Inibaru.id - Kasus dugaan kekerasan di daycare Little Aresha di Yogyakarta belakangan ini membuat banyak orang tua kembali memikirkan ulang soal rasa aman anak saat berada di luar pengawasan mereka. Kasus tersebut tidak hanya memicu kemarahan, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang bagaimana kepercayaan dalam pengasuhan dibangun, dan sejauh mana ia benar-benar bisa dijaga.

Di banyak keluarga hari ini, menitipkan anak bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Ritme kerja yang semakin padat, jarak dengan keluarga besar, hingga tuntutan ekonomi membuat daycare menjadi bagian dari keseharian.

Namun di balik itu, ada sudut pandang yang sering luput dibahas, dan sering kali tidak adil: perempuan, terutama ibu, kerap menjadi pihak yang paling cepat disalahkan. Pilihan untuk bekerja dianggap sebagai bentuk “mengorbankan anak”, sementara keputusan menitipkan anak di daycare dipandang sebagai kelalaian. Padahal, bagi sejumlah ibu, hal tersebut sering kali berasal dari keputusan yang lahir dari situasi yang kompleks, dengan pertimbangan yang tidak sederhana.

Ketika kasus seperti ini mencuat, respons publik biasanya langsung mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Namun alih-alih berhenti pada saling menunjuk, kasus ini justru membuka sesuatu yang lebih dalam. Ia menunjukkan bahwa pengasuhan anak, yang selama ini dianggap sebagai urusan privat, telah berubah menjadi urusan kolektif yang belum sepenuhnya kita sadari. Perubahan ini terjadi perlahan, seiring perubahan cara hidup, tetapi tidak diikuti dengan kesiapan sistem yang memadai.

Pendidikan Montessori

Gagasan ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam pendekatan pendidikan Montessori, dikenal prinsip bahwa “it takes a village to raise a child”, yang berarti dibutuhkan “satu kampung” untuk membesarkan seorang anak. Artinya, tumbuh kembang anak tidak hanya ditentukan oleh orang tua, tetapi juga oleh lingkungan di sekitarnya: pengasuh, komunitas, hingga sistem sosial yang menopang.

Dalam konteks hari ini, “kampung” itu telah berubah bentuk. Ia bisa berupa daycare, sekolah, lingkungan kerja orang tua, hingga kebijakan publik. Masalahnya, ketika “kampung” ini tidak benar-benar siap, anak-anaklah yang berada di posisi paling rentan.

Di lapangan, setiap pihak sebenarnya berjalan dengan keterbatasannya masing-masing. Orang tua harus mengambil keputusan di tengah pilihan yang tidak selalu banyak. Daycare berkembang dengan standar yang beragam, tidak semuanya dibangun dengan kesiapan yang cukup. Sementara itu, peran pemerintah sebagai pengatur dan pengawas sering kali baru terasa ketika masalah sudah muncul ke permukaan. Lingkungan sekitar pun kerap berada di posisi serba tanggung; melihat, tapi tidak merasa punya ruang untuk terlibat langsung.

Dari situ terlihat bahwa persoalannya bukan semata pada individu, melainkan pada sistem yang belum benar-benar terbangun. Kita belum memiliki ekosistem pengasuhan yang kuat. Tidak semua daycare terdata dengan baik, standar layanan belum dipahami secara luas, transparansi belum kuat, dan edukasi tentang pengasuhan aman masih belum merata. Akibatnya, rasa aman sering kali hanya bergantung pada kepercayaan, tanpa fondasi sistem yang benar-benar menjaga.

Tanggung Jawab Negara

Dalam sebuah unggahan di Instagram, Iim Fahima, seorang sociopreneur yang juga aktif dalam isu pemberdayaan Perempuan, menyoroti bahwa tanggung jawab negara dalam kasus seperti ini tidak bisa lagi berhenti pada penindakan setelah kejadian. Ia menekankan bahwa negara perlu memastikan sistem pengasuhan berjalan sejak awal melalui standar yang jelas dan terukur. Daycare, menurutnya, tidak bisa dibiarkan tumbuh tanpa arah, melainkan harus melalui proses standarisasi dan sertifikasi yang ketat, mulai dari kelayakan tempat, rasio pengasuh dan anak, hingga prosedur keamanan.

Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan wajib bagi para pengasuh. Mengasuh anak bukan sekadar menjaga, tetapi membutuhkan pemahaman tentang perkembangan anak, pengelolaan emosi, hingga keterampilan dasar seperti pertolongan pertama. Tanpa bekal ini, risiko kesalahan dalam pengasuhan bisa jadi akan semakin besar.

Selain itu, pengawasan tidak cukup dilakukan sesekali atau hanya ketika muncul kasus. Ia perlu hadir dalam bentuk sistem yang aktif dan berkelanjutan, seperti inspeksi rutin, mekanisme evaluasi, hingga transparansi yang memungkinkan orang tua mengetahui kondisi anak mereka. Iim juga menekankan pentingnya regulasi yang mudah diakses dan dipahami oleh publik, sehingga orang tua bisa membuat keputusan dengan informasi yang jelas.

Hal lain yang tak kalah penting adalah adanya kanal aduan yang responsif dan berpihak pada keselamatan anak. Ketika ada tanda-tanda kekerasan atau kelalaian, laporan harus bisa ditindaklanjuti dengan cepat, tanpa prosedur yang berbelit. Bagi Iim, langkah-langkah ini bukan sekadar teknis, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap anak tumbuh di lingkungan yang aman, termasuk ketika mereka berada di luar rumah. Tanpa itu semua, kepercayaan akan selalu berada di posisi yang rapuh.

Kasus di Yogyakarta mungkin berawal dari satu tempat, tetapi ia membuka gambaran yang lebih luas tentang kondisi kita hari ini. Bahwa di tengah perubahan sosial yang begitu cepat, cara kita memandang pengasuhan belum sepenuhnya ikut berubah. Kita masih melihatnya sebagai tanggung jawab individu, padahal realitasnya sudah menuntut keterlibatan banyak pihak.

Mungkin, inilah saatnya melihat ulang cara kita memahami pengasuhan. Bukan lagi sekadar urusan rumah tangga, melainkan bagian dari ekosistem yang harus dibangun bersama. Karena pada akhirnya, menjaga anak tetap aman bukan hanya soal memilih tempat yang tepat, tetapi juga memastikan bahwa sistem di sekelilingnya benar-benar bekerja. (Ike/E01)