Beda dengan pendapat Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer pada 17 Februari 2025 lalu yang memberikan tanggapan sinis terhadap tagar tersebut, bahkan meminta orang yang pergi ke luar negeri untuk nggak balik lagi ke Indonesia, Abdul Kadir Karding justru menganggap inisiatif warga yang pengin mencari kerja ke luar negeri sebagai hal yang bagus.

Alasannya, dia menyadari jika lapangan kerja di dalam negeri masih seret. Jadi, dia nggak mempermasalahkan jika warga, khususnya anak muda, melirik peluang kerja di luar negeri.

Ajakan ini ia sampaikan dalam acara talkshow sekaligus peresmian Migrant Center di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Kamis (26/6/2025). Di hadapan para mahasiswa, Karding menyampaikan data bahwa hampir satu juta warga Jawa Tengah belum terserap ke dunia kerja.

“Mahasiswa ini calon pengangguran. Daripada menunggu lama dan stres karena susah cari kerja, mending segera siapkan diri kerja ke luar negeri. Yang resmi dan aman, tentu saja,” ungkapnya sebagaimana dinukil dari Kompas, Kamis (26/5).

Karding juga menyebut data nasional yang mengungkap ada lebih dari 70 juta warga Indonesia yang belum memiliki pekerjaan tetap. Di tengah kondisi semacam itu, bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama yang punya keterampilan,  bisa jadi solusi nyata.

“Bukan sekadar alternatif, ini bisa jadi pilihan utama,” tegasnya.

Saat salah seorang peserta sempat mengajukan pertanyaan tentang soal minimnya lapangan kerja di dalam negeri, Karding menjawab secara blak-blakan disertai dengan kelakar.&nbsp;

“Kalau itu urusannya Menaker. Saya fokus kirim orang ke luar negeri,” katanya, disambut tawa hadirin.

Tugas Kementerian P2MI, lanjutnya, adalah memastikan jalur kerja ke luar negeri berjalan legal, aman, dan menjanjikan. Dia bahkan menyebut kerja di luar negeri bisa menjadi batu loncatan membangun karier internasional.

Menariknya, mencari kerja ke luar negeri bagi Karding nggak sekadar bicara soal ekonomi. Dia menyinggung pula aspek geopolitik dan pengaruh budaya.

“Sekarang dunia dikuasai bukan dengan senjata, tapi ide dan pengaruh. Lihat Korea Selatan dengan K-Pop-nya. Kita bisa seperti itu. Kirim PMI yang punya skill dan karakter Indonesia, biar nilai-nilai kita menyebar ke mana-mana,” lanjutnya.

Dia bahkan meyakini bahwa lewat jalur ini, bukan tak mungkin orang Indonesia bisa menjadi pemimpin di negara lain, sebagaimana Perdana Menteri Inggris saat ini berasal dari etnis India.

“Kenapa enggak? Kalau kita siapkan SDM sejak sekarang, kirim yang terbaik ke dunia, suatu hari kita juga bisa punya orang Indonesia jadi pemimpin dunia,” tutupnya penuh semangat.

Jadi, buat kamu yang masih ragu kerja ke luar negeri, mungkin sudah saatnya mulai mempertimbangkanya. Bukan lagi sekadar pilihan, layaknya kata pak menteri, mana tahu ini jadi penghidupan utama menuju masa depan yang lebih cerah.

Kalau menurutmu, gimana, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Jumlah pengguna warganet di Indonesia yang menyuarakan tagar #KaburAjaDulu yang bermakna mencari kerja atau beasiswa pendidikan di luar negeri masih sangat tinggi seiring dengan masih tingginya angka pengangguran di Tanah Air.

Hal ini ternyata mendapatkan tanggapan positif dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Bukannya menanggapi dengan sinis, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding justru mendorong warga, khususnya anak muda, untuk nggak ragu mencari kerja di luar negeri. Apa alasannya, ya?

Dukung Generasi Muda Kerja di Luar Negeri, Abdul Kadir Karding: Asalkan Legal!

"Rumah singgah ini bagian dari janji pelayanan pemerintah. Seluruh fasilitas yang kami sediakan dapat dipakai gratis oleh yang ber-KTP Temanggung. Jika kamar kosong, silakan pakai; cukup koordinasi melalui Dinas Sosial atau langsung ke kontak rumah singgah yang standby 24 jam,” ujar Kepala Dinas Sosial Heri Kardono, Rabu (25/6/2025).

Fasilitas yang tersedia pun cukup lengkap, lo; mulai dari kamar tidur, kamar mandi, dapur, air minum, hingga alat kebersihan. Rumah singgah di Yogyakarta punya empat kamar yang bisa menampung sekitar 10 orang, sedangkan di Semarang tersedia tujuh kamar.

Soal pendanaan, untuk saat ini masih menggunakan skema kolaborasi antara APBD Kabupaten Temanggung dan Baznas. Namun, ke depannya, Pemkab ingin mengembangkan layanan ini jadi lebih mandiri dan permanen.

Respons masyarakat pun positif. Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Temanggung, Muhammad Arifin, menyebut program ini sangat membantu warganya, terutama mereka yang sedang mendampingi pasien rujukan ke rumah sakit besar. Dia bahkan sudah datang langsung ke lokasi rumah singgah agar bisa memberikan informasi yang tepat ke warganya.

“Kami para kepala desa sangat mendukung dan berterima kasih kepada Pemkab Temanggung. Rumah singgah ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi masyarakat rentan atau keluarga pasien yang sedang dirujuk ke rumah sakit besar. Tidak semua warga mampu menginap di hotel atau wisma,” ujar Arifin.

Dia juga menyoroti pentingnya fasilitas ini bagi pasien penyakit kronis seperti kanker yang harus bolak-balik rumah sakit.

“Biaya pengobatan saja sudah berat, belum lagi akomodasi. Rumah singgah ini sangat membantu. Harapannya, ke depan fasilitasnya bisa lebih ditingkatkan, termasuk adanya pendamping atau petugas yang bisa mengarahkan warga ke rumah sakit tujuan,” tambahnya.

Arifin mengaku sudah mulai menyebarkan informasi soal rumah singgah ini ke masyarakat, mulai dari grup WhatsApp desa hingga saat kumpul-kumpul di lapangan. Dia berharap, nggak ada lagi warga Temanggung yang kebingungan saat harus dirujuk ke rumah sakit besar di luar kota.

“Saya sendiri sudah datang langsung ke rumah singgah di Jogja dan Semarang, supaya kalau ada warga bertanya saya bisa arahkan. Jangan sampai ada warga Temanggung yang butuh tapi tidak tahu informasinya,” tegasnya.

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pun terus mendorong para kepala desa, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat untuk ikut menyosialisasikan rumah singgah ini. Nggak cuma tempat tinggal sementara, tapi jadi wujud nyata pelayanan publik yang adil dan merata untuk seluruh warga.

Ikut lega ya dengan keberadaan rumah singgah untuk warga Temanggung ini, Millens. Mereka jadi nggak merasa sendirian saat butuh tempat singgah di kota orang. (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Warga Temanggung yang tengah berjuang mendapatkan layanan kesehatan di luar kota kini punya tempat bernaung yang nyaman. Pemkab Temanggung resmi membuka rumah singgah gratis di dua kota besar, yakni Semarang dan Yogyakarta.

Rumah singgah ini bisa dimanfaatkan warga Temanggung yang tengah dirujuk ke rumah sakit besar atau yang tengah berada di luar kota dan butuh tempat istirahat sementara.

Program ini hadir berkat kerja sama apik antara Dinas Sosial Temanggung dan Baznas. Nggak main-main, rumah singgah tersebut jadi bukti konkret bahwa visi dan misi Bupati Agus Setyawan dan Wakil Bupati Nadia Muna soal pelayanan sosial yang inklusif bukan cuma janji manis.

Warga Temanggung kini nggak perlu bingung cari tempat tinggal sementara saat harus berobat ke Semarang atau Yogyakarta, karena sudah ada rumah singgah gratis yang disediakan pemkab setempat.

Rumah Singgah Gratis; Bukti Cinta Pemkab Temanggung untuk Warganya

Masuknya genangan rob kini nggak hanya merambah ke permukiman warga di pesisir pantai, tapi juga sudah meluap sampai ke jalan raya. Rob kerap terjadi pada siang hari dan kian parah pada malamnya, dengan ketinggian air bisa mencapai 50 sentimer. 


Ahli tata kota Undip Prof Dr Ing Wiwandari Handayani ST MT MPS, pembuatan tanggul laut menjadi solusi tercepat mengatasi banjir rob di kawasan Pantura Jawa Tengah. 


“Hanya tanggul laut yang bisa menahan naiknya air laut pasang yang kian berlangsung ekstrem. Hal itu karena dipicu fenomena alam perubahan iklim,” ungkap Prof Wiwandari.

Pembangunan tanggul laut di Semarang-Demak yang telah dikerjakan pemerintah pusat ini akan terintegrasi dengan tol laut yang direncanakan baru akan rampung pada 2027. 


“Pembangunan tanggul laut ini penting dan menjadi salah satu strategi dalam penanganan rob di Pantura. Tapi masyarakat tidak bisa serta merta berharap manfaatnya sekarang, karena proses pembangunan masih berjalan,” terangnya. 


Lebih lanjut, Wiwandari mendorong masyarakat terlibat dalam pengelolaan lingkungan pesisir, termasuk penanaman mangrove dan sektor perikanan berkelanjutan yang menjadi bagian dari penanganan jangka panjang.

Dia mengapresiasi program Mageri Segoro yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Program tersebut berupa penanaman 1,5 juta mangrove dengan luas area mencapai 150 hektare di sepanjang pantai utara di wilayah Jawa Tengah. 


Program Mageri Segoro ini bertujuan untuk mengembalikan dan menjaga kesehatan ekosistem pesisir yang rusak akibat abrasi dan perubahan iklim. Menurut Wiwandari, program ini penting dilakukan, mengingat laju perubahan iklim masih terjadi dan pembangunan kota juga berlangsung.


“Pemerintah bisa saja ke depan akan kembali kewalahan jika tidak melibatkan peran masyarakat untuk menjaga lingkungan pesisir,” ujarnya.

Di tengah menunggu pengerjaan tanggul laut selesai, Pemerintah Provinsi Jateng melakukan berbagai langkah penanganan, yakni pompanisasi di sejumlah titik pusat genangan hingga di tengah permukiman warga. 


Selain itu, Pemprov juga melakukan pengerukan pendangkalan sungai, normalisasi sungai, hingga drainase. Bahkan, warga terdampak banjir rob diberikan bantuan cuma-cuma. Di antaranya berupa pelayanan Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), bantuan sembako, dan alat tulis sekolah.


Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Khusairi, mengatakan, pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Semarang-Sayung) sepanjang 10,634 kilometer yang teranggarkan sebesar Rp10,9 triliun, terintegrasi dengan pembangunan&nbsp;giant sea wall&nbsp;(tanggul laut).&nbsp;

Pembangunan jalan tol ini, diestimasikan akan mengeringkan lahan seluas 576,04 hektare.
Pekerjaan fisik jalan tol juga dibangun dengan konstruksi khusus tanggul laut. 


"Selain itu, ada Kolam Retensi Terboyo dan Sriwulan yang digunakan untuk menampung air dalam jangka waktu tertentu, sebelum dialirkan ke laut atau daerah resapan lain," terangnya.


Adapun pekerjaan fisik giant sea wall dan kolam retensi yang terintegrasi dengan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) ini dimaksudkan untuk menanggulangi banjir dan rob di sisi selatannya. (Murjangkung/E10)

Inibaru.id - Banjir rob yang terjadi di bilangan Sayung, Kabupaten Demak masih terus berlangsung. Pakar tata kota dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengungkapkan, banjir rob yang sudah berlangsung sejak 1990 ini hanya bisa ditangani dengan cepat melalui pembangunan tanggul laut.

Sedikit informasi, saat ini pengerjaan tanggul rob sedang dikebut pemerintah pusat dan diperkirakan baru rampung pada 2027.

Banjir rob Sayung yang sudah nggak tertolong dan bikin susah masyarakat. Ahli Tata Kota Undip menyarankan tanggul laut sebagai solusi utama.

Darurat Rob Sayung, Pakar Tata Kota Undip: Tanggul Laut Satu-satunya Solusi!

"Dulu mikirnya paling latar yang tersedia di tempat foto KTP yang jadi penentu. Tapi saya pernah menemukan dua KTP dari kecamatan yang sama kok latarnya beda, lalu jadi kepikiran apa perbedaannya," ucapnya pada Jumat (27/6/2025).

Nah, ternyata, dugaan Farida memang benar. Perbedaan warna latar foto KTP ini bukan sekadar pilihan visual. Ada makna dan tujuan administratif di balik warna merah dan biru yang digunakan di dokumen kependudukan resmi tersebut.

Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dari Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Farid  menjelaskan bahwa warna latar pada foto KTP sengaja dibedakan berdasarkan tahun kelahiran pemiliknya. Singkatnya, ini bagian dari sistem identifikasi data kependudukan yang rapi dan sistematis.

Menurut Farid, warna biru digunakan untuk mereka yang lahir di tahun genap seperti 1990, 1992, 1994, dan seterusnya. Sementara itu, warna merah dipakai untuk pemilik KTP yang lahir di tahun ganjil, misalnya 1991, 1993, 1995, dan sebagainya.

“Untuk latar belakang biru di KTP-el disesuaikan tahun lahir genap. Sedangkan latar belakang merah di KTP-el disesuaikan tahun lahir ganjil,” ujar Farid sebagaimana dinukil dari Kompas, Sabtu (21/6/2025).

Jadi, bukan karena suka-suka petugas atau tempat cetak KTP ya? Ada alasan fungsional di baliknya. Tujuannya pun jelas, yaitu untuk memudahkan pengelompokan dan identifikasi data kependudukan, terutama ketika data perlu diurutkan atau dicocokkan dalam sistem secara cepat.

Lebih lanjut, Farid juga menyebutkan bahwa selain dua warna itu, Disdukcapil menerbitkan KTP dengan latar belakang oranye untuk warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia. Warna ini sekaligus membedakan KTP WNA dari milik WNI secara visual.

Kalau kamu baru sadar sekarang, coba deh cek lagi KTP-mu. Apakah kamu termasuk “tim merah” atau “tim biru”? Kalau ada teman WNA yang juga punya KTP, barangkali kamu bisa melihat seperti apa KTP latar fotonya yang oranye itu.

Menarik juga, ya? Ternyata hal kecil seperti warna latar foto di KTP pun ada fungsinya. Bukan sekadar gaya, tapi strategi administrasi yang simpel tapi efektif, Millens. (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Sering melakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk keperluan Tes Bahasa Inggris di sebuah institusi pendidikan di Kota Semarang bikin Farida menyadari ada hal unik, yaitu warna latar foto di KTP ada dua, tepatnya merah dan biru.

Awalnya, dia hanya menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tapi, lambat laun, dia kepikiran apakah perbedaan latar warna foto KTP ini ada maknanya.

Bukan asal-asalan, ternyata ada makna warna latar foto di KTP yang biasanya merah dan biru. Apa ya maknanya?

Mengapa Foto KTP Berlatar Merah atau Biru? Ini Penjelasan Dukcapil!&nbsp;

 Dalam arak-arakan itu, dua siwur pusaka atau gayung sakral dibawa dengan penuh penghormatan. Masing-masing berasal dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta, dan nantinya digunakan untuk menyucikan empat kendi pusaka (enceh) di kompleks Makam Raja-raja Mataram Islam.

Nggak hanya itu, kirab tahun ini juga terasa lebih sakral karena bertepatan dengan malam Jumat Kliwon dan awal Tahun Baru Hijriah. Bahkan, Keraton Surakarta turut menyumbangkan dua pusaka tambahan: Tombak Kyai Agyo Budaya dan Teken Kyai Nogo Sari, sebagai simbol kekuatan menjaga budaya dan pegangan hidup.

“Kirab ini bukan semata-mata parade budaya. Di balik siwur, tombak, dan tongkat itu tersimpan filosofi luhur,” terang Widodo Supranoto, tokoh budaya dari Forum Cinta Budaya Bangsa sebagaimana dinukil dari Radarjogja, Jumat (27/6/2025).

Dia juga menambahkan, siwur yang diarak dalam tradisi ini lebih dari sekadar alat menyiram air, melainkan lambang kehidupan dan keharmonisan .

Sehari setelahnya, pada Jumat 27 Juni pagi, digelar puncak acara Nguras Enceh alias pembersihan empat gentong pusaka peninggalan Sultan Agung, pendiri Makam Imogiri. Enceh-enceh ini diyakini berasal dari kerajaan-kerajaan sahabat: Aceh, Palembang, Siam (Thailand), dan Turki (Utsmaniyah). Air lama dalam kendi dikuras dan diganti dengan air baru yang dicampur air zam zam, lalu didoakan dalam suasana penuh haru.

Air bekas cucian enceh itu bahkan dipercaya membawa keberkahan. Makanya, nggak sedikit warga yang datang dari luar daerah seperti Kota Magelang, Muntilan, hingga Wonosobo. Mereka berlomba mendapatkan percikan air suci, yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit atau mendatangkan ketenangan batin.

Ketua Paguyuban Bregada Rakyat DIY Nur Sukiyo menyebut bahwa meskipun pelaksanaan kali ini lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya, esensi budayanya tetap kuat. “Justru dari kesederhanaan itu kita bisa menangkap nilai kebersamaan dan spiritualitasnya,” ungkapnya sebagaimana dinukil dari Jogjaprov, Jumat (27/6) .

Bisa dibilang, tradisi Ngarak Siwur dan Nguras Enceh bukan hanya soal budaya, tetapi juga refleksi batin. Ia mengajarkan masyarakat untuk merawat pusaka, menyucikan hati, sekaligus melawat sejarah. Semoga saja, kita bisa ikut serta dalam pelestarian tradisi yang sangat unik ini, ya, Millens di kemudian hari? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Di tengah perkembangan teknologi yang semakin modern, ada satu tradisi yang tetap kokoh berdiri di kaki perbukitan Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiap awal bulan Sura yang juga menandai Tahun Baru Jawa, masyarakat setempat bersama perwakilan dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta berkumpul dalam suasana khidmat untuk menggelar tradisi Ngarak Siwur dan Nguras Enceh, dua ritual budaya yang tak sekadar simbol, melainkan napas panjang dari warisan spiritual Mataram Islam.

Tahun ini, prosesi Kirab Ngarak Siwur berlangsung pada Kamis, 26 Juni 2025 sejak pukul 13.00 WIB. Ratusan peserta, dari abdi dalem hingga warga biasa, berjalan bersama dari Kantor Kapanewon Imogiri menuju Terminal Pajimatan.

Pada Kamis (26/6/2025) dan Jumat (27/6/2025), digelar tradisi Ngarak Siwur dan Nguras Enceh di Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apa ya keseruan dari tradisi ini?

Menilik Tradisi di Setiap Pergantian Tahun Jawa: Ngarak Siwur dan Nguras Enceh

“Tentunya ini selaras dengan program seribu sarjana yang ada dalam visi misi, untuk mengentaskan kemiskinan dengan ilmu pengetahuan,” ungkap Grengseng.

Dia menambahkan, Pemkab Magelang memang berkomitmen mendorong pendidikan sebagai fondasi utama dalam menekan angka kemiskinan.

Karena itu, pihaknya juga memberikan dukungan nyata terhadap program Sekolah Rakyat, salah satunya dengan menyiapkan pusat pendidikan milik pemda di Tegalrejo untuk dimanfaatkan sebagai lokasi belajar.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyebut kunjungannya ke rumah Annisa merupakan bagian dari pengecekan langsung kondisi calon siswa. Hasilnya, kondisi keluarga Annisa memang sesuai dengan kriteria sasaran program.

“Benar, kondisi calon siswa atas nama Annisa Dwi Pangestu, anak kedua dari pasangan Eko Haryanto dan Siti Kusriatun ini, merupakan dari keluarga tidak mampu,” jelasnya.

Agus Jabo menambahkan, program Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi sebagaimana menjadi perhatian Presiden RI.

“Jadi, Pak Presiden tidak mau kalau orang tuanya tidak mampu, (dan) masuk dalam kategori miskin, anaknya nanti ikut miskin. Yang kedua, Pak Presiden ingin memuliakan orang-orang yang tidak mampu. Yang ketiga, Pak Presiden ingin anak-anak Indonesia terus sekolah setinggi-tingginya,” papar Agus Jabo.

Sementara itu, Annisa mengaku senang mendapat kesempatan menjadi bagian dari Sekolah Rakyat. Harapannya, ini bisa menjadi jembatan untuk menggapai cita-cita.

“Senang bisa melanjutkan sekolah untuk bisa mengejar cita-cita menjadi guru,” ujar Annisa dengan penuh semangat.

Dia juga nggak keberatan tinggal di asrama selama menempuh pendidikan nanti, karena kebutuhan sehari-hari sudah difasilitasi pihak sekolah. Hal itu menurutnya bisa sangat meringankan beban orang tua.

Pendidikan memang nggak bisa berdiri sendiri dalam mengentaskan kemiskinan, tapi jelas menjadi jalan awal untuk membuka peluang.

Betewe, gimana pendapatmu tentang Sekolah Rakyat ini, Millens?&nbsp;Benarkah harus banget membangun sekolah baru atau cukup memanfaatkan sekolah yang sudah ada sehingga memperkecil risiko diskriminasi?&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Upaya mengentaskan kemiskinan lewat jalur pendidikan terus digenjot. Pemerintah Kabupaten Magelang bahkan menyambut baik program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial karena dianggap sejalan dengan visi daerah, yakni mencetak seribu sarjana setiap tahun.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Magelang Grengseng Pamuji saat mendampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meninjau rumah calon siswa Sekolah Rakyat, Annisa Dwi Pangestu, di Dusun Samberan, Desa Wringin Anom, Kecamatan Tempuran, Rabu (4/6/2025).

Pemkab Magelang mendukung penuh program Sekolah Rakyat dari Kemensos. Program ini dinilai sejalan dengan visi daerah mencetak seribu sarjana setiap tahun untuk mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan.

Dukungan Penuh Bupati Magelang untuk Program Sekolah Rakyat

"APBD provinsi dan kabupaten harus diarahkan untuk pengentasan kemiskinan. Itu yang menjadi harapan kita agar minimal standar kehidupan masyarakat terpenuhi. Ya minimal pendapatannya kira-kira Rp2,3 juta per bulan," ujar Sumanto saat menjadi narasumber Seminar Pengentasan Kemiskinan dengan Budaya Kearifan Lokal, Sabtu (19/4). Acara gelaran Fraksi PDIP DPRD Jateng tersebut berlangsung di Balai Desa Bejiarum, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.

Dia juga menekankan pentingnya peran anggota legislatif, khususnya dari PDIP, untuk terus berpihak kepada rakyat kecil dalam upaya penghapusan kemiskinan. Sumanto menyoroti sektor pertanian dan pariwisata Wonosobo sebagai kekuatan besar yang belum dimanfaatkan sepenuhnya.

"Potensi pertanian Wonosobo luar biasa, bahkan tidak pernah kekeringan. Wisatanya juga terkenal. Harapannya ini bisa dioptimalkan agar angka kemiskinan yang masih 15,28 persen bisa turun. Jika ada faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan, perlu dibicarakan bersama," paparnya.

Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, menambahkan bahwa Wonosobo saat ini berada di posisi ketiga daerah termiskin di Jawa Tengah, setelah Brebes dan Kebumen.&nbsp;

"Kami dari Komisi E berharap permasalahan ini bisa diatasi dan pendapatan masyarakat bisa terus meningkat," katanya.

Sementara itu, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Saat ia mulai menjabat pada 2015, angka kemiskinan mencapai 21 persen, dan berangsur turun menjadi 17 persen pada 2021. Berkat pendekatan hingga tingkat RT, angka tersebut kini menyentuh 15,28 persen.

Namun, masih banyak kendala yang dihadapi.&nbsp;"Kami coba inventarisasi penyebabnya. Yaitu ego sektoral masih menonjol, data kemiskinan juga belum terbuka transparan. Masih banyak warga belum dapat listrik, tak punya jamban sehat, dan rumahnya tak layak huni," ujarnya.

Dia juga menyoroti banyaknya anak yang putus sekolah sebagai penyumbang angka kemiskinan. Beberapa kecamatan bahkan belum memiliki SMA Negeri, yang menyebabkan sebagian remaja memilih menikah muda karena keterbatasan akses pendidikan.

"Saat ini masih ada 2 kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri. Kami akan upayakan membangun sekolah untuk menampung banyaknya lulusan SMP," katanya. 

Kemiskinan memang bisa dientaskan dengan pendidikan. Jadi, semoga saja masyarakat makin mudah mengakses pendidikan sehingga kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E01)

Inibaru.id – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan dukungannya terhadap upaya pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Dia menilai bahwa wilayah ini memiliki potensi besar yang jika dikelola secara optimal, bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam paparannya, Sumanto menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Wonosobo masih tergolong tinggi, dengan persentase mencapai 15,28 persen. Menurutnya, menurunkan angka ini membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Menurut Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto potensi pertanian dan pariwisata Wonosobo perlu didorong untuk menekan angka kemiskinan yang masih tinggi, mencapai 15,28 persen.

Pertanian dan Pariwisata Berpotensi Tekan Angka Kemiskinan di Wonosobo

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong santri untuk berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan.

“Pelatihan ini menjadi salah satu upaya membuka peluang usaha bagi masyarakat Jawa Tengah,” ujar Gus Yasin, sapaan akrabnya, saat membuka acara.

Dia juga mengapresiasi penyelenggaraan pelatihan tersebut karena manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Menurutnya, keterampilan yang diperoleh nggak hanya berguna untuk membuka usaha makanan dan minuman, tapi juga bisa diaplikasikan ke bidang lain seperti mengajar di SMK atau lembaga kursus.

Lebih lanjut, Gus Yasin menekankan bahwa keterampilan hasil pelatihan bisa langsung diterapkan di lingkungan pesantren, misalnya dalam pengelolaan konsumsi saat acara haflah. Selain itu, keterampilan ini juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi pondok pesantren maupun para santri.

Santri asal Kudus, Rahmat, mengaku antusias mengikuti pelatihan ini karena dapat menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi memasak.

“Saya berharap bisa berbagi ilmu dengan teman-teman di pondok, sehingga mereka lebih mandiri dan mampu berwirausaha setelah lulus,” ujarnya.

Rahmat juga berharap agar pelatihan semacam ini diadakan secara rutin agar kualitas masakan di pondok semakin meningkat, baik dari segi gizi, rasa, maupun penyajiannya.

Dalam kesempatan tersebut, Baznas Jateng juga menyerahkan bantuan modal usaha kepada 10 penerima dengan total nilai Rp20 juta per orang. Bantuan berupa oven elektrik, stand mixer, dan timbangan digital. Selain itu, Baznas RI turut memberikan bantuan untuk kegiatan Pelatihan Z-Coffee dengan total dana sebesar Rp200 juta.

Wah, keren ya pelatihannya. Sepertinya ke depan negara harus memperbanyak pelatihan keterampilan seperti ini ya biar banyak santri dan siswa siap berwirausaha. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, sebanyak 103 santri dan 10 mahasiswa dari berbagai pondok pesantren serta perguruan tinggi mengikuti pelatihan keterampilan usaha boga dan barista.

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama Baznas Provinsi Jawa Tengah di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) pada Selasa, 25 Februari 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan santri agar lebih mandiri serta berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Selain pelatihan, peserta juga menerima bantuan modal usaha guna mendukung praktik keterampilan mereka.