Inibaru.id - Tak seperti biasanya yang terkesan fleksibel dengan kebijakan pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi), Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa NU menolak keras program penerapan program sekolah lima hari atau full day school (FDS).
Hal ini disampaikan langsung Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj. Tak hanya menolak, ia juga menegaskan bahwa NU menutup upaya dialog yang dilakukan pihak manapun terkait kebijakan ini.
"Kami dari NU menolak keras, tidak ada kompromi, tidak ada dialog. Pemerintah harus segera mencabut Permen sekolah lima hari," tandas Said di Kantor PBNU, Jalan Kramat, Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir dari laman Viva baru-baru ini.
Said menilai gagasan pemerintah melalui Kemendikbud ini bertolak belakang dengan pendidikan madrasah yang selama ini sudah berjalan. Program ini juga dapat mematikan nasib guru-guru madrasah. Karena itulah dirinya juga enggan membuka dialog terkait hal tersebut.
Baca juga: Waspada! FDS Berpotensi Munculkan Generasi Radikal
"Kalau saya diundang membahas sekolah lima hari, saya tidak akan datang," ungkapnya.
Said Aqil mengatakn, selama ini pesantren dan madrasah telah melakukan apa yang dimaksud Kemendikbud dalam FDS, yakni menguatkan karakter siswa.
Pendidikan di pesantren juga dianggapnya telah mampu melakukan apa yang ingin dicapai melalui program FDS tersebut, yakni soal penguatan karakter.
"Para kyai pesantren NU tidak ada yang ngajarin berkhianat, bohong, atau manipulasi, apalagi ngajarin nge-bom, anti-pancasila, atau narkoba. Semua kyai NU ajarin solid, gotong royong, dan toleran," tambahnya.
Aspek Budaya
Kendati demikian, Said meyakini, pemerintah akan segera menganulir aturan tersebut lantaran dampak pemberlakuan FDS ini justru lebih signifikan dan nyata, karena secara tidak langsung telah menggusur sebagian dari aspek budaya yang sudah ada selama ini.
"Masalahnya, madrasah itu kalau digusur, maka akan ada sesuatu yang hilang dari kesatuan nusantara, yaitu ajaran-ajaran yang diterima dari para guru tentang cium tangan orangtua, kyai, guru, rasa hormat, doa-doa mau makan, mau tidur, semua diajar di situ. Karena saya juga dulu lulusan madrasah. Jadi saya yakin (aturan FDS itu) tidak akan dikeluarkan," kata Said.
Baca juga: Viral! Video Seruan “Bunuh Menteri” oleh Para Santri
Namun, jika pemerintah tetap akan menjalankan aturan mengenai FDS tersebut, Said Aqil menegaskan jika pihaknya tidak akan mengikuti aturan tersebut.
"Kita tegaskan tidak akan ikut aturan itu," serunya.
Ia membantah penolakan PBNU terhadap program FDS ini politis. Said memastikan penolakan program FDS ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan dukungan warga NU kepada Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang.
"Kalau ini tetap diterapkan, kita tidak ikut aturan itu. Tapi ini bukan hal dukung-mendukung, ini bukan politik," pungkasnya. (OS/IB)