Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

“Perlu ada mitigasi yang betul-betul dimaksimalkan. Wilayah mana saja yang punya potensi longsor kan sebenarnya kita sudah tahu. Para pemangku kepentingan juga perlu bekerja lebih keras dalam mitigasi, termasuk DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya dalam talkshow Aspirasi Jawa Tengah bertema Bencana Mengancam Apa yang Dilakukan di Studio TATV Solo, belum lama ini.

Sumanto menekankan, mitigasi harus dilakukan dari hulu ke hilir. Bukan hanya pembangunan fisik seperti memperkuat tebing dan memperbaiki tata kelola lahan, tapi juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Edukasi tentang tanda-tanda longsor penting diberikan, terutama bagi warga yang tinggal di lereng perbukitan.

“Perlu ada penanganan khusus terhadap tanah-tanah yang berpotensi bergerak. Early warning system juga perlu diperkuat. Ke depan, potensi terjadinya bencana di wilayah-wilayah rawan ini pasti masih ada,” tambahnya.

Dia juga menyoroti pentingnya relokasi bagi warga yang rumahnya terdampak bencana. Menurutnya, relokasi harus mempertimbangkan kelayakan tempat tinggal dan akses mata pencaharian warga. Solidaritas berbagai pihak di lapangan, mulai dari Tim SAR, Pemda, ormas, partai politik hingga relawan, dia nilai sudah cukup baik.

“Saya berharap pemerintah menyediakan tempat relokasi yang layak dan tak terlalu jauh dari tempat warga mencari nafkah,” katanya.

Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng memastikan kebutuhan dasar warga sudah tercukupi. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng, Bergas Catursasi, menyatakan logistik di dua titik pengungsian dalam kondisi aman. Namun sebagian warga masih memilih mengungsi atau menumpang di rumah kerabat karena khawatir kondisi rumah mereka belum stabil.

“Warga, terutama yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana tetap perlu waspada. Sebab saat ini curah hujan masih tinggi,” ujarnya.

Bencana yang terjadi kembali menjadi pengingat bahwa mitigasi nggak bisa ditunda. Tanpa langkah pencegahan yang kuat dan keterlibatan seluruh pihak, ancaman bencana akan selalu menghantui wilayah rawan di Jawa Tengah. Semoga kebijakan ini diterapkan secara serius ya, Gez. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Bencana tanah longsor yang terjadi di Cilacap dan Purbalingga meninggalkan duka mendalam. Ketua DPRD Jateng Sumanto pun menyampaikan keprihatinannya dan menegaskan bahwa penguatan mitigasi bencana sudah menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar wacana.

Menurutnya, Jawa Tengah bukan tanpa alasan disebut sebagai “supermarket bencana”. Dari banjir dan rob di wilayah pesisir hingga gempa bumi dan longsor di kawasan perbukitan, seluruhnya menunjukkan betapa kompleks kondisi geografis provinsi ini. Belum lagi dampak perubahan iklim yang membuat cuaca makin ekstrem dan bencana lebih sering muncul.

Tanah longsor di Cilacap dan Purbalingga kembali membuka mata tentang pentingnya mitigasi bencana di Jawa Tengah. Ketua DPRD Jateng Sumanto menegaskan bahwa upaya pencegahan harus diperkuat, mulai dari pemetaan wilayah rawan, edukasi masyarakat, hingga penyediaan relokasi yang aman bagi warga terdampak.

Longsor Berulang, Sumanto Desak Mitigasi Wilayah Rawan Dipercepat

Alasan Mengapa Ada Benteng Besar di Ambarawa

Tapi, pernah nggak kepikiran mengapa Ambarawa yang berstatus kecamatan di Kabupaten Semarang sampai memiliki benteng? Usut punya usut, hal ini disebabkan oleh posisi strategis Ambarawa di Jawa Tengah.

Kota ini berada di titik temu tiga kota penting, yaitu Semarang, Magelang, dan Salatiga. Secara geografis, wilayah ini juga menghubungkan pusat kekuasaan Mataram dan Yogyakarta dengan Semarang di pesisir utara. Pantas saja kalau pada masa penjajahan Belanda, daerah ini dianggap sebagai simpul logistik dan militer yang harus diamankan.

Setelah Perang Diponegoro mereda, Belanda semakin serius memperkuat pertahanannya. Tahun 1834 dibangunlah sebuah benteng besar di sini dan diberi nama Fort Willem I, merujuk pada Raja Willem Frederik. 

Ribuan pekerja pribumi dan tahanan kerja paksa ikut terlibat dalam proyek raksasa ini. Tentara Belanda mulai menempati kawasan tersebut pada 1844, sementara bentengnya rampung total setahun kemudian.

Layaknya benteng pertahanan pada umumnya, Benteng Pendem punya bastion di setiap bagian sudut. Tempat ini juga disebut-sebut mampu menampung hingga 12.000 tentara, menjadikannya salah satu fasilitas militer raksasa pada masanya. Dari sinilah Belanda mengatur mobilitas pasukan dan logistik di Jawa bagian tengah.

Mengapa disebut dengan nama Benteng Pendem?

Terkait dengan nama lokalnya, yaitu Benteng Pendem, nama “Pendem” sendiri diberikan masyarakat sekitar karena benteng ini seolah dibangun di sebuah cekungan, jadi tampak seperti “tenggelam” atau "terpendam" jika dilihat dari kejauhan

Yang pasti, seiring perjalanan waktu, fungsi benteng berubah-ubah. Pada masa Jepang, tempat ini sempat dijadikan kamp tawanan. Setelah Indonesia merdeka, benteng sempat dipakai sebagai markas Tentara Keamanan Rakyat (TKR), lalu beralih menjadi penjara dari 1950 hingga 1985. Kini sebagian wilayahnya digunakan sebagai Lapas Kelas II A, sementara sisi lainnya difungsikan sebagai objek wisata sejarah.

Nah, kalau kamu tertarik untuk main ke Benteng Pendem, nggak perlu khawatir harus merogoh kocek mahal-mahal untuk tiketnya. Harganya hanya Rp10.000 pada hari kerja dan Rp15.000 saat hari libur. Jam bukanya pun cukup panjang, dari 08.00 sampai 20.00 WIB. Jadi, kamu bisa foto-foto, belajar sejarah, sampai kulineran di area yang disediakan pengelola sampai puas.

Tapi ingat, ada aturan yang harus dipatuhi pas berada di sana. Pengunjung dilarang membawa drone, makanan dan minuman dari luar, merokok, mencoret bangunan, atau membawa benda berbahaya. Maklum, bangunan bersejarah seperti ini memang pantas dijaga bersama, kan?

Jadi, kalau kamu butuh liburan yang santai tapi tetap berisi, Benteng Pendem Ambarawa wajib masuk daftar kunjunganmu, Gez. Yuk kapan kita ke sana? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu suka wisata sejarah sekaligus ingin dapat spot foto yang estetik, Benteng Pendem Ambarawa bisa jadi tujuan akhir pekan yang pas. Setelah sempat ditutup beberapa waktu untuk revitalisasi, benteng yang juga dikenal sebagai Fort Willem I ini kembali dibuka pada Sabtu (15/11/2025). Hasilnya? Lebih rapi, lebih nyaman, dan lebih layak jadi destinasi wisata kece di Jawa Tengah.

Begitu masuk, kamu bakal merasakan suasana kolonial yang kental. Lantai duanya kini aman dikunjungi, jalur eksplorasinya pun sudah dibenahi sehingga kamu nggak perlu lagi “bertempur” dengan jalan tanah becek seperti dulu. Semua perbaikan ini bikin pengalaman menyusuri benteng terasa lebih santai.

Sejak Sabtu (15/11/2025), Benteng Pendem Ambarawa dibuka dan jadi pilihan destinasi wisata yang menarik bagi warga Jawa Tengah dan sekitarnya.

Menjelajah Benteng Pendem Ambarawa, Wisata Sejarah yang Makin Memesona

Dia menjelaskan bahwa ancaman nonmiliter sangat beragam. Mulai dari penyalahgunaan teknologi informasi, narkoba, perdagangan manusia, hingga bencana alam. Dari deretan itu, Jawa Tengah disebut memiliki kerentanan paling besar pada sektor bencana.

“Kami melihat potensi ancaman di Jawa Tengah lebih banyak ke bencana alam. Ini sangat menonjol di Jawa Tengah,” jelasnya.

Ari menambahkan, meski nggak menggunakan senjata, bencana tetap masuk dalam kategori ancaman pertahanan nasional. Dampaknya bisa mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, memperkuat sisi nonmiliter menjadi langkah penting untuk memastikan ketahanan negara berjalan seimbang.

DPN pun berencana melakukan sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara di Jawa Tengah. Kegiatan ini bakal melibatkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Harapannya, kolaborasi tersebut mampu memperkuat kesiapsiagaan sekaligus memberi kontribusi positif bagi kemajuan daerah dan keselamatan warga.

Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, menyambut baik inisiatif itu. Dia menilai Jawa Tengah yang berperan sebagai penyangga pangan nasional sekaligus pusat industri memang membutuhkan sinergi kuat dari berbagai pihak, termasuk DPN. Baginya, stabilitas daerah adalah fondasi penting untuk mendukung pembangunan.

Sumarno berharap sosialisasi tersebut mampu memberi dorongan positif, terutama agar Jateng tetap kondusif tanpa kegaduhan yang nggak perlu.“Lebih baik energinya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Semoga dampak bencana bisa diminimalisasi ya, Gez. Doa kita membersamai semua saudara yang tengah bergelut dengan bencana. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Rawan bencana membuat Jawa Tengah kembali mendapat perhatian serius dari Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Dalam kunjungannya ke Kantor Gubernur Jateng, Kamis (27/11/2025), Deputi Geostrategi DPN Mayjen TNI Ari Yuliyanto menegaskan bahwa ketahanan nonmiliter menjadi isu yang tak bisa diabaikan, terutama bagi provinsi yang memiliki kerentanan alam cukup tinggi.

“Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang kami sasar, dalam rangka sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara,” ujar Ari saat audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno.

Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menaruh perhatian khusus pada Jawa Tengah karena tingginya kerentanan bencana alam di provinsi ini. Dalam audiensi bersama Pemprov Jateng, DPN menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan nonmiliter sebagai langkah menjaga stabilitas dan keselamatan masyarakat.

DPN Soroti Ketahanan Nonmiliter Jateng yang Rentan Bencana

Salah satunya melalui honorarium kepada guru yang nilai totalnya mencapai miliaran rupiah selama 2025. Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengatakan, program itu terus dilanjutkan pada 2026.

"Saya berharap Hari Guru ini menjadi momentum untuk maju dari sisi kesejahteraan,” kata dia seusai menggelar Upacara Peringatan Hari Guru Nasional Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2025 di Halaman Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (25/11).

Honorarium bagi guru non-ASN, termasuk guru tamu, tersebut ditanggung APBD Provinsi Jateng, melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan. Pada 2025 alokasi BOP Pendidikan Jateng sebesar Rp472,381 miliar.

Jumlah guru non-ASN atau guru tidak tetap (GTT) pada Satuan Pendidikan (Satpen) negeri di Jateng berjumlah 3.043 orang, terbagi atas guru SMA 1.313 orang, SMK 1.442 orang, dan SLB 288 orang. Honor untuk guru untuk satuan pendidikan tersebut disesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Khusus untuk guru pada Satuan Pendidikan Swasta (SMA, SMK, dan SLB), Pemprov Jateng juga memberikan dukungan pembiayaan. Salah satunya diarahkan untuk pemenuhan honor bagi guru melalui skema belanja Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

Sedikit informasi, pada APBD 2025 ini, pemprov mengalokasikan anggaran Bosda sebesar Rp142,632 miliar. Taj Yasin mengatakan, guru memiliki tantangan seiring perubahan zaman yang lebih komoleks. Dengan demikian, kompetensi guru juga harus meningkat.

"Dalam upaya peningkatan kompetensi guru, kami memberikan pelatihan, dan pendampingan. Juga untuk melanjutkan pendidikan, bagi guru-guru yang belum memiliki ijazah D4 atau S1," katanya.


Dalam momen Hari Guru itu, Pemprov Jateng juga memberikan tali asih kepada sejumlah pegawai di lingkungan sekolah maupun kepada sejumlah siswa berpestasi. (Murjangkung/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Rano Priyo Hariyanto, pegawai tidak tetap (PTT) di SLBN Semarang, menerima dana Rp20 juta pada peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada hari ini, Selasa (25/11/2025). Dia mengatakan, dana itu akan digunakan untuk perbaikan rumahnya yang rusak karena terendam rob.

Pada peringatan Hari Guru kali ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memang berusaha memberikan perhatian penuh kepada guru non-Aparatur Sipil Negera (ASN) dan swasta pada SMA/SMK/SLB&nbsp; di wilayahnya.

Komitmen penuh Pemprov Jateng terhadap dunia pendidikan yang disampaikan pada peringatan Hari Guru Nasional salah satunya adalah melalui honorarium kepada guru yang nilai totalnya mencapai miliaran rupiah selama 2025 dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Perhatian Penuh Pemprov Jateng untuk Guru Non-ASN dan Swasta pada Hari Guru


"Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota akan merujuk kebijakan strategis nasional," kata Luthfi.


Setali tiga uang, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menjelaskan, sampai sekarang regulasi terkait dengan penetapan upah minimum belum terbit. Rancangan peraturan pemerintah (RPP) dari Kemnaker masih dalam tahapan uji publik.

"Kami masih menunggu PP (peraturan pemerintah) tersebut turun, yang nantinya menjadi landasan dasar untuk penetapan upah minimum," katanya.


Dalam susunan rencana RPP, dia melanjutkan, penetapan UMP maupun&nbsp; UMSP dijadwalkan pada 8 Desember mendatang. Sementara, upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pada 15 Desember 2025.


"Isi RPP itu finalnya nanti seperti apa, itu yang kami tunggu sebagai landasan untuk membahas upah minimum 2026," jelasnya.

Langkah yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jateng sampai saat ini adalah menjalin komunikasi dengan serikat buruh atau pekerja, pengusaha, serta dewan pengupahan dan Satgas PHK Provinsi.


"Tadi disampaikan ada beberapa masukan dari pengusaha untuk pemerintah, khususnya Gubernur Jawa Tengah terkait persiapan penetapan upah minimum," kata Aziz.


Salah satu yang disinggung, imbuhnya, adalah terkait penetapan UMSP dan UMSK. Gubernur memiliki kewajiban menetapkan UMSP berdasarkan usulan dari dewan pengupahan provinsi. Draft upah sektoral itu memiliki beberapa parameter atau kriteria, misalnya&nbsp;klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI, perusahaan harus lebih dari satu, risiko pekerjaan, spesialisasi, lalu ada beban kerja.

"Kriteria ini harus diterjemahkan lebih detail lagi. Semoga dalam RPP ini ada penjelasan detail termasuk datanya dari mana. Kami akan sampaikan pada sarasehan nasional pada 25 November nanti supaya dalam PP nanti lebih detail," paparnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi mengatakan, sudah menyampaikan kepada Gubernur Ahmad Luthfi terkait aspirasi dari pengusaha terkait upah minimum dan upah minimum sektoral.


"Kami akan komitmen sesuai dengan peraturan pemerintah soal kenaikan upah minimum," ujarnya.


Terkait upah minimum sektoral, lanjut dia, memang sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi&nbsp; mengenai pekerjaan-pekerjaan spesifik yang berat dan berbahaya yang menuntut keterampilan tinggi.

"Kalau itu memang keluar dalam peraturan pemerintah, sudah barang tentu kami akan komitmen dan akan kami laksanakan. Tapi kami tidak mau sektoral yang biasa-biasa itu dibuat upah minimum sektoral. Sebenarnya untuk pekerjaan spesifik itu upah mereka lebih tinggi," ujarnya.

Buat yang menantikan besaran UMP dan UMSP di tempatmu, tunggu dua pekan ke depan ya, Gez! (Murjangkung/E10)

Inibaru.id - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jawa Tengah untuk tahun depan diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat. Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menemui perwakilan pengusaha pada Kamis (20/11/2025) lalu.

Luthfi menuturkan bahwa pertemuan itu juga dilakukan untuk menyerap aspirasi sebelum penetapan UMP dan UMSP Jawa Tengah 2026. Menurutnya,&nbsp;regulasi mengenai penentuan UMP dan UMK masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun  UMSP itu pada tanggal 8 Desember 2025. Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pada 15 Desember 2025.

Penetapan Upah Minimum Jateng 2026 Direncanakan 8 Desember Mendatang

 “Rekayasa cuaca nanti akan kami tambah satu pesawat,” kata Luthfi di sela memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Gedung Berlian Gubernuran, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Rabu (29/10/2025).


Penambahan pesawat OMC ini dia harapkan akan meredakan curah hujan ekstrem yang sejak pekan lalu melanda Jateng, mengakibatkan tingginya debit air jalur pantura yang mengakibatkan lumpuhnya kawasan Semarang-Demak.

Luthfi menjelaskan, OMC merupakan hasil kerja sama antara Kementerian PU, BRIN, BMKG, BNPB, dan BPBD Jateng, yang bertujuan menurunkan potensi hujan lebat di daerah rawan banjir seperti Kaligawe, Genuk, dan Sayung.

Sebagai informasi, operasi modifikasi cuaca di Jateng sejatinya telah berlangsung sejak 25 Oktober 2025 dan direncanakan akan berlanjut hingga akhir Oktober ini.&nbsp;Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Dwi Purwantoro mengatakan, pemerintah terus mengupayakan sistem drainase berjalan maksimal. 


Pihaknya memastikan pemerintah pusat siap menindaklanjuti usulan Pemprov Jateng, termasuk usulan penambahan pompa air sebanyak 5 unit dengan kapasitas total mencapai 2.000 liter per detik. 
Pompa akan didatangkan dari Jakarta, Surabaya dan Solo dalam minggu ini.

"Kami juga mendukung penuh usulan Gubernur (Luthfi) untuk melakukan pengerukan Kolam Retensi Terboyo dan normalisasi sungai-sungai di Semarang, guna meningkatkan kapasitas tampung air dan memperlancar aliran ke laut," tandasnya.

Semoga bisa menjadi solusi yang jitu untuk mengurangi banjir di Jateng sekaligus menanggulangi potensi terulangnya bencana ini ya, Gez! (Murjangkung/E10)

Inibaru.id - Tingginya curah hujan di wilayah Jawa Tengah telah mengakibatkan genangan air di sejumlah daerah. Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi mengatakan bahwa dalam waktu dekat Jateng akan menambah satu unit pesawat untuk memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi berharap, penambahan pesawat OMC itu bisa mencegah intensitas hujan yang telalu tinggi di Jateng untuk mengatasi bencana banjir yang melanda wilayah pesisir Jateng dalam beberapa hari terakhir.

Penambahan satu unit pesawat OMC diharapkan akan mempercepat rekayasa cuaca yang diperlukan untuk mengurangi intensitas hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah pesisir di Jawa Tengah.

Percepat Rekayasa Cuaca untuk Atasi Banjir Pantura, Jateng Tambah Pesawat OMC

Sebagai informasi, program Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren merupakan komitmen Pemprov Jateng untuk meningkatkan kualitas sumber daya santri dan pengasuh pesantren. Tujuannya, untuk melahirkan santri profesional yang cakap dalam ilmu agama, sekaligus unggul dalam berbagai bidang strategis.


Beasiswa ini merupakan bentuk kerja sama Pemprov Jateng dengan Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren (LFSP) yang beranggotakan para kiai, pengasuh pesantren, serta intelektual Islam yang memiliki kepedulian terhadap penguatan pendidikan pesantren.

LFSP berperan penting dalam memfasilitasi berbagai program Pemprov Jateng yang berkaitan dengan dunia pesantren, termasuk seleksi dan pendampingan penerima beasiswa.


Jenis program beasiswa yang diberikan antara lain beasiswa S1 dalam negeri berupa biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester 1-8 di universitas yang di Jawa Tengah; yang meliputi bidang kedokteran, pertanian, sains, teknologi, teknik, matematika, dan keislaman.


Berikutnya adalah beasiswa pendidikan vokasi dan S1 Luar Negeri bidang saintek; dengan negara tujuan antara lain Turki, India, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Fasilitas yang diberikan berupa biaya kuliah, biaya hidup, visa, asuransi, dan tiket pergi-pulang (PP).

Selain itu juga ada beasiswa S1 Luar Negeri untuk double degree bidang sains dan teknologi dan S1 luar negeri bidang keislaman. Kemudian beasiswa S2 dalam Negeri untuk bidang keislaman, humaniora, dan saintek.


"Beasiswa tidak hanya dilakukan kepada pendidikan formal di dalam negeri, tetapi termasuk di luar negeri. Dengan program yang namanya Pesantren Obah, 5.570 pesantren di Jawa Tengah akan kami openi," janji Luthfi.

Program beasiswa untuk santri dan pengasuh pesantren ni merupakan realisasi dari salah satu program prioritas Pemprov Jateng 2025–2030, yakni Pesantren Obah untuk mendukung pesantren yang dinamis, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Program Pesantren Obah menjadikan pesantren nggak hanya sebagai pusat pendidikan akhlak dan spiritual tetapi juga inovasi, ilmu pengetahuan, dan kemandirian ekonomi umat.

"Pesantren Obah akan memberikan berkah kepada para santri, mengingat pesantren tidak hanya tempat pendidikan, tapi juga untuk berdakwah. Pesantren juga mempunyai daya sosial dalam menciptakan santri yang bisa bermasyarakat, apalagi menjadi garda terdepan dalam rangka pembangunan," ujar Luthfi.


Sementara itu, Jateng Bersholawat yang merupakan agenda rutin Pemprov Jateng, yang pada Selasa (21/10) lalu sengaja digelar sekaligus untuk memperingati HSN 2025, digelar di Kudus dengan menghadirkan Habib Ali Zaenal Abidin Assegaf dan Muhammad Iqdam Kholid (Gus Iqdam).

Menurut Luthfi, peringatan HSN adalah momentum dan penghargaan atas kontribusi santri yang menjadi garda terdepan dan benteng terakhir dalam membela Tanah Air. Maka, tidaklah keliru jika peringatan hari yang berkaitan dengan resolusi jihad 22 Oktober 1945 itu dilakukan dengan berselawat.

Pada gelaran Jateng Bersholawat tersebut, Luthfi juga menyerahkan bantuan prestasi senilai Rp150 juta kepada khafilah musabaqoh tilawatil qutub Jateng yang meraih juara dua. Acara ini juga dihadiri Sekda, Forkopimda, bupati dan perwakilannya, serta seluruh kepala OPD Pemprov Jateng. (Murjangkung/E10)

Inibaru.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) meluncurkan program Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren tahun 2026. Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan acara Jateng Bersholawat dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 di Alun-Alun Kudus, Selasa, (21/10/2025) malam.

"Malam ini, dengan mengucapkan bismillahir-rahmanir-rahim, Provinsi Jawa Tengah me-launching program prioritas; bahwa santri pesantren berikut pengasuhnya akan mendapatkan beasiswa dari provinsi," kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi yang membuka acara didampingi wakilnya, Taj Yasin Maimoen.

Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren merupakan komitmen Pemprov Jateng untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta melahirkan santri profesional.

HSN 2025, Pemprov Jateng Luncurkan Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren

“Misalnya Call Center SaberMaya Dinkes Kota Magelang di nomor 0851-4835-8535, Lapor Cepat Dinkes Kabupaten Banjarnegara di 0812-2900-1003, Hotline MBG Kabupaten Blora di 0811-2655-601, dan Hotline MBG Kota Pekalongan di 0852-2615-0966,” ungkap Yunita, pekan lalu.

Layanan aduan yang masuk nggak hanya menampung laporan dugaan keracunan, tetapi juga keluhan mengenai menu yang dinilai tidak sesuai standar. Setiap laporan akan ditindaklanjuti oleh Dinkes dengan berkoordinasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Dari sisi Dinkes, tentu kami akan mengomunikasikan dulu. SPPG yang membandel akan kami beri peringatan dan kami informasikan kepada BGN. Namun, keputusan untuk menghentikan atau memberi sanksi tetap berada di tangan BGN,” jelasnya.

Yunita menegaskan bahwa pembukaan hotline ini merupakan bentuk komitmen pimpinan daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/ wali kota, untuk mengawal keberhasilan program MBG di Jawa Tengah.

Layanan aduan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jateng yang sebelumnya meminta dinkes provinsi serta kabupaten/kota membuat layanan pengaduan, sistem pengecekan, tanggap darurat, serta media informasi dan quick response untuk menyikapi kasus keracunan menu MBG di daerah.

Yunita menambahkan, dalam setiap kasus dugaan keracunan MBG, Dinkes dan pihak terkait selalu turun langsung melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui penyebabnya. Dia mencontohkan salah satu kasus dugaan keracunan MBG di wilayah Jateng yang kini sedang ditangani bersama BGN.

“Tindakan dari BGN adalah menutup sementara dapur penyedia makanan. Layanan ke sekolah-sekolah pun harus berhenti sementara sampai ada keputusan lanjutan,” ujarnya. "Apabila SPPG tersebut ingin kembali beroperasi, akan dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap kualitas menu MBG yang disajikan."

Yunita mengajak seluruh pihak terkait; mulai dari orang tua siswa, guru, hingga penyedia makanan, untuk terus membangun komunikasi terbuka agar program MBG berjalan sukses.

“Ketika orang tua murid menyampaikan keluhan kepada guru, SPPG harus mau mendengar dan melakukan tindak lanjut. Teruslah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait kebersihan lingkungan, penjamah makanan, dan sarana pendukung lainnya,” pungkasnya. (Murjangkung/E10)

Inibaru.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka layanan hotline aduan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui nomor 0811-2622-000, masyarakat dapat melapor, bertanya, atau memberikan masukan terkait menu MBG yang diterima siswa, ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, mengatakan bahwa selain hotline milik Pemprov Jateng, seluruh 35 kabupaten/kota juga memiliki saluran pengaduan serupa.

Layanan hotline aduan ini nggak hanya soal dugaan keracunan menu MBG di Jateng, tetapi juga keluhan mengenai menu yang dirasa nggak sesuai standar.&nbsp;

Keracunan Menu MBG di Jateng? Laporkan via Hotline Aduan Berikut Ini!

Berbicara di sela acara Sosialisasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), Pembekalan dan Tashorruf Asnaf Sabilillah Lembaga Keagamaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah Periode II 2025 di Grasia Convention Semarang, Sumarno menjelaskan bahwa PBG&nbsp;merupakan pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"PBG dikeluarkan pemkab atau pemkot, jadi jika terjadi pelanggaran, pemda berwenang berikan sanksi. Adapun pemprov berperan dalam pengawasan dan penegakan hukumnya. Taatilah&nbsp;regulasi dengan mengurus izin PBG,” tegasnya.

Senada dengan Sumarno, Ketua Baznas Jateng Ahmad Darodji juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pembangunan.

“Kalau aturan sudah ada, tolong dipenuhi sesuai ketentuan. Kejadian di Sidoarjo semoga menjadi yang terakhir kalinya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Baznas Jateng menyalurkan zakat (mentashorrufkan) kepada tujuh lembaga, termasuk bantuan kesehatan, dengan total nilai Rp3.035.749.647; terdiri atas bantuan untuk 35 masjid (Rp935 juta), 6 musala (Rp340 juta), 36 madrasah (Rp855 juta), 22 ponpes (Rp485 juta), 12 TPQ (Rp265 juta), 5 lembaga keagamaan (Rp135 juta), serta bantuan kesehatan (Rp20.749.647).

Darodji berharap, ke depan semakin banyak proposal bantuan produktif yang diajukan ke Baznas agar penerima manfaat dapat mandiri dan bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki.

Sekda Jateng Sumarno mengingatkan kepada pengasuh pondok pesantren (Ponpes) serta pengelola madrasah, masjid, dan mushola di wilayahnya, agar menaati regulasi PBG agar nggak ada lagi kasus serupa runtuhnya bangunan Ponpes Al Khoziny di&nbsp;Sidoarjo.