Inibaru.id - Kepedulian Miftahul Munir terhadap buruh migran atau TKI/TKW di desanya berbuah manis. Kepala Desa (Kades) Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Jember ini diundang sebagai salah satu pembicara dalam sebuah konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di markas besar mereka di Jenewa, Swiss, awal September 2017 lalu.
Bupati Jember, Faida, mengatakan, Munir didapuk sebagai perwakilan dari Indonesia yang diberangkatkan ke Swiss guna mempresentasikan perlindungan buruh migran di negeri ini dalam kegiatan "Session United Nation 27 Committee on Migrant Workers".
Dilansir dari GNFI, kegiatan ini merupakan konferensi 27 negara yang tergabung dalam UN 27 Commite on Migran, sebuah federasi yang dibentuk oleh PBB yang fokus terhadap buruh migran.
Dalam acara tersebut, tamu undangan diminta mempresentasikan pencapaian perlindungan buruh migran dimasing-masing negara anggota atas pemberlakukan peraturan perlindungan buruh migran Internasional yang telah dimulai sejak 2012 lalu.
Baca juga: Jusman, Sang Loper Koran yang Berpredikat Cumlaude
“Kami mengapresiasi atas prestasi Kades Dukuh Dempok. Semoga di markas PBB nanti presentasinya berjalan lancar karena berbagai program berkaitan dengan buruh migran di desanya telah dilakukan,” jelas Faida pada Antara, baru-baru ini.
Faida mengaku bangga dengan prestasi Munir. Ia menambahkan nahwa peran Munir terhitung berhasil dalam menangani para buruh migran di desanya. Bahkan, kiprahnya yang baru dirintis 2016 lalu mendapat perhatian yang serius dari dunia internasional melalui PBB.
Sementara itu, Munir sendiri sebelumnya mengaku tidak pernah sekalipun bermimpi bakal mendapat undangan khusus sebagai pembicara di PBB.
“Kami hanya peduli terhadap nasib buruh migran, sehingga kebijakan untuk memberikan perlindungan dari hulu hingga hilir dilakukan di desa untuk memberantas calon TKI yang biasanya memberangkatkan buruh migran secara ilegal," tutur Munir.
Sebagai informasi, dalam membela para TKI/TKW di desanya, Munir telah meluncurkan program Gerakan "Desbumi" atau Desa untuk Perlindungan Buruh Migran. Program ini menggandeng LSM Migrant Care, sehingga warga Desa Dukuh Dempok yang jadi calon TKI mendapat pendampingan yang sangat baik agar tidak jadi korban penyalur TKI illegal.
Baca juga: Widya Fahmaani, Announcer Berbahasa Jawa di Bandara Dubai
Selain itu, ia melalui perangkat desa juga memberi pendampingan kepada mantan TKI sepulang dari merantau. Bahkan, pendampingan terhadap mantan buruh migran ini juga diberikan kepada keluarga yang ditinggal anggota keluarganya ke luar negeri. Terutama, anak-anak mereka yang sekian lama tidak bisa berkomunikasi secara baik dengan orang tuanya saat menjadi buruh migran.
“Seluruh kegiatan pendampingan buruh migran itu sudah terakumulasi dengan baik dalam Peraturan Desa (Perdes) yang didukung dengan alokasi anggaran dan tahun 2017 dialokasikan khusus untuk pendampingan buruh migran sebesar Rp40 juta lebih” ujar Munir.
“Di tahun mendatang akan kita rancang lebih baik lagi, khususnya untuk pencapaian sistem informasi tentang TKI, sehingga nantinya kita akan tahu keberadaan mereka, kondisi, masa tugasnya dan lain sebagainya,” tambahnya.
Miftahul Munir sendiri dalam pertemuan yang berlangsung pada 3-7 September 2017 itu mempresentasikan bagaimana cara dan bentuk perlindungannya sebagai kepala desa terhadap tenaga kerja Indonesia kepada para peserta konferensi di markas besar PBB.
Keikutsertaan Munir diharapkan bisa menambah ilmu berharga yang kemudian dapat diterapkan di Indonesia, khususnya Jember. Yakni, menerapkan bentuk perlindungan terhadap buruh migran yang berstandar Internasional serta menjadi semangat pendorong bagi perangkat desa lainnya di seluruh penjuru Tanah Air untuk kreatif dan berprestasi demi masyarakat. (GIL/IB)