Inibaru.id - Pemerintah dan para pengajar sepakat pendidikan di Indonesia harus terus mengalami kemajuan agar tercipta generasi penerus bangsa yang terdidik dan mampu bersaing secara global. Sayangnya, ada kalanya yang menjadi keinginan para pengajar nggak selaras dengan kebijakan yang diusung oleh Pemerintah.
Pada Hari Pendidikan tahun ini, 2 Mei 2023, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) tingkat nasional menyampaikan keinginannya agar pemerintah segera melakukan pembenahan terhadap kualitas pendidikan di Tanah Air.
"Evaluasi Merdeka Mengajar episode 1-24 sangat penting, mengingat tahun depan Pemilu dan pergantian pemerintahan. Kami pun menilai sejak dulu ganti menteri pasti ganti kebijakan, jadi tidak ada kontinuitas dalam membangun pendidikan dan guru nasional," ucap Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriwan Salim dalam keterangan resmi, Selasa (2/5/2023).
Satriwan mewanti-wanti agar kebijakan pendidikan dapat didesain dengan matang. Jangan sampai hanya berganti merek kebijakan, tetapi substansi sesungguhnya sama.
Dia nggak ingin dengan berganti-ganti pemerintah, setiap menterinya mengklaim melakukan perubahan inovasi pendidikan, tetapi yang terjadi justru involusi atau kemunduran pendidikan.
"Makanya, P2G mendesak Kemdikbudristek menuntaskan Peta Jalan Pendidikan Nasional sebagai arah dan tujuan pembangunan pendidikan Indonesia jangka panjang. Road map yang lahir dari pemikiran semua stakeholders secara partisipatif, objektif, dan transparan," lanjut Satriwan.
Kontroversi Perekrutan PPPK
P2G mendesak kembali komitmen dan profesionalitas Kemdikbudristek, Kemenag, Kemenpan RB, Kemenkeu, Kemendagri, BKN, dan seluruh pemda baik provinsi dan kota/kabupaten dalam melaksanakan perekrutan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PPPK dianggap solusi kekurangan guru jangka pendek. Satriawan menilai seharusnya pemerintah merekrut guru PNS sebagai solusi jangka panjang. Alasan anggaran jumbo menjadi faktor utama pemerintah nggak lagi rekrut guru PNS. Padahal anggaran pendidikan dalam APBN pun mengalami kenaikan signifikan tiap tahunnya.
"Negara mengalami darurat kekurangan guru ASN, anggaran pendidikan besar pula 612 triliun, tapi Pemerintah masih enggan merekrut guru PNS, sebuah ambivalensi dalam bersikap," tegas Satriwan
Selain itu, Satriawan juga menyinggung masalah lain yaitu guru PPPK yang nggak kunjung dibayar gajinya berbulan-bulan bahkan sampai 9 bulan seperti di Serang, Bandar Lampung, dan terbaru guru PPPK di Papua.
"P2G sangat menyayangkan buruknya manajemen guru PPPK yang dilakukan pemerintah. Sangat tak masuk akal, guru sudah lulus tes tapi tidak kunjung dapat formasi harus menunggu dua tahun lebih. Terus kok bisa yah guru ASN gajinya tak dibayar berbulan-bulan?" tukas Satriwan.
Itulah suara hati para guru terkait pendidikan di Indonesia. Semoga pada Hari Pendidikan ini pemerintah bisa mendengar sekaligus memberikan solusi terbaik dari keluhan-keluhan yang disampaikan oleh P2G. (Siti Khatijah/E07)