Inibaru.id – Pemerintah lagi-lagi mengeluarkan wacana yang cukup kontroversial terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Kali ini, dibuka opsi urun dana untuk IKN bersumber dari masyarakat.
Sejumlah pakar pun langsung mengeluarkan kritik terhadap ide ini. Salah satunya adalah Ajib Hamdani dari IndiGo Network. Dia menyebut opsi urun dana dari masyarakat alias crowdfunding bukanlah solusi yang pas.
“Crowdfunding bukanlah solusi komprehensif yang bisa diandalkan,” ungkap Ajib, Jumat (25/3/2022).
Bukannya mengharapkan bantuan dana dari masyarakat yang belakangan dipusingkan dengan kenaikan sejumlah harga sembako, Ajib menilai pemerintah seharusnya punya perencanaan pendanaan yang lebih baik. Kalau mengandalkan crowdfunding, bisa jadi nggak cukup dan pembangunan IKN malah terhambat.
“Kalau mengandalkan crowdfunding, risikonya adalah masalah sustainability,” lanjutnya.
Hal yang sama diungkap Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Dia mempertanyakan kemunculan ide ini yang terkesan mendadak.
“Mendadak minta crowdfunding ini kan cukup panik ya. Khawatir proyek IKN tertunda. Kalau andalkan dari APBN, kondisi fiskalnya tidak mendukung karena masih dalam tekanan akibat pemulihan ekonomi,” ujar Bhima, Rabu (23/3).
Nggak Ada Investor Tertarik Membangun IKN?
Munculnya ide urun dana ini justru membuat masyarakat ragu apakah proyek pembangunan IKN sudah siap atau belum. Apalagi, investor asal Jepang, Softbank yang awalnya siap menggelontorkan Rp 100 miliar Dollar AS justru mundur. Meski begitu, pemerintah mengklaim sejumlah investor tetap berkomitmen untuk ikut membiayai proyek ini.
Pemerintah menyebut, Sovereign Wealth Funds (SWF) dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab siap menggelontorkan dana 20 miliar Dollar AS (Rp 287,6 triliun). Sayangnya, belum ada kepastian resmi terkait hal ini.
“Pembahasannya masih berlangsung di tim teknis,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi.
Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono juga membantah tudingan kalau ide urun dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN disebabkan oleh nggak adanya investor. Dia menyebut hal ini muncul karena pemerintah berkomitmen untuk nggak membebani APBN.
“Tentu sejumlah potential investor menyatakan tertarik di program IKN dan tentu saja minat awal ini akan kita lanjutkan lagi dengan pembicaraan lebih intensif, teknis, dan detail sehingga berujung pada kerja sama,” ungkap Sidik.
Mungkinkah Masyarakat Mau Ikut Urun Dana?
Sejauh ini, pemerintah memastikan kalau proyek pembangunan IKN membutuhkan dana Rp 466 triliun. Rencananya, Rp 254,4 triliun atau 54,6 persen kebutuhan dana itu bakal berasal dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pihak swasta sebesar Rp 122,1 triliun atau 26,2 persen, dan APBN sebesar Rp 89,5 triliun atau 19,2 persen, Millens.
Nah, selain biaya tersebut, urun dana juga diperbolehkan sesuai dengan aturan turunan dari UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN. Intinya sih, crowdfunding dari masyarakat bisa dilakukan.
Meski secara aturan sah, Bhima justru nggak yakin masyarakat tertarik ikut urun dana untuk membangun IKN, Millens. Maklum, sebagian masyarakat masih menganggap pembangunan ibu kota baru belum diperlukan, apalagi di saat kondisi ekonomi seperti sekarang.
“Masyarakat juga sekarang kan sedang menghadapi tekanan biaya hidup, kenaikan harga energi, kenaikan harga pangan, minyak goreng. Jadi kalau disuruh rembuk untuk IKN kan tidak pas,” ujar Bhima.
Kalau menurutmu, ide urun dana untuk pembangunan IKN ini bagus apa terkesan memaksakan, Millens? (Kom,Tir/IB09/E05)