Inibaru.id – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) melarang diadakannya diskusi dan nonton bareng (nobar) Dirty Vote di Mbloc Creative Hall, Jakarta Selatan. Padahal, rencananya acara yang diprakarsai oleh Gerakan Salam Empat (4) Jari ini bakal digelar pada Senin (12/2/2024) malam.
Inisiator dari Gerakan Salam 4 Jari John Muhammad mengungkap informasi terkait dengan pembatalan acara tersebut.
“Malam tadi pukul 21:58 kami dikabarkan kalau rencana acara diskusi dan nobar film Dirty Vote yang semula bakal digelar pada Senin (12/2) pukul 19.00 – 21.30 WIB di Mbloc Creative Hall mendadak dilarang oleh pihak Peruri yang memang pemilik dari aset Mbloc Space,” ujar John sebagaimana dilansir dari Tirto, Senin (12/2).
Di sisi lain, Co-founder & Program Director Mbloc Space Wendi Putranto menjelaskan tentang pembatalan acara tersebut, yaitu demi mematuhi masa tenang Pemilu 2024 yang digelar pada 11-13 Februari 2024.
“Nggak tepat kalau kami dianggap melarang. Layaknya yang kami sampaikan via akun IG Mbloc Space pagi tadi, 11 sampai 13 Februari 2024 kan masa tenang pemilu sesuai aturan KPU, maka kami sebagai ruang publik tentu bakal tunduk pada aturan ini,” ungkap Wendi sebagaimana dilansir dari IDN Times, Senin (12/2).
Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara dari film dokumenter ini mengaku punya alasan mengapa dia baru merilis film ini di YouTube pada masa tenang pemilu. Alasannya, agar masyarakat bisa melihat tontonan secara menyeluruh terkait dengan kondisi Pemilu 2024 di masa di mana para capres, cawapres, dan caleg nggak lagi melakukan kampanye.
“Tujuannya memang agar jadi tontonan yang reflektif di masa tenang Pemilu. Di tiga hari yang krusial sebelum hari pemilihan inilah, film bisa mengedukasi publik serta membuka forum diskusi,” jelas Dandhy sebagaimana dilansir dari Kompas, Senin (12/2).
Film ini dirilis pada Minggu (11/2) pukul 11.00 WIB di YouTube. Artinya, siapa saja bisa menontonnya secara gratis. Di film dokumenter yang diproduksi oleh Watchdoc yang memang kerap merilis film-film kontroversial ini, terdapat tiga orang pakar hukum tata negara dengan reputasi tinggi yang dilebatkan, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.
Layaknya sejumlah akademisi dari berbagai universitas dari berbagai tempat di Indonesia yang menyuarakan keprihatinannya dalam kondisi demokrasi Indonesia belakangan ini, ketiga orang tersebut juga mengungkap berbagai penyimpangan selama proses Pemilu 2024.
Tapi, layaknya sejumlah film-film dokumenter rilisan Watchdoc sebelumnya, film ini langsung mendapatkan tanggapan negatif dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran. Mereka bahkan menuding apa yang disampaikan di film ini sebagai fitnah dan narasi kebencian yang nggak ilmiah.
Film Dirty Vote ini memang cukup bikin heboh ya, Millens. Omong-omong, kamu sudah menontonnya belum, nih? (Arie Widodo/E05)