Inibaru.id – Setelah sebelumnya hanya Nahdlatul Ulama yang terang-terang menerima izin kelola tambang yang ditawarkan pemerintah, kini organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah juga mengiyakan tawaran tersebut. Pro dan kontra pun langsung bermunculan terkait dengan keputusan ini.

Keputusan untuk menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) ini dibenarkan oleh Pimpinan Pusat Pengurus Muhammadiyah Anwar Abbas.

“Iya, sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah, sudah disetujui,” ucap Anwar Abbas sebagaimana dilansir dari Pikiranrakyat, Kamis (25/7/2024).

Jika sebelumnya Muhammadiyah menolak tawaran tersebut, mengapa sekarang kemudian berganti haluan? Kalau menurut Abbas, hal ini disebabkan oleh adanya berbagai macam pertimbangan yang dibahas pada rapat yang digelar di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta pada Sabtu (13/7). Dalam rapat itulah, pengurus Muhammadiyah mempelajari tawaran pemerintah terkait izin kelola tambang tersebut dan memberikan keputusan untuk mengiyakan atau menolaknya.

Sebelumnya, meski dikabarkan menolak, Muhammadiyah memang belum memberikan keputusan resmi terkait dengan tawaran tersebut. Mereka memilih untuk membahasnya dalam forum pengurus dulu sebelum memberikan keputusan.

“Iya, kami bahas lagi dalam pleno yang diperluas dengan mengundang pimpinan-pimpinan wilayah Muhammadiyah dari seluruh Tanah Air,” jelas Sekeretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dua hari sebelum rapat tersebut digelar.

Alasan mengapa mereka sampai harus menggelar rapat demi mengiyakan tawaran kelola tambang pemerintah adalah agar nggak mengambil langkah gegabah. Muhammadiyah juga pengin keputusan yang diambil disetujui sekaligus dilakukan semua pengurus di setiap daerah.

Alasannya, agar keputusan ini nggak sampai bikin perpecahan di dalam tubuh Muhammadiyah. Apalagi, pengelolaan tambang nggak hanya akan berlangsung sehari dua hari, melainkan bisa sampai bertahun-tahun lamanya.

Selain memastikan keputusan untuk mengiyakan tawaran, ada hal lain yang jadi catatan Muhammadiyah, yaitu jika memang pengin mengelola tambang, mereka bertekad untuk menjaga lingkungan sekitar sekaligus menjaga hubungan baik dengan warga setempat.

Hal ini penting agar pengelolaan tambang justru nggak menimbulkan masalah baru bagi warga yang selama ini tinggal di wilayah tersebut.

Yap, kita hargai keputusan Muhammadiyah yang menerima tawaran izin kelola tambang dari pemerintah ini. Tapi, kalau menurut kamu, apakah keputusan ini etis atau nggak jika melihat kondisi pertambangan yang ada di daerah-daerah selama ini, Millens? (Arie Widodo/E10)