Inibaru.id - Sebagai seorang keturunan Tionghoa yang sejak generasi kakek-neneknya hidup dan tinggal di Kota Semarang, Rani, mengaku masih nggak terima dengan pernyataan seorang pejabat yang pengin menghapus sejarah tragedi pemerkosaan 1998.

Meski nggak ada satu pun keluarga atau orang-orang yang dia kenal jadi korban, realitanya tragedi tersebut sangat membekas bagi masyarakat Indonesia, termasuk dia dan keluarganya.

“Saya masih SD waktu itu, tapi saya ingat betul ketakutan orang-orang. Kok sekarang malah ada pejabat yang bilang tragedi pemerkosaan 1998 itu perlu dihapus dari catatan sejarah? Bukannya dulu sampai presiden aja minta maaf?” ucapnya pada Senin (16/6/2025).

Sebagai informasi, Rani merujuk pada tragedi kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa yang terjadi pada Mei 1998, bersamaan dengan kerusuhan besar di Jakarta dan sejumlah kota lain. Meski sudah lebih dari dua dekade berlalu, peristiwa itu masih menyisakan luka yang dalam. Baginya, itu bukan sekadar peristiwa biasa, tapi bagian dari sejarah bangsa yang seharusnya nggak dilupakan.

Terkait dengan klaim Rani bahwa ada presiden yang meminta maaf atas tragedi ini, memang terjadi kok. Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie, secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada para korban, baik dalam bentuk surat maupun pertemuan langsung. Dia melakukannya pada 15 Juli 1998 alias hanya sekitar dua bulan usai Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Permintaan maaf itu bukan main-main. Dalam sebuah dokumen yang ditandatangani langsung oleh Presiden Habibie, dia menyatakan penyesalan yang dalam dan menegaskan bahwa negara nggak menoleransi tindakan biadab tersebut. Surat itu kemudian dikirimkan ke sejumlah organisasi dan komunitas etnis Tionghoa, termasuk di luar negeri, sebagai upaya rekonsiliasi dan pengakuan kesalahan masa lalu.

Saking seriusnya untuk mengatasi masalah ini, terbentuk Koalisi Masyarakat Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan yang mengungkap data tentang kekerasan tersebut. Saat bertemu dengan Presiden Habibie di Kantor Bina Graha, 22 perempuan yang berasal dari koalisi tersebut memberikan informasi yang jelas terkait dengan kekerasan yang mengerikan tersebut.

Pada 9 Oktober 1998, Tim Gabungan Pencari Fakta dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibentuk. Komisi ini kemudian kita kenal dengan Komnas Perempuan pada masa sekarang, Millens.

Kini, ketika ada pejabat negara yang justru menyebut peristiwa itu sebagai “fitnah” atau “perlu dihapus”, nggak sedikit masyarakat yang mempertanyakan arah kebijakan negara dalam menjaga ingatan sejarah. Apalagi, banyak korban yang nggak pernah mendapatkan keadilan, baik secara hukum maupun pemulihan psikologis.

“Kita ini suka lupa. Padahal, melupakan itu bisa jadi bentuk pengkhianatan terhadap sejarah," lanjut Rani.

O ya, buat kamu yang penasaran seperti apa permintaan maaf resmi Presiden Habibie kala itu, bisa kok kamu cek di "Seri Dokumen Kunci Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998" yang diterbitkan Komnas Perempuan pada 1999.

Hm keterlaluan ya jika peristiwa memilukan ini dihapus dan dianggap nggak pernah ada, Millens? (Arie Widodo/E05)