Dilansir dari National Geographic Indonesia, naga dalam budaya Jawa banyak dikaitkan dengan sosok Sang Hyang Antaboga atau Anantaboga, dewa naga dalam mitologi Jawa dan Bali. Antaboga dipercaya sebagai penyangga bumi sekaligus penguasa dunia bawah. 

Dalam kosmologi Jawa kuno, dunia dipercaya terbagi menjadi dua kekuatan besar: dunia atas dan dunia bawah. Dunia atas identik dengan cahaya, langit, matahari, serta burung garuda. Sementara dunia bawah dilambangkan dengan air, tanah, dan naga.

Karena berkaitan dengan air dan bumi, naga juga dianggap sebagai simbol kesuburan. Kepercayaan itu muncul karena air menjadi sumber utama kehidupan dan pertanian masyarakat agraris Jawa. Tak heran jika naga sering diasosiasikan dengan keberkahan dan kemakmuran.

Mengutip dari detikNews, pakar budaya Jawa dari Universitas Indonesia, Darmoko, menjelaskan bahwa Antaboga dipercaya sebagai penguasa Saptapratala atau lapisan bumi ketujuh dalam mitologi Jawa. 

Sosok naga juga muncul dalam banyak kisah kuno Nusantara. Salah satu yang terkenal adalah kisah Garudeya, cerita pertarungan dan hubungan antara Garuda dan naga dalam pewayangan. Selain itu ada pula kisah Samudramanthana atau pengadukan lautan dalam mitologi Hindu yang turut memunculkan simbol naga sebagai kekuatan kosmis.

Pengaruh naga dalam budaya Jawa bahkan masih bertahan hingga sekarang. Ornamen naga masih banyak ditemukan pada ukiran keris, gamelan, relief candi, hingga dekorasi bangunan tradisional Jawa dan Bali.

Menariknya, simbol naga di Nusantara tidak selalu dimaknai sebagai sosok jahat seperti dalam banyak cerita Barat. Dalam budaya Jawa, naga justru lebih sering dipandang sebagai penjaga dan pelindung.

Itulah sebabnya, masyarakat Jawa kuno kerap menempatkan ornamen naga di area gerbang atau pintu masuk bangunan suci. Simbol itu dipercaya menjadi penjaga kawasan sakral sekaligus penyeimbang antara dunia manusia dan alam gaib.

Di tengah modernisasi, kisah tentang naga Jawa mungkin terdengar seperti legenda lama. Namun di balik cerita mitologinya, tersimpan filosofi tentang hubungan manusia dengan alam, keseimbangan hidup, dan penghormatan terhadap kekuatan semesta yang sejak dulu dijaga masyarakat Nusantara. (Ike/E01)

Inibaru.id - Kalau mendengar kata naga, sebagian orang mungkin langsung membayangkan makhluk raksasa dalam cerita fantasi atau film-film Tiongkok. Namun bagi masyarakat Jawa, naga bukan sekadar makhluk mitologi. Sosok ini punya makna filosofis yang sangat dalam dan telah hidup dalam budaya Nusantara sejak ratusan tahun lalu.

Dalam tradisi Jawa, naga sering dipandang sebagai simbol kekuatan, pelindung, sekaligus penjaga keseimbangan alam. Karena itu, ornamen naga kerap ditemukan di berbagai bangunan sakral seperti candi, gerbang, tangga, hingga pintu masuk kawasan suci.

Bentuk naga Jawa pun cukup berbeda dibanding naga Asia Timur. Naga Jawa biasanya digambarkan menyerupai ular raksasa dengan tubuh panjang melingkar, terkadang memakai mahkota atau hiasan emas di kepalanya. Sosok ini sudah dikenal sejak masa kerajaan Hindu-Buddha, terutama era Majapahit.

Dalam budaya Jawa, naga bukan sekadar makhluk mitologi, melainkan simbol kekuatan, kesuburan, pelindung, dan penjaga keseimbangan alam yang jejaknya masih terlihat pada candi, gerbang, hingga berbagai ornamen tradisional Nusantara.

Mengulik Filosofis Naga Jawa dalam Kosmologi Masyarakat Jawa Kuno

Menurut Prasetyo, keputusan tersebut diambil setelah Presiden melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama sekitar satu setengah tahun terakhir.

Prasetyo menjelaskan, terdapat sejumlah catatan yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan pergantian pimpinan BGN. Catatan tersebut mencakup kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah berharap pergantian ini dapat mempercepat perbaikan berbagai aspek yang masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut.

Saat ditanya mengenai dugaan penyelewengan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Prasetyo mengatakan persoalan tersebut masih dalam proses audit internal. Namun ia menegaskan bahwa pergantian pimpinan merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga.

Selama dipimpin Dadan Hindayana, BGN menghadapi berbagai tantangan, termasuk sejumlah kasus keracunan makanan yang menimpa penerima manfaat Program MBG di berbagai daerah. Kasus-kasus tersebut sempat membuat ribuan SPPG dibekukan sementara untuk evaluasi.

Meski demikian, Program Makan Bergizi Gratis terus berjalan dan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo. Hingga awal 2026, jumlah penerima manfaat program ini telah mencapai lebih dari 61 juta orang, dengan mayoritas merupakan siswa sekolah.

Menanggapi pencopotannya, Dadan Hindayana menyatakan menghormati keputusan Presiden. Menurutnya, pergantian anggota kabinet dan pejabat pemerintah merupakan hak prerogatif Presiden.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan selama menjabat sebagai Kepala BGN serta mengucapkan selamat kepada jajaran pimpinan baru. Dadan berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan berjalan semakin baik di masa mendatang.

Diketahui, Dadan Hindayana merupakan akademisi yang lama berkarier di Institut Pertanian Bogor (IPB). Pria kelahiran Garut, Jawa Barat, 10 Juli 1967 itu dilantik sebagai Kepala BGN pertama pada Agustus 2024 dan memimpin lembaga tersebut selama hampir dua tahun sebelum akhirnya digantikan. (Ike/E01)

Inibaru.id – Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Dadan Hindayana resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang.

Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Presiden, Selasa (2/6/2026). Selain Dadan, dua wakil kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, juga diberhentikan.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Sementara posisi wakil kepala diisi oleh Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional setelah evaluasi selama 1,5 tahun dan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai penggantinya untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Kepala BGN, Nanik S Deyang Ditunjuk sebagai Pengganti

Masyarakat juga dapat merasakan dampaknya melalui harga produk elektronik, gadget, kendaraan, hingga biaya pendidikan dan perjalanan ke luar negeri yang menjadi lebih mahal. Pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor pun menghadapi tantangan karena biaya operasional meningkat.

Meski demikian, pelemahan rupiah tidak selalu membawa dampak negatif. Bagi eksportir, kondisi ini justru bisa menjadi peluang karena produk Indonesia menjadi relatif lebih murah dan kompetitif di pasar internasional. Sektor-sektor yang berorientasi ekspor seperti manufaktur, furnitur, tekstil, maupun hasil pertanian berpotensi memperoleh keuntungan dari menguatnya dolar.

Merespons tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia (BI) menyatakan akan terus hadir di pasar dan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk menjaga stabilitas nilai tukar. BI juga memperketat pembelian valuta asing tunai tanpa dokumen pendukung (underlying) menjadi maksimal US$25.000 per pelaku per bulan yang mulai berlaku sejak 2 Juni 2026. Selain itu, BI terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dengan sejumlah negara mitra melalui skema Local Currency Transaction (LCT).

Kerja sama LCT saat ini telah dijalankan dengan Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional.

Di tengah pelemahan rupiah, masyarakat tidak perlu panik atau terburu-buru memborong dolar. Langkah yang lebih bijak adalah memperkuat kondisi keuangan pribadi.

Pertama, prioritaskan dana darurat dan pastikan kebutuhan pokok tetap aman. Kedua, kurangi utang konsumtif, terutama yang terkait dengan mata uang asing. Ketiga, lakukan diversifikasi aset sesuai profil risiko, misalnya melalui tabungan, deposito, obligasi, atau instrumen investasi lainnya yang dipahami dengan baik.

Bagi pelaku usaha, saat ini menjadi momentum untuk mengevaluasi ketergantungan terhadap bahan baku impor dan mulai mencari alternatif lokal apabila memungkinkan. Sementara bagi pekerja dan keluarga yang memiliki rencana pendidikan atau perjalanan ke luar negeri, menyusun anggaran lebih awal dapat membantu mengurangi risiko kenaikan biaya akibat fluktuasi kurs.

Pada akhirnya, naik turunnya nilai tukar merupakan bagian dari dinamika ekonomi global. Yang terpenting bukan sekadar berapa angka kurs yang tercetak hari ini, melainkan bagaimana masyarakat dan pelaku usaha mampu beradaptasi, mengelola risiko, serta mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak di tengah ketidakpastian. (Ike/E01)

Inibaru.id – Nilai tukar rupiah kembali menghadapi tekanan. Pada Kamis (4/6/2026), dolar Amerika Serikat (AS) tercatat menembus level psikologis Rp18.000. Berdasarkan data Investing, dolar AS sempat menyentuh Rp18.015 per dolar AS sebelum bergerak di kisaran Rp17.900-an.

Angka ini menjadi perhatian karena menunjukkan pelemahan rupiah yang cukup tajam dibandingkan beberapa tahun terakhir. Bagi sebagian masyarakat, kenaikan kurs dolar mungkin hanya terlihat sebagai angka di layar ponsel. Namun kenyataannya, dampaknya bisa terasa hingga ke dapur rumah tangga.

Ketika dolar menguat, biaya impor berbagai barang ikut meningkat. Indonesia masih mengandalkan impor untuk sejumlah kebutuhan, mulai dari bahan baku industri, mesin, komponen elektronik, hingga beberapa jenis pangan. Akibatnya, biaya produksi perusahaan bisa naik dan berpotensi mendorong kenaikan harga barang di pasaran.

Nilai tukar dolar AS yang menembus Rp18.000 terhadap rupiah berpotensi memengaruhi harga barang impor dan biaya hidup, sehingga masyarakat perlu lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Dolar Tembus Rp18.000, Apa Dampaknya bagi Masyarakat dan Apa yang Perlu Dilakukan?

Salah satu dugaan yang diungkap Kejaksaan adalah adanya praktik pengelolaan dan penguasaan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG melalui yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka. Dugaan ini membuat pengelolaan program tidak berjalan secara independen dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

2. Penyusunan Pengadaan yang Tidak Berdasarkan Kebutuhan Riil

Penyidik juga menemukan dugaan intervensi dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, sejumlah barang yang dibeli disebut tidak didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan maupun kebutuhan operasional program MBG.

3. Dugaan Markup Pengadaan Motor Listrik Senilai Rp1 Triliun

Temuan yang paling menyita perhatian adalah pengadaan sekitar 21.801 unit motor listrik dengan nilai mencapai kurang lebih Rp1 triliun. Penyidik menduga terdapat penggelembungan harga (markup) dalam proyek tersebut dan mempertanyakan relevansinya dengan kebutuhan program MBG.

4. Dugaan Markup Pengadaan Puluhan Ribu Pasang Sepatu

Selain motor listrik, penyidik juga menyoroti pengadaan sekitar 32 ribu pasang sepatu yang diduga tidak sesuai ketentuan serta mengandung unsur penggelembungan harga. Hingga kini penyidik masih mendalami nilai kerugian negara yang ditimbulkan.

Kejaksaan turut menemukan pengadaan lebih dari 31 ribu unit tablet yang diduga dilakukan tidak sesuai aturan dan kebutuhan program. Pengadaan ini menjadi salah satu objek yang sedang didalami dalam penyidikan.

6. Dugaan Pengadaan Ribuan Televisi 75 Inci

Tak kalah mencolok, penyidik juga mengungkap pengadaan sekitar 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Pengadaan tersebut dinilai tidak memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan utama program makan bergizi dan diduga mengandung unsur markup.

Perlu dicatat, seluruh temuan tersebut masih merupakan dugaan berdasarkan hasil penyidikan awal Kejaksaan Agung. Proses hukum masih berjalan dan pengadilan nantinya yang akan menentukan apakah para tersangka terbukti bersalah atau tidak.

Namun kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut program yang menyerap anggaran negara sangat besar dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi jutaan anak Indonesia. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program menjadi hal yang sangat penting agar tujuan mulia MBG tidak tercoreng oleh dugaan penyimpangan. (Ike/E01)

Inibaru.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini digadang-gadang menjadi salah satu program unggulan pemerintah kini terseret kasus dugaan korupsi. Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025–2026.

Lalu, apa saja dugaan temuan sementara terkait kasus dugaan korupsi Dadan Cs yang ditemukan penyidik? Berikut rangkumannya.

1. Dugaan Jual-Beli dan Penguasaan Titik Dapur MBG

Kejaksaan Agung mengusut sejumlah dugaan penyimpangan dalam program MBG, mulai dari pengelolaan dapur, pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, hingga televisi yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup.

Membaca Duduk Perkara Kasus MBG: Berikut Dugaan Penyimpangan yang Sedang Diusut

Masyarakat Jawa dikenal kaya akan simbol dan makna dalam setiap tradisinya, termasuk dalam bancakan. Gunungan nasi atau nasi berbentuk kerucut melambangkan cita-cita dan harapan hidup yang tinggi. Sementara lauk-pauk serta sayuran yang mengelilinginya menjadi simbol kesuburan, kesejahteraan, dan keberkahan hidup. Tradisi makan bersama dalam satu wadah besar juga memiliki filosofi mendalam, yakni semua orang duduk setara tanpa sekat sosial. Nilai kebersamaan dan gotong royong menjadi inti utama dari bancakan.

Sebelum makan dimulai, biasanya ada doa bersama yang dipimpin oleh orang tua atau tokoh yang dituakan. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, makanan yang telah didoakan diyakini membawa berkah dan keselamatan. Karena itulah, bancakan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan makan bersama, melainkan juga bagian dari ungkapan syukur dan permohonan doa untuk kehidupan yang lebih baik.

Menu bancakan umumnya terdiri dari makanan sederhana khas rumahan Jawa. Beberapa hidangan yang sering hadir antara lain nasi liwet atau nasi putih berbentuk kerucut, urap sayur dengan kelapa, telur rebus, tahu dan tempe, ayam kampung, hingga sambal dan lalapan. Semua makanan biasanya disusun di atas daun pisang sebagai simbol kedekatan manusia dengan alam serta penghormatan terhadap kesederhanaan hidup.

Salah satu bentuk bancakan yang masih cukup dikenal hingga sekarang ialah bancakan weton. Tradisi ini dilakukan untuk memperingati hari lahir seseorang berdasarkan kalender Jawa yang berulang setiap 35 hari sekali atau selapan. Bancakan weton dipercaya sebagai bentuk rasa syukur atas bertambahnya usia sekaligus doa agar seseorang diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran hidup. Penelitian dari Universitas Sebelas Maret menyebutkan bahwa bancakan weton mengandung banyak simbol budaya Jawa yang berkaitan dengan spiritualitas, penghormatan kepada leluhur, serta nilai sosial dalam masyarakat.

Di balik kesederhanaannya, bancakan memiliki fungsi sosial yang besar. Tradisi ini menjadi ruang berkumpul antarwarga, keluarga, maupun tetangga untuk saling berinteraksi dan mempererat hubungan sosial. Semua orang makan bersama, berbagi cerita, dan menikmati suasana akrab tanpa batas. Karena itu, bancakan sering dianggap sebagai simbol guyub rukun masyarakat Jawa yang terus dijaga hingga sekarang.

Meski zaman terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam bancakan masih terasa relevan. Di tengah gaya hidup modern yang cenderung individualis, tradisi ini menjadi pengingat pentingnya kebersamaan dan rasa syukur. Kini, konsep makan bersama ala bancakan bahkan mulai diadaptasi dalam berbagai acara modern, mulai dari gathering keluarga, komunitas, hingga restoran dengan konsep makan lesehan di atas daun pisang. Namun lebih dari sekadar tren kuliner, bancakan sesungguhnya adalah warisan budaya yang mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu lahir dari kemewahan, melainkan dari kebersamaan yang sederhana namun penuh makna. (Ike/E01)

Inibaru.id - Di tengah budaya modern yang serba cepat dan individualistis, masyarakat Jawa ternyata telah lama memiliki tradisi yang mengajarkan kebersamaan, rasa syukur, dan persaudaraan. Tradisi itu dikenal dengan nama bancakan. Tradisi ini bukan sekadar makan bersama, tetapi juga menjadi simbol guyub, doa, dan harapan baik yang diwariskan turun-temurun. Hingga kini, bancakan masih dijumpai di berbagai daerah di Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Timur, terutama dalam acara syukuran keluarga atau peringatan weton anak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bancakan diartikan sebagai selamatan atau kenduri. Namun dalam budaya Jawa, bancakan memiliki makna yang lebih luas, yakni tradisi makan bersama setelah doa bersama sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Tradisi ini identik dengan suasana sederhana namun hangat. Hidangan biasanya disajikan di atas daun pisang atau tampah besar, lalu disantap bersama-sama tanpa memandang usia maupun status sosial.

Bancakan umumnya digelar dalam berbagai momentum penting, seperti weton atau hari kelahiran menurut penanggalan Jawa, ulang tahun anak, syukuran rumah, kelahiran bayi, hingga tradisi sedekah bumi. Dalam masyarakat Jawa, tradisi ini menjadi bagian penting dari kehidupan sosial karena mempertemukan keluarga, tetangga, dan warga dalam suasana akrab dan penuh kebersamaan.

Bancakan merupakan tradisi makan bersama masyarakat Jawa yang menjadi simbol rasa syukur, kebersamaan, dan guyub rukun yang masih lestari hingga kini.

Bancakan, Tradisi Makan Bersama Masyarakat Jawa yang Sarat Makna Kebersamaan

“Dulu kami menemukan puncak persoalan ini saat pemilu. Tetapi sekarang disinformasi, misinformasi, dan hoaks membanjiri ruang publik tanpa menunggu momentum politik,” kata Suwarjono.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi secara instan. Namun, kecepatan perkembangan teknologi tersebut belum diimbangi dengan pengawasan maupun regulasi yang memadai. Kondisi itu membuat media sosial menjadi ruang yang rentan terhadap penyebaran informasi palsu yang kerap didorong kepentingan politik maupun ekonomi.

Suwarjono juga menyoroti perubahan perilaku audiens yang kini semakin banyak mengonsumsi konten video di media sosial dibandingkan berita berbasis teks. Perubahan ini menuntut media untuk terus beradaptasi sekaligus memperkuat praktik verifikasi informasi.

Senior Project Officer Asia Internews, Vino Lucero, menjelaskan kolaborasi antara Internews dan AMSI berangkat dari kebutuhan menghadirkan pendekatan baru dalam produksi konten cek fakta yang lebih sesuai dengan pola konsumsi informasi masyarakat saat ini.

Menurutnya, selama ini konten cek fakta umumnya masih disajikan dalam format yang konvensional. Karena itu, berbagai eksperimen dilakukan untuk menghadirkan format yang lebih relevan, termasuk melalui video dan konten media sosial.

“Kami mencoba mendorong batas-batas yang ada dalam produksi konten cek fakta. Kami juga memikirkan bagaimana kolaborasi ini bisa dimanfaatkan lebih jauh, termasuk untuk memperkenalkan isu FIMI yang masih relatif baru,” kata Vino.

Ia mengakui bahwa pemahaman mengenai FIMI masih terus berkembang. Namun, pengalaman para peserta fellowship menunjukkan bahwa pendekatan baru dalam produksi konten dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, Fransiscus Xaverius Lilik Dwi Mardjianto, menjelaskan bahwa konsep disinformasi dan misinformasi tidak lagi cukup untuk menggambarkan seluruh bentuk manipulasi informasi yang berkembang saat ini.

Menurutnya, Uni Eropa mulai memperkenalkan istilah FIMI pada 2021 untuk menjelaskan aktivitas manipulatif yang dilakukan secara sengaja, terkoordinasi, dan sistematis guna memengaruhi ekosistem informasi.

“FIMI tidak hanya menyasar produksi informasi, tetapi juga distribusi hingga konsumsi informasi untuk memengaruhi persepsi dan perilaku publik,” ujarnya.

Lilik menjelaskan, FIMI umumnya melibatkan aktor asing, tujuan yang disengaja, koordinasi yang sistematis, praktik manipulasi informasi, serta upaya memengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan publik. Dampaknya dapat menyasar institusi demokrasi, proses politik, kepercayaan publik, hingga stabilitas sosial.

Ia menambahkan, operasi FIMI biasanya dimulai dengan produksi konten manipulatif yang kemudian disebarkan melalui jaringan bot, troll, influencer, atau akun-akun yang saling terkoordinasi.

Menurutnya, strategi tersebut bukan hanya bertujuan menyebarkan informasi menyesatkan, tetapi juga membanjiri ruang publik sehingga informasi yang kredibel sulit ditemukan di tengah derasnya arus informasi.

“Ketika media kredibel tetap bertahan, mereka akan menjadi target berikutnya. Mulai dari serangan digital, doxxing, hingga ancaman fisik,” ujarnya.

Tujuan akhirnya, kata Lilik, adalah mengikis kepercayaan publik terhadap media dan meruntuhkan otoritas kebenaran dalam ruang informasi.

Co-founder dan Chief Editor Konde.co, Luviana Ariyanti, turut membagikan pengalaman medianya saat menghadapi serangan narasi yang menuduh organisasinya sebagai “antek asing”.

Menurutnya, serangan tersebut menguat pada 2025 setelah Konde.co menerima dukungan pendanaan dari Media Development Investment Fund (MDIF). Narasi serupa kemudian kembali muncul ketika sejumlah media independen meliput aksi-aksi sipil dan isu demokrasi.

“Kami melihat ada pola narasi yang terus berulang mengenai operasi asing. Belakangan kami memahami bahwa pola seperti itu bisa dibaca dalam kerangka FIMI,” kata Luviana.

Ia menilai pola serangan serupa juga dialami sejumlah media lain seperti Project Multatuli, Tempo, dan Remotivi. Narasi yang dibangun bertujuan mendelegitimasi media dan kelompok masyarakat sipil dengan mengaitkannya pada kepentingan asing.

Sementara itu, Editor Dialeksis, Alfi Nora, yang menjadi salah satu peserta fellowship, mengakui bahwa konsep FIMI masih relatif baru bagi publik Indonesia.

“Ketika kami mempublikasikan konten tentang FIMI, banyak pembaca yang bertanya, siapa sebenarnya aktornya di Indonesia?” ujar Alfi.

Tantangan serupa juga dirasakan ilustrator Mojok.co, Dena Isni Pasha. Menurutnya, mengidentifikasi suatu kasus sebagai FIMI tidak selalu mudah karena sering kali tumpang tindih dengan bentuk disinformasi lainnya.

“Bahkan bagi media sendiri, mengategorikan suatu kasus sebagai FIMI atau bukan itu tidak sederhana. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjelaskannya kepada audiens,” kata Dena.

Ia menilai pendekatan eksplanatif menjadi salah satu cara paling efektif untuk membantu masyarakat memahami fenomena tersebut. Berdasarkan pengalamannya, hoaks paling banyak ditemukan di platform TikTok dan Facebook.

Diskusi ini berlangsung di tengah meningkatnya dominasi konten video sebagai sumber informasi masyarakat. Data MAFINDO mencatat terdapat 2.119 hoaks sepanjang paruh pertama 2024, dengan lebih dari seribu kasus berkaitan dengan isu politik. Adapun YouTube, Facebook, dan TikTok menjadi platform utama penyebaran hoaks digital.

Melihat kondisi tersebut, AMSI mengembangkan program pelatihan dan fellowship untuk memperkuat kemampuan organisasi media dalam memproduksi konten video cek fakta yang sesuai dengan karakter media sosial. Program itu mencakup pelatihan intensif pada Februari 2026 dan dilanjutkan dengan fellowship produksi konten bagi media peserta.

Melalui program tersebut, AMSI berharap media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dapat membangun kolaborasi yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman manipulasi informasi yang semakin kompleks. (Ike/E01)

Inibaru.id - Ancaman terhadap ruang informasi digital kini tidak lagi sebatas hoaks yang muncul saat momentum politik seperti pemilu. Di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI), media sosial, dan perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi, muncul tantangan yang dinilai semakin kompleks, yakni Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) atau manipulasi dan intervensi informasi asing.

Isu tersebut menjadi sorotan dalam talkshow dan sharing session bertajuk Melawan Disinformasi dan FIMI melalui Cek Fakta serta Literasi Digital yang digelar di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang berbagi pengalaman peserta program pelatihan dan fellowship yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersama Internews.

Wakil Ketua AMSI, Suwarjono, mengatakan persoalan disinformasi saat ini telah menjadi tantangan bersama. Bukan hanya media massa yang terdampak, tetapi juga pembuat konten, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga masyarakat umum.

AMSI menyoroti ancaman Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) sebagai bentuk manipulasi informasi yang semakin kompleks dan berpotensi mengganggu jurnalisme, demokrasi, serta kepercayaan publik di era digital.

AMSI Soroti Ancaman FIMI, Bentuk Baru Manipulasi Informasi di Era AI

Dia menyoroti fenomena demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada Agustus 2025 lalu. Kala itu, ribuan massa turun ke jalan di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah, menolak kebijakan pajak baru yang dianggap memberatkan. Bagi Sumanto, peristiwa itu bukan sekadar bentuk kemarahan, tapi juga sinyal kuat bahwa masyarakat sedang haus akan transparansi dan komunikasi yang terbuka dari pemerintah.

"Hal ini sekaligus mencerminkan krisis legitimasi dan meningkatnya rasa frustrasi masyarakat terhadap lemahnya transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi publik dari pemerintah," ujarnya.

Yang menarik, kata Sumanto, gelombang aksi tersebut banyak digerakkan oleh generasi muda khususnya Gen Z yang melek digital dan vokal di media sosial. 

Menurutnya, mereka ini agen perubahan. Mereka bukan hanya berani bersuara, tapi juga mampu menggerakkan banyak orang untuk menuntut pemerintahan yang lebih responsif.

Karena itu, Sumanto mendorong agar lembaga seperti DPRD Jateng tak hanya menjadi “penonton” demokrasi, tapi juga “panggung” bagi aspirasi rakyat.

"Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan representasi rakyat, DPRD Jawa Tengah memegang tanggung jawab moral dan politik untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah," katanya

Pandangan Sumanto juga diamini pengamat politik Ray Rangkuti, yang menjadi salah satu pembicara dalam seminar tersebut.

"Mengapa ini bisa terjadi? Mungkin penjelasannya karena dalam sistem yang demokratis tak melahirkan kultur yang demokratis. Sistemnya bagus tapi di dalamnya semrawut," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia tersebut.

Ray menilai, peristiwa itu refleksi dari “demokrasi yang kehilangan jiwa.” Sistemnya demokratis, tapi pelakunya belum tentu berjiwa demokratis. “Masyarakat mau mengadu ke DPR, tapi kadang nggak tahu siapa yang mau mendengarkan. Akhirnya yang muncul adalah amarah,” ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Undip, Prof. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, mengingatkan pentingnya akuntabilitas DPRD sebagai lembaga yang lahir dari kedaulatan rakyat dan tidak bisa dibubarkan. Dia menekankan agar para anggota dewan memperkuat tanggung jawab politik melalui transparansi dan tindakan nyata dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

"Sedangkan keanggotaan DPR dan DPRD dapat berubah melalui mekanisme tertentu seperti PAW (Pergantian Antar Waktu)," ujarnya

Seminar yang digelar Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng itu pun diharapkan menjadi ruang refleksi bersama. Bahwa demokrasi sejati bukan sekadar sistem, tapi juga kultur yang harus terus dijaga lewat partisipasi rakyat dan kesediaan pemimpin untuk mendengarkan. Kamu setuju, Gez? (Ike P/E01)

Inibaru.id – Demokrasi tak boleh berhenti di bilik suara. Ia harus hidup dalam keseharian, menjadi panggung tempat rakyat bersuara, dan wadah tempat aspirasi diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak. Begitulah pesan yang disampaikan Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, saat membuka seminar bertajuk “Membaca Ulang Demokrasi, Kepercayaan Publik, Gerakan Generasi Muda, dan Tantangan Legitimasi Pemerintah” di Hotel Nirwana, Pekalongan, Jumat (31/10/2025).

Menurut Sumanto, demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika kepercayaan publik terjaga. Demokrasi adalah panggung utama aspirasi masyarakat. Maka DPRD sebagai lembaga representasi rakyat harus mampu menyediakan kanal bagi suara-suara itu.

Ketua DPRD Jateng Sumanto menegaskan demokrasi harus jadi panggung tempat rakyat bersuara. Ia mendorong agar DPRD menjadi kanal aspirasi publik, bukan sekadar lembaga formal yang jauh dari masyarakat.