Inibaru.d - Puncak musim kemarau 2024 di Jawa Tengah diperkirakan akan terjadi pada bulan Juli ini. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).
“Setiap tahun kita menghadapi kekeringan dan musim hujan. Dalam menghadapi ancaman kekeringan, kita mengadakan rapat koordinasi ini untuk persiapan lebih dini,” ungkap Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana saat Rapat Koordinasi Siaga Kekeringan bersama BNPB di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Selasa (23/7/2024).
Dia menambahkan, rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait ini juga bertujuan untuk mendata kesiapan sarana dan prasarana di wilayah kabupaten/kota.
Menurut Nana, sebanyak 30 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Sementara lima wilayah lainnya belum menetapkan status tersebut karena kondisinya masih aman.
Pemerintah terus berupaya menangani daerah yang mengalami kekeringan. Berdasarkan data per 22 Juli 2024, upaya droping air bersih telah dilakukan di 10 kabupaten/kota, yang disalurkan ke 25 kecamatan dan 33 desa terdampak kekeringan, dengan total penerima air bersih sebanyak 8.637 KK atau 26.725 jiwa.
Nana menjelaskan, berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2024 diperkirakan akan lebih basah dan lebih pendek dibandingkan kemarau 2023. Puncak musim kemarau di Jawa Tengah diperkirakan akan terjadi pada bulan Juli ini.
Dalam kesempatan itu, Nana juga mengimbau kepada bupati dan wali kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan dan karhutla, memetakan daerah rawan bencana, serta melakukan langkah-langkah strategis penanganan.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan embung, membuat sumur bor, memantau ketersediaan air bersih, mendistribusikan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan, melarang aktivitas penggunaan bahan yang mudah menimbulkan percikan api atau kebakaran, dan lain-lain.
“Perlu ada komunikasi dengan instansi terkait lainnya. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri dalam menangani bencana,” imbau Nana.
Menurutnya, upaya-upaya tersebut perlu dilakukan mengingat pada tahun 2023 lalu, sebanyak 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami kekurangan air bersih saat kemarau.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyatakan, mulai minggu ketiga Juli 2024, curah hujan di Jawa Tengah hanya mencapai 50 mm, menunjukkan bahwa musim kemarau telah tiba.
“Meskipun tidak ada El Nino, bencana kekeringan di Jawa Tengah masih akan terjadi. Meskipun bencana di awal hingga pertengahan tahun relatif tidak banyak, kita harus tetap waspada. Hingga hari ini, sudah ada 30 daerah yang menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla,” ungkapnya.
Pada tahun 2023 lalu, kekeringan dan kebakaran hutan, gunung, serta tempat pembuangan akhir sampah terjadi di Jawa Tengah. Pemerintah telah mengantisipasi potensi bencana tersebut dengan berbagai upaya, termasuk menyalurkan bantuan dari BNPB untuk 30 kabupaten/kota di Jawa Tengah berupa peralatan dan anggaran operasional.
Dijelaskan bahwa BNPB dan Pemprov Jawa Tengah juga akan membantu distribusi air bersih dan penggalian sumur tersier, agar kebutuhan air saat musim kemarau dapat terpenuhi.
“Pak Penjabat Gubernur Jawa Tengah tadi juga memberikan penekanan, dan kami sepakat untuk memberikan bantuan distribusi air bagi daerah yang membutuhkan,” tandasnya.
Semoga kita bisa melalui musim kemarau tanpa masalah berarti ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)