Inibaru.id – Pemerintah kembali mengeluarkan isu kontroversial, yakni wacana untuk menunda pemilihan umum (pemilu). Hal ini pun mendapatkan kritik dari banyak pihak, termasuk Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Mereka bahkan menyebutnya janggal dan nggak lazim.
Hal ini diungkap oleh Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini pada hari ini, Sabtu (26/2/2022). Meski alasannya adalah faktor ekonomi, baginya tetap saja hal ini cukup aneh.
Baca Juga:
Sosialisasi Perpu Penundaan Pilkada“Penundaan pemilu merupakan strategi populer kedua yang dipakai selain amandemen konstitusi,” ujar Titi.
Dia bahkan menuding wacana ini sebagai salah satu cara untuk memperpanjang kekuasan pemerintahan yang berjalan sekarang. Apalagi, isu sebelumnya yang diungkap, yakni mengubah batas masa jabatan presiden, juga mendapatkan penolakan dari banyak pihak.
Titi nggak membantah kalau ada beberapa negara yang menunda menyelenggarakan pemilu. Hanya, alasannya cukup kuat dan bisa diterima semua pihak. Contohlah, pada saat pandemi Covid-19 mencapai puncaknya beberapa saat lalu. Tujuannya tentu demi menjaga kesehatan dan keselamatan warga.
Penundaan pemilu tersebut juga nggak lama, dilakukan dengan pertimbangan yang sangat cermat, serta berlandaskan hukum yang pas. Otomatis, nggak muncul kritik dari banyak pihak.
Melanggar Konstitusi
Omong-omong, ya, kalau wacana tunda pemilu ini benar-benar diterapkan, Titi menyebutnya melanggar konstitusi lo. Meski alasannya adalah menjaga stabilitas ekonomi, tetap saja hal ini melanggar Pasal 7 UUD 1945. Maklum, di sana, tertulis jabatan presiden dan wakil presiden sudah ditetapkan hanya 5 tahun.
Selain itu, di pasal lainnya, yakni 22E ayat 1, diungkap juga tentang aturan pemilu, yakni dilaksanakan lima tahun sekali. Nah, karena alasan inilah, penyokong ide menunda pemilu harus dikritik.
“Mestinya elite dan pimpinan parpol patuh dan taat dalam menjalankan konstitusi, bukannya menawarkan sesuatu yang jelas tidak ada celahnya dalam UU Pemilu maupun konstitusi,” tegas Titi.
Yang mengusulkan penundaan pemilu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKN) Muhaimin Iskandar. Laki-laki yang akrab disapa dengan Cak Imin ini bahkan mengklaim banyak pihak setuju kalau pemilu sebaiknya ditunda satu atau dua tahun. Lucunya, klaim ini hanya berdasarkan voting media sosial.
“Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu,” ujar Cak Imin, Sabtu (26/2).
Kalau kamu, setuju nggak dengan wacana tunda pemilu ini, Millens? (Asu, Cnn/IB09/E05)