Inibaru.id - Ancaman terhadap ruang informasi digital kini tidak lagi sebatas hoaks yang muncul saat momentum politik seperti pemilu. Di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI), media sosial, dan perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi, muncul tantangan yang dinilai semakin kompleks, yakni Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) atau manipulasi dan intervensi informasi asing.

Isu tersebut menjadi sorotan dalam talkshow dan sharing session bertajuk Melawan Disinformasi dan FIMI melalui Cek Fakta serta Literasi Digital yang digelar di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang berbagi pengalaman peserta program pelatihan dan fellowship yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersama Internews.

Wakil Ketua AMSI, Suwarjono, mengatakan persoalan disinformasi saat ini telah menjadi tantangan bersama. Bukan hanya media massa yang terdampak, tetapi juga pembuat konten, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga masyarakat umum.

“Dulu kami menemukan puncak persoalan ini saat pemilu. Tetapi sekarang disinformasi, misinformasi, dan hoaks membanjiri ruang publik tanpa menunggu momentum politik,” kata Suwarjono.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi secara instan. Namun, kecepatan perkembangan teknologi tersebut belum diimbangi dengan pengawasan maupun regulasi yang memadai. Kondisi itu membuat media sosial menjadi ruang yang rentan terhadap penyebaran informasi palsu yang kerap didorong kepentingan politik maupun ekonomi.

Suwarjono juga menyoroti perubahan perilaku audiens yang kini semakin banyak mengonsumsi konten video di media sosial dibandingkan berita berbasis teks. Perubahan ini menuntut media untuk terus beradaptasi sekaligus memperkuat praktik verifikasi informasi.

Senior Project Officer Asia Internews, Vino Lucero, menjelaskan kolaborasi antara Internews dan AMSI berangkat dari kebutuhan menghadirkan pendekatan baru dalam produksi konten cek fakta yang lebih sesuai dengan pola konsumsi informasi masyarakat saat ini.

Menurutnya, selama ini konten cek fakta umumnya masih disajikan dalam format yang konvensional. Karena itu, berbagai eksperimen dilakukan untuk menghadirkan format yang lebih relevan, termasuk melalui video dan konten media sosial.

“Kami mencoba mendorong batas-batas yang ada dalam produksi konten cek fakta. Kami juga memikirkan bagaimana kolaborasi ini bisa dimanfaatkan lebih jauh, termasuk untuk memperkenalkan isu FIMI yang masih relatif baru,” kata Vino.

Ia mengakui bahwa pemahaman mengenai FIMI masih terus berkembang. Namun, pengalaman para peserta fellowship menunjukkan bahwa pendekatan baru dalam produksi konten dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, Fransiscus Xaverius Lilik Dwi Mardjianto, menjelaskan bahwa konsep disinformasi dan misinformasi tidak lagi cukup untuk menggambarkan seluruh bentuk manipulasi informasi yang berkembang saat ini.

Menurutnya, Uni Eropa mulai memperkenalkan istilah FIMI pada 2021 untuk menjelaskan aktivitas manipulatif yang dilakukan secara sengaja, terkoordinasi, dan sistematis guna memengaruhi ekosistem informasi.

“FIMI tidak hanya menyasar produksi informasi, tetapi juga distribusi hingga konsumsi informasi untuk memengaruhi persepsi dan perilaku publik,” ujarnya.

Lilik menjelaskan, FIMI umumnya melibatkan aktor asing, tujuan yang disengaja, koordinasi yang sistematis, praktik manipulasi informasi, serta upaya memengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan publik. Dampaknya dapat menyasar institusi demokrasi, proses politik, kepercayaan publik, hingga stabilitas sosial.

Ia menambahkan, operasi FIMI biasanya dimulai dengan produksi konten manipulatif yang kemudian disebarkan melalui jaringan bot, troll, influencer, atau akun-akun yang saling terkoordinasi.

Menurutnya, strategi tersebut bukan hanya bertujuan menyebarkan informasi menyesatkan, tetapi juga membanjiri ruang publik sehingga informasi yang kredibel sulit ditemukan di tengah derasnya arus informasi.

“Ketika media kredibel tetap bertahan, mereka akan menjadi target berikutnya. Mulai dari serangan digital, doxxing, hingga ancaman fisik,” ujarnya.

Tujuan akhirnya, kata Lilik, adalah mengikis kepercayaan publik terhadap media dan meruntuhkan otoritas kebenaran dalam ruang informasi.

Media Independen Kerap Jadi Sasaran

Co-founder dan Chief Editor Konde.co, Luviana Ariyanti, turut membagikan pengalaman medianya saat menghadapi serangan narasi yang menuduh organisasinya sebagai “antek asing”.

Menurutnya, serangan tersebut menguat pada 2025 setelah Konde.co menerima dukungan pendanaan dari Media Development Investment Fund (MDIF). Narasi serupa kemudian kembali muncul ketika sejumlah media independen meliput aksi-aksi sipil dan isu demokrasi.

“Kami melihat ada pola narasi yang terus berulang mengenai operasi asing. Belakangan kami memahami bahwa pola seperti itu bisa dibaca dalam kerangka FIMI,” kata Luviana.

Ia menilai pola serangan serupa juga dialami sejumlah media lain seperti Project Multatuli, Tempo, dan Remotivi. Narasi yang dibangun bertujuan mendelegitimasi media dan kelompok masyarakat sipil dengan mengaitkannya pada kepentingan asing.

Sementara itu, Editor Dialeksis, Alfi Nora, yang menjadi salah satu peserta fellowship, mengakui bahwa konsep FIMI masih relatif baru bagi publik Indonesia.

“Ketika kami mempublikasikan konten tentang FIMI, banyak pembaca yang bertanya, siapa sebenarnya aktornya di Indonesia?” ujar Alfi.

Tantangan serupa juga dirasakan ilustrator Mojok.co, Dena Isni Pasha. Menurutnya, mengidentifikasi suatu kasus sebagai FIMI tidak selalu mudah karena sering kali tumpang tindih dengan bentuk disinformasi lainnya.

“Bahkan bagi media sendiri, mengategorikan suatu kasus sebagai FIMI atau bukan itu tidak sederhana. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjelaskannya kepada audiens,” kata Dena.

Ia menilai pendekatan eksplanatif menjadi salah satu cara paling efektif untuk membantu masyarakat memahami fenomena tersebut. Berdasarkan pengalamannya, hoaks paling banyak ditemukan di platform TikTok dan Facebook.

Diskusi ini berlangsung di tengah meningkatnya dominasi konten video sebagai sumber informasi masyarakat. Data MAFINDO mencatat terdapat 2.119 hoaks sepanjang paruh pertama 2024, dengan lebih dari seribu kasus berkaitan dengan isu politik. Adapun YouTube, Facebook, dan TikTok menjadi platform utama penyebaran hoaks digital.

Melihat kondisi tersebut, AMSI mengembangkan program pelatihan dan fellowship untuk memperkuat kemampuan organisasi media dalam memproduksi konten video cek fakta yang sesuai dengan karakter media sosial. Program itu mencakup pelatihan intensif pada Februari 2026 dan dilanjutkan dengan fellowship produksi konten bagi media peserta.

Melalui program tersebut, AMSI berharap media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dapat membangun kolaborasi yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman manipulasi informasi yang semakin kompleks. (Ike/E01)