Sakura Mekar Bertahap dari Selatan ke Utara

Berbeda
dengan yang banyak orang kira, sakura di Korea nggak mekar serentak. Mekarnya
bergerak perlahan dari wilayah selatan menuju utara, mengikuti perubahan suhu
musim semi.

Biasanya,
Pulau Jeju jadi daerah pertama yang menyambut sakura. Untuk musim semi 2026,
bunga sakura diperkirakan mulai muncul sekitar 24 Maret di wilayah ini. Setelah itu, giliran kota-kota selatan
seperti Mokpo, Gwangju, Busan dan Gyeongju yang mulai dipenuhi bunga sakura
antara akhir Maret hingga awal April.


Wilayah
tengah Korea, termasuk Seoul dan Daejeon, umumnya baru mulai berbunga pada awal hingga pertengahan April.
Sementara daerah pegunungan atau wilayah utara biasanya sedikit lebih lambat
karena suhu yang lebih dingin. 

Pola ini
membuat wisatawan punya trik menarik: kalau ketinggalan sakura di satu kota,
kamu masih bisa “mengejar” musim semi ke wilayah lain.

Perlu
diingat, tanggal munculnya bunga bukan berarti puncak keindahan sakura. Peak bloom atau masa mekarnya penuh
biasanya terjadi beberapa hari setelah bunga pertama muncul.

Artinya,
waktu terbaik berburu sakura di Korea umumnya berada di rentang akhir Maret sampai awal April,
tergantung kota yang dikunjungi. 

Inilah
alasan kenapa banyak traveler selalu memantau prediksi tahunan. Perubahan suhu
sedikit saja bisa membuat jadwal sakura maju atau mundur beberapa hari.

Banyak
orang langsung mengincar Seoul, padahal Korea punya banyak spot sakura cantik
lainnya. Di Kota Changwon, ada Festival Jinhae yang terkenal dengan terowongan
bunga sakura yang romantis, sementara Seoul menawarkan suasana piknik musim semi di
taman-taman kota dan sepanjang Sungai Han. Di Pulau Jeju, sakura juga bisa
mekar bersamaan dengan bunga canola berwarna kuning cerah yang membuat jalanan
di sana terlihat sangat cantik.

Menurut
panduan wisata Korea, musim sakura&nbsp; jadi salah satu periode paling meriah
karena banyak festival musim semi, stan makanan, hingga produk edisi terbatas
bertema cherry blossom bermunculan di mana-mana.

Jadi,
kalau kamu punya mimpi jalan-jalan musim semi ala drama Korea, catat baik-baik
jadwalnya. Datang terlalu cepat, bunganya belum muncul. Terlambat sedikit saja,
kelopaknya mungkin sudah gugur. Timing memang segalanya saat berburu sakura di
Korea. (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Musim semi di Korea Selatan
selalu identik dengan satu hal: bunga sakura yang bermekaran dan mengubah kota
jadi lautan warna merah muda. Nggak heran kalau banyak traveler rela mengatur
jadwal liburan jauh-jauh hari demi bisa melihat momen singkat yang menawan ini. Soalnya,
sakura cuma mekar sebentar dan biasanya hanya bertahan sekitar satu minggu
sebelum kelopaknya gugur tertiup angin.

Nah, biar
nggak salah timing, yuk kenalan dulu
dengan jadwal mekarnya sakura di Korea berdasarkan prediksi terbaru.

Jadwal mekarnya bunga sakura di Korea diperkirakan dimulai pada akhir Maret 2026 ini dan hanya bertahan sekitar satu pekan.

Jelang Musim Semi, Cek Jadwal Mekarnya Sakura di Korea Berikut

“Sudah di
fase skripsi, dan nggak ada mata kuliah lagi yang harus diselesaikan. Jadi ya
saya lebih fleksibel aja dengan jadwal pulang atau balik. Kalaupun ada
bimbingan online juga mudah,” terang Vania pada Senin (2/3/2026).

Sebenarnya,
Vania bisa saja memilih nggak pulang karena pada Januari lalu, dia juga sempat
pulang kampung. Tapi, karena permintaan orang tuanya yang pengin berkumpul saat
Idulfitri, dia akhirnya memilih untuk balik.

“Sempet
kepikiran mau menikmati Semarang pas musim Lebaran bareng beberapa temen dari
luar pulau yang nggak mudik. Tapi orang tua minta pulang. Ya sudah, untungnya
saya ada kerjaan freelance jadi bisa mudah membeli tiket kereta sendiri. Nggak
takut kehabisan tiket juga karena kan saya kayak melawan arus mudik nasional,”
lanjutnya.

Beda
dengan Vania, Bagus, warga Kendal yang kini bekerja di Jakarta justru memilih nggak
mudik. Dia mengaku memilih untuk beristirahat dan pengin melihat Jakarta yang
sepi ditinggal jutaan orang pulang kampung.

“Kebetulan
kerjaan sering menuntut saya pergi ke luar kota, dan sudah beberapa kali saya
bisa pulang kampung meski sebentar saat sela-sela tugas itu. Orang tua juga
bilang nggak harus pulang pas Lebaran, toh bisa kumpul di hari lain yang
suasananya lebih tenang dan bisa benar-benar mendapatkan quality time bareng,” ungkap Bagus.

Menurutnya,
saat Lebaran, keluarga Bagus justru disibukkan dengan badan alias halal-bihalal ke banyak tempat. Alih-alih bisa
berkumpul, mereka malah sibuk bepergian atau menerima tamu. Makanya, orang
tuanya lebih senang Bagus pulang di saat kondisi lebih bisa menghabiskan waktu
di rumah.

Alasan
yang sama diungkap Aldi saat memilih untuk nggak pulang kampung pada Lebaran
ini. Dia sudah menyiapkan waktu lain untuk pulang kampung. Alasannya, biar bisa
benar-benar puas berkumpul dengan keluarga.

“Pengalaman
Lebaran-lebaran sebelumnya, malah waktu di kampung habis di jalan. Mending
pulang di momen lain aja malah bisa benar-benar tenang. Orang tua paham kok
dengan hal ini malah mendukung. Kalau ada tetangga tanya ya tinggal dijawab ada
urusan kerjaan penting,” terang laki-laki asli Semarang yang mengaku bakal berkeliling
Jakarta dan sekitarnya pada libur Lebaran nanti.

Yap,
meski masih ada jutaan orang bakal melakukan mudik, ternyata ada sebagian kecil
orang yang memilih untuk nggak ikut melakukannya karena sejumlah alasan. Kalau
kamu sendiri, apakah termasuk golongan akan mudik juga atau nggak nih pada Lebaran
2026 ini? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id – Jika menilik prediksi Kementerian
Perhubungan terkait jumlah orang yang akan mudik pada libur Lebaran 2026,
jumlahnya mencapai 143,91 juta orang. Nah, salah satu di antaranya adalah
Vania, warga Bekasi yang masih kuliah di salah satu universitas negeri di
Semarang.

Dia mengaku
sudah mengantongi tiket kereta untuk balik ke kampung halamannya beberapa hari
sebelum Idulfitri. Soal kapan dia akan balik ke Semarang, dia masih nggak
memusingkannya karena hanya tinggal menunggu jadwal bimbingan skripsi dari
dosennya.

Meski sudah jadi budaya, ada beberapa orang yang ternyata mengaku nggak harus melakukan mudik Lebaran tahun ini. Seperti apa ya cerita mereka?

Cerita Perantau yang Mengaku Nggak Harus Melakukan Mudik Lebaran Tahun Ini

"Sebelum (live di&nbsp;Ponpes Roudlotul Quran) saya belajar menjadi talent di Masjid Affiliate Bandung selama tiga hari," ujar Laili, Minggu (1/3/2026). "Di sana saya banyak belajar tentang personal branding, membangun akun, lalu setelah bisa daftar affiliate langsung praktik live."

Kemampuan berbicara di depan kamera diasah secara autodidak. Sebagai referensi, perempuan berusia 22 tahun itu mengaku sering menonton siaran kreator lain di medsos, lalu mencoba mengembangkan gaya sendiri agar lebih luwes dan komunikatif.

Akun @santritengahkota pun menjadi etalase digital para santri Roudlotul Quran berjualan. Melalui akun itu, para santri memasarkan sarung dan beragam busana muslim lainnya. Sebagian produk yang ditawarkan juga ada yang berasal dari bantuan Masjid Affiliate Al-Kahfi Bunut, Kabupaten Bandung.

Selama bulan suci Ramadan, Laili dan lima santri lainnya membagi jadwal live dua sesi setiap harinya. Mereka rutin melakukan siaran pukul 11.00-12.00 dan kembali tayang usai salat tarawih pukul 20.30-23.30 WIB.

"Penjualan masih naik turun. Tapi kemarin sempat paling banyak dalam sehari terjual 30 produk. Live TikTok ini sangat bermanfaat untuk belajar berwirausaha," jelasnya.

Semenatara itu, Pimpinan Ponpes Raudlotul Qur'an, Khammad Ma’sum, menuturkan bahwa ide santri belajar berwirausaha lewat platform digital tersebut berawal dari keinginannya mendigitalisasi kegiatan dakwah dan unit usaha yang dimiliki Masjid Agung Kauman Semarang.

"Semula saya ingin memanfaatkan Tiktok dan media sosial lainnya untuk dakwah, promosi, sekaligus bersosialisasi dengan masyarakat. Namun, saat itu saya belum menemukan mitra yang sejalan dengan ide tersebut," ungkap Khammad.

Momentum itu datang ketika Khammad melihat anaknya sukses menjalankan affiliate produk lewat Tiktok. Dari situlah, tanpa pikir panjang dia langsung memberangkatkan 10 santri untuk belajar digital affiliate ke Masjid Affiliate Al-Kahfi yang berlokasi di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.&nbsp;

Sepulang dari pelatihan, peran para santri itu kemudian dibagi-bagi. Ada yang fokus mengembangkan usaha lewat Tiktok, ada pula yang menggarap siaran dakwah pesantren, termasuk menayangkan kajian rutin agar bisa diakses masyarakat luas.

"Santri bisa berjualan sekaligus berdakwah dan mengenalkan program pesantren supaya masyarakat tertarik belajar di sini. Produk yang kami pilih juga yang relatif mudah dipasarkan," jelasnya. "Kami pastikan kegiatan tersebut tidak mengganggu kegiatan utama santri."

Selama Ramadan, Khammad mengungkapkan, para santri tetap mengikuti rangkaian kajian dan setoran hafalan Al-Qur’an seperti biasa. Jadi, berwirausaha sama sekali nggak mengganggu kegiatan utama santri. Pihak pesantren juga melarang santri memakai akun pribadi untuk berjualan.

"Kegiatan (wirausaha) ini adalah bekal setelah lulus, bukan untuk sekarang. Bukan mengaji sambil mencari uang, karena&nbsp;hasil penjualan akan sepenuhnya dikelola pesantren," tandasnya.&nbsp;

Ngaji tetap jadi prioritas para santri, tapi bekal masa depan juga perlu dipersiapkan, ya Gez. Di era serba digital seperti sekarang, santri memang perlu adaptif dan kreatif, ya! Sepakat? (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di sudut asrama, ring light menyala terang. Di depannya, Laili Zayyinatul Huda bersama seorang rekannya tampak cuap-cuap di depan kamera. Dua santri Ponpes Roudlotul Quran Kauman Kota Semarang itu bergantian menawarkan sarung dan busana muslim lain lewat siaran live Tiktok.

Saat ditemui Inibaru.id, Laili bercerita bahwa dirinya baru sekitar dua pekan menjajal peran sebagai talent sekaligus seller di platform digital. Aktivitas ini menjadi pengalaman baru di sela rutinitasnya belajar menghafal Al-Qur’an di pesantren.

Di sela kesibukan menghafal Al-Qur'an yang menjadi tugas utama mereka, para santri di Ponpes Roudlotul Quran Kauman, Kota Semarang, juga belajar berjualan busana muslim dengan memanfaatkan siaran live Tiktok.&nbsp;

Selain Menghafal Qur'an, Santri Ponpes di Kauman Semarang Juga Belajar Jualan di Tiktok

Dalam unggahan tersebut, BPJT juga menyampaikan bahwa selain diskon tarif, pemerintah menyiapkan sejumlah posko layanan di rest area dan gerbang tol.

Fasilitas pendukung lain yang disiagakan meliputi 326 unit pompa serta langkah antisipasi di 126 titik yang berpotensi terdampak banjir atau longsor guna menghadapi kondisi darurat.

Demi kelancaran program ini, BPJT turut menjalin koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya demi mendukung kelancaran arus mudik tahun ini.

“BPJT berkomitmen menghadirkan layanan jalan tol yang aman, nyaman dan andal bagi seluruh masyarakat selama Angkutan Lebaran 2026,” tulis BPJT dalam unggahan resminya, dikutip Minggu (1/3/2026).

Nggak hanya memberikan diskon tarif 30 persen, pemerintah melalui Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) bersama PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya juga membuka enam ruas tol fungsional tanpa tarif dengan total panjang 198 kilometer.

Ruas-ruas ini berada di jaringan Trans Jawa dan Trans Sumatera.

Berikut daftar enam ruas tol fungsional gratis selama mudik Lebaran 2026:

Meski terdapat potongan tarif dan ruas tol gratis, para pemudik tetap diimbau untuk memastikan saldo kartu elektronik (e-toll) mencukupi agar perjalanan berlangsung lancar tanpa hambatan di gerbang tol.

Selain saldo e-toll, pastikan kendaraan dalam kondisi prima agar perjalanan mudik lancar dan selamat sampai tujuan. (Siti Khatijah/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Untuk memastikan kelancaran arus kendaraan selama arus Mudik Lebaran 2026, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengumumkan potongan tarif tol sebesar 30 persen.

Kebijakan tersebut diberikan untuk membantu meringankan biaya perjalanan masyarakat yang menggunakan jalan tol saat periode mudik. Pengumuman tersebut disampaikan dalam unggahan di akun Instagram resmi @pupr_bpjt.

BPJT memberikan diskon tarif tol 30 persen saat mudik Lebaran 2026 dan membuka enam ruas tol fungsional gratis di Trans Jawa dan Trans Sumatera.

Diskon Tarif Tol 30 Persen dan 6 Ruas Fungsional Gratis pada Mudik Lebaran 2026

Mengolah ikan mimi nggak bisa sembarangan, Gez. Konon, ada kepercayaan kalau memasaknya harus sepasang (jantan dan betina) biar racun di tubuhnya nggak keluar. Caranya, rebus sepasang ikan mimi kemudian kerok telurnya. Setelah itu, disajikan dengan urap alias kelapa parut berbumbu. Rasanya? Gurih, sedikit kenyal, dan meledak di mulut!

Nggak cuma enak, telur mimi punya makna filosofis yang menyentuh hati. Ingat legenda Mimi dan Mintuno? Hewan ini dikenal sebagai simbol kesetiaan karena selalu hidup berpasangan dan sulit dipisahkan.

Bagi masyarakat Kendal, memakan telur mimi saat Ramadan adalah simbol harapan agar hubungan keluarga tetap harmonis dan langgeng seperti legenda tersebut. Jadi, makan takjil ini bisa dibilang juga sambil merapalkan doa buat keutuhan keluarga. Manis banget, kan?

Kalau kamu mau berburu kuliner ini, langsung saja meluncur ke pasar rakyat di depan Masjid Al Mutaqqin Kaliwungu. Menjelang buka puasa, area ini bakal berubah jadi surga takjil. Selain telur mimi yang jadi primadona, kamu juga bisa menemukan side dish khas lainnya seperti sumpil (makanan dari nasi bungkus daun bambu) atau aneka olahan seafood segar.

Harga satu porsinya pun sangat ramah di kantong. Satu porsi dijual Rp5.000. Atau, kamu juga boleh membeli ikan mimi ini sepasang dengan harga Rp75.000.

Gimana, kamu sudah pernah mencicipi sensasi tobiko dengan kearifan lokal ini, Gez? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Buat warga pesisir Kendal, khususnya di Kaliwungu, Ramadan rasanya belum afdal kalau belum mencicipi telur mimi. Kuliner ini bukan cuma soal mengenyangkan perut setelah seharian berpuasa, tapi sudah jadi identitas budaya yang mendarah daging. Saking istimewanya, telur mimi resmi dinobatkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Kendal sejak tahun 2022 lalu, lo!

Jangan bayangkan telur ini berasal dari ayam atau bebek. Telur ini didapat dari ikan mimi, sejenis hewan laut purba (sering disebut mimi-mintuno) yang punya cangkang keras dan ekor panjang seperti lidi. Bentuknya sekilas mirip ikan pari, tapi jauh lebih "prasejarah".

Sushi punya tobiko, Kendal punya telur mimi! Kuliner langka yang cuma muncul tiap Ramadan ini bukan cuma soal rasa gurih pedas yang nagih, tapi juga menyimpan legenda cinta sejati Mimi dan Mintuno. Buat warga Kaliwungu, nggak makan telur mimi pas puasa itu rasanya kayak ada yang hilang!

Telur Mimi, Takjil Ikonik Kendal dengan Filosofi Dalam

Upaya tersebut telah diatur dalam regulasi nasional mengenai kerja sama antara platform digital dan perusahaan pers, termasuk mekanisme lisensi berbayar dan bagi hasil atas pemanfaatan konten berita. AMSI menilai, masuknya klausul ini nggak lepas dari tekanan politik dan ekonomi AS terhadap Indonesia.

Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi dilematis; di satu sisi harus menjaga hubungan dagang bilateral dan membuka peluang peningkatan nilai ekonomi dari sektor unggulan, tapi di sisi lain berisiko mengorbankan kepentingan industri pers nasional serta kedaulatan kebijakan digital.

Indonesia sebelumnya telah mengambil langkah progresif melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas.

Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa jurnalisme adalah barang publik (public good) dan keberlanjutan media nasional merupakan prasyarat bagi demokrasi yang sehat. Maka, menurut AMSI, larangan menerapkan kewajiban kompensasi untuk perusahaan platform digital justru buruk untuk bisnis media di Tanah Air.

Ketiadaan kompensasi berpotensi memperlebar ketimpangan nilai ekonomi antara platform global dan penerbit lokal. Selama ini, perusahaan pers lokal sudah menghadapi tekanan berat akibat perubahan algoritma, dominasi distribusi oleh platform, serta pergeseran pendapatan iklan ke perusahaan teknologi.

Meski demikian, AMSI tetap meyakini bahwa platform digital global akan terus membutuhkan dan bekerja sama dengan perusahaan pers Indonesia. Konten jurnalistik berbasis fakta, investigasi, dan pelaporan mendalam dinilai tetap menjadi fondasi kredibilitas ekosistem informasi digital.

AMSI berharap platform tetap menjalin kemitraan lisensi dengan penerbit karena kebutuhan akan konten berkualitas dan terpercaya. Dalam era kecerdasan buatan (AI), ketergantungan platform terhadap data dan konten jurnalistik yang kredibel justru semakin tinggi.

Maka, perubahan dalam kerangka perjanjian dagang seharusnya nggak otomatis menghentikan kerja sama komersial antara platform dan penerbit. AMSI mengakui, tanpa kerangka kebijakan yang kuat, posisi tawar penerbit Indonesia akan semakin lemah dalam negosiasi dengan perusahaan platform digital.

Karena itulah AMSI meminta pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), untuk tetap konsisten melindungi kepentingan perusahaan pers nasional.

Perlindungan tersebut semakin krusial pada era sekarang ini ketika konten jurnalistik banyak digunakan untuk pelatihan model bahasa besar (large language models), ringkasan otomatis, serta berbagai layanan berbasis generative AI.

Dalam pandangan AMSI, hubungan antara platform AI dan penerbit harus dibangun di atas prinsip:

Tanpa kerangka atau keempat prinsip tersebut, risiko eksploitasi konten jurnalistik Indonesia akan semakin besar, sedangkan manfaat ekonominya mengalir ke luar negeri. Maka,&nbsp;AMSI menegaskan bahwa kebijakan perdagangan internasional nggak boleh menggerus kedaulatan Indonesia.

Kedaulatan tersebut, termasuk di dalamnya adalah untuk mengatur ekosistem informasi kita. Media di Tanah Air, menurut asosiasi tersebut, bukan sekadar pelaku bisnis, melainkan infrastruktur demokrasi dan bagian dari ketahanan nasional di bidang informasi.

Untuk itu, AMSI berharap pemerintah tetap memastikan implementasi perjanjian perdagangan memberi ruang kebijakan (policy space) bagi negara dalam:

Sebagai organisasi industri, AMSI menyatakan kesiapannya untuk berdialog dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan solusi yang menjaga keseimbangan antara kepentingan perdagangan internasional dan perlindungan industri pers nasional.

Semoga berhasil dan kedaulatan pers di Tanah Air tetap terjaga, agar para jurnalis dan orang-orang yang bernaung di dalamnya juga turut sejahtera. (Siti Khatijah/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyampaikan keprihatinan atas ketentuan dalam perjanjian perdagangan terbaru Indonesia-AS yang membatasi kewenangan pemerintah RI dalam mewajibkan platform digital AS membayar kompensasi atau lisensi kepada perusahaan pers Indonesia.

Menurut AMSI, ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan semangat dan arah kebijakan nasional yang selama ini berupaya membangun hubungan yang lebih adil antara platform digital dengan perusahaan pers.

Menyoroti perjanjian dagang RI–AS yang membatasi kewajiban kompensasi platform digital ke perusahaan pers, AMSI menegaskan bahwa kebijakan perdagangan internasional seharusnya nggak menggerus kedaulatan Indonesia dalam mengatur ekosistem informasi domestik.

AMSI: Perjanjian Dagang RI–AS Jangan Gerus Kedaulatan Kebijakan Pers Kita!

Tanpa mengesampingkan hak setiap warga negara untuk menggunakan jalur hukum, AMSI mengatakan, gugatan dengan nilai yang dianggap eksesif itu berpotensi mengancam kebebasan pers dan menciptakan efek jera (chilling effect) terhadap perusahaan media di Indonesia.

“Gugatan bernilai fantastis ini mengindikasikan praktik SLAPP (strategic lawsuit against public participation), yaitu upaya membungkam media melalui beban finansial yang sangat berat,” ujar Amrie Hakim, Ketua Bidang Advokasi dan Regulasi AMSI, Rabu (5/11/2025).

Sedikit informasi, perselisihan antara Mentan Amran dan Tempo berawal dari laporan sampul majalah bertajuk "Poles-Poles Beras Busuk” yang dipublikasikan di akun media sosial Tempo.co (X dan Instagram) pada 16 Mei 2025 yang telah dimediasi&nbsp;Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Amrie menegaskan bahwa Tempo telah menjalankan seluruh rekomendasi Dewan Pers, termasuk mengganti judul poster, menyampaikan permintaan maaf, dan memoderasi konten. Hak jawab dan hak koreksi juga telah dipenuhi.

"Gugatan perdata ini berpotensi melanggar jaminan konstitusional terhadap kebebasan pers yang diatur Pasal 28 dan 28F UUD 1945, serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 6/PUU-V/2007 yang menegaskan perlindungan bagi media dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kepentingan publik," tegasnya.

Amrie menyarankan agar Mentan menempuh jalur sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Pers jika menilai Tempo masih belum sepenuhnya melaksanakan keputusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) dari Dewan Pers.

“Kami menyarankan agar pihak Menteri Pertanian kembali mengadukan Tempo ke Dewan Pers sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Pers, dan bukan mengajukan gugatan perdata terhadap Tempo,” ujar Amrie.

Amrie juga meminta Dewan Pers memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai isi dan pelaksanaan PPR tersebut untuk menghindari perbedaan tafsir di antara para pihak.

“Gugatan ini dapat menciptakan preseden berbahaya bagi ekosistem pers di Tanah Air. Jika dibiarkan, pejabat publik lain akan meniru pola ini untuk membungkam kritik, dan media akan takut memberitakan isu-isu penting yang melibatkan pejabat negara,” sebutnya.

Dia menilai, gugatan sebesar Rp200 miliar tersebut nggak sebanding dengan prinsip ganti rugi yang berlaku dalam perkara perdata. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung (No. 864K/Sip/1973 jo. No. 459K/Sip/1975).

"Besaran ganti rugi harus sepadan dengan kerugian nyata yang dapat dibuktikan, bukan tuntutan bersifat punitif atau menghukum," tegasnya.

Harapkan Perhatian Serius Pemerintah dan DPR

Sehubungan dengan kasus ini, AMSI meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap upaya-upaya yang dapat mengancam kebebasan pers sekaligus mengingatkan jajaran kabinetnya untuk menghormati kebebasan pers sesuai amanat konstitusi.

Setali tiga uang, AMSI juga mengharapkan keseriusan DPR untuk menggunakan fungsi pengawasan mereka guna memastikan nggak ada intimidasi terhadap pers sekaligus melakukan evaluasi implementasi UU Pers, khususnya dalam hal perlindungan terhadap praktik SLAPP.

Menurut Amrie, penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan media semestinya dilakukan secara konstruktif melalui dialog terbuka, bukan konfrontasi hukum. AMSI berdiri bersama Tempo dan seluruh media yang menjalankan fungsi kontrol sosial dengan integritas.

"Kami tak akan diam melihat upaya intimidasi sistematis terhadap perusahaan pers,” tegasnya. "AMSI terus memantau perkembangan gugatan dan akan menempuh langkah advokasi jika perlu, termasuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial guna memastikan kebebasan pers tetap terlindungi."

Terkait gugatan senilai Rp200 miliar yang dilakukan Mentan Amran terhadap perusahaan pers ini, apakah menurutmu sudah sesuai, Gez?&nbsp;(Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyatakan keprihatinan mendalam atas gugatan perdata senilai Rp200 miliar yang diajukan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terhadap PT Tempo Inti Media Tbk (Tempo).

Gugatan ini telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 684/Pdt.G/2025/PN JKT SEL sejak 1 Juli 2025.

Mengaggap gugatan Rp200 miliar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terhadap Tempo berpotensi mengancam kebebasan pers dan menciptakan efek jera. AMSI menilai sengketa antara media dengan pemerintah semestinya diselesaikan dengan dialog terbuka.

Soroti Gugatan Mentan Amran terhadap 'Tempo', AMSI: Berpotensi Tekan Kebebasan Pers!

Bertempat di Dreamlight World Media, Kabupaten Semarang, Rabu (29/10/2025), forum ini&nbsp;menjadi arena pertarungan antara akselerasi teknologi dengan tuntutan etika, yang bermuara pada satu kesepakatan yang solid cum tegas, bahwa teknologi hanyalah alat, sedangkan hati nurani jurnalis adalah kompas utama.

CEO Tempo Digital, Anak Agung Gde Bagus Wahyu Dhyatmika, mengungkapkan bahwa "krisis global" ini nggak hanya dirasakan media lokal, tapi juga media nasional. Namun begitu, lelaki yang akrab disapa Bli Komang meyakini bahwa AI bukanlah ancaman mutlak.

"AI adalah realitas baru yang harus diintegrasikan secara cerdas," tutur sosok bersahaja yang saat ini menjabat sebagai&nbsp;Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) tersebut.

Komang nggak menafikan fakta bahwa pendapatan iklan media terus menurun akhir-akhir ini. Di banyak negara seperti AS, Inggris, dan Australia, lebih dari 70 persen belanja iklan digital kini dikuasai oleh Google dan Meta, sementara media konvensional hanya memperoleh sekitar 5 persen.

"Ini ironis. Di tengah peningkatan jumlah pengguna internet, pendapatan iklan media justru terus menurun," sebutnya.

Menurutnya, platform besar dan algoritma rekomendasi kini menjadi penjaga gerbang baru, yang menentukan apa yang dilihat audiens, yang seringkali bukan berdasarkan nilai berita, melainkan potensi keterlibatan (engagement).

"Dampaknya, konten sensasional dan partisan lebih cepat naik ke permukaan dibandingkan liputan mendalam yang faktual," jelasnya.

Ketergantungan terhadap platform digital menciptakan dilema bagi media karena lalu lintas kunjungan ke laman berita kini lebih bergantung pada media sosial dan mesin pencari, sementara rekomendasi algoritmik menurunkan jangkauan "berita bagus" yang menerapkan prinsip dan nilai jurnalisme.

"Ditambah adanya tekanan politik dan keterbatasan iklan pemerintah, independensi ruang redaksi pun kian dipertaruhkan," ungkap Komang.

Kepercayaan publik terhadap berita di media sosial juga rendah, diperburuk oleh meluasnya disinformasi dan maraknya konten palsu yang disebarkan oleh akun anonim maupun sistem otomatis. 

"Tanpa perubahan model bisnis media, masalah keterlibatan audiens dan keberlanjutan finansial akan terus berulang,” simpul Komang dalam pemaparannya.

Solusinya adalah dengan beradaptasi. Sebagaimana diketahui, perkembangan teknologi AI, mulai dari machine learning hingga generative AI, telah&nbsp;mengubah cara kerja di ruang redaksi. Mesin mampu menulis berita, membuat gambar, video, bahkan meniru suara manusia hanya dari perintah teks.

"Produksi berita menjadi mudah. Banyak media memanfaatkan teknologi ini untuk efisiensi dan diversifikasi format," terang Komang.

Namun, kemudahan itu datang bersama risiko besar. Perlu diketahui bahwa generative AI dapat menciptakan deepfake, konten sintetis yang tampak realistis, padahal sepenuhnya palsu. Survei global menunjukkan bahwa 71 persen masyarakat belum memahami apa itu deepfake.

"Ini membuat mereka semakin rentan terhadap manipulasi digital. Bahkan, data internal Tempo mencatat adanya peningkatan signifikan penyebaran konten palsu berbasis AI selama 2024," paparnya.&nbsp;

Komang pun mengingatkan pentingnya mengembangkan AI yang etis (ethical AI), yakni akni kecerdasan buatan yang tetap menghormati agensi manusia, nilai kemanusiaan, dan konteks lokal. Etika ini sudah diatur oleh pemerintah maupun Dewan Pers.

Pemerintah Indonesia telah menempuh langkah strategis dengan Peraturan Presiden No 32 Tahun 2024, yang mewajibkan platform digital menegosiasikan kesepakatan komersial dengan penerbit untuk konten jurnalistik berkualitas.

Sementara, Dewan Pers melalui Regulasi No 1 Tahun 2025 memperkuat landasan hukum dan etika penggunaan AI dalam jurnalisme. Regulasi ini diharapkan dapat melindungi hak cipta, memastikan kompensasi yang adil bagi penerbit, serta menegakkan transparansi dalam algoritma dan sumber data pelatihan AI.

Selain etika, Komang juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan pendapatan. Mengacu pada model bisnis media global seperti News Corp, The New York Times, The Guardian, hingga eldiario.es, kemandirian media dapat dicapai melalui diversifikasi pendapatan seperti langganan digital, keanggotaan, hingga bundling produk.

"Model baru bahkan muncul, yaitu B2A2C (Business-to-AI-to-Consumer), di mana media melisensikan kontennya kepada platform AI untuk disalurkan ke pengguna lewat asisten digital atau chatbot," paparnya.

Untuk menuju ke sana, Komang menyebutkan, media perlu menata ulang infrastrukturnya seperti memperkaya metadata dan API, memperkuat integrasi teknologi AI, dan meningkatkan literasi data serta etika digital di ruang redaksi. Selain itu, media juga perlu mengubah mindset dari kompetisi menjadi kolaborasi.

"AMSI telah mengembangkan aggregator konten nasional yang menghimpun artikel dari hampir 100 media anggota AMSI. Ini membuka peluang kolaborasi dengan startup lokal yang sedang mengembangkan AI generatif berbasis bahasa Indonesia untuk dilatih menggunakan konten berita nasional," kata dia.

Langkah ini bukan hanya bentuk kemandirian teknologi, tetapi juga upaya menciptakan ekosistem berbagi data dan pendapatan antarmedia.

“Kita perlu memastikan AI yang tumbuh di Indonesia berpijak pada nilai-nilai lokal dan semangat keberagaman,” tegasnya.

Untuk itulah Komang memetakan tiga hal yang perlu diupayakan untuk menuju masa depan media yang tangguh. Yang pertama adalah Diversifikasi, yakni mengurangi ketergantungan pada iklan dan mulai membangun pendapatan berbasis pembaca.

"Yang kedua adalah Integrasi AI. Mulai susun konten terstruktur, siapkan tim lintas disiplin, dan bangun keahlian berlisensi," ujarnya.&nbsp;

Terakhir, adalah Adopsi B2A2C. Jalin kesepakatan adil dengan platform AI, pastikan adanya transparansi dan pengawasan editorial.

“Untuk bertahan, media harus berevolusi secara bertahap; engage dengan&nbsp;pembaca, adaptif dengan AI, lalu membangun model baru yang berkelanjutan,” tutupnya.

AI bukan akhir dari jurnalisme, tapi level baru yang perlu disikapi media dengan bijak, bersama-sama, dan penuh integritas.&nbsp;Saat dunia kian diatur oleh algoritma, ruang redaksi memang harus adaptif, tapi tetap mengedepankan humanisme untuk menjaga kepercayaan pembaca. (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Nilai-nilai jurnalisme yang begitu relevan bagi industri media kian dimentahkan oleh realitas hari-hari ini. Gelombang digitalisasi dan penetrasi kecerdasan buatan atau "akal imitasi" (AI) generatif yang semakin deras menghantam ruang redaksi, memaksa mereka mencari pijakan baru.

Di satu sisi, ancaman misinformasi meningkat, sementara rekening yang kering membuat laju media kian nggak gesit, tersendat, bahkan gulung tikar di banyak kota. Upaya mencari solusi pun datang dari DPRD Jawa Tengah melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sustainability Media di Era Digital”.

Gelombang AI generatif telah mengancam masa depan media. Namun, Ketua AMSI menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat. Untuk beradaptasi di era imitasi, ruang redaksi&nbsp;perlu melakukan diversifikasi bisnis, integrasi teknologi, dan mengadopsi kesepakatan yang adil untuk bertransformasi.

Masa Depan Media dan Adaptasi Ruang Redaksi di Era Akal Imitasi

“Opini publik mulai bergeser. Sekarang influencer bisa memengaruhi media dan publik secara bersamaan,“ ujar Helena Rea, Head of Project BBC Media Action Indonesia, dalam panel diskusi IDC 2025 bertema Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital.

Menurut Helena, audiens kini banyak berpindah ke influencer dan platform new media, sementara media tradisional masih berjuang untuk beradaptasi dengan format digital yang begitu cepat berubah.

“Ketika audiens bergeser ke influencer dan media baru, muncul pertanyaan baru: siapa sebenarnya jurnalisnya?” ujarnya yang juga menekankan urgensi media untuk kembali berfokus pada kebutuhan audiensnya agar tetap relevan.

Anggota Dewan Pers Rosarita Niken Widiastuti dalam diskusi mengungkapkan, kendati istilah "new media" belum memiliki definisi baku, dalam praktiknya ruang tersebut banyak diisi oleh influencer yang aktif menyebarkan informasi kepada publik.

“Influencer kini bisa memengaruhi persepsi publik. Mereka punya kedekatan emosional dengan audiens yang kadang tidak dimiliki media arus utama,” ujarnya.

Sementara Wahyu Aji, CEO Good News From Indonesia (GNFI), melihat bahwa new media kini berpusat di media sosial. Dia memperkirakan, para influencer yang selama ini beroperasi tanpa “rumah media” (homeless media) suatu saat akan bermigrasi ke situs web dan berkembang menjadi media arus utama.

“Kami belajar dari kebutuhan audiens. Mereka tidak hanya ingin berita, tapi juga konten berbasis hobi, kuliner, hingga hal-hal lokal. New media bisa menyajikan informasi dengan cara yang lebih santai dan sesuai selera publik,” kata Wahyu.

Keunggulan utama new media, lanjutnya, terletak pada kemampuan membaca langsung respons audiens dari performa konten yang dipublikasikan, sehingga bisa cepat beradaptasi dengan tren.

Menurut Wenseslaus Manggut, COO KapanLagi Youniverse (KLY), batas antara jurnalis dan influencer kini semakin kabur. Bahkan, seorang jurnalis berpengalaman bisa memanfaatkan pengetahuannya untuk menjadi influencer di bidangnya.

“Jurnalis yang berpengalaman di satu bidang sebenarnya bisa jadi influencer, tapi banyak yang kurang percaya diri untuk tampil. Padahal, ketika orang yang paham bicara langsung ke publik, pengaruhnya bisa jauh lebih kuat,” katanya.

Namun, Wenseslaus juga menekankan pentingnya menjaga prinsip verifikasi dan akurasi dalam produksi konten digital. Hal itu diamini oleh Wahyu Aji yang menilai bahwa kecepatan new media sering kali menjadi tantangan tersendiri.

“Respons terhadap informasi begitu cepat sehingga kami terpacu memproduksi konten lagi dengan cepat. Di situ kadang muncul masalah, seperti kurang bijak dalam mem-framing berita dari media mainstream,” ujarnya.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, para pembicara sepakat bahwa kolaborasi antara media arus utama, new media, dan influencer perlu terus diperkuat.

Tujuannya bukan hanya menjaga kredibilitas informasi, tetapi juga memastikan bahwa narasi publik terbentuk secara sehat dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus digitalisasi informasi.

Kesimpulan ini tentu saja menjadi titik terang bagi industri media, khususnya yang tengah berjibaku di ranah digital, pada yang dipenuhi luapan informasi, baik yang berkembang di masyarakat maupun rekayasa kecerdasan buatan.

Hal tersebut sesuai dengan tema utama&nbsp;IDC yang tahun ini mencoba menyoroti upaya memperoleh kemandirian media digital di tengah pengaruh AI.

Melalui tema Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital, AMSI berusaha mengulik secara tuntas tentang pentingnya kedaulatan dan kemandirian industri media di tengah gempuran transformasi digital berbasis kecerdasan buatan (AI). Pembahasan yang menarik ya, Gez?&nbsp;(Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Pergeseran besar sedang terjadi dalam cara publik mengonsumsi informasi. Kehadiran new media dan influencer dinilai telah mengubah lanskap komunikasi publik, sekaligus menantang peran media konvensional dalam membentuk opini masyarakat.

Isu ini mengemuka dalam salah satu diskusi dalam rangkaian Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 yang diinisiasi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di The Hub Sinarmas Land, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Kehadiran influencer yang menawarkan kedekatan emosional telah mengubah cara publik mengonsumsi informasi. Dominasi ini berpotensi memunculkan misinformasi jika yang dikerjakan tanpa prinsip jurnalistik. Maka, di sinilah kolaborasi antara media konvensional dengan 'new media' menjadi sangat penting.&nbsp;

Menakar Ulang Peran Media Konvensional di Tengah Dominasi Influencer di Media Sosial

Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber lintas sektor, yakni Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramitha, Communication Director TikTok Indonesia Anggini Setiawan, dan CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramitha mengatakan, transformasi digital kini menjadi keniscayaan di berbagai sektor, termasuk energi. Menurutnya, penerapan teknologi digital merupakan kunci untuk mewujudkan bisnis energi yang berkelanjutan.

"Melalui Pertamina Digital Hub dan aplikasi MyPertamina, BUMN energi tersebut terus mendorong efisiensi, transparansi, serta peningkatan kualitas layanan bagi konsumen di seluruh Indonesia,"&nbsp;ujarnya dalam forum bertema utama Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital&nbsp;tersebut.

Arya menekankan bahwa digitalisasi bukan hanya soal modernisasi sistem, tetapi juga fondasi penting bagi ketahanan energi nasional, terutama di tengah tantangan global menuju ekonomi rendah karbon. Di balik kemajuan ini, menurutnya literasi informasi dan peran media dalam memerangi hoaks menjadi sangat penting.

“Baca media yang benar, jangan baca hoaks!” tegasnya.

Terkait hal ini, dia mengungkapkan, Pertamina sempat menghadapi berita palsu tentang penjualan SPBU di Wonogiri, Jawa Tengah, yang sempat viral di media sosial. Kasus ini menunjukkan betapa cepatnya hoaks menyebar, sementara proses klarifikasi dan penurunan konten membutuhkan waktu.

Sementara itu, Communication Director TikTok Indonesia Anggini Setiawan, menegaskan bahwa meski teknologi AI berperan besar dalam mengelola platform digital, moderasi konten tetap membutuhkan sentuhan manusia.

“Di TikTok, lebih dari 98 persen pelanggaran kebijakan diturunkan secara proaktif. Tapi, kami tetap mengombinasikan moderasi mesin dan manusia untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna,” ujarnya.

Dengan jumlah pengguna TikTok yang kini melampaui 160 juta di Indonesia, menurut Anggini, tanggung jawab terhadap kualitas informasi menjadi semakin besar. Kombinasi sistem otomatis dan pengawasan manusia, dia menambahkan, adalah cara paling efektif menjaga ruang digital tetap sehat dan aman bagi publik.

Dalam kesempatan yang sama, CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo menyoroti dinamika media berita di tengah maraknya konten hiburan global. Meski ruang digital didominasi konten luar negeri, minat masyarakat terhadap berita nasional justru meningkat.

“Masyarakat Indonesia masih punya ketertarikan tinggi terhadap berita dalam negeri,” ujar Angela, mengutip data Nielsen yang menunjukkan peningkatan konsumsi berita nasional.

Angela menjelaskan, konten berita memiliki kedekatan emosional dan relevansi lokal yang nggak bisa digantikan oleh hiburan internasional seperti K-Drama atau program luar negeri lainnya.

“Berbeda dengan konten hiburan yang bisa dikonsumsi dari mana saja, konten berita menyentuh kehidupan langsung masyarakat,” katanya.

Kebutuhan Informasi Kredibel Semakin Tinggi

Menurut Angela, dengan demografi Indonesia yang didominasi generasi muda produktif, kebutuhan akan informasi yang kredibel semakin tinggi. Generasi ini aktif mencari sumber berita valid di tengah derasnya arus digital, sehingga media harus berinovasi tanpa kehilangan kredibilitas.

“Kredibilitas dan kecepatan harus berjalan beriringan untuk menjawab kebutuhan informasi generasi baru,” ujarnya. "Meski AI menawarkan efisiensi, peran redaksi tetap tak tergantikan, karena AI hanyalah alat bantu. Judgement redaksi tetap penting untuk menentukan nilai berita dan kebenaran informasi.”

Karena alasan tersebut, Angela menambahkan, iNews membangun sistem redaksi yang agile dan adaptif, sekaligus melatih talenta agar mampu memanfaatkan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti.

Diskusi ini mengerucut pada kesepahaman bahwa teknologi AI membawa peluang sekaligus tantangan bagi seluruh sektor. Namun, di tengah arus digitalisasi yang semakin cepat, newsroom tetap menjadi pusat kontrol dan penjaga nilai kebenaran informasi.

Menurutmu, seberapa besar pengaruh ruang redaksi terhadap kebenaran berita yang beredar di masyarakat, Gez?&nbsp;(Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Peran redaksi (newsroom) dinilai tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga kredibilitas dan nilai berita, meskipun industri media kini berada di tengah gelombang besar transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI).

Pandangan tersebut mengemuka dalam panel diskusi bertema “Membangun Ekosistem Digital Lintas Industri” yang digelar dalam rangkaian Indonesia Digital Conference (IDC) 2025, acara tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di The Hub Sinarmas Land, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Dalam IDC 2025 yang digelar AMSI, para pemimpin industri sepakat bahwa newsroom tetap menjadi garda terdepan untuk menjaga kredibilitas informasi di tengah arus kecerdasan buatan. Mengapa demikian?

IDC 2025: Newsroom Tetap Jadi Garda Terdepan di Tengah Serbuan Kecerdasan Buatan

Melalui tema besar tersebut, AMSI berusaha menyoroti pentingnya kedaulatan dan kemandirian industri media di tengah gelombang transformasi digital berbasis kecerdasan buatan (AI).

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menjelaskan bahwa pemilihan tema kedaulatan AI bukan tanpa alasan. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan di industri digital perlu memahami cara bertahan dan berkembang di tengah disrupsi teknologi yang masif.

“Tanpa kedaulatan AI, semua sektor industri dan bisnis kita, terutama ekosistem informasi dan media, bisa mengalami krisis eksistensial,” ujar Wahyu, Rabu (22/10).

Menurut Wahyu, perkembangan AI telah membawa potensi disrupsi yang besar bagi industri media, tetapi juga membuka peluang bisnis dan inovasi baru. Karena itu, media digital dituntut untuk beradaptasi.

"Tidak hanya beradaptasi, tapi juga meningkatkan kinerja organisasi, serta tetap menjunjung kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi guna menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan demokratis," tegasnya.

Konferensi ini akan menghadirkan dua pembicara kunci, yakni Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.

Dalam kesempatan tersebut, AMSI juga akan menyerahkan dukungan simbolis terhadap revisi Undang-Undang Hak Cipta serta Proposal Indonesia untuk Copyright &amp; Digital Environment.

Langkah ini, Wahyu menambahkan, diharapkan akan menjadi strategi nasional dalam memperkuat kedaulatan digital sekaligus melindungi ekosistem media dari ketimpangan distribusi nilai ekonomi konten di era AI.

Selain kedua pembicara utama, IDC 2025 juga menghadirkan sejumlah narasumber profesional lintas sektor yang merupakan pakar dan pemimpin industri digital di Indonesia, antara lain:

Selama dua hari penyelenggaraan, para narasumber akan berbagi pandangan dan pengalaman seputar peluang dan tantangan industri digital di tengah percepatan teknologi AI.

Ketua Panitia IDC 2025 Ismoko Widjaya mengatakan, kondisi bisnis media digital saat ini sedang menghadapi tantangan besar; mulai dari disrupsi AI, perubahan algoritma, sampai dengan badai PHK. Menurutnya, IDC 2025 telah menghadirkan para ekspertis dan market leader di bidangnya masing-masing.

“Semoga kehadiran IDC 2025 dapat memberikan angin segar, solusi, sekaligus harapan bagi industri media digital agar tak cuma bisa bertahan, tapi juga tumbuh dan berkelanjutan,” terangnya.

Oya, sedikit informasi, selain diskusi panel utama, pada hari pertama IDC 2025 akan menggelar sesi-sesi praktis yang dirancang untuk memberikan wawasan langsung kepada pelaku media. Topik yang dibahas mencakup strategi pendanaan, pengembangan model bisnis berkelanjutan, dan adaptasi teknologi dalam ruang redaksi.

Kemudian, hari berikutnya akan diisi dengan workshop tematik yang mempertemukan media arus utama (mainstream) dan media baru (new media). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas generasi dan kapasitas kelembagaan di tengah perubahan lanskap digital yang dinamis.

Puncaknya, IDC 2025 akan ditutup dengan AMSI Award 2025, malam penghargaan bagi media di Tanah Air yang telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap inovasi dan kualitas jurnalisme di tengah tantangan disrupsi teknologi.

Mengangkat tema 'Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital', Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) berharap Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 akan memberi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi industri media digital di tengah era teknologi AI.&nbsp;