Yang bikin makin spesial, film ini dari awal memang dirancang untuk format IMAX. Jadi, jangan heran kalau nonton di bioskop terasa banget bedanya. Visualnya tajam, audionya nendang, dan saat kamera masuk ke dalam kokpit mobil balap, rasanya kamu seperti duduk di situ langsung, merasakan desingan mesin, dan tensi yang membuncah di setiap tikungan.

Makanya, F1: The Movie bukan cuma tentang Sonny Hayes (Brad Pitt) si pembalap veteran, atau Joshua Pearce (Damson Idris) sang bintang muda, melainkan juga membahas Ruben Cervantes (Javier Bardem) sebagai figur di balik strategi tim. Chemistry di antara ketiga karakter ini kuat banget. Interaksi mereka juga membawa penonton jadi terlibat dalam cerita.

Sempat ada keraguan apakah film ini cocok bagi mereka yang bukan pengikut setia F1. Tapi tenang, film ini tetap bisa dinikmati oleh siapa saja. Story-nya memang nggak terlalu dalam mendalami karakter satu per satu. Tapi justru itulah yang bikin penonton lebih fokus ke pengalaman sinematik dan ritme balapan yang intens.

Sinematografinya? Wah, mahal banget. Dari jalannya balapan yang dirancang seperti mini film tersendiri, sampai transisi halus dari paddock ke lintasan, semuanya bikin kita terpukau. Bahkan adegan-adegan kecil pun digarap serius. Ditambah sentuhan magis Hans Zimmer yang mengurus latar suara, film ini benar-benar memanjakan telinga dan mata.

Meski durasinya hampir 2,5 jam, tapi rasanya cepat banget. Alur cerita yang dijaga rapi, ditambah drama dan aksi yang seimbang, bikin kita terus penasaran sampai akhir. Kekurangannya barangkali adalah iklannya yang memang banyak, karena film ini juga jadi etalase Formula 1. Tapi itu nggak bikin filmnya jadi terlihat aneh, kok.

Kalau mau dibandingkan sama Ford v Ferrari yang sama-sama bertema F1, film ini jelas unggul dari sisi teknis dan pengalaman menonton. Meski sisi cerita Ford v Ferrari lebih kuat dan mendalam, F1: The Movie menang di aspek sinematik. Rasanya seperti duduk di kokpit mobil F1 beneran, sekaligus diiringi kemewahan visual yang nggak main-main.

F1: The Movie adalah tipe film yang nggak cocok cuma ditonton di laptop atau HP. Ini film yang harus dinikmati di bioskop dengan layar dan sound yang layak. Setelah keluar dari studio, kamu bakal merasa puas, terkesan, dan mungkin juga pengin langsung cari tahu lebih dalam soal dunia F1.

Kesimpulan? Film ini bukan cuma buat penggemar dunia balap. Ini film buat siapa aja yang suka tontonan berkualitas dengan pengalaman sinema yang maksimal. Jadi, jangan ragu untuk menonton F1: The Movie di bioskop ya, Millens! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Siapa bilang film balap isinya cuma tentang pembalap dan mobilnya yang melaju kencang? F1: The Movie&nbsp;hadir mendobrak persepsi itu. Lewat film ini, kita diajak masuk lebih dalam, menyelami kompleksitas dan dinamika dunia balap Formula 1 dari sisi yang jarang terlihat seperti tim pendukung, drama di balik layar, dan bagaimana kerja tim jadi kunci kemenangan di sirkuit.

Disutradarai oleh Joseph Kosinski, sutradara di balik Top Gun: Maverick dan Oblivion, film ini membawa standar baru dalam sinema olah raga. Ya, ini bukan film dokumenter biasa, melainkan film penuh emosi, aksi, dan visual gila-gilaan yang bikin kamu merasa terpukau sejak menit pertama.

'F1: The Movie' bakal cocok ditonton siapa saja yang mendambakan film yang lengkap dari sisi alur cerita, sinematografi, hingga detail-detail kecil yang ciamik. Jadi, meskipun kamu nggak familiar dengan balapan jet darat ini, bakal puas saat menontonnya di bioskop!

'F1: The Movie', Film Balap yang Lebih dari Sekadar Ngebut di Lintasan

Program yang diluncurkan di SPBU COCO Sisingamangaraja pada Kamis (5/6/2025) lalu ini menawarkan hal yang simpel tapi berdampak, yaitu dengan menukar minyak jelantah, kamu dapat saldo e-wallet! Nggak main-main, penukaran ini mengacu pada harga pasar minyak jelantah dunia. Jadi nilainya cukup kompetitif.

“Bisa banget jadi cuan,” ungkap Heppy Wulansari, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga sebagaimana dinukil dari Tribunjateng, Jumat (6/6). “Kami sudah sediakan drop box-nya. Tinggal datang, serahkan minyaknya, dan dapat saldo ke MyPertamina.”

Adapun di Kota Semarang, tersedia tiga titik penukaran minyak jelantah tersebut, yaitu di SPBU COCO Sisingamangaraja, Mangunharjo, dan Tanjungmas.

Jika antusiasme penukaran minyak jelantah ini tinggi, titik-titik penukaran minyak jelantah akan diperluas. Nggak cuma SPBU, ke depannya juga bisa jadi hadir juga di lingkungan rumah tangga, bahkan lewat kerja sama dengan PKK atau komunitas lokal.

Tujuan besarnya? Minyak jelantah ini nantinya akan diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Kilang Pertamina Cilacap. Bayangkan, minyak bekas dapurmu bisa diubah jadi bahan bakar yang membantu pesawat terbang. Keren banget, kan?

Nggak berhenti di minyak jelantah, Pertamina juga memperkenalkan Reverse Vending Machine (RVM) buatmu yang pengin mendaur ulang botol plastik bekas. Mesin ini baru tersedia di SPBU Sisingamangaraja. Cara kerjanya cukup sederhana. Kamu tinggal masukkan botol plastik, lalu akan mendapatkan poin atau e-voucher MyPertamina.

“Program ini bagian dari semangat ekonomi sirkular,” ujar Mars Ega Legowo Putra, Plt. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga sebagaimana dinukil dari Metrotvnews, Jumat (6/6). “Kita ingin SPBU bukan cuma jadi tempat isi BBM, tapi juga jadi pusat kontribusi warga untuk kelestarian lingkungan.”

Lewat dua program ini, masyarakat nggak hanya jadi pengguna energi, tapi juga bagian dari rantai pasok energi ramah lingkungan. Apalagi dengan insentif digital yang langsung masuk ke e-wallet atau aplikasi MyPertamina, jelas progamnya makin menarik untuk diikuti.

Inisiatif ini bukan cuma urusan teknologi atau gaya hidup kekinian. Ini soal kesadaran bahwa perubahan besar bisa dimulai dari dapur sendiri, baik itu berupa minyak goreng bekas, maupun sebotol plastik tak terpakai. Jadi, mulai sekarang, yuk sisihkan minyak jelantahmu, karena di Semarang, limbah pun bisa jadi berkah, Millens! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kamu bingung dengan limbah minyak jelantah dari dapurmu? Kalau dibuang sembarangan ke selokan, tentu bisa merusak lingkungan. Tapi, kalau mau didaur ulang, nggak tahu harus diarahkan ke mana. Tenang, kalau kamu tinggal di Kota Semarang, ada solusinya, kok!

Sekitar satu bulan belakangan, Pertamina Patra Niaga sudah membuka program UCollect di Kota Semarang. Dalam program ini, kamu bisa mendaur ulang limbah rumah tangga, khususnya minyak goreng bekas pakai.

Ternyata, sudah ada tiga lokasi di Kota Semarang yang bisa kamu datangi untuk menukar minyak jelantah jadi rupiah. Di mana saja ya, lokasinya?

Tiga Lokasi untuk Menukar Minyak Jelantah Jadi Rupiah di Kota Semarang

Meski nggak seketika itu naik, perempuan yang sehari-hari berjualan produk olahan ayam homemade dalam kemasan vakum di sebuah lapak di pecinan Semarang tersebut mengatakan, logo halal membuat orang-orang percaya bahwa produknya "aman" dikonsumsi orang Muslim.

"Meski saya berjilbab, bukan berarti orang otomatis percaya produk saya halal, karena saya jualan di kawasan pecinan yang banyak produk non-halalnya. Mereka (pembeli Muslim) lebih percaya kalau di kemasan ada label halal," kata dia.

Label halal, yang bagi sebagian orang dianggap sekadar "pemanis" desain kemasan, bisa penting artinya untuk pelaku usaha seperti Nurhayati. Dia mengatakan, kawannya yang berjualan aneka keripik di Salatiga mengaku bisa menaikkan omzet hingga 20-30 persen berkat label tersebut.

"Mungkin karena belakangan produknya mulai dikenal luas, tapi saya percaya bahwa kenaikan penjualan itu nggak lepas dari label Halal yang dia pasang sekitar enam bulan lalu," ujarnya.

Yap, di berbagai daerah di Indonesia, para pelaku usaha makanan mulai menyadari pentingnya sertifikasi halal, yang selain menjadi bentuk kepatuhan terhadap aturan agama juga sebagai strategi bisnis yang efektif. Dengan begitu, label halal bukan lagi sekadar pilihan, tapi menjadi kebutuhan pelaku usaha.

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, hingga pertengahan 2025 sudah lebih dari 4 juta pelaku usaha mendaftar untuk mendapatkan sertifikat halal, yang mayoritas berasal dari sektor makanan dan minuman.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengungkapkan, label halal bukanlah sekadar simbol, tapi sebuah jaminan kepercayaan. Keberadaannya memberikan proteksi bagi konsumen sekaligus mendorong pelaku usaha untuk bersaing secara sehat

"Keberadaan label halal mampu mendorong pertumbuhan omzet secara signifikan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah,"&nbsp;tuturnya pada 2024 lalu, yang dikutip Inibaru.id dari laman resmi Kementerian Agama, baru-baru ini. "Label halal juga memperluas jangkauan pasar dan nilai tambah dalam persaingan."

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh. Dia menegaskan, di negara yang mayoritas beragama Islam, penting bagi pelaku usaha untuk menunjukkan kehalalan produk-produk yang mereka jual karena itu bagian dari hak konsumen.

“Sertifikasi halal bukan hanya tentang aturan agama, tapi juga pemenuhan hak atas informasi yang jelas dan jujur dari produsen kepada konsumen,” ujarnya dalam forum Halal Summit 2024.

Bagaimana caranya mendapatkan sertifikasi halal? Saat ini, prosesnya jauh lebih mudah daripada beberapa tahun lalu; karena pelaku usaha kini hanya melakukan pendaftaran melalui laman ptsp.halal.go.id.

Sementara itu, untuk kategori usaha mikro dan kecil (UMK) yang rata-rata berbahan baku sederhana dan halal, tersedia jalur self-declare melalui program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) dari BPJPH. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kamu lakukan:

Oya, produk non-UMK atau yang berbahan baku kompleks tetap melalui pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), ya!

Di balik proses tersebut, tersimpan keuntungan yang nggak sedikit. Menurut hasil riset internal BPJPH, pelaku usaha yang telah bersertifikat halal mengalami peningkatan penjualan antara 15–25 persen hanya dalam kurun waktu 6–12 bulan sejak label halal tercantum di kemasan mereka.

Nggak hanya di ranah lokal, sertifikasi halal juga membuka peluang ekspor. Negara-negara seperti Malaysia, Brunei, dan Uni Emirat Arab telah mensyaratkan sertifikasi halal resmi untuk produk pangan impor mereka. Ini menjadikan label halal sebagai golden ticket untuk menembus pasar global.

Di Indonesia, keberadaan label halal adalah sebuah keharusan, merujuk Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa mulai Oktober 2024, seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.

“Pemerintah telah gencar melakukan sosialisasi dan memberikan berbagai kemudahan (mengurus sertifikasi halal). Jadi, tidak ada alasan lagi pelaku usaha untuk tidak patuh,” tegas Aqil Irham.

Label halal adalah bagian dari upaya membangun ekosistem industri pangan yang lebih sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Bagi konsumen, terutama umat Muslim, ini juga bagian dari perlindungan konsumen yang tentu saja akan membuat pelaku usaha menjadi lebih dipercaya. (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id – Nurhayati pernah merasa nggak enak hati saat seorang pembelinya menanyakan label "Halal" pada produk olahan ayam beku yang telah dijualnya selama dua tahun terakhir. Dengan malu-malu, dia menggeleng, karena dirinya memang belum pernah mengurusnya.

"Setelah menjelaskan alasan produknya belum berlabel halal, beliau akhirnya tetap membeli. Namun, saya sempat sungkan sendiri. Dari situlah saya coba mengurusnya dan sekarang kami sudah bisa menempelkan label tersebut di semua produk kami," terangnya beberapa waktu lalu.

Label 'Halal' pada produk makanan dan minuman bukanlah semata pemanis kemasan, tapi merupakan strategi bisnis yang penting untuk meraih kepercayaan konsumen

Label 'Halal', Strategi Bisnis Kuliner untuk Raih Kepercayaan Pembeli

Setelah kabut menipis, barulah Yani, sapaan akrabnya, berani buka ponsel untuk memastikan posisinya ada di mana. Kebetulan waktu itu sinyal nggak menghilang. Setelah mengirim chat singkat minta tolong disertai lokasinya saat itu ke salah seorang temannya, dia memilih menunggu di jalur turun via Candi Gedong Songo.

"Skema terburuknya, aku turun sendiri. (Gunung) Ungaran bukan pendakian yang panjang. Di tas masih ada persediaan makanan. Jadi, pikirku, asal nggak tersesat, aku bakal sampai jika terus turun. Untungnya, nggak lama kemudian teman-temanku datang dan kami bisa turun dengan selamat," kenangnya.

Gawai sebagai Pendukung, Bukan Sebaliknya

Dalam pendakian tersebut, Yani merasa beruntung karena gawai yang dibawanya berhasil menyelamatkannya. Dengan teknologi mutakhir saat ini, para pendaki memang dimudahkan dengan keberadaan gawai, utamanya untuk kebutuhan navigasi dan komunikasi antarpendaki.

Namun begitu, alih-alih menjadi teknologi pendukung, terkadang gawai justru menjadi penyebab kecelakaan para pendaki. Kamu tentu masih ingat peristiwa seminggu lalu ketika seorang pendaki Gunung Muria terjatuh di jurang sedalam ratusan meter saat menuruni Puncak Natas Angin, Kabupaten Kudus.

Seorang saksi mengatakan bahwa perempuan 21 tahun itu tengah merekam pemandangan sambil berjalan sebelum diketahui terpeleset ketika memasuki trek licin yang dikenal sebagai "Jalur Naga".

Peristiwa itu tentu saja bukan kejadian pertama yang terjadi di era "apa-apa dibuat konten" seperti sekarang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebutuhan untuk ngonten acap mengabaikan situasi dan keselamatan. Dari sekadar swafoto, live streaming, hingga vlog pendakian di tempat ekstrem mereka jalani.

Sekali lagi, keberadaan gawai saat melakukan pendakian seharusnya menjadi pendukung; atau setidaknya sekadar alat dokumentasi untuk dibagikan ke media sosial. Namun, di balik semangat berbagi pengalaman ini, kadang kita kurang wawas diri dan abai terhadap bahaya yang bisa saja datang.

Pada Juli 2021, YouTuber asal Denmark, Albert Dyrlund jatuh dari tebing setinggi 200 meter di Italia saat merekam konten. Di India, influencer Aanvi Kamdar meninggal usai terpeleset di tepi air terjun saat merekam untuk reels Instagram.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyebut, insiden akibat terdistraksi oleh ponsel saat berada di tempat-tempat yang memerlukan konsentrasi tinggi bukanlah hal baru. Kepala Subdit Operasi SAR I Wayan Suyatna, mengatakan, banyak korban tersesat karena ponsel di jalur sempit dan berkabut.

Sejumlah rute pendakian di Indonesia, dia mengungkapkan, memiliki titik-titik yang cukup ekstrem dan rawan membuat pendaki terjatuh. Ini termasuk di jalur-jalur pendakian Gunung Prau, Merbabu, dan Rinjani. "Di sinilah konsentrasi dan kesadaran penuh sangat dibutuhkan," tuturnya belum lama ini.

Agar tetap aman menggunakan gawai saat melakukan pendakian, berikut adalah tips yang bisa kamu coba, yang dihimpun Inibaru.id dari berbagai sumber:

Gawai ibarat belahan jiwa di era digital. Namun, pahamilah bahwa alam liar seperti gunung bisa mengubahnya sebagai "musuh" jika kamu nggak berhati-hati. Ingatlah bahwa dokumentasi terpenting dalam sebuah pendakian bukanlah selama di perjalanan, tapi cerita setelah kita pulang dengan selamat. (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id – Baru saja turun dari Puncak Ungaran, kabut tebal yang mendadak menyergap membuat Suryani kehilangan pandangan, yang berujung kehilangan jejak kelima temannya yang berada di depannya. Sebagai pendaki pemula yang nggak mengenal medan, tentu saja dia merasa panik.

"Ini peristiwa dua tahun lalu, bulan Agustus," terang perempuan asal Kabupaten Pati tersebut, Senin (30/6/2025), "tapi membekas karena aku terpaksa berhenti di sebuah jalur yang bercabang, menunggu kabut menipis. Tanpa pengetahuan mendaki yang cukup, aku takut melangkah. Ponsel low-bat pula!"

Sudah banyak memakan korban, maka berhati-hatilah saat memakai gawai di jalur pendakian; karena gunung bukanlah ladang konten. Bagaimana cara ngonten yang benar saat mendaki?

Gunung Bukan Ladang Konten; Bijaklah Memakai Gawai di Jalur Pendakian!

Dia memberi contoh sederhana. Desa yang nggak memiliki potensi hasil sayuran tetap bisa meraih keuntungan dengan menggandeng desa tetangga yang unggul di sektor itu. Selain itu, bupati mendorong agar pengurus koperasi berani melirik potensi UMKM dan peluang lain, demi memacu geliat ekonomi desa.

Sebagai tahap awal penguatan modal, Ngesti menyampaikan bahwa masing-masing KDMP akan mendapatkan suntikan dana Rp1,5 juta dari Bank Jateng. Pemkab Semarang pun akan menambah Rp1 juta melalui APBD. Kendati demikian, dia menekankan pentingnya komunikasi rutin antara pengurus koperasi dan pemerintah daerah, terutama soal penentuan lokasi kantor KDMP yang representatif.

“Sehingga, dapat diperoleh lokasi yang layak dan strategis, untuk pengembangan bisnis,” tambahnya.

Kepala Diskumperindag Kabupaten Semarang, Heru Subroto, menegaskan bahwa kegiatan kontak bisnis ini bertujuan membuka cakrawala pengurus koperasi agar lebih siap menyusun rencana usaha produktif. “Sekaligus membuka peluang kerja sama bisnis dengan BUMN maupun BUMD yang ada,” katanya.

Semangat mengembangkan potensi lokal juga diungkapkan Kades Sraten Tuntang, Rohmat. Dia menuturkan, KDMP desanya akan memprioritaskan wisata edukasi pertanian sebagai daya tarik utama. “Kami akan pamerkan edukasi pengolahan sawah sampai panen padi, yang akan dikelola koperasi desa,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan sertifikat pengesahan badan hukum kepada lima KDMP yang paling cepat menyelesaikan proses pendirian. Mereka adalah KDMP Desa Lerep (Ungaran Barat), Ngadikerso (Sumowono), Sukorejo (Suruh), serta Desa Kesongo dan Gedangan di Kecamatan Tuntang.

Langkah-langkah kecil seperti pendirian koperasi yang cermat dan kolaborasi antardesa bisa jadi kunci memajukan ekonomi lokal. Jadi, sudahkah desamu bersiap menjalin kerja sama yang tepat sasaran? Yuk, mulai diskusi dan cari inspirasi di sekitar, demi masa depan desa yang lebih mandiri dan sejahtera,&nbsp;Millens! (Siti Zumrokhatun/E05)&nbsp;

Inibaru.id -&nbsp;Membangun bisnis desa bukan perkara cepat-cepat asal jalan, Millens. Butuh kehati-hatian dalam menentukan dengan siapa akan berbisnis. Untuk itu, pengurus Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Semarang diingatkan agar nggak asal memilih mitra bisnis. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menegaskan, kerja sama yang tepat sasaran bukan hanya soal keuntungan, tapi juga memastikan geliat ekonomi desa makin kokoh dan berdampak luas bagi warganya.

“Para pengurus saya harapkan dapat menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, dengan desa lainnya,” ujar Ngesti, saat berbicara di hadapan perwakilan 235 KDMP se-Kabupaten Semarang dalam acara kontak bisnis dengan BUMN dan BUMD, yang digelar di pendapa rumah dinas bupati, Senin (30/6/2025) pagi.

Pengurus KDMP se-Kabupaten Semarang diminta lebih jeli menentukan kerja sama bisnis yang tepat. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa sekaligus membuka peluang usaha baru yang menguntungkan.

Koperasi Merah Putih Diminta Pilih Mitra dengan Cermat, Ekonomi Desa Siap Melesat

Jika sebelumnya Muhammadiyah menolak tawaran tersebut,
mengapa sekarang kemudian berganti haluan? Kalau menurut Abbas, hal ini
disebabkan oleh adanya berbagai macam pertimbangan yang dibahas pada rapat yang
digelar di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta pada Sabtu (13/7). Dalam rapat
itulah, pengurus Muhammadiyah mempelajari tawaran pemerintah terkait izin
kelola tambang tersebut dan memberikan keputusan untuk mengiyakan atau
menolaknya.

Sebelumnya, meski dikabarkan menolak, Muhammadiyah memang
belum memberikan keputusan resmi terkait dengan tawaran tersebut. Mereka
memilih untuk membahasnya dalam forum pengurus dulu sebelum memberikan keputusan.

“Iya, kami bahas lagi dalam pleno yang diperluas dengan
mengundang pimpinan-pimpinan wilayah Muhammadiyah dari seluruh Tanah Air,”
jelas Sekeretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dua hari sebelum rapat
tersebut digelar.

Alasan mengapa mereka sampai harus menggelar rapat demi
mengiyakan tawaran kelola tambang pemerintah adalah agar nggak mengambil
langkah gegabah. Muhammadiyah juga pengin keputusan yang diambil disetujui
sekaligus dilakukan semua pengurus di setiap daerah.

Alasannya, agar keputusan
ini nggak sampai bikin perpecahan di dalam tubuh Muhammadiyah. Apalagi,
pengelolaan tambang nggak hanya akan berlangsung sehari dua hari, melainkan
bisa sampai bertahun-tahun lamanya.

Selain memastikan keputusan untuk mengiyakan tawaran, ada
hal lain yang jadi catatan Muhammadiyah, yaitu jika memang pengin mengelola
tambang, mereka bertekad untuk menjaga lingkungan sekitar sekaligus menjaga
hubungan baik dengan warga setempat.

Hal ini penting agar pengelolaan tambang
justru nggak menimbulkan masalah baru bagi warga yang selama ini tinggal di
wilayah tersebut.

Yap, kita hargai keputusan Muhammadiyah yang menerima tawaran
izin kelola tambang dari pemerintah ini. Tapi, kalau menurut kamu,
apakah keputusan ini etis atau nggak jika melihat kondisi pertambangan yang ada
di daerah-daerah selama ini, Millens?&nbsp; (Arie
Widodo/E10)

Inibaru.id – Setelah
sebelumnya hanya Nahdlatul Ulama yang terang-terang menerima izin kelola
tambang yang ditawarkan pemerintah, kini organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah
juga mengiyakan tawaran tersebut. Pro dan kontra pun langsung bermunculan
terkait dengan keputusan ini.

Keputusan untuk menerima tawaran izin usaha
pertambangan (IUP) ini dibenarkan oleh Pimpinan Pusat Pengurus Muhammadiyah
Anwar Abbas. 

“Iya, sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah,
sudah disetujui,” ucap Anwar Abbas sebagaimana dilansir dari Pikiranrakyat, Kamis (25/7/2024).

Setelah Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah kini ikut menerima izin kelola tambang dari pemerintah. Padahal, sebelumnya mereka menolaknya. Apa alasan mereka berubah pikiran?

Apa Alasan Muhammadiyah Memilih Merima Izin Kelola Tambang?

“Kalau pemerintah memberi peluang, ya kami tangkap. Kan kami
sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan butuh untuk mengelola, mengurus
berbagai hajat agama dan hajat kemasyarakatan di bidang ekonomi, pendidikan,
kesehatan, pertanian, dan lain-lain,” ucap Yahya sebagaimana dinukil dari Kompas, Kamis, (6/6/2024).

Di sisi lain, ormas Islam Muhammadiyah justru memilih untuk
nggak tergesa-gesa menerima kebijakan pemerintah tersebut. Mereka masih pengin
melihat sisi positif dan negatifnya. 

“Ini kan persoalan yang krusial ya, tentu Muhammadiyah nggak
pengin tergesa-gesa. Kami mau lihat dulu dari sisi positif dan negatifnya
sekaligus kemampuan kami dalam bidang itu,” ungap Ketua PP Muhammadiyah Saad
Ibrahim sebagaimana dinukil dari Kompas,
Rabu (5/6).

Meski begitu banyak pihak memprediksi Muhammadiyah nggak
akan sejalan dengan NU terkait kebijakan ini. Apalagi, mantan ketua umum PP
Muhammadiyah Din Syamsudin dengan tegas meminta Muhammadiyah menolaknya.
Menurutnya, lebih banyak hal mudharat (negatif) yang akan didapat Muhammadiyah
jika ikutan mengelola pertambangan.

Hal serupa diungkap Persekutuan Gereja Indonesia (PGI),
Konferensi wali gereja Indonesia (KWI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik
Indonesia (PMKRI). Mereka bahkan lebih tegas menolak tawaran tersebut karena
menganggap pengelolaan tambah berisiko menyebabkan konflik agraria dengan masyarakat.
Khusus untuk PGI, mereka hanya pengin fokus pada pembinaan umat saja.

“KWI nggak berminat untuk mengambil tawaran tersebut, karena
Gereja Katolik setia dengan prinsip bahwa pertumbuhan ekonomi nggak boleh
mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup,” ucap penurus
KWI Marthen Jenarut.

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) juga dengan tegas
memilih untuk nggak mengajukan izin kelola tambang. Alasannya, sejak Konfensi 1996,
HKBP bertanggungjawab menjaga lingkungan agar nggak dieksploitasi manusia atas
nama pembangunan.

Sejauh ini, lebih banyak ormas agama yang menolak
pengelolaan tambang ya. Kalau menurut kamu sendiri, baiknya ditolak apa
diterima saja nih, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang
baru saja diluncurkan bikin kontroversi. Pasalnya, dalam aturan tersebut, ormas
keagamaan bakal dapat prioritas jika meminta izin untuk mengelola Wilayah Izin
Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Singkatnya, lewat aturan tersebut, ormas
agama boleh kelola tambang di Indonesia, Millens.

Meski punya maksud baik agar ormas keagamaan jadi punya
pemasukan, nyatanya ide ini justru jadi kontroversi. Banyak yang menolak,
bahkan dari pihak ormas agama sendiri. Satu-satunya ormas agama yang sudah
mengajukan izin kelola tambang barulah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya
Cholil. Alasan utamanya sederhana, yaitu mereka membutuhkannya untuk
operasional ormas.

Sejauh ini hanya Nahdlatul Ulama (NU) yang mengajukan izin kelola tambang ke pemerintah, sementara ormas-ormas keagamaan lain justru menolak. Apa alasannya, ya?

Terbagi Dua Kubu, Apa Alasan Ormas Agama Menerima dan Menolak Izin Kelola Tambang?



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan pertimbangan ormas keagamaan diberikan izin untuk mengelola tambang karena setiap ormas mempunyai sayap organisasi yang bisa mengelola bisnis secara profesional.

"Itu kan begini, organisasi itu kan punya sayap-sayap organisasi. Organisasi kemasyarakatan termasuk parpol kan juga punya sayap bisnis. Nah yang dimaksud dengan perizinan itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap saja profesional sebetulnya," kata Siti, Minggu (2/6/2024).

Meski izin pengelolaan tambang tersebut memiliki tujuan yang baik, tapi respons dari beberapa ormas beragam, Millens.&nbsp;Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengapresiasi kebijakan baru pemerintah ini. Anwar mengatakan, lewat kebijakan itu, ormas-ormas keagamaan bisa memperoleh sumber pendapatan baru untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan.



"Dengan keluarnya SK baru tersebut ada sebuah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah yang perlu diapresiasi. Karena dalam SK itu ormas-ormas keagamaan yang selama ini sudah berbuat banyak bagi bangsa dan negara diberi kesempatan oleh pemerintah untuk ikut mengelola tambang," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/6).

Sementara itu, reaksi dari Muhammadiyah sedikit berbeda.&nbsp;Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengungkapkan sampai saat ini belum ada pembicaraan terkait izin pengelolaan tambang tersebut kepada Muhammadiyah.

"Terkait dengan kemungkinan Ormas keagamaan dapat mengelola tambang itu merupakan wewenang Pemerintah. Kemungkinan Ormas Keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan," kata saat dihubungi, Minggu (2/6).



Abdul Mu'ti Dia mengatakan jika nantinya ada penawaran, Muhammadiyah akan membahasnya dengan seksama agar nggak menimbulkan masalah bagi organisasi dan masyarakat.

"Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," imbuhnya.



Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya akan memberikan konsesi tambang batu bara kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). NU, kata Bahlil, bakal menjadi organisasi masyarakat pertama yang mendapatkan hak konsesi tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

Bahlil mengaku sudah meminta pertimbangan ke beberapa menteri hingga Presiden Jokowi untuk memberikan PBNU sebuah konsesi tambang batu bara yang cadangannya besar. Dia nggak merinci seberapa besar tambang yang akan dikelola PBNU termasuk lokasi tambang tersebut. Yang jelas, Bahlil bilang izin kelola tambang ini bakal mengoptimalkan organisasi.



"Saya kemarin atas arahan dan pertimbangan beberapa menteri bahkan sudah disetujui Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi," kata Bahlil, Minggu (2/6).

Menurut kamu, izin pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan sudah tepat belum, Millens? Perlu kita tahu, nggak semua ormas keagamaan mempunyai kapabilitas dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi komoditas pertambangan. Selain itu, dana untuk investasi untuk pertambangan pun nggak sedikit. (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Presiden Jokowi memberikan izin usaha pertambangan khusus kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Izin itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

PP ini ditetapkan Jokowi pada 30 Mei 2024 dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan. Di beleid tersebut, landasan hukum untuk memberikan izin tambang mineral dan batu bara (minerba) kepada ormas keagamaan dimunculkan, salah satu ketentuan yang diperbarui terkait wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Izin usaha pertambangan khusus kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan menuai respons yang berbeda-beda. Apa saja pendapat mereka?