Inibaru.id – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan dukungannya terhadap upaya pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Dia menilai bahwa wilayah ini memiliki potensi besar yang jika dikelola secara optimal, bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam paparannya, Sumanto menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Wonosobo masih tergolong tinggi, dengan persentase mencapai 15,28 persen. Menurutnya, menurunkan angka ini membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

"APBD provinsi dan kabupaten harus diarahkan untuk pengentasan kemiskinan. Itu yang menjadi harapan kita agar minimal standar kehidupan masyarakat terpenuhi. Ya minimal pendapatannya kira-kira Rp2,3 juta per bulan," ujar Sumanto saat menjadi narasumber Seminar Pengentasan Kemiskinan dengan Budaya Kearifan Lokal, Sabtu (19/4). Acara gelaran Fraksi PDIP DPRD Jateng tersebut berlangsung di Balai Desa Bejiarum, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.

Dia juga menekankan pentingnya peran anggota legislatif, khususnya dari PDIP, untuk terus berpihak kepada rakyat kecil dalam upaya penghapusan kemiskinan. Sumanto menyoroti sektor pertanian dan pariwisata Wonosobo sebagai kekuatan besar yang belum dimanfaatkan sepenuhnya.

"Potensi pertanian Wonosobo luar biasa, bahkan tidak pernah kekeringan. Wisatanya juga terkenal. Harapannya ini bisa dioptimalkan agar angka kemiskinan yang masih 15,28 persen bisa turun. Jika ada faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan, perlu dibicarakan bersama," paparnya.

Wonosobo Daerah Ketiga Termiskin

Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, menambahkan bahwa Wonosobo saat ini berada di posisi ketiga daerah termiskin di Jawa Tengah, setelah Brebes dan Kebumen.

"Kami dari Komisi E berharap permasalahan ini bisa diatasi dan pendapatan masyarakat bisa terus meningkat," katanya.

Sementara itu, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Saat ia mulai menjabat pada 2015, angka kemiskinan mencapai 21 persen, dan berangsur turun menjadi 17 persen pada 2021. Berkat pendekatan hingga tingkat RT, angka tersebut kini menyentuh 15,28 persen.

Namun, masih banyak kendala yang dihadapi. "Kami coba inventarisasi penyebabnya. Yaitu ego sektoral masih menonjol, data kemiskinan juga belum terbuka transparan. Masih banyak warga belum dapat listrik, tak punya jamban sehat, dan rumahnya tak layak huni," ujarnya.

Dia juga menyoroti banyaknya anak yang putus sekolah sebagai penyumbang angka kemiskinan. Beberapa kecamatan bahkan belum memiliki SMA Negeri, yang menyebabkan sebagian remaja memilih menikah muda karena keterbatasan akses pendidikan.

"Saat ini masih ada 2 kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri. Kami akan upayakan membangun sekolah untuk menampung banyaknya lulusan SMP," katanya.

Kemiskinan memang bisa dientaskan dengan pendidikan. Jadi, semoga saja masyarakat makin mudah mengakses pendidikan sehingga kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E01)