Inibaru.id - Kabar tentang Presiden Joko Widodo telah membuka keran ekspor pasir laut sedang ramai diperbincangkan dan mengundang keprihatinan banyak pihak. Sebab, kebijakan yang ditempuh Jokowi dinilai akan merugikan lingkungan alam di Indonesia.

Dulu, ekspor pasir laut memang pernah dilakukan Indonesia tepatnya pada tahun 1970-an untuk memenuhi kebutuhan Singapura. Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada waktu itu mencatat pasir laut yang diekspor mencapai 2 juta meter kubik setiap hari. Dari jumlah itu, yang legal hanya 900 ribu meter kubik. Walhasil, pemerintah diperkirakan merugi 330 juta dolar AS per tahun.

Dari hasil membeli pasir Indonesia, Singapura membuat delapan pulau kecil yaitu Seraya, Merbabu, Merliau, Ayer Chawan, Sakra, Pesek, Masemut Laut dan Meskol (kini jadi bagian dari Pulau Jurong). Seusai reklamasi, wilayah Jurong maju 3,5 kilometer ke arah barat daya.

Lalu, pada 2003 Presiden Megawati Soekarnoputri menghentikan ekspor pasir laut melalui SKB Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup. Megawati menghentikan ekspor pasir laut dengan pertimbangan demi mencegah kerusakan lingkungan dan tenggelamnya pulau-pulau kecil korban pengerukan pasir.

Ditentang Banyak Pihak

Dengan dibukanya keran ekspor pasir laut oleh Jokowi, tentu saja menuai banyak pertentangan dari berbagai pihak. Menteri Kelautan dan Perikanan Era Jokowi periode pertama, Susi Pudjiastuti sudah sejak setahun lalu bersuara keras tentang hal ini.

Susi berujar perubahan iklim atau climate change sudah terasa dan akan berdampak pada masyarakat. Dengan demikian, dia menegaskan jangan sampai diperparah dengan penambangan pasir laut.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," katanya pada tahun 2023.

Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) juga turut mengkritisi keputusan Jokowi tersebut. Dalam sebuah utas di akun X, Walhi Nasional menilai keputusan rezim Jokowi membuka lagi ekspor pasir laut itu justru membahayakan pulau-pulau kecil di Indonesia yang terancam tenggelam.

"Pertama, saat ini banyak pulau-pulau kecil di Indonesia terancam tenggelam karena krisis iklim yang juga akan diperparah oleh tambang pasir laut. Beberapa pulau kecil bahkan sudah hilang," tulisnya di akun X @walhinasional, Senin (16/9).

"Kedua, karena beban krisis iklim, banyak nelayan harus beralih profesi. Ekspor pasir laut tentu memperburuk situasi ini. Akan ada banyak nelayan dan perempuan di pulau-pulau kecil di Indonesia akan menghadapi masalah sosial seperti yang dialami warga Pulau Kodingareng atau Rupat," lanjutnya.

Tampaknya, Presiden Jokowi memang harus mempertimbangkan aspek lingkungan jika akan mengambil sebuah keputusan besar ya, Millens? Ekspor pasir laut memang mendatangkan devisa yang banyak, tapi sebenarnya kerugian yang bakal dialami Indonesia jauh lebih banyak. (Siti Khatijah/E07)