Inibaru.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,81 triliun untuk sektor pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2025, menjadikannya sektor dengan anggaran tertinggi dibandingkan sektor lainnya.

Hal ini disampaikan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah, Jumat (23/8/2024), yang membahas Nota Keuangan Rancangan APBD tahun anggaran 2025.

“Ini tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025, yang sudah dibahas Badan Anggaran dan disepakati pada tanggal 16 Agustus lalu,” kata Pj gubernur.

Nana menjelaskan bahwa struktur Rancangan APBD TA 2025 mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp23,54 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp23,91 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp362,3 miliar.

“Defisit anggaran ditutup dengan surplus pembiayaan daerah. Adapun penerimaan pembiayaannya sebesar Rp432,3 miliar, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp70 miliar untuk penyertaan modal. Sehingga, total pembiayaan netto sebesar Rp362,3 miliar, dan Silpanya nihil,” bebernya.

Dalam Nota Keuangan RAPBD 2025, Nana menekankan bahwa anggaran sebesar Rp8,81 triliun untuk pendidikan dan kebudayaan akan difokuskan pada penanganan anak tidak sekolah di wilayah kemiskinan ekstrem secara bertahap.

“Anggaran ini difokuskan pada kegiatan penanganan anak tidak sekolah secara bertahap, di wilayah kemiskinan ekstrem,” terangnya.

Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta pembiayaan operasional sekolah melalui Bosda, BOP, dan beasiswa bagi siswa miskin.

Di sektor kesehatan, Nana merinci bahwa anggaran sebesar Rp3,11 triliun dialokasikan untuk Dinas Kesehatan, empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan tiga Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD).

Anggaran ini akan difokuskan untuk bantuan iuran jaminan kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana di tujuh RSUD/RSJD, pembangunan gedung pelayanan tujuh lantai untuk Kelas Rawat Inap Standar, serta penyediaan obat, reagen, dan vaksin esensial untuk 35 kabupaten/kota.

Setelah penyampaian Nota Keuangan, masing-masing fraksi di DPRD memberikan tanggapan mereka, yang akan dijawab oleh Pj Gubernur Jawa Tengah pada rapat paripurna berikutnya.

Semoga anggaran ini tepat sasaran dan bebas oknum nakal ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)