuat akan mendorong produsen membuat perangkat berkualitas, bukan sekadar cepat laku.
Keempat, dorongan ekonomi sirkular. Perangkat yang gampang diperbaiki berarti lebih sedikit sampah elektronik dan lebih banyak peluang kerja di sektor reparasi.
Terakhir, kebijakan tegas akan memastikan produsen ikut bertanggung jawab setelah produk dijual, bukan lepas tangan ketika barang bermasalah.
Indonesia sedang menghadapi lonjakan e-waste yang serius. Ditjen Infrastruktur Digital (20/2/2025) mencatat, produksi e-waste Indonesia mencapai 1,9 juta ton per tahun. Angka ini tertinggi di Asia Tenggara setelah Tiongkok, India, dan Jepang diperlukan strategi yang terstruktur dan berkelanjutan. Jika nggak segera diantisipasi, angka ini bisa terus naik. Masalah makin runyam karena masih kurang dari 20 persen limbah yang berhasil diolah.
Karena itu, saatnya Indonesia melirik kebijakan progresif seperti Uni Eropa. Karena masa depan bukan hanya tentang teknologi yang canggih, tapi juga yang lebih awet, transparan, dan ramah lingkungan.
Kalau kamu ingin ikut mendorong perubahan, mulai dari kebiasaan sehari-hari dengan rawat ponselmu dengan baik, perbaiki jika rusak, dan pilih gadget yang mendukung keberlanjutan. Yuk, jadi generasi yang lebih bijak dan peduli bumi, Millens! (Siti Zumrokhatun/E05)