Inibaru.id – Hari Kartini kerap dijadikan sebagai "perayaan" perjuangan para perempuan. Nggak sedikit yang mengadakan acara pada hari yang jatuh pada 21 April tersebut, salah satunya adalah lokakarya yang digagas Noormans Hotel Semarang pada Kamis (19/4/2018).
Mengangkat tajuk "Saatnya Bicara: Lawan Kekerasan Pada Perempuan", acara yang berlangsun di Bahana Room Noormans Hotel Semarang ini banyak mengupas ihwal pentingnya peran perempuan untuk bersuara melawan kekerasan. HRD Manager Noormans Hotel Semarang Mita Anistya mengungkapkan, lokakarya ini dibuat untuk membuka wawasan perempuan tentang kekerasan dan diskriminasi yang masih sering mereka alami.
Lokakarya ini merupakan kerja sama Noormans Hotel dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, Center Trauma Recovery (CTR) Unika Soegijapranata Semarang, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Semarang.
Baca juga:
Menengok Perayaan Hari Kartini di Roma
Polisi Tetapkan Seorang Guru di Purwokerto sebagai Tersangka Kasus Kekerasan
Ninik Jumoenita, aktivis PPT Seruni yang hadir sebagai salah seorang pembicara mengatakan, kasus KDRT di Jawa Tengah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Dia mengatakan, ada sekitar 1.300 kasus KDRT di Jawa Tengah. Semarang, Magelang, dan Kendal, lanjutnya, adalah daerah yang menduduki peringkat teratas.
Adapun Semarang, akunya, "mengantongi" sekitar 309 kasus kekerasan. Angka ini, menurut Ninik, belum termasuk yang memilih untuk nggak melaporkannya ke pihak-pihak terkait.
“Perempuan-perempuan yang nggak ngomong ini semacam fenomena gunung es,” ujar Ninik, “Rasa takut (untuk bicara) muncul karena ada banyak anggapan masyarakat yang menyudutkan perempuan."
Ninik mengungkapkan, masalah rumah tangga kerap kali dianggap aib. Inilah yang membuat banyak perempuan memilih diam.
"Cerai dianggap aib, belum lagi perasaan takut disalahkan, terus gimana nanti menanggung ekonomi keluarga. Jadi, ya, banyak perempuan memilih diam,” aku Ninik, geram.
Padahal, jika korban kekerasan nggak segera mendapat penanganan, lanjut Ninik, penyembuhan secara fisik dan psikis justru semakin lama. Nah, atas dasar inilah PPT Seruni terus mendorong korban agar berani berbicara. Sebagai bentuk dukungan, mereka juga akan memberi bantuan hukum, medis, dan psikis pada korban kekerasan secara gratis.
Bantuan ini, ungkap Ninik, gratis karena diambil dari APBD yang disetujui Walikota Semarang Hendrar Prihadi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Baca juga:
Elia Massa Manik Dicopot dari Direktur Utama Pertamina
Lebih dari 1500 Karyawan Qualcomm Bakal "Dirumahkan"
Sementara, Direktur LBH APIK Siti Sumaiyah yang juga menjadi pembicara dalam lokakarya yang dimulai pukul 09.00 hingga 13.00 WIB itu menjelaskan, mereka membuka layanan pengaduan di 16 kecamatan di Semarang. Pada tiap posko pengaduan tersebut, lanjutnya, akan ada paralegal yang mendampingi korban.“Kami membantu dari proses pengaduan hingga integrasi pemulangan. Kalau korban mengalami trauma, kami bekerja sama dengan CTR Unika untuk pemulihannya. Setelah sembuh, kami juga membantu korban agar bisa mandiri secara ekonomi,” terang Ninik.
"Paralegal ini diharapkan siap kapan pun jika sewaktu-waktu ada korban yang membutuhkan bantuan," pungkasnya. (Artika Sari/E03)