Inibaru.id - Beberapa waktu terakhir sempat ramai di media sosial terkait adanya kebocoran data dalam sistem registrasi kartu SIM prabayar di Indonesia. Kabar lain yang berembus, kebocoran data itu diduga dijual ke pihak "asing". Menanggapi isu tersebut, Dirjen Dukcapil menegaskan, nggak ada kebocoran data seperti kabar yang sempat meresahkan masyarakat tersebut.
Seperti ditulis CNN Indonesia, Kamis (16/3/2018), Dirjen Dukcapil Zudan Arif memastikan bahwa sistemnya nggak bocor dan tak ada penjualan data ke pihak lain. Menurutnya, ihwal permasalahan ini bermula ketika seorang pengguna Indosat Ooreedoo melaporkan bahwa NIK dan KK-nya digunakan oleh 50 nomor lebih.
Dari laporan tersebut, Dukcapil langsung berkoordinasi dengan Indosat untuk mengecek traffic dan log pusat datanya.
"Kejadiannya di Jawa Tengah dari seorang ibu yang tidak bisa mendaftar kartu prabayar kemudian menyerahkan NIK dan KKnya kepada outlet. Kemudian outlet itu yang mendaftarkan. Dari indosat kemudian tracking down ke daerah. Kemudian ternyata NIK dan KK itu digunakan untuk mendaftarkan yang lain," papar Zudan di Jakarta, Rabu (14/3).
Baca juga:
Kata Jasa Marga Terkait Tarif Tol Jakarta-Surabaya yang Viral
Melantai di BEI, Go-Jek Mungkin Pilih Backdoor Listing Daripada IPO
Zudan mengatakan bahwa Dukcapil dan semua operator menjalin kerjasama host to host melalui Virtual Private Network (VPN), sehingga, menurutnya, kecil kemungkinan adanya kebocoran. Transaksi data antara operator dengan Dukcapil yang terjadi hanyalah NIK dan KK.
"Data ini menjadi pintu masuk bagi operator untuk memvalidasi kesesuaian nomor ponsel itu dengan NIK dan KK, jika sesuai terjawab teregistrasi. Bila tidak sesuai, NIK salah, KK salah, NIK dan KK tidak sesuai. Tidak ada data lain yang digunakan sebagai alat verifikasi," lanjutnya.
Zudan mengaku, Dukcapil sudah menerapkan sistem keamanan berlapis dan pengecekan untuk memasuki pusat datanya tersebut.
"Siapapun yang masuk ke data center itu harus melalui tiga kali pindai sidik jari. Pertama, ke teras, masuk ke pintu kedua ada serambinya, kemudian masuk ke pintu ketiga, ke data center, semuanya pakai sidik jari," tegas dia.
Menjaga serta tidak mengumbar data-data sensitif seperti NIK dan KK juga sangat ditegaskan Zudan. Ini dilakukan agar nggak disalahgunakan oknum tertentu yang nantinya malah akan merugikan diri sendiri.
"Perilaku kita yang sering show off dengan dokumen kependudukan itu kita kurangi, aliran eksistensialis harus kita kurangi," tutupnya.
Belum Sempurna
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan, sebanyak 351.595.558 kartu prabayar telah diregistrasi ulang per Rabu, (14/2) pukul 07.00 WIB. Jumlah tersebut memang sudah mendekati ekspektasi 360 juta pengguna. Namun, itu belum sempurna lantaran masih ada beberapa juta nomor yang belum melakukan registrasi.
Baca juga:
Kisah Duo Polwan Ungkap Sindikat Perdagangan Manusia
Lantaran Takut Tangannya Kotor, Gorila Ini Berjalan Laiknya Manusia
"Kalau memang diperlukan, sebaiknya segera saja diregistrasi. Karena itu artinya tidak ada jaminan nomornya itu kemudian akan bisa digunakan lagi," ungkap Ahmad M Ramli, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo.
Seperti diketahui, Kemenkominfo akan melakukan pemblokiran bertahap guna mewajibkan pengguna kartu SIM melakukan registrasi prabayar. Tahap pertama akan berlangsung 1-31 Maret, tahap kedua 1-30 April 2018, dan tahap terakhir adalah 1 Mei.
Nah, buat kamu yang sempat kebakaran jenggot en termakan hoaks terkait kebocoran dan penjualan kartu SIM ke pihak lain, nggak usah percaya ya. Kita jaga data diri kita masing-masing saja deh. (AJ/GIL)