Menurut Sarmuji, setiap perusahaan tekstil memiliki keunggulan masing-masing. Melalui penggabungan tersebut, pemerintah ingin menyinergikan kekuatan yang ada agar industri tekstil nasional memiliki daya saing lebih kuat.

"Itu menjadi lebih bermakna karena menyatukan beberapa kekuatan. Satu perusahaan tekstil dengan perusahaan tekstil punya kekuatan masing-masing, itu nanti akan disinergikan," tuturnya.

Sarmuji mengaku telah bertemu dengan pihak Danantara untuk berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Kemenperin, lanjutnya, siap mendukung pelaksanaannya, terutama dalam pengembangan ekosistem industri tekstil di Indonesia.

"Kita sudah ketemu Danantara. Kita prinsipnya akan saling mendukung sesuai dengan tupoksi masing-masing. Investasi Danantara cukup besar di bidang tekstil," katanya.

Sarmuji menyebut, kebutuhan dana untuk rencana pengembangan industri tekstil tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 triliun. Namun, dia belum merinci apakah angka itu khusus untuk mengakuisisi Sritex atau mencakup kebutuhan investasi pembentukan ekosistem BUMN tekstil secara keseluruhan.

"Kalau dana berapanya, Danantara yang tahu persis. Setahu saya sih Rp100 triliun lebih," ucapnya.

Dia menegaskan, rincian mengenai skema dan besaran pendanaan berada di tangan Danantara. Sementara itu, Kemenperin akan berfokus mendukung pengembangan ekosistem pertekstilan nasional.

"Bisa tanyakan ke Danantara detailnya. Tapi Kementerian Perindustrian siap untuk mendukung, terutama ekosistem pertekstilannya ya," kata Sarmuji.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani juga mengungkapkan rencana pembentukan perusahaan baru untuk mengembangkan industri tekstil di Indonesia. Perusahaan tersebut dirancang untuk bekerja sama dengan perusahaan yang sudah beroperasi sekaligus mendorong integrasi kawasan industri tekstil dan produk tekstil.

"Kita akan bikin perusahaan baru untuk bisa mengembangkan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Kita lihat bisa berpartner dengan yang sudah ada," ujar Rosan pada akhir September 2026.

Meski demikian, skema pendanaan dan pelaksanaan rencana pembentukan BUMN tekstil tersebut masih perlu diperjelas.

Rencana akuisisi Sritex menjadi perhatian karena perusahaan tekstil yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut telah dinyatakan pailit pada 21 Oktober 2024.

Berdasarkan catatan CNBC Indonesia pada Januari 2025, tim kurator perkara kepailitan Sritex mengungkapkan total tagihan kreditur yang didaftarkan mencapai Rp32,63 triliun. Angka tersebut mencakup tagihan kreditur preferen, separatis, dan konkuren.

Besarnya nilai tagihan itu menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembahasan rencana pengambilalihan perusahaan. Meski pemerintah telah menyampaikan rencana akuisisi, detail mengenai skema pengambilalihan, penyelesaian kewajiban perusahaan, dan penggunaan dana investasi masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari Danantara.

Jika terealisasi, pembentukan BUMN tekstil diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyinergikan berbagai kekuatan industri dalam negeri. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat industri tekstil nasional agar lebih kompetitif. (Ning/E01)

Inibaru.id – Pemerintah berencana membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus tekstil dengan mengakuisisi sejumlah perusahaan di dalam negeri. Salah satu perusahaan yang masuk dalam rencana tersebut adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang telah dinyatakan pailit pada Oktober 2024.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan mengambil peran dalam proses akuisisi tersebut. Penggabungan sejumlah perusahaan tekstil itu diharapkan bisa memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

"Memang ada beberapa perusahaan tekstil yang diakuisisi," ujar Sarmuji, Selasa (13/10/2026).

Pemerintah berencana membentuk BUMN tekstil melalui akuisisi sejumlah perusahaan, termasuk Sritex, dengan kebutuhan investasi yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 triliun.

Sritex Masuk Rencana Akuisisi Danantara, Ini Tujuan Pemerintah

Meski menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda, harga makanan Warteg on Train turut menjadi perbincangan. Berdasarkan informasi yang beredar, harga sajian dibanderol mulai Rp25.000 hingga Rp50.000 per porsi.

Sejumlah pecinta kereta api menilai harga tersebut relatif mahal jika dibandingkan dengan harga makanan di warteg pada umumnya. Meski begitu, layanan ini menawarkan pengalaman makan dengan konsep warteg sambil menikmati perjalanan dan pemandangan dari dalam kereta.

Saat ini, Warteg on Train baru tersedia di KA Batavia dengan relasi Stasiun Gambir–Stasiun Solo Balapan. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai rencana perluasan layanan serupa ke rangkaian kereta api lainnya.

Vice President Corporate Secretary KAI Services Ixfan Hendriwintoko mengatakan, inovasi Warteg on Train merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman perjalanan penumpang.

“Semoga hadirnya Warteg on Train ini bisa memberikan angin segar buat para penumpang kereta api yang ingin menikmati sajian makanan yang biasa dijumpai di Warteg dan dinikmati sambil melihat pemandangan dari Kereta Makan,” ujar Ixfan dalam keterangan resminya, Minggu (18/10/2026).

KAI Services berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi pada berbagai unit bisnis yang dikelolanya. Melalui layanan ini, perusahaan berupaya menghadirkan pilihan kuliner yang lebih beragam sekaligus membawa cita rasa makanan sehari-hari ke dalam perjalanan kereta api.

Kehadiran Warteg on Train pun menambah pilihan pengalaman kuliner bagi penumpang. Namun, dengan harga yang menjadi sorotan, menarik untuk melihat bagaimana konsep ini diterima masyarakat dan apakah nantinya akan hadir di lebih banyak rute kereta api. (Ike/E01)

Inibaru.id – Ada yang berbeda dari layanan makanan di Kereta Api (KA) Batavia. Jika biasanya penumpang memesan makanan dari menu yang tersedia, kini mereka bisa menikmati sensasi memilih lauk langsung dari etalase layaknya di warung tegal (warteg).

Inovasi bertajuk Warteg on Train yang dihadirkan KAI Services ini resmi diluncurkan pada Jumat (16/10/2026). Kehadirannya menarik perhatian penumpang dan pecinta kereta api, bahkan ramai diperbincangkan di media sosial.

Salah satunya melalui unggahan akun Threads @khansapr_ yang memperlihatkan suasana Kereta Makan KA Batavia dengan konsep warteg. Selain aneka lauk-pauk, layanan ini juga menghadirkan peralatan makan hingga kerupuk dalam kaleng untuk menciptakan suasana warteg yang lebih autentik.

KAI Services menghadirkan Warteg on Train di KA Batavia relasi Gambir–Solo Balapan dengan sajian ala warteg seharga Rp25.000–Rp50.000 yang menarik perhatian penumpang sekaligus menuai sorotan karena harganya.

Warteg on Train, Inovasi Kuliner KAI yang Bikin Penumpang Penasaran

"Kita lihat pembukaan tadi berjalan bagus, kita berikan yang terbaik, tidak ada perbedaan dengan lelaki dan perempuan. Pembukaan yang saya rasa sangat-sangat optimis. Mudah-mudahan pertandingannya berjalan baik," kata Erick.

Menurut Erick, kompetisi ini bukan sekadar ajang pertandingan, melainkan juga wadah bagi para pemain untuk menambah jam terbang dan menunjukkan kemampuan mereka. Dari dua pertandingan awal, sejumlah talenta baru mulai terlihat, mulai dari kelompok usia U-17 hingga pemain senior.

Kemunculan pemain-pemain yang sebelumnya belum terpantau tersebut menjadi salah satu modal penting bagi perkembangan sepak bola wanita nasional. Melalui kompetisi yang teratur, PSSI berharap semakin banyak pemain berkualitas yang bisa dipersiapkan untuk memperkuat tim nasional.

PSSI juga memasang target jangka panjang agar sepak bola wanita Indonesia mampu bersaing di tingkat Asia Tenggara hingga menembus Piala Dunia. Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan kompetisi yang konsisten serta dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

Untuk menjaga keberlangsungan kompetisi, PSSI menerapkan komitmen kontrak selama lima tahun bagi klub-klub peserta, yang akan disertai evaluasi secara berkala. Pada tahap awal, liga melibatkan enam klub yang berpusat di sekitar Jakarta.

Langkah tersebut diharapkan memberi waktu bagi setiap klub untuk membangun fondasi yang kuat, termasuk menyiapkan markas atau homebase yang mendukung kegiatan tim.

PSSI juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan kepada klub peserta. Selain itu, federasi menyiapkan kesempatan bagi klub juara untuk berpartisipasi dalam pertandingan di luar negeri sebagai bentuk motivasi sekaligus sarana meningkatkan pengalaman bertanding.

Keberhasilan liga, menurut Erick, membutuhkan kerja sama antara federasi, klub, pemain, dan suporter. Karena itu, masyarakat yang selama ini menantikan kompetisi sepak bola wanita diajak hadir langsung ke stadion untuk memberikan dukungan kepada klub dan para pemain.

Pembukaan Indonesia Women's League 2026 berlangsung meriah. Sebelum pertandingan Persija melawan FC Bekasi City dimulai, penonton disuguhi penampilan band Kotak dan pesta kembang api.

Antusiasme penonton pada penyelenggaraan perdana ini menjadi salah satu sinyal positif bagi perkembangan kompetisi sepak bola wanita di Indonesia. Dukungan publik diharapkan terus tumbuh seiring dengan semakin rutin dan kompetitifnya liga.

Dengan adanya kompetisi yang berkelanjutan, PSSI berharap sepak bola wanita Indonesia memiliki jalur pembinaan yang lebih kuat, mampu melahirkan pemain-pemain potensial, dan semakin dekat dengan target berprestasi di panggung internasional. (Ning/E01)

Inibaru.id – Bergulirnya kembali kompetisi sepak bola wanita di Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pemain sekaligus memperkuat prestasi tim nasional. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir optimistis, kompetisi yang berkelanjutan dapat membuka jalan bagi pesepak bola wanita Indonesia untuk bersaing di level internasional.

Optimisme tersebut disampaikan Erick saat membuka Indonesia Women's League (IWL) 2026 di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (18/10/2026) malam. Pembukaan kompetisi tersebut dilanjutkan dengan pertandingan antara Persija dan FC Bekasi City.

Erick menegaskan, sepak bola wanita memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan meraih prestasi seperti sepak bola pria. Dia pun mengapresiasi penyelenggaraan pembukaan liga yang berlangsung meriah.

Indonesia Women's League 2026 resmi dibuka oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan melibatkan enam klub sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sepak bola wanita Indonesia dan melahirkan pemain berprestasi di level internasional.

Indonesia Women's League 2026 Resmi Dibuka, Sepak Bola Wanita Indonesia Siap Berkembang

Bagi Joko, penghargaan tersebut menjadi pencapaian istimewa karena Sitges merupakan salah satu festival film bergenre paling bergengsi di dunia. Festival yang diselenggarakan di Catalonia, Spanyol, ini telah berlangsung sejak 1968 dan dikenal sebagai salah satu ajang penting bagi film horor, fantasi, dan fiksi ilmiah.

Penghargaan Best Director menjadi salah satu sorotan dalam pencapaian Ghost in the Cell di Sitges Film Festival 2026. Joko mengaku tersanjung bisa meraih penghargaan yang sebelumnya juga diberikan kepada sutradara ternama Korea Selatan, Park Chan-wook.

Pada 2025, Park Chan-wook memenangkan penghargaan Best Director di Sitges melalui film No Other Choice.

“Pemenang Best Director di Sitges tahun 2025 adalah Park Chan-wook untuk film 'No Other Choice!',” kata Joko.

Joko juga menyoroti reputasi Sitges sebagai festival film yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar dalam perfilman dunia.

“Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia adalah festival film genre tertua di dunia (diadakan pertama kali tahun 1968) dan salah satu festival terbesar dan paling prestisius dan merupakan 'qualifying festival for the Academy Awards!'” ungkapnya.

Dua penghargaan tersebut memperkuat perjalanan internasional Ghost in the Cell. Sebelumnya, film ini meraih Best Picture dalam kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026, Amerika Serikat.

Fantastic Fest dikenal sebagai festival yang berfokus pada film-film bergenre, seperti horor, thriller, fiksi ilmiah, dan fantasi. Penghargaan dari dua festival internasional ini menjadi bagian dari perjalanan film Joko Anwar dalam menjangkau penonton global.

Ghost in the Cell mengangkat kehidupan di sebuah penjara yang dikuasai petugas korup dan diwarnai perseteruan antarkelompok narapidana. Ketegangan meningkat ketika serangkaian pembunuhan mengerikan terjadi di dalam penjara.

Menghadapi ancaman misterius yang tidak terlihat, para narapidana terpaksa mengesampingkan permusuhan dan bekerja sama demi bertahan hidup.

Film ini memadukan unsur horor, komedi gelap, dan aksi dengan kritik sosial yang berangkat dari persoalan di Indonesia. Perpaduan tersebut menjadi bagian dari pendekatan cerita yang ditawarkan kepada penonton, termasuk mereka yang berada di luar negeri.

Selain meraih penghargaan di Fantastic Fest dan Sitges, Ghost in the Cell juga menjalani pemutaran perdana dunia (world premiere) melalui program Forum di Berlin International Film Festival 2026.

Di Indonesia, film tersebut telah tayang di bioskop sejak 16 April 2026. Berdasarkan materi yang disampaikan, film ini juga telah diputar di 22 festival film internasional.

Ghost in the Cell diproduseri Tia Hasibuan dan diproduksi Come and See Pictures bersama Rapi Films, Barunson E&amp;A, dan Legacy Pictures. Film ini dibintangi sejumlah aktor Indonesia, di antaranya Abimana Aryasatya, Endy Arfian, Bront Palarae, Morgan Oey, dan Lukman Sardi.

Rangkaian pencapaian tersebut memperlihatkan semakin luasnya perjalanan Ghost in the Cell di festival film dunia. Bagi perfilman Indonesia, keberhasilan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita lokal melalui genre horor yang dapat menjangkau penonton lintas negara. (Ike/E01)

Inibaru.id – Film horor Indonesia Ghost in the Cell kembali menorehkan prestasi di panggung internasional. Karya rumah produksi Come and See Pictures yang disutradarai Joko Anwar ini berhasil membawa pulang dua penghargaan dari Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia 2026, yakni Best Director dan Carnet Jove Jury Award.

Kabar tersebut disampaikan Joko melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu (18/10/2026). Pencapaian ini menambah daftar prestasi film tersebut setelah sebelumnya meraih penghargaan Best Picture dalam kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026, Austin, Texas, Amerika Serikat.

“Ghost in the Cell memenangkan 2 penghargaan di Sitges Film Festival 2026, yaitu Best Director dan Carnet Jove Jury Award,” ujar Joko.

Film horor Ghost in the Cell garapan Joko Anwar meraih dua penghargaan di Sitges Film Festival 2026, yakni Best Director dan Carnet Jove Jury Award, setelah sebelumnya memenangkan Best Picture di Fantastic Fest 2026.

Ghost in the Cell Borong Dua Penghargaan di Sitges Film Festival 2026

Untuk menentukan luas lahan, masyarakat Jawa Kuno telah menggunakan sejumlah satuan ukuran. Prasasti Palepangan, misalnya, menyebut tampah, lamwit, blah, dan depa sihwa.

Dalam prasasti tersebut, satu lamwit disebut setara dengan 20 tampah. Bahkan, ketika warga Palepangan merasa hasil pengukuran petugas terlalu besar, mereka mengajukan keberatan kepada pejabat kerajaan.

Pengukuran kemudian dilakukan kembali menggunakan standar ukuran kerajaan atau tampah haji. Hasilnya berbeda dari pengukuran sebelumnya. Lahan yang semula dianggap seluas dua lamwit ternyata lebih kecil.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa penghitungan pajak tidak hanya mengenal ukuran lahan, tetapi juga memiliki mekanisme ketika wajib pajak merasa keberatan terhadap hasil pengukuran.

Petugas yang berkaitan dengan pengukuran tanah dikenal antara lain dengan sebutan wilang thani atau wilang wanua. Sumber-sumber tentang perpajakan Jawa Kuno juga menunjukkan bahwa jenis tanah menjadi salah satu pertimbangan dalam pengenaan pajak. Sawah, ladang, kebun, rawa, hingga beberapa jenis lahan lainnya dapat menjadi objek pungutan.

Sistem tersebut juga tidak berarti semua tanah dan penduduk selalu dikenai pungutan dengan cara yang sama.

Dalam tradisi Jawa Kuno dikenal istilah sima, yakni wilayah atau tanah yang ditetapkan mendapat status khusus sehingga dibebaskan dari sebagian atau seluruh pungutan tertentu. Penetapan tersebut dilakukan melalui keputusan penguasa dan biasanya berkaitan dengan kepentingan keagamaan atau kepentingan tertentu lainnya.

Pada masa Majapahit, sistem pungutan tersebut terus berkembang. Pajak tidak hanya berkaitan dengan tanah dan hasil bumi, tetapi juga mencakup perdagangan, usaha, profesi, orang asing, serta pemanfaatan sumber daya alam. Pemungutannya dilakukan oleh kelompok pejabat kerajaan yang dalam prasasti disebut sang manilala drabya haji.

Salah satu bukti dari masa Majapahit adalah Prasasti Biluluk yang bertarikh 1366 M. Prasasti ini antara lain mencatat aturan mengenai pemanfaatan sumber air asin untuk membuat garam serta pungutan yang dikenakan kepada orang yang datang untuk memproduksi garam di wilayah tersebut.

Menariknya, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk juga terdapat wilayah yang mendapat pembebasan dari pungutan tertentu. Prasasti Walandit, misalnya, mencatat adanya kawasan yang dibebaskan dari pajak karena memiliki status khusus sebagai wilayah suci.

Salah satu hal yang menarik dari sistem tersebut adalah adanya jenjang pengelolaan dan pengawasan.

Kasus Palepangan menunjukkan bahwa ketika terjadi keberatan terhadap besaran pajak, warga tidak hanya menerima begitu saja keputusan petugas. Mereka dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang lebih tinggi dan meminta tanahnya diukur kembali.

Dalam kasus tersebut, hasil pengukuran ulang membuat besaran kewajiban pajak warga menjadi lebih rendah. Catatan ini sekaligus menunjukkan bahwa persoalan administrasi pajak bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan masyarakat Jawa lebih dari seribu tahun lalu.

Karena itu, meski tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan sistem perpajakan modern, prasasti-prasasti tersebut memperlihatkan adanya unsur-unsur yang cukup terstruktur: terdapat objek pajak, ukuran lahan, petugas yang melakukan pengukuran, ketentuan pungutan, wilayah yang mendapat pengecualian, hingga mekanisme pengajuan keberatan.

Dari catatan batu dan lempeng logam itulah terlihat bahwa pengelolaan tanah dan pungutan kerajaan di Jawa telah mengenal administrasi yang cukup kompleks sejak masa Jawa Kuno, lalu berkembang dan terus digunakan pada masa Majapahit. (Ike/E01)

Inibaru.id - Jauh sebelum mengenal sertifikat tanah, meter persegi, dan administrasi pajak seperti sekarang, masyarakat Jawa ternyata telah mengenal sistem pemungutan pajak tanah yang cukup teratur.

Bukti mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah prasasti dari masa Jawa Kuno. Salah satunya adalah Prasasti Palepangan yang dibuat pada 828 Saka atau 906 Masehi, ketika Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram Kuno.

Prasasti tersebut menarik karena mencatat persoalan pajak tanah secara cukup rinci. Di dalamnya disebutkan bahwa sawah milik warga Desa Palepangan dikenai pajak berdasarkan luas lahan. Besarannya disebut mencapai enam dharana perak untuk setiap tampah tanah.

Jauh sebelum sistem pajak modern, masyarakat Jawa Kuno telah mengenal pengukuran lahan, pungutan pajak, hingga aturan pembebasan tanah yang kemudian berkembang pada masa Majapahit.

Jauh Sebelum Pajak Modern, Jawa Kuno Sudah Punya Sistem Pajak Tanah

Di dalam prasasti tersebut terdapat kalimat berbahasa Jawa Kuno:

Kalimat tersebut bermakna "Semoga kebahagiaan dan keselamatan senantiasa menyertai seluruh rakyat." Doa tersebut mencerminkan harapan akan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.

Selain menjadi bukti keberadaan permukiman kuno di wilayah Salatiga, prasasti ini juga menunjukkan bahwa daerah tersebut telah memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan pada masa lampau.

Memasuki masa kolonial Belanda, Salatiga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Letaknya yang strategis di jalur penghubung antara Semarang, Solo, dan Yogyakarta menjadikan kota ini berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, sekaligus pendidikan.

Udara yang sejuk membuat Salatiga menjadi salah satu kota favorit bagi masyarakat Eropa untuk bermukim. Berbagai bangunan bergaya kolonial pun dibangun dan hingga kini masih dapat ditemukan di beberapa sudut kota sebagai saksi perjalanan sejarah.

Perkembangan tersebut turut membentuk karakter Salatiga sebagai kota yang terbuka terhadap berbagai latar belakang budaya dan masyarakat.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, Salatiga juga turut melahirkan serta menjadi tempat berkiprahnya sejumlah tokoh yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai nasionalisme dan pendidikan berkembang seiring hadirnya berbagai lembaga pendidikan yang berdiri sejak masa kolonial.

Warisan sejarah tersebut menjadi bagian penting yang membentuk identitas Salatiga hingga saat ini.

Tak hanya kaya sejarah, Salatiga juga dikenal sebagai kota yang memiliki kehidupan sosial yang harmonis. Keberagaman agama, budaya, dan suku dapat hidup berdampingan dalam suasana yang damai.

Berkat kondisi tersebut, Salatiga beberapa kali mendapat pengakuan sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia berdasarkan berbagai hasil kajian lembaga independen. Predikat ini menjadi bukti bahwa semangat hidup berdampingan telah mengakar kuat di tengah masyarakatnya.

Perjalanan panjang sejak masa Mataram Kuno, perkembangan pada era kolonial, hingga kehidupan masyarakat modern menjadikan Salatiga sebagai kota yang memiliki cerita sejarah yang terus hidup.

Berkunjung ke Salatiga bukan sekadar menikmati udara pegunungan yang sejuk atau mencicipi kuliner khasnya. Lebih dari itu, setiap sudut kota menawarkan kisah tentang perjalanan panjang sebuah daerah yang berhasil menjaga warisan sejarah sekaligus merawat nilai toleransi di tengah keberagaman.

Dari Prasasti Plumpungan hingga predikat sebagai kota toleran, Salatiga menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan saling menghargai. (Ning/E01)

Inibaru.id - Di lereng Gunung Merbabu, berdiri sebuah kota berhawa sejuk yang menyimpan jejak sejarah panjang sejak lebih dari seribu tahun lalu. Kota itu adalah Salatiga, salah satu kota di Jawa Tengah yang dikenal tidak hanya karena keindahan alam dan udaranya yang nyaman, tetapi juga karena warisan sejarah serta kehidupan masyarakatnya yang harmonis.

Tak banyak yang mengetahui bahwa asal-usul Salatiga dapat ditelusuri hingga masa Kerajaan Mataram Kuno melalui sebuah prasasti yang menjadi tonggak penting dalam sejarah kota ini.

Sejarah Salatiga erat kaitannya dengan Prasasti Plumpungan, sebuah prasasti batu yang ditemukan di kawasan Plumpungan, Salatiga. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada tahun 750 Masehi pada masa Kerajaan Mataram Kuno dan menjadi dasar penetapan hari jadi Kota Salatiga.

Salatiga merupakan salah satu kota tertua di Indonesia yang sejarahnya dapat ditelusuri hingga Prasasti Plumpungan tahun 750 Masehi, menjadikannya kota dengan warisan sejarah lebih dari 1.200 tahun.

Mengapa Salatiga Disebut Salah Satu Kota Tertua di Indonesia? Ini Sejarahnya

Pembangunan Tol Semarang–Demak Seksi 1 terbagi menjadi tiga paket pekerjaan, yakni Paket 1A, 1B, dan 1C. Masing-masing paket mencakup pembangunan jalan tol beserta infrastruktur pendukung yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas sekaligus membantu mengatasi persoalan banjir rob di kawasan pesisir.

Berdasarkan data Kementerian PU, Paket 1A mencatat progres tertinggi, yakni 97,49 persen. Paket ini mencakup pekerjaan di kawasan Kaligawe dan Sayung, termasuk Jembatan Kaligawe, jalan layang, jalan utama, serta fasilitas pendukung lainnya. Sebagian besar pekerjaan telah memasuki tahap akhir, sementara konstruksi jalan layang atau elevated telah tersambung hingga Paket 1B.

Adapun Paket 1B telah mencapai progres 75,22 persen. Pekerjaannya meliputi pembangunan tanggul laut dan jalan utama sepanjang 6,73 kilometer, akses masuk dan keluar Terboyo, Jembatan Babon, Jembatan Sayung, area istirahat, gerbang tol, serta fasilitas pendukung lainnya.

Paket ini juga membutuhkan tahapan perbaikan tanah melalui metode preloading atau pembebanan awal. Proses tersebut dilanjutkan dengan masa tunggu konsolidasi yang direncanakan berlangsung selama total 425 hari untuk membantu memastikan kestabilan tanah sebelum konstruksi berikutnya dilaksanakan.

Sementara itu, Paket 1C mencatat progres 75,68 persen. Paket ini mencakup pembangunan Kolam Retensi Terboyo seluas 189 hektare dan Kolam Retensi Sriwulan seluas 28 hektare, lengkap dengan rumah pompa dan saluran pendukung.

Kedua kolam retensi tersebut dirancang untuk menampung aliran air dari sejumlah sungai, kemudian mengalirkannya ke laut melalui Sungai Babon dengan bantuan pompa. Infrastruktur ini menjadi bagian penting dalam sistem pengendalian air di kawasan pesisir Semarang dan sekitarnya.

Selain memperkuat konektivitas antara Semarang dan Demak, pembangunan Tol Semarang–Demak juga dirancang sebagai bagian dari upaya mengurangi dampak banjir rob yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan pesisir Jawa Tengah.

Integrasi jalan tol dengan tanggul laut diharapkan dapat mendukung perlindungan kawasan pesisir dari genangan air laut. Kementerian PU menyebut pembangunan tanggul di kawasan Sayung telah memberikan dampak positif terhadap penanganan banjir di wilayah tersebut.

Pekerjaan selanjutnya akan dilanjutkan ke kawasan Demak melalui koordinasi dengan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Dody menegaskan, kualitas konstruksi tetap menjadi prioritas dalam penyelesaian proyek tersebut. Menurutnya, pekerjaan di kawasan pesisir tidak dapat dipaksakan karena kondisi tanah harus benar-benar stabil sebelum penimbunan dilanjutkan.

"Memang tidak bisa dipercepat juga, karena ada beberapa tahapan yang harus menunggu, misalnya pemampatan lahan itu harus benar-benar mampat, baru boleh ditumpuk lagi supaya benar-benar padat sempurna," ujarnya.

Kementerian PU menargetkan Tol Semarang–Demak Seksi 1 rampung pada akhir 2027. Pemerintah juga mengupayakan agar jalan tol tersebut dapat difungsionalkan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2027, dengan tetap memperhatikan kesiapan konstruksi dan keselamatan pengguna jalan.

"Targetnya sih akhir 2027 selesai, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Kita upayakan. Paling tidak nanti di Nataru 2027 bisa difungsionalkan," tutur Dody.

Jika target tersebut tercapai, Tol Semarang–Demak diharapkan dapat menjadi salah satu infrastruktur penting untuk memperlancar mobilitas sekaligus mendukung penanganan banjir rob di kawasan pesisir Jawa Tengah. (Ike/E01)

Inibaru.id - Pembangunan Tol Semarang–Demak Seksi 1 Kaligawe–Sayung terus berjalan. Hingga 22 Oktober 2026, progres konstruksi proyek yang terintegrasi dengan tanggul laut tersebut telah mencapai 79,42 persen. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan proyek ini rampung pada akhir 2027.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, perkembangan pembangunan secara keseluruhan masih sesuai dengan target. Meski begitu, percepatan pekerjaan tetap harus mempertimbangkan kondisi tanah di kawasan pesisir yang membutuhkan waktu untuk pemadatan dan konsolidasi.

"Untuk progres sudah 79,4 persen. Sebenarnya sudah on the track. So far, bagus kok. Semua pihak support penuh, tidak ada masalah," kata Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (24/10/2026).

Progres pembangunan Tol Semarang–Demak Seksi 1 Kaligawe–Sayung mencapai 79,42 persen per 22 Oktober 2026 dan ditargetkan rampung pada akhir 2027 untuk memperkuat konektivitas sekaligus membantu mengurangi banjir rob di pesisir Jawa Tengah.

Progres Tol Semarang-Demak Capai 79,42 Persen, Ditarget Rampung 2027

Selain untuk program perumahan pemerintah, penggunaan genteng produksi lokal diharapkan dapat diperluas ke proyek-proyek perumahan yang dikerjakan pengembang swasta.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah July Emmylia mengatakan, meningkatnya kebutuhan genteng dari berbagai program pemerintah berpotensi memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

“Kalau potensi ekonomi, pasti ini akan memberikan multiplier effect. Mulai dari UKM-nya sendiri, kemudian angkutan, hingga toko-tokonya, semua bergerak,” katanya.

Menurut July, program ini menjadi peluang bagi IKM genteng untuk memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi. Meski begitu, pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan permintaan yang muncul secara bersamaan dari berbagai program pembangunan.

Besarnya peluang pasar terlihat dari kebutuhan genteng untuk sejumlah program perumahan. Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2025, sebanyak 3.257 dari total 7.532 unit rumah menggunakan genteng sebagai penutup atap.

Sementara itu, kebutuhan genteng untuk Program Bedah Rumah 2026 diperkirakan mencapai sekitar 4,7 juta keping.

Berdasarkan identifikasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III, terdapat 21 produsen atau unit usaha genteng tanah liat di delapan kabupaten di Jawa Tengah. Daerah tersebut meliputi Banyumas, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Jepara, Grobogan, Sukoharjo, dan Kabupaten Magelang.

Keberadaan sentra produksi tersebut menjadi modal bagi Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan genteng sekaligus memperkuat industri lokal.

Untuk meningkatkan daya saing produk, Pemprov Jateng mendorong standardisasi genteng melalui pengujian mutu, pendampingan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta peningkatan kapasitas produksi.

Kebutuhan pembiayaan untuk pengujian mutu bagi 21 IKM genteng diperkirakan mencapai Rp20,58 juta. Adapun kebutuhan sertifikasi SNI mencapai Rp220,5 juta, sehingga total pembiayaan yang diperlukan sebesar Rp241,08 juta.

Bank Jateng telah menyatakan dukungannya terhadap pembiayaan tersebut.

Melalui upaya ini, genteng produksi lokal diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan program pemerintah, tetapi juga memiliki kualitas dan daya saing yang lebih baik untuk menjangkau pasar perumahan yang lebih luas.

Standardisasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan mutu, terutama ketika permintaan meningkat dalam jumlah besar.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Boedyo Dharmawan mengatakan, program gentengisasi akan disinergikan dengan Program Tiga Juta Rumah.

“Tentu saja kita pemerintah daerah dan seluruh elemen sektoral akan mendukung program Pak Presiden tentang Gerakan ASRI, yaitu gentengisasi, juga akan disinergikan dengan Program Tiga Juta Rumah,” katanya.

Pada tahap awal, pemanfaatan genteng lokal diarahkan untuk proyek bedah rumah pemerintah. Selanjutnya, Pemprov Jateng berupaya memperluas penggunaannya melalui keterlibatan pengembang perumahan.

“Kami akan mencoba, barangkali ada pengembang atau developer yang kita dorong untuk ikut juga mendukung program gentengisasi ini, dengan memanfaatkan genteng pada proyek-proyek perumahan mereka,” ujarnya.

Pelibatan pengembang diharapkan dapat memperluas pasar bagi produsen lokal sekaligus menjaga keberlanjutan permintaan setelah program pemerintah berjalan.

Dengan rencana peluncuran pada akhir November 2026, program gentengisasi menjadi salah satu upaya Pemprov Jateng untuk menghubungkan kebutuhan pembangunan perumahan dengan penguatan industri daerah. Jika berjalan sesuai rencana, manfaatnya berpotensi dirasakan oleh banyak pihak, mulai dari perajin genteng, pelaku IKM, pekerja angkutan, hingga pemilik toko bangunan. (Ning/E01)

Inibaru.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mematangkan program gentengisasi yang menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Program ini diproyeksikan membuka peluang pasar bagi industri kecil dan menengah (IKM) genteng lokal sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membahas persiapan program tersebut bersama jajaran pemerintah daerah di ruang kerjanya, Rabu (7/10/2026). Dia meminta pelaksanaannya disesuaikan dengan kesiapan produksi, distribusi, dan pembiayaan agar tidak membebani daerah.

Program Genteng Jawa Tengah direncanakan diluncurkan pada akhir November 2026 dengan kebutuhan awal sekitar 1,1 juta keping genteng. Pemprov Jateng juga mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan secara bertahap agar industri lokal mampu memenuhi permintaan.

Pemprov Jawa Tengah mematangkan program gentengisasi dengan kebutuhan awal 1,1 juta keping genteng untuk memperluas pasar produk lokal sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Gentengisasi Jateng Disiapkan, 1,1 Juta Keping Genteng Dibutuhkan

Dalam perkembangannya, fungsi Lengger berubah dari media ritual menjadi seni pertunjukan rakyat yang hadir dalam berbagai acara, mulai dari hajatan, khitanan, perayaan desa, hingga festival budaya.

Sejarah asal-usul Tari Lengger memiliki beberapa versi yang berkembang di masyarakat.

Versi pertama mengisahkan Putri Lengger Sari yang mengekspresikan kebebasan melalui tarian hingga berhasil memikat Raja Brawijaya V.

Sementara versi lain menghubungkan Lengger dengan kisah Dewi Candra Kirana yang menyamar sebagai penari demi mencari Panji Asmoro Bangun. Meski populer sebagai cerita rakyat, kedua kisah tersebut belum memiliki bukti sejarah yang dapat dipastikan kebenarannya. 

Keindahan Tari Lengger tidak hanya terletak pada keluwesan geraknya. Setiap gerakan mengandung pesan filosofis tentang kehidupan.

Gerakan yang lembut melambangkan kelembutan hati, sementara gerakan yang lebih tegas menggambarkan keberanian, keteguhan, dan semangat hidup. Keseluruhan tarian merepresentasikan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Filosofi tersebut lahir dari kehidupan masyarakat Banyumas yang sejak dahulu sangat dekat dengan alam sebagai sumber penghidupan. 

Selain menyuguhkan keindahan visual, Tari Lengger juga mengajarkan berbagai nilai luhur.

Nilai kerja sama tercermin melalui kekompakan para penari. Sikap saling menghormati, kesopanan, kejujuran, hingga keikhlasan menjadi pesan moral yang tersirat dalam setiap pertunjukan.

Bahkan gerakan menggenggam lalu melepaskan sering dimaknai sebagai simbol bahwa kehidupan selalu berubah sehingga manusia perlu belajar menerima setiap fase dengan lapang dada.

Salah satu keunikan Lengger Banyumas adalah keberadaan Lengger Lanang, yaitu penari laki-laki yang mengenakan busana perempuan. Tradisi ini telah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari sejarah perkembangan Lengger.

Sejumlah penelitian menyebut praktik tersebut awalnya berkaitan dengan tradisi pertunjukan rakyat pada masa lalu, kemudian berkembang menjadi salah satu ciri khas seni pertunjukan Banyumas. Kini Lengger dapat ditarikan baik oleh perempuan maupun laki-laki sesuai kebutuhan pertunjukan. 

Meski harus bersaing dengan berbagai bentuk hiburan modern, Tari Lengger masih terus dipentaskan dalam berbagai festival budaya dan kegiatan adat di Banyumas. Pemerintah daerah, komunitas seni, hingga para seniman muda juga aktif melakukan regenerasi agar kesenian ini tidak punah.

Pelestarian Lengger menjadi penting karena tarian ini bukan sekadar pertunjukan, melainkan cerminan sejarah, identitas, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Banyumas yang diwariskan dari generasi ke generasi. (Ning/E01)

Inibaru.id - Di balik setiap gerak tangan yang anggun dan iringan musik calung yang khas, Tari Lengger Banyumas menyimpan sejarah panjang, nilai kehidupan, hingga filosofi tentang hubungan manusia dengan alam. Lebih dari sekadar hiburan, kesenian tradisional asal Banyumas, Jawa Tengah, ini menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat yang terus dijaga hingga kini.

Lengger merupakan salah satu seni pertunjukan tradisional khas Banyumas yang telah berkembang selama ratusan tahun. Berdasarkan data Warisan Budaya Takbenda Kementerian Kebudayaan, kesenian Lengger Banyumasan telah tumbuh di wilayah Banyumas sejak sekitar tahun 1755. Namun sejumlah penelitian menyebut akar tradisinya bahkan telah ada jauh sebelumnya sebagai bagian dari ritual masyarakat agraris untuk memohon kesuburan dan hasil panen yang melimpah.

Tari Lengger Banyumas bukan sekadar pertunjukan tradisional, tetapi warisan budaya yang menyimpan sejarah panjang, filosofi kehidupan, dan nilai-nilai luhur yang terus dijaga agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

Tari Lengger Banyumas: Warisan Budaya Penuh Makna yang Tetap Menari Melintasi Zaman

Desa Giyombong dipilih karena letaknya berada di kawasan perbukitan yang terpencil. Akses menuju desa ini tidak mudah, sehingga dinilai lebih aman dari serangan pasukan Belanda.

Di desa inilah pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tetap berjalan meski berada dalam kondisi perang.

Menurut penuturan tokoh masyarakat setempat, selama menjadi pusat pemerintahan, Desa Giyombong memiliki berbagai fasilitas pendukung, mulai dari kantor pemerintahan, rumah dinas gubernur, dapur umum, lapangan, hingga tempat berolahraga.

Gubernur Jawa Tengah saat itu, Wongsonegoro, juga tinggal di desa tersebut selama pemerintahan berlangsung.

Sayangnya, bangunan-bangunan itu kini sudah tidak lagi berdiri. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar telah ambruk atau berganti menjadi rumah warga dan lahan pertanian.&nbsp;

Walaupun bangunan utama telah hilang, beberapa peninggalan sejarah masih dapat ditemukan di Desa Giyombong. Di antaranya berupa brankas besi, bangku kayu panjang, dan meja yang dahulu digunakan pada masa pemerintahan Jawa Tengah berada di desa tersebut.

Selain benda-benda tersebut, cerita dari para sesepuh dan saksi hidup menjadi pengingat bahwa desa kecil di lereng pegunungan ini pernah memegang peranan penting dalam sejarah pemerintahan Jawa Tengah.

Kini, Desa Giyombong lebih dikenal sebagai kawasan pegunungan dengan udara yang sejuk dan pemandangan alam yang masih asri. Lokasinya berada sekitar 45 kilometer dari pusat Kota Purworejo, dengan akses jalan yang semakin menantang ketika mendekati desa.

Selain menawarkan suasana pedesaan yang tenang, Giyombong sebenarnya memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata sejarah. Kisahnya sebagai ibu kota sementara Jawa Tengah menjadi daya tarik yang tidak dimiliki daerah lain.

Masyarakat setempat pun berharap sejarah tersebut dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sekaligus dikembangkan sebagai bagian dari wisata edukasi di Kabupaten Purworejo.

Meski hanya menjadi ibu kota selama beberapa bulan, Desa Giyombong membuktikan bahwa sebuah desa terpencil pernah memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan Jawa Tengah pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. (Ike/E01)

Inibaru.id - Ketika mendengar nama ibu kota Jawa Tengah, hampir semua orang akan langsung menjawab Semarang. Namun, tak banyak yang mengetahui bahwa pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia, pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sempat dipindahkan ke sebuah desa kecil di Kabupaten Purworejo, yakni Desa Giyombong, Kecamatan Bruno.

Meski hanya berlangsung sekitar empat bulan pada tahun 1948, peristiwa tersebut menjadi salah satu catatan sejarah penting yang kini mulai terlupakan.

Pemindahan ibu kota Jawa Tengah ke Desa Giyombong terjadi pada masa Agresi Militer Belanda II. Saat itu, berbagai pusat pemerintahan di Pulau Jawa berada dalam ancaman sehingga pemerintah harus mencari lokasi yang lebih aman untuk mempertahankan jalannya roda pemerintahan.

Desa Giyombong di Kabupaten Purworejo pernah menjadi ibu kota sementara Jawa Tengah selama sekitar empat bulan pada tahun 1948 demi menjaga jalannya pemerintahan di tengah Agresi Militer Belanda II.

Desa Giyombong Pernah Jadi Ibu Kota Jawa Tengah pada 1948, Ini Kisahnya

“Bank Indonesia bersama Penyedia Jasa Pembayaran menyediakan kanal pembayaran digital sekaligus infrastruktur sistem pembayarannya,” kata Andhi.

Ia menjelaskan, penggunaan QRIS di Jawa Tengah pada triwulan I 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Jawa Tengah bahkan menempati posisi tiga besar nasional dari sisi jumlah pengguna dan volume transaksi QRIS. Sementara untuk jumlah merchant dan volume transaksi, Jawa Tengah masuk empat besar nasional dengan Kota Semarang menjadi wilayah dengan transaksi QRIS tertinggi.

Andhi menambahkan, mayoritas merchant QRIS di Jawa Tengah berasal dari sektor usaha mikro dengan persentase mencapai 73 persen. Hal itu dinilai menjadi indikator semakin luasnya digitalisasi pembayaran di kalangan UMKM.

Selain memperkuat penggunaan domestik, Bank Indonesia juga terus memperluas implementasi QRIS antarnegara. Hingga saat ini, QRIS sudah dapat digunakan di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China.

“Soft launching QRIS Antarnegara di China dilakukan akhir April lalu sebagai bagian dari penguatan konektivitas pembayaran digital lintas negara,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andhi juga menegaskan bahwa biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS tidak boleh dibebankan kepada konsumen. Ia menjelaskan MDR merupakan biaya layanan yang dibayarkan merchant kepada Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), bukan kepada pengguna.

“Untuk mendorong akseptasi digital UMKM, Bank Indonesia menetapkan MDR nol persen bagi transaksi UMKM di bawah Rp500 ribu,” tegasnya.

Ia meminta media turut membantu menyosialisasikan aturan tersebut agar masyarakat tidak dirugikan oleh pungutan tambahan ilegal saat bertransaksi menggunakan QRIS.

Sementara itu, Pengawas Yunior Fungsi Implementasi Pengawasan Sistem Pembayaran BI Jawa Tengah, Tsamara A.P.H., mengingatkan masyarakat untuk semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan digital yang berkembang seiring meningkatnya penggunaan transaksi elektronik.

Menurutnya, rendahnya literasi keuangan digital masih menjadi celah utama yang dimanfaatkan pelaku kejahatan siber. Ia mencontohkan berbagai modus yang kini marak terjadi seperti phishing, malware, social engineering, hingga scam berkedok pengembalian dana QRIS.

“Kalau menerima pesan mencurigakan, link asing, file APK, undangan digital, atau aplikasi dari nomor tidak dikenal, jangan langsung diklik atau diunduh,” ujarnya.

Tsamara menjelaskan, pelaku penipuan kerap menyamar sebagai customer service marketplace maupun kurir untuk menawarkan pengembalian dana melalui QRIS. Namun korban justru diarahkan melakukan pembayaran kepada pelaku.

“Masyarakat harus memahami perbedaan QRIS bayar dan QRIS transfer. Banyak korban mengira sedang menerima uang, padahal justru mengirim uang ke pelaku,” katanya.

Ia menegaskan, seluruh proses pengembalian dana transaksi online seharusnya dilakukan melalui aplikasi resmi dan bukan lewat jalur pribadi di luar platform.

Dalam edukasi tersebut, BI Jawa Tengah juga mengajak masyarakat menerapkan prinsip “Kalau Ragu, Stop Dulu” sebelum melakukan transaksi digital guna meminimalkan risiko kejahatan siber.

“Ketika ada pesan atau transaksi yang mencurigakan, hentikan dulu, pikirkan kembali, dan pastikan semuanya aman sebelum melanjutkan,” pungkas Tsamara. (Ike/E01)

Inibaru.id - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Tengah mengedukasi ratusan insan media mengenai sistem pembayaran digital dan pelindungan konsumen dalam ajang Jateng Media Summit 2026, Kamis (21/5/2026). Kegiatan hasil kolaborasi Beritajateng.tv, Suara.com, dan KPwBI Jawa Tengah itu menjadi upaya meningkatkan literasi masyarakat terkait transaksi digital sekaligus kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan siber yang kini semakin marak.

Analis Yunior Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran BI Jawa Tengah, Andhi Wirawan Hadi S, mengatakan Bank Indonesia memiliki tugas menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional, termasuk memperkuat ekosistem pembayaran digital yang saat ini terus berkembang pesat di masyarakat.

BI Jawa Tengah mengedukasi masyarakat tentang penggunaan QRIS yang aman sekaligus mengingatkan ancaman penipuan digital seperti phishing dan scam yang semakin marak.