Namun, sebetulnya hal ini bisa dimaklumi, karena alamat yang dicari berada di bilangan Genuk Krajan, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari; sedangkan dia tersasar di Kecamatan Genuk. Ya, keduanya sama-sama menyandang nama "Genuk", meski nggak berada di satu wilayah.

“Kalau yang asli Semarang mungkin langsung tahu bahwa Genuk Krajan dan Genuk itu beda. Tapi kan saya dari luar kota? Pas dengar kata Genuk, ingatan saya langsung merujuk pada Genuk yang ada di dekat dengan Terboyo itu,” ungkapnya pada Senin (3/3/2025).

Kejadian itu membuat Asri menjadi jauh lebih berhati-hati saat berurusan dengan pencarian alamat di Kota Lunpia. Ini sudah tepat, karena beberapa nama daerah di Semarang memang agak mirip, bahkan sama persis seperti daerah Genuk ini.&nbsp;

Di kota ini, nama "Genuk" merujuk pada dua wilayah berbeda. Yang pertama adalah nama kecamatan di sisi timur laut Kota Semarang, sedangkan yang kedua adalah sebuah daerah di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, sekitar 500 meter dari Simpanglima.

Genuk yang terakhir ini sejatinya merupakan nama tiga gang di sekitar Jalan Sriwijaya; yakni Genuk Krajan, Genuk Karanglo, dan Genuk Perbalan. Ketiganya adalah kampung padat penduduk yang luas di
lereng bukit dengan vibes ala favela Brasil, membuatnya seolah terpisah dari Kelurahan Tegalsari.

Seperti sudah saya katakan sebelumnya, kedua Genuk di Kota Semarang ini berjarak cukup jauh, sekitar 12-an kilometer atau 30 menit berkendara dengan kecepatan normal. Pertanyaannya, kenapa bisa ada dua wilayah berbeda dengan nama yang sama di kota tersebut?

Perlu kamu tahu, kedua Genuk di Semarang mempunyai sejarah penamaan yang berbeda, lo. Kecamatan Genuk yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara ini semula merupakan bagian dari Kabupaten Demak. Semarang baru mengadopsinya pada 1976.

Sebagaimana banyak wilayah lain di Demak, penamaan Genuk ini juga nggak lepas dari peran Sunan Kalijaga, ulama terkenal sekaligus anggota dewan Walisongo pada Zaman Kesultanan Demak.

Suatu hari, sosok yang hidup sekitar awal abad ke-16 itu akan membuat permukiman serta pesantren baru di sebuah wilayah tanpa nama. Dia kemudian menemukan gentong, penampung air untuk membasuh dan minum yang dalam bahasa Jawa juga disebut "genuk".

Saat wilayah yang berada di pesisir utara Jawa itu berdiri, konon Sunan Kalijaga terinspirasi dari gentong yang ditemukannya tersebut. Maka, dinamailah wilayah ini sebagai Genuk.

Sementara itu, nama Genuk yang ada
di Tegalsari disebut-sebut
berasal dari nama seorang tokoh yang dimakamkan di belakang kawasan Wonderia, taman hiburan yang kini
terbengkalai, sepelemparan batu dari Taman Budaya Raden Saleh. Namanya Mbah Genuk.

“Kalau menurut cerita yang diturunkan
dari leluhur, Mbah Mintoloyo yang makamnya ada d kawasan Taman Budaya Raden
Saleh (TBRS) adalah yang membabat alas di kawasan ini sekaligus menjaga kondisi
Sendang Panguripan agar tetap baik bersama dengan Mbah Genuk, Mbah Balal, dan
Mbah Kliwon,” ucap salah seorang warga Genuk Krajan, Witha.

Sayangnya, layaknya sebagian
besar warga Genuk Krajan, Genuk Perbalan, dan Genuk Karanglo lainnya, Witha
nggak tahu pasti mengapa justru nama Mbah Genuk yang jadi inspirasi ketiga nama
kampung tersebut, bukannya Mbah Mintoloyo.

Terkait Mbah Genuk dan Mbah Mintoloyo ini kita bahas kapan-kapan ya? Yang pasti, kini kamu sudah tahu kan kenapa ada dua nama Genuk di Kota Semarang. Kamu pernah punya pengalaman kesasar juga nggak, nih?&nbsp;(Arie
Widodo/E10)

Inibaru.id – Asri, rekan
saya yang berasal dari Jakarta suatu kali mengaku sempat salah alamat saat mencari rumah temannya di Kota Semarang. Sejujurnya dia malu, mengingat sudah empat tahun tinggal di ibu kota Jawa Tengah ini.

Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang itu kesasar jauh hingga perbatasan Semarang-Demak, padahal alamat yang dicari berada di pusat kota yang terpaut jarak belasan kilometer.

Belasan kilometer dari Kecamatan Genuk, ada tiga kampung di dekat kawasan Simpanglima Semarang yang menyandang nama 'Genuk'. Mengapa bisa begitu?&nbsp;

Nama 'Genuk' Merujuk pada Dua Wilayah Berbeda di Kota Semarang

Jika hingga Juni 2025 belum menikah juga, perusahaan yang membawahi 1.200 pegawai ini akan mengevaluasi kontrak kerja karyawan yang bersangkutan. mereka akan dievaluasi. Puncaknya, karyawan akan diberhentikan andai belum menikah hingga September 2025.

Perusahaan ini berdalih menerapkan
aturan tersebut sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah yang mengharapkan kenaikan jumlah
perkawinan di Tiongkok. Maklum, mereka juga mulai merasakan apa yang dialami Jepang dan Korea Selatan dalam beberapa tahun belakangan, yaitu angka
pernikahan dan kelahiran bayi yang rendah.

“Karyawan yang melajang sama saja
dengan mengabaikan panggilan negara,” ungkap pengumuman perusahaan tersebut
sebagaimana dinukil dari Sky, Selasa (25/2/2025).

Per 2024 lalu saja, hanya ada 6,1
juta pernikahan di Tiongkok, anjlok dari 7,68 juta pada tahun sebelumnya. Angka
ini juga terus menurun dalam satu dekade belakangan; mengakibatkan grafik populasi Negeri Tirai Bambu terus turun dalam tiga tahun belakangan.

Biarpun dibilang turun drastis, sejatinya jumlah penduduk di Tiongkok masih cukup besar, yakni mencapai sekitar 1,4 miliar jiwa.

Oya, meski tujuannya mendukung program
negara, nyatanya pemerintah Tiongkok justru nggak berkenan dengan aturan Shuntian
Chemical Group karena dianggap sudah melanggar aturan Ketenagakerjaan
dan Kontrak Kerja negara tersebut.

Lebih dari itu, sejumlah pakar seperti Yan
Tian dari Peking University Law School menyebut aturan ini telah mengebiri hak
asasi manusia karena menentukan kapan akan menikah adalah hak setiap orang.

Tingginya kritik yang muncul dari
sana-sini, termasuk warganet di sosial media pada akhirnya bikin perusahaan
tersebut sadar diri. Mereka langsung mencabut aturan tersebut hanya sehari
setelah ditetapkan.

“Pengumumannya sudah dicabut
karena adanya sejumlah kata-kata yang nggak pantas,” ungkap salah seorang juru
bicara perusahaan.

Yap, aturan memberikan deadline
untuk menikah bagi karyawan memang sudah di luar batas ya, Millens. Pantas
jika akhirnya dikritik oleh berbagai pihak. Setuju? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Saat perusahaan di Indonesia masih acap menyematkan syarat harus berstatus lajang atau nggak berencana menikah sampai usia tertentu pada lowongan pekerjaan mereka, sebuah perusahaan di Tiongkok justru memberlakukan sebaliknya.

Perusahaan bernama Shuntian
Chemical Group ini justru memberikan deadline bagi karyawan lajang untuk segera
menikah. Aturan unik ini berlaku untuk para karyawan lajang berusia 28-58 tahun. Per 1 Januari lalu, para karyawan lajang diminta untuk segera menikah dengan deadline maksimal September 2025.&nbsp;&nbsp;

Lalu, apa konsekuensinya? Perusahaan yang berbasis di
Shandong ini akan memberikan sejumlah sanksi.&nbsp;

Apabila hingga Maret 2025 belum juga menikah, karyawan lajang diharuskan&nbsp;menandatangani surat pernyataan berisi kekecewaan karena belum bisa menemukan pasangan.

Karyawan lajang di perusahaan di Tiongkok ini diminta segera menikah sebelum September 2025. Kalau gagal menikah, bisa dipecat, lo!

Kebijakan Perusahaan yang Aneh di Tiongkok: Menikah atau Dipecat!

"Thank's to Polri sih menurutku. Andai lagunya nggak diberedel, mungkin masyarakat awam nggak tahu tuh siapa Sukatani. Ironis nggak, sih? Niatnya mau ngebungkam, eh malah meluber ke mana-mana," kelakarnya pada Senin (3/3/2025).

Menurutnya, intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Sukatani terlalu berlebihan. Jadi, sudah sewajarnya jika publik, khususnya para seniman, naik pitam lalu membuat gerakan "Kami Bersama Sukatani" dan viral di berbagai platform media sosial.

"Intimidasi semacam itu bisa dialami siapa saja di dunia kreatif, jadi wajar jika banyak yang marah dan mengecam tindakan tersebut," seru mahasiswa Sastra Indonesia di salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang tersebut. "Nggak boleh dibiarkan, sih!"

Kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oknum kepolisian terhadap Sukatani rupanya belum usai. Dikutip dari Tempo pada&nbsp;Minggu (2/3), saat ini band beranggotakan dua personel itu bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang tengah menyiapkan langkah hukum terkait dugaan intimidasi yang dilakukan polisi.

"Langkah hukum sedang kami siapkan, sembari menunggu kondisi Sukatani pulih," kata Direktur LBH Semarang Ahmad Syamsuddin Arief, Minggu (2/3).

Seperti diketahui, saat ini para personel Sukatani dikabarkan tengah rehat untuk proses recovery setelah terus-menerus mengalami intimidasi yang berlangsung sejak Juli 2024 lalu. Intimidasi itu terjadi karena lagunya yang dianggap menghina jajaran kepolisian.

"Tekanan dan intimidasi dari kepolisian terus kami dapatkan, hingga akhirnya video klarifikasi atas lagu yang berjudul 'Bayar Bayar Bayar' kami unggah melalui media sosial," kata Sukatani dikutip dari medsos resmi mereka, Sabtu (1/3).

Setali tiga uang, Arif pun mengonfirmasi bahwa dugaan intimidasi yang dilakukan polisi terhadap Sukatani sudah berlangsung sejak Juli 2024. Bentuknya macam-macam, mulai dari pengintaian hingga pencarian informasi melalui orang di sekitar mereka.

"Intimidasi terhadap Sukatani mulai melandai pada Agustus (2024) hingga akhir tahun, lalu kembali muncul akhir Januari 2025, hingga mencapai puncaknya 20 Februari itu," kata Arief.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian mendesak Polri untuk mengusut tuntas upaya pembungkaman terhadap Sukatani yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut. Menurut mereka, ini penting untuk menghindari preseden buruk yang dapat kembali berulang di masa depan.

"Kami&nbsp;mendesak Propam Mabes Polri untuk menggunakan instrumen pidana dalam memproses anggota kepolisian yang melakukan intimidasi kepada Band Sukatani," kutip pernyataan pers koalisi tersebut.

Koalisi yang terdiri atas beberapa organisasi seperti YLBHI, ICJR, PBHI, ICW, Kurawal Foundation, Kontras, AJI Indonesia, Imparsial, Walhi Nasional, SAFEnet, LBH Masyarakat, dan LBH Jakarta itu mengungkapkan, upaya pembungkaman ditengarai terjadi di Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis (20/2/2025) pagi. 

"Langkah polisi ini bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Jika institusi kepolisian tidak antikritik, langkah ini tidak akan dilakukan," tulis mereka.

Terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kritik dan masukan yang dilayangkan Sukatani melalui lagunya.

"Bagian dari apresiasi itu, Kapolri menawarkan band tersebut untuk menjadi Duta Polri," sebutnya dalam keterangan pers, Senin (3/3). "Meski&nbsp;kemudian Sukatani menolak tawaran itu, Polri tetap menghargainya."

Dukungan yang datang dari berbagai pihak atas dugaan intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap grup band Sukatani berujung pada keinginan mereka untuk menempuh jalur hukum. Semoga ini menjadi jalan terbaik untuk semua pihak ya, Millens!&nbsp;(Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Kalau bukan karena klarifikasi dari Sukatani dan lautan dukungan dari pelbagai lapisan masyarakat, Farell mungkin nggak akan pernah mendengarkan lagu "Bayar, Bayar, Bayar" karya band beraliran punk tersebut, lalu menjadi salah satu fan beratnya sekarang.

Kendati masih menjadikan BTS dan Twice dalam&nbsp;playlists teratas, penggila k-pop tersebut kini rajin mengulik lagu-lagu dari band yang berasal dari kota yang sama dengan dirinya itu, yakni Purbalingga. Saat kuliah, dia bahkan nggak segan menyenandungkan lagu tersebut.

Setelah memutuskan menolak menjadi Duta Polri, Sukatani kini dikabarkan sedang berupaya menempuh jalur hukum atas intimidasi yang dilakukan polisi terhadap mereka sejak Juli 2024.

Dugaan Intimidasi Polisi dan Upaya Sukatani Tempuh Jalur Hukum

Dinda hanyalah satu dari sekian juta kaum non-Islam yang ikut
hepi menyambut bulan Ramadan di Indonesia. Maklum, di bulan di mana umat
muslim menjalankan ibadah puasa ini, jalanan berubah menjadi semacam festival. Lampu-lampu hias dipasang di mana-mana. Selain tempat makan yang dipenuhi mereka yang pengin bukber, selama Ramadan penjual aneka makanan dan minuman bertambah banyak sehingga bikin suasana makin semarak.

Nah, pembeli bukan hanya datang dari muslim yang pengin mencari hidangan berbuka. Banyak juga orang non-Islam yang ikut membeli. Nggak bisa dimungkiri Ramadan memberi vibe yang berbeda untuk wisata kuliner setiap sore.

Hal inilah yang diungkap rekan sekantor saya Ananda. Dia mengaku
antusias melakukan takjil war, istilah yang merujuk pada aktivitas adu cepat membeli hidangan berbuka di
pinggir jalan.

Meski beragama Kristen, Ananda yang tinggal dengan ayahnya
dan adik-adiknya yang beragama Islam kerap dimintai tolong membeli takjil di
deretan pedagang di dekat rumahnya. Tentu saja, dia dengan
senang hati ikut tren perang takjil.

“Selain membelikan jajanan atau minuman buat keluarga yang
perlu buka puasa, saya juga beli buat camilan sendiri. Asyik bisa mencicipi
banyak jajanan berbeda setiap hari. Seru kalau harus antre lama, lalu ada yang
menyerah menunggu antrean. Rasanya pas dapet jajanannya jadi kaya menang 'war' beneran,” ceritanya sembari menenteng 4 gelas es campur favoritnya.

Minuman ini merupakan salah satu jajanan takjil
yang dia nantikan ketika Ramadan tiba. Maklum, di hari biasa, harga es campur bisa
jauh lebih mahal dibandingkan saat Ramadan.

“Es campur biasanya dijual Rp10 ribu – Rp15 ribu. Kalau pas
bulan puasa, seringnya lebih murah,” lanjut Ananda. Sebagai informasi, saat bulan puasa, dia bisa membelinya seharga Rp6 ribu per porsi.&nbsp;

Yang menarik, Ananda nggak "mencuri start" untuk perang takjil. Dia justru lebih suka berbelanja takjil pada jam-jam mepet berbuka.

Dia yakin bakal tetap kebagian jajanan meski baru keluar pada jam-jam tersebut.

“Paling pukul 17.00 WIB atau 17.30 WIB baru keluar rumah cari
takjil. Malah seru karena terkadang suasananya rame banget, ada yang antre juga
untuk beli satu jajanan,” ungkapnya.

Yap, layaknya tahun lalu, keseruan takjil war masih lanjut
pada Ramadan 2025. Kamu sendiri, ikutan perang lucu-lucuan ini nggak, Millens?
(Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Sejumlah pesan berisi gambar dan
tautan bermunculan di grup WhatsApp angkatan kuliah saya. Gambar dan tautan
tersebut berisi tentang informasi restoran All You Can Eat (AYCE) yang bisa dipilih
sebagai tempat buka bersama (bukber). Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, yang
mengirim pesan tersebut adalah Dinda. Lucunya, Dinda bukan muslimah dan tentu saja nggak menjalankan ibadah puasa Ramadan.

Sebenarnya, Dinda bukanlah ‘panitia’ buka bersama di grup Whatsapp tersebut.&nbsp; Kesibukannya bikin dia nggak selalu ada di Kota Semarang. Karenanya, tugas itu ditangani teman-teman lain yang berdomisili di Kota Atlas. Meski begitu, dia selalu antusias untuk mengikuti bukber bersama teman-teman muslim. Alasannya, dia bisa bertemu dengan teman-teman seangkatan saat kuliah.

“Seringnya sih acara buka bersama angkatan digelar jelang
Lebaran, pas banyak teman-teman dari luar kota juga pada mudik. Saya sering
ikut karena jarang-jarang bisa ketemu dengan mereka. Makanya kalau ada info
soal tempat makan yang sepertinya cocok, pasti saya share ke grup. Hitung-hitung
memberikan ide dan mengingatkan teman lain agar nggak lupa bikin acara bukber,”
ungkap Dinda pada Selasa (4/3/2025).

Dua orang non-Islam dari Kota Semarang mengaku bersemangat melakukan takjil war dan buka bersama selama Ramadan 2025. Apa alasannya?

Mereka yang Antusias Menyemarakkan Takjil War dan Bukber

Hal tersebut diungkapkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, Selasa (4/3/2025).

Menurutnya,  sejumlah komoditas seperti cabai mengalami kenaikan harga, bahkan harga cabai rawit merah hingga melebihi Rp100.000 per kilogram.

Untuk menekan harga,  mendekati hari besar keagamaan nasional (HBKN) pihaknya membuat sejumlah strategi.

“Gerakan Pangan Murah (GPM) akan dilakukan, dan pemantauan pasar, jangan sampai ada penumpukan barang jelang lebaran biar (berharap) bathi akeh (untung banyak). Maka Satgas Pangan juga (dilibatkan) turun ke lapangan untuk memantau,” urainya, seusai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri, secara daring.

Dalam kesempatan itu, Sujarwanto juga memastikan ketersediaan stok bahan pangan. 

"Cadangan beras masih mencukupi untuk lima bulan ke depan. Karenanya, masyarakat diminta tidak panic buying," ungkapnya.

Sebagai informasi, kegiatan GPM terdekat akan dilakukan di lima wilayah pada 6-7 Maret 2025. Adapun wilayah itu meliputi Kabupaten Semarang, Pemalang, Kota Salatiga, Kendal, dan Purworejo.

Kegiatan tersebut bakal melibatkan Dishanpan Jateng dan BUMD. Sujarwanto mengungkapkan harga komoditas seperti beras, minyak, dan cabai bakal lebih murah. 

"Seperti beras Rp11 ribu per kilogram, minyak Rp14 ribu per liter, cabai kemasan 250 gram seharga Rp15 ribu," urainya.

Berdasarkan catatan BPS Jateng, pada Januari-Februari, Jawa Tengah mengalami deflasi. Penyebabnya, bukan lantaran daya beli masyarakat turun, tapi, karena kebijakan potongan biaya listrik 50 persen.

Karena periode diskon telah selesai, TPID Jateng akan menjaga bilamana terjadi inflasi, agar dalam batas yang telah ditentukan.

“Karena Maret-April sudah tak berlaku lagi subsidi listrik 50 persen, maka kami yakin pasti akan ada lagi pengaruh terjadi inflasi. Berbarengan dengan itu kita akan masuki hari raya (Idulfitri),” pungkas Sujarwanto. 

Selain mengadakan pasar murah, bukankah seharusnya pemerintah memastikan harga tetap wajar mulai dari hulu hingga hilir, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Momen besar seperti Ramadan dan Hari Raya Idulfitri kerap menjadi pendorong naiknya harga bahan pokok karena tingginya permintaan.

Nah, untuk mengendalikan harga dan mencegah inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jateng merumuskan strategi di awal Ramadan 2025.

Bukan hanya menggelar pasar murah, kepolisian juga akan dilibatkan untuk menindak apabila ada oknum penimbun barang.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jateng merumuskan strategi di awal Ramadan 2025 yaitu mengadakan pasar murah dan menangkap para penimbun.

Strategi Pemprov Jateng Cegah Inflasi; Gelar Pasar Murah dan Tangkap Penimbun

Acara ini diisi dengan diskusi tentang peran generasi terkini dalam pemilihan 2024 serta masa depan bangsa, dan ditutup dengan ikrar mahasiswa untuk menolak hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi SARA.

Pada Minggu pagi (13/10/2024), peserta mengikuti kegiatan senam bersama dan pembuatan konten media sosial yang bertujuan mengajak generasi muda untuk menggunakan hak pilihnya. Beberapa wartawan juga turut bergabung sebagai relawan patroli siber.

“Sejumlah wartawan masuk sebagai relawan patroli siber,” katanya.

Roni menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif, guna mencegah dan menangani pelanggaran selama pemilihan. Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin menambahkan bahwa generasi Z memiliki peran sentral dalam pemilihan 2024, termasuk mengajak teman sebaya untuk datang ke TPS serta terlibat dalam patroli siber dan sosialisasi terkait pemilihan.

“Generasi Z juga punya kekuatan dalam sosialisasi terkait pemilihan dan pengawasan,” tandasnya.

Semoga suasana tetap damai menjelang pemilihan 2024 ya, Millens!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Bawaslu Kabupaten Temanggung kini mendapat dukungan baru dari generasi Z dalam upaya pengawasan di media sosial. Dukungan ini berasal dari bergabungnya 100 mahasiswa sebagai relawan patroli siber untuk pemilihan 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, Roni Nefriadi mengungkapkan bahwa tambahan amunisi ini didapat dalam acara Camping Ceria Pengawasan yang digelar di Embung Bansari, Sabtu (12/10/2024) malam. 

Bawaslu Kabupaten Temanggung kini memperkuat pengawasan pemilu dengan dukungan dari 100 mahasiswa yang bergabung sebagai relawan patroli siber. Mereka diajak berperan aktif memantau media sosial untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi SARA, sekaligus mengajak rekan sebaya untuk menggunakan hak pilih di Pemilu 2024.

Generasi Z Temanggung Siap Kawal Pemilu 2024 Melalui Patroli Siber

“Dalam
pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” baca Suhartoyo
terkait putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tersebut pada Senin (22/4) siang.

Nah, pada
Senin sore ini, giliran MK membacakan putusan tentang permohonan dari paslon 03
Ganjar – Mahfud. Layaknya putusan untuk paslon 01, MK juga menolak permohonan
tersebut sebagaimana terungkap dalam putusan bernomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

“Dalam
pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Suhartoyo.

FYI, baik itu paslon 01 ataupun paslon 03
nggak terima dengan hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU pada 20 Maret 2024,
lalu. Menurut kedua paslon tersebut, banyak hal janggal yang pada akhirnya
membuat paslon 02 Prabowo – Gibran meraup suara jauh lebih besar dari keduanya.

Nggak hanya
pengajuan permohonan oleh kedua paslon tersebut, persidangan MK terkait dengan
sengketa Pilpres 2024 ini juga cukup menarik perhatian karena MK sampai
mendapatkan puluhan amicus curiae
dari banyak pihak, termasuk dari mantan presiden sekaligus Ketua Umum (Ketum)
PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Dari total
48 amicus curiae yang diterima MK, hanya 14 yang dijadikan pertimbangan MK dan
masuk dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang diikuti delapan hakim MK. Setelah mempertimbangkan berbagai hal yang diungkap kubu paslon 01, 02,
dan 03, serta pernyataan dari berbagai pihak lain, MK pun memberikan
keputusannya hari ini.

Sudah bisa
dipastikan ya, Millens, sengketa
Pilpres 2024 sudah selesai. Kalau menurutmu, apakah keputusan MK ini memang
sudah sesuai dengan yang diprediksi atau malah cukup mengejutkan, nih? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Setelah berminggu-minggu menggelar persidangan
yang cukup menarik perhatian banyak orang, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya
mengeluarkan keputusan terkait sengketa pemilihan presiden (Pilpres) pada
Pemilihan Umum (Pemilu 2024). MK tolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan
umum (PHPU) yang diajukan paslon 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar serta
paslon 03 Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Berkat keputusan
ini, paslon 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka pun tetap dipastikan
menjadi pemenang Pilpres 2024 sebagaimana hasil perhitungan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) sekitar satu bulan yang lalu. Mereka pun akan dilantik menjadi
presiden dan wakil presiden pada akhir tahun ini, Millens.

Dalam sidang
yang diadakan pada hari ini, Senin (22/4/2024), Ketua MK Suhartoyo awalnya
membacakan putusan yang isinya adalah menolak permohonan dari paslon 01 Anies –
Muhaimin (AMIN).

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan paslon 01 Anies Muhaimin dan paslon 03 Ganjar - Mahfud. Prabowo - Gibran pun secara resmi tetap dipastikan jadi pemenang Pemilu 2024 dan akan dilantik akhir tahun nanti sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia.

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024, Prabowo - Gibran Pasti akan Dilantik!

Dia menginformasikan masyarakat bakal menerima hasil resmi ini selambat-lambatnya pada 20 Maret.&nbsp; Menurutnya, narasi kecurangan Pemilu hanya bakal memengaruhi legitimasi proses Pemilu Serentak 2024.

Padahal, lanjut dia, saat ini, nggak ada lagi batasan ruang dan waktu, terutama di era maya. Alasan lainnya, masyarakat bisa mengunggah semua hasil perhitungan dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga lebih terbuka.

“Seluruh rakyat pun bisa lihat hasil suara dalam Pemilu. Jadi, semuanya serba terbuka mulai dari cara daftar memilih, menghitung rekapitulasi suara, dan lain-lain. Statement dari kawalpemilu.org, sudah jelas bahwa tidak ada kecurangan dalam Pemilihan Umum 2024,” tandasnya.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa saat ini Pemerintah berupaya mendukung KPU guna memberi penjelasan kepada semua pihak bahwa pesta demokrasi telah berlangsung dengan baik. Dia beranggapan, masyarakat di akar rumput sudah bisa menerima hasil karena dalam demokrasi kalah-menang menjadi hal yang biasa.

“Ini kan soal harmonisasi, rekonsialisasi  sudah terjadi di akar rumput, masyarakat sudah lebih baik. Saya mengharapkan semoga kita rukun kembali, karena Pemilu sudah selesai. Jadi, kita bersatu kembali untuk membangun dan memajukan Indonesia,” harapnya.

Pernyataan ini juga diamini Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong. Dia menyatakan keterbukaan pelaksanaan Pemilu 2024 telah dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara. Apalagi, KPU setiap hari menggelar jumpa pers untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan Pemilu. 

“Jadi sebetulnya keterbukaan itu sudah terjadi, cuma barangkali statement yang dikutip, terutama di medsos dipotong-potong, sehingga publik tidak mendapatkan secara utuh. Tetapi kalau di media mainstream, saya kira aman-aman saja,” jelasnya.

Namun demikian, Dirjen Usman Kansong juga mendorong media untuk mengambil sumber penyajian berita dari secara mendalam dengan bersumber dari masyarakat akar rumput.

“Ternyata kalau di akar rumput ini kan, orang sudah beraktivitas seperti biasa, orang buka puasa bersama walaupun mungkin pilihan politiknya berbeda-beda di Pemilu 14 Februari 2024 kemarin, tetapi semua berjalan normal seperti biasa,” tandasnya.

Hm, kalau menurutmu pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin bagaimana, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menyelesaikan tahapan rekapitulasi hasil. Proses ini nggak sebentar mengingat ada 823.220 titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdiri atas 820.161 TPS Dalam Negeri dan 3.059 TPS Luar Negeri.

Nah, di tengah proses yang tengah berlangsung ini, Menteri Komunikasi dan Infomatika Budi Arie Setiadi mengimbau agar masyarakat menerima hasil resmi Pemilu 2024 yang akan diumumkan KPU nanti.

“Tantangan terbesar bukan hanya terletak pada persaingan antarcalon atau partai politik, tetapi juga pada potensi polarisasi masyarakat. Apalagi di ruang publik, belakangan ini banyak beredar narasi mengenai kecurangan hasil Pemilihan Umum 2024,” tutur Menteri Budi Arie usai menghadiri Rapat Redaksi Nasional Pembahasan Isu dan Perkembangan Pasca-Pemilu 2024, di Kantor Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

Menteri Budi Arie berharap masyarakat bisa menerima apa pun hasil Pemilu 2024 yang bakal disampaikan KPU. Menurutnya, narasi kecurangan hanya akan memperkeruh legitimasi Pemilu.

Hasil Pemilu Sudah Dekat, Kominfo: Masyarakat Harap Menerima

Usut punya usut, Mahmodin adalah nama ayahnya. Oleh karena
itulah, dari kecil laki-laki yang pernah jadi dosen di Universitas Islam Indonesia
(UII) Yogyakarta ini dipanggil Mahfud.

Lantas, bagaimana bisa nama Mahmodin berubah jadi MD? Pada April 2019 silam Mahfud MD pernah menjelaskan sejarah nama dirinya melalui akun Twitternya. Lewat cuitannya dia bercerita jika awalnya dia bernama Muhammad Mahfud saja, tanpa embel-embel MD di belakangnya. 

Namun, karena ada tiga teman di&nbsp;Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) yang juga punya nama Mahfud sehingga mereka mencari cara untuk membedakan panggilan Mahfud satu dengan lainnya. Wali kelas kemudian meminta untuk memanggil masing-masing Mahfud dengan nama belakangnya yang tak lain adalah nama orang tuanya.&nbsp;

Masalahnya, Mahfud yang sedang kita bicarakan ini
merasa kurang sreg dengan panggilan Mahfud Mahmodin. Dia juga nggak nyaman
dipanggil Mahfud M. Pada akhirnya, dia memilih untuk menyingkat Mahmodin jadi
MD. Pada akhirnya, panggilan Mahfud MD terus bertahan hingga sekarang, deh.

“Dulu nama saya Muhammad Mahfud sj tp krn di satu kelas SMTP ada 3 orang bernama Mahfud maka masing2 disambung dgn nama orang tuanya. Singkatan nama orng tua sy MD, jadilah Mahfud MD. Ternyata bnyk ya yg pakai nama kita. Mahfud artinya terpelihara,” ungkap laki-laki kelahiran Sampang, Madura melalui cuitannya di Twitter.

Omong-omong, setelah bersekolah di PGA, Mahfud melanjutkan
pendidikannya di Sekolah Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) di Yogyakarta.
Setelah itu, dia kuliah di dua perguruan tinggi populer di Yogyakarta, yaitu
Universitas Gadjah Mada (UGM) jurusan Sastra Arab serta jurusan Hukum Tata
Negara di Universitas Islam Indonesia (UII). Dia mampu lulus pada 1983.

Nggak puas mendapatkan gelar S1, Mahfud meneruskan
pendidikan di UGM, tepatnya di jurusan Ilmu Politik. Setelah mendapatkan gelar S2,
dia kemudian melanjutkan pendidikannya di bidang Doktor S3 Ilmu Hukum Tata Negara
UGM pada 1993.

Pada 2000, di usia yang baru 43 tahun, Mahfud dinobatkan
jadi Guru Besar Politik Hukum di UII. Pada tahun yang sama pula, dia sudah dipercaya
untuk mengembang tugas sebagai Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM, Millens.
pada 26 Agustus 2000, dia diminta Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) menjabat
sebagai Menteri Pertahanan Indonesia, lalu menjadi Menteri Kehakiman dan HAM
pada 20 Juli 2001.

Sempat menjadi anggota DPR RI pada 2004 sampai 2008, Mahfud
diangkat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2008 sampai 2013. Setelah
itu, Mahfud juga dipercaya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan
Keamanan (Menkopolhukam) pada 2019 sampai 2024.

Menarik ya asal usul nama MD mantan Menkopolhukam kita ini? Eh, kamu punya cerita serupa nggak?&nbsp;(Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Dari ketiga calon presiden – calon wakil
presiden (capres – cawapres) yang ikut kontestasi Pemilu 2024 ini, Mahfud MD
yang merupakan pasangan Ganjar Pranowo sering dianggap sebagai calon dengan
pengalaman paling banyak di dunia pemerintahan. Tapi, kamu pernah kepikiran
nggak sebenarnya apa arti MD pada nama Mahfud MD?

Asal kamu tahu saja ya, nama asli laki-laki kelahiran Sampang,
Madura, Indonesia ini adalah Mohammad Mahfud Mahmodin. Kalau disingkat jadi
inisial, harusnya kan MMM ya. Andaipun hanya menyingkat nama belakangnya,
jadinya Mahfud M. Lantas, kok jadi Mahfud MD?

Jika disingkat, kamu nggak akan menemukan nama dengan awalan D di belakang nama panjang Mahfud MD. Lantas, dari mana sih asal MD pada namanya?

Tahukah Kamu Apa Kepanjangan MD pada Nama Mahfud MD?

Apalagi, selain foto yang nyeleneh, nama Komeng juga sudah
cukup familiar di kalangan generasi millennial sebagai salah seorang pelawak
lucu. Foto-foto yang menunjukkan kalau warganet kemudian memilih Komeng sertelah
tahu dia ikut kontestasi anggota DPD pun berseliweran di media sosial pada hari
pencoblosan, Rabu (14/2/2024).

Tatkala proses penghitungan suara dilakukan, video-video
yang menunjukkan petugas TPS membacakan nama Komeng dan disambut dengan kata “uhuy”
oleh hadirin juga cukup banyak muncul. Bisa dikatakan, keberadaan Komeng pada
kontestasi politik tahun ini mampu mewujudkan pemilu yang riang gembira.

Kepopuleran Komeng berbanding lurus dengan perolehan suara
yang dia dapatkan. Menurut dara dari situs resmi KPU pada kamis (15/2) pukul
10.00 WIB, Komeng memimpin perolehan suara anggota DPD Jabar dengan 193.189
suara atau sekitar 8.32 persen. Hasil ini memang masih bisa berubah karena
proses rekapitulasi baru dilakukan pada 46 ribu lebih TPS dari total 140 ribu
TPS. Tapi, jika laju perolehan suaranya nggak berubah, besar kemungkinan Komeng
bakal masuk ke gedung parlemen pada akhir tahun ini, Millens.

Meski bisa dikatakan mendapatkan banyak suara karena sudah populer
sebagai pelawak, bukan berarti Komeng nggak tahu apa yang bakal dia lakukan
kalau nantinya lolos jadi anggota DPD. Yang pasti, dia mau memajukan dunia yang
selama ini membesarkan namanya, yaitu dunia seni.

“Pas jadi Ketua PaSKI (Persatuan Seniman Komedi Indonesia)
Jabar nggak mampu menghidupkan lagi fungsi gedung kesenian. Semoga kalau maju
anggota DPD bisa terwujud. Saya pengin semua orang bisa nonton gratis acara
seni di sana. Saya memang nggak bisa kasih kesejahteraan, tapi pengin
memberikan kebahagiaan,” terang Komeng sebagaimana dilansir dari Liputan6,
(16/6/2023).

Yap, setidaknya satu misi Komeng sudah terlaksana, yaitu
membuat Pemilu di Jawa Barat jadi lebih bahagia berkat fotonya yang lucu serta
sambutan warga yang selalu menyebut kata “uhuy” setiap kali namanya diucapkan
tatkala penghitungan suara. Semoga saja jika nanti berhasil masuk ke gedung
parlemen, Komeng bisa mewujudkan misi-misinya dalam membahagiakan masyarakat,
ya, Millens. (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Di balik keriuhan pemilihan presiden dan
wakil presiden pada Pemilu 2024, ada satu nama lain yang mencuri perhatian, yaitu
komedian Alfiansyah Komeng. Secara mengejutkan, untuk sementara pelawak yang
populer dengan jargon “uhuy” ini memimpin perolehan suara untuk kategori
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat.

Sinyal Komeng bakal memperoleh banyak suara dari warga Jabar
sebenarnya sudah mulai tercium jauh-jauh hari. Fotonya yang cukup nyeleneh di
surat suara sudah cukup menarik perhatian. Nah, tatkala warga yang sebelumnya nggak
pernah melihat foto tersebut membuka surat suara, pandangan mata mereka
langsung tertuju ke foto tersebut.

Nggak disangka, perolehan suara komedian Alfiansyah Komeng "uhuy" unggul untuk sementara. Kira-kira apa ya visi misi Komeng sampai bikin banyak orang menyoblosnya?

Pimpin Perolehan Suara DPD Jabar, Apa Visi Misi Komeng 'Uhuy'?

Menurut Nana, di TPS 10, terdapat 270 pemilih yang terdaftar. Pada pukul 10.40 WIB, sebanyak 136 pemilih telah mencoblos. Sementara itu, di TPS 016 Desa Cangkringan, dari total 270 pemilih, pada pukul 11.45 WIB, sebanyak 73% telah memberikan suara mereka.

“Ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu,” tutur Pj gubernur.

Nana juga mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyukseskan Pemilu 2024. Salah satu contohnya adalah lomba TPS unik yang diadakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Contohnya adalah TPS 10 Sambirejo Semarang yang mengusung konsep resepsi pernikahan. Para pemilih disuguhi suasana hajatan lengkap dengan aneka menu prasmanan. Setelah mencoblos, mereka dapat menikmati makanan khas resepsi pernikahan yang disediakan oleh petugas KPPS.

“Ini suatu hal yang menarik yang diinisiasi Wali Kota Semarang. TPS-TPS unik ini dilombakan dan diberi hadiah,” kata Nana.

Sementara itu, di TPS 016 Desa Cangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, seluruh petugas KPPS mengenakan busana adat, menciptakan kesan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Semoga Pemilu di wilayah lain juga lancar ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayahnya pada Rabu (14/2/2024). Dalam tinjauannya, terungkap bahwa proses pemungutan suara di beberapa daerah berjalan dengan lancar.

Setelah memberikan suaranya di TPS 002 Gajahmungkur, Kota Semarang, Nana melakukan peninjauan di TPS 10 Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, dan TPS 016 Desa Cangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah mengatakan bahwa pemilu di Jawa Tengah berjalan dengan lancar. Hal ini didapatinya usai melakukan kunjungan ke beberapa TPS.

Pemilu di Jateng Lancar, Pj Gubernur: Masyarakat Antusias

Penentuan hari Rabu sebagai hari pemungutan suara itu hanya kebetulan belaka atau ada alasannya ya? Menanggapi pertanyaan itu, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memberikan penjelasan.

Menurutnya, penentuan hari pemungutan suara selalu mempertimbangkan potensi partisipasi pemilih. Meskipun hari pemungutan suara selalu ditetapkan sebagai hari libur nasional, belum tentu seluruh masyarakat memanfaatkan libur tersebut untuk menyalurkan suaranya ke TPS.

”Sebagian pemilih justru memanfaatkan hari libur pemilu untuk berwisata, bukan untuk menyalurkan suara, sehingga tingkat partisipasi pemilih tidak terlalu tinggi,” ujarnya, dikutip dari kompas.id (12/2/2024).

Pemilu yang digelar sebelum tahun 2014 nggak selalu digelar pada hari Rabu. Hasilnya, tingkat partisipasi pemilih nggak tinggi.&nbsp;Pada Pemilu 1999, pemungutan suara digelar pada Senin (7/6/1999) dan tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, yakni mencapai 92,7 persen. Namun, pada dua kali pemilu selanjutnya, partisipasi pemilih mengalami tren penurunan.

Ketika partisipasi pemilih pada Pileg dan Pilpres 2004 yang digelar saat awal pekan terus mengalami penurunan, hari pemungutan suara pada Pemilu 2009 akhirnya diganti menjadi Kamis. Namun, perubahan hari pemungutan suara dari Senin menjadi Kamis nggak berdampak pada partisipasi pemilih.

Arief mengatakan,&nbsp;libur nasional untuk pemilu di hari Senin justru dimanfaatkan pemilih untuk memperpanjang libur akhir pekannya.&nbsp;Sementara jika pemungutan suara dilakukan pada Kamis, masyarakat cenderung ingin mengajukan cuti untuk hari Jumat. Jadi, mereka bisa mendapatkan libur selama empat hari hingga Minggu dan berlibur ke tempat yang jauh dari TPS terdaftar.

Nah, berangkat dari alasan tadi, akhirnya Rabu dipilih menjadi hari pemungutan suara.&nbsp;Sebab, Rabu berada di tengah-tengah minggu sehingga kemungkinan orang untuk memperpanjang libur atau cuti lebih sedikit.

”Kalau liburnya hanya sehari dan di tengah minggu, asumsinya orang tetap berada di rumahnya masing-masing untuk memberikan suara ke TPS sehingga peluang orang menggunakan hak pilih menjadi lebih besar,” katanya.

Itu dia alasan kenapa pemilu beberapa waktu terakhir selalu diselenggarakan pada hari Rabu. Mengingat sudah jauh-jauh hari animo masyarakat tentang pilpres ini sangat tinggi di media sosial, semoga besok partisipasi pemilih juga akan tinggi, ya! (Siti Khatijah/E07)&nbsp;

Inibaru.id - Kita akan melaksanakan Pemilu 2024 besok, tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Sebanyak 204 juta lebih masyarakat Indonesia akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif di berbagai tingkatan.

Tahukah kamu, dalam beberapa waktu terakhir, pemilu di Indonesia selalu digelar pada hari Rabu, Millens.&nbsp;Pada Pemilu 2019, pemilu serentak lima kotak yang pertama saat itu digelar pada Rabu (17/4/2019). Begitu pula Pemilu 2014, pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) digelar pada Rabu (9/4/2014) dilanjutkan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Rabu (9/7/2014).

Penentuan hari Rabu 14 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara Pemilu 2024 bukannya tanpa alasan. Rabu merupakan hari yang berjauhan dari akhir pekan. Dengan begitu, diharapkan tingkat partisipasi pemilih bakal tinggi.

Pemilu di Hari Rabu; Berharap Partisipasi Pemilih Bakal Tinggi

“Malam tadi pukul 21:58 kami dikabarkan kalau rencana acara diskusi
dan nobar film Dirty Vote yang semula bakal digelar pada Senin (12/2) pukul
19.00 – 21.30 WIB di Mbloc Creative Hall mendadak dilarang oleh pihak Peruri yang
memang pemilik dari aset Mbloc Space,” ujar John sebagaimana dilansir dari Tirto,
Senin (12/2).

Di sisi lain, Co-founder &amp; Program Director Mbloc Space
Wendi Putranto menjelaskan tentang pembatalan acara tersebut, yaitu demi
mematuhi masa tenang Pemilu 2024 yang digelar pada 11-13 Februari 2024.

“Nggak tepat kalau kami dianggap melarang. Layaknya yang
kami sampaikan via akun IG Mbloc Space pagi tadi, 11 sampai 13 Februari 2024
kan masa tenang pemilu sesuai aturan KPU, maka kami sebagai ruang publik tentu
bakal tunduk pada aturan ini,” ungkap Wendi sebagaimana dilansir dari IDN
Times, Senin (12/2).

Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara dari film dokumenter
ini mengaku punya alasan mengapa dia baru merilis film ini di YouTube pada masa
tenang pemilu. Alasannya, agar masyarakat bisa melihat tontonan secara
menyeluruh terkait dengan kondisi Pemilu 2024 di masa di mana para capres,
cawapres, dan caleg nggak lagi melakukan kampanye.

“Tujuannya memang agar jadi tontonan yang reflektif di masa
tenang Pemilu. Di tiga hari yang krusial sebelum hari pemilihan inilah, film bisa
mengedukasi publik serta membuka forum diskusi,” jelas Dandhy sebagaimana
dilansir dari Kompas, Senin (12/2).

Film ini dirilis pada Minggu (11/2) pukul 11.00 WIB di
YouTube. Artinya, siapa saja bisa menontonnya secara gratis. Di film dokumenter
yang diproduksi oleh Watchdoc yang memang kerap merilis film-film kontroversial
ini, terdapat tiga orang pakar hukum tata negara dengan reputasi tinggi yang
dilebatkan, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Layaknya sejumlah akademisi dari berbagai universitas dari
berbagai tempat di Indonesia yang menyuarakan keprihatinannya dalam kondisi
demokrasi Indonesia belakangan ini, ketiga orang tersebut juga mengungkap
berbagai penyimpangan selama proses Pemilu 2024.

Tapi, layaknya sejumlah film-film dokumenter rilisan
Watchdoc sebelumnya, film ini langsung mendapatkan tanggapan negatif dari
sejumlah pihak. Salah satunya adalah dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo –
Gibran. Mereka bahkan menuding apa yang disampaikan di film ini sebagai fitnah
dan narasi kebencian yang nggak ilmiah.

Film Dirty Vote ini memang cukup bikin heboh ya, Millens.
Omong-omong, kamu sudah menontonnya belum, nih? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan
Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) melarang diadakannya diskusi
dan nonton bareng (nobar) Dirty Vote di Mbloc Creative Hall, Jakarta
Selatan. Padahal, rencananya acara yang diprakarsai oleh Gerakan Salam Empat
(4) Jari ini bakal digelar pada Senin (12/2/2024) malam.

Inisiator dari Gerakan Salam 4 Jari John Muhammad mengungkap
informasi terkait dengan pembatalan acara tersebut.

Sudah nonton film "Dirty Vote" belum, Millens? Penasaran nggak mengapa film ini dirilis justru pas masa tenang pemilu? Begini alasannya.

Bikin Heboh dan Dilarang, Mengapa 'Dirty Vote' Dirilis di Masa Tenang Pemilu?

"Kesannya semacam tidak bisa menerima atau 'menyalahkan' pemilu dua putaran. Padahal kalau dirunut, niatnya dibuat dua putaran didesain supaya presiden terpilih bisa mendapat legitimasi dari publik," kata Khoirunnisa, dikutip dari BBC Indonesia (6/2/2024).

FYI, pemilu yang diselenggaran tiap lima tahun sekali disebutkan di Undang-Undang dan dibiayai APBN. Jadi, anggaran pemilu yang merupakan ongkos demokrasi itu sudah disepakati oleh negara berdasarkan konstitusi.

Anggaran pemilu sendiri telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp76,6 triliun untuk dua putaran.&nbsp;Kementerian Dalam Negeri pun telah menjamin ketersediaan anggaran jika Pemilu 2024 menjadi dua putaran.

Pemilu satu putaran bukannya nggak boleh terjadi. Calon presiden dan wakil presiden bisa dinyatakan menang dalam putaran pertama pilpres asal memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).&nbsp;&nbsp;



Lantas, seperti apa syarat menang pilpres satu putaran dan bagaimana skenario jika terjadi dua putaran?



Syarat Pilpres satu putaran tertuang dalam Pasal 416 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Syarat menang Pilpres satu putaran adalah ketika ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara Pemilu dengan keberhasilan capres meraup 20% suara pada minimal lebih dari setengah dari jumlah provinsi di Indonesia.&nbsp;Ada 38 provinsi di Indonesia, jadi "lebih dari setengah" provinsi di Indonesia berarti minimal 20 provinsi.



Jika nggak ada pasangan capres cawapres yang memenuhi syarat 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu dengan suara minimal 20 persen di separuh jumlah provinsi di Indonesia, maka pilpres akan dilanjutkan ke putaran kedua.



Pasangan yang akan maju ke putaran kedua adalah pasangan yang menempati peringkat pertama dan kedua. Sementara pasangan pada peringkat ketiga atau dengan perolehan paling bawah otomatis dinyatakan gugur. Hal itu berdasarkan Pasal 416 Ayat (2) dan Ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Itulah sekilas informasi tentang pemilu satu putaran. Jika hal itu benar-benar terjadi, semoga bukan karena alasan menghemat bujet tapi memang merupakan hasil pesta demokrasi yang fair. (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Isu pemilu satu putaran kerap kali didengungkan oleh salah satu paslon peserta Pemilu 2024. Alasan menurut mereka adalah supaya menghemat anggaran dan mengurangi tensi politik. Yap, meski terdengar memiliki tujuan yang baik, beberapa pakar menilai narasi tersebut bermotif politik.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai alasan-alasan tersebut "tidak masuk akal". Sebab konstitusi memberi ruang untuk pemilu dua putaran agar presiden yang terpilih memiliki legitimasi kuat.

Salah satu paslon terdengar selalu menyuarakan tentang pilpres satu putaran. Tapi, benarkah hal itu terwujud jika paslon tersebut berhasil memperoleh 50% suara?

Narasi tentang Pilpres Satu Putaran; Bisakah Terwujud?

Pada dasarnya seorang caleg harus memiliki&nbsp;kapasitas, wawasan luas dan kemampuan kepemimpinan yang mumpuni. Selain itu, caleg harus memiliki moralitas atau akhlaqul karimah yang merupakan pondasi dalam mengemban amanat dari masyarakat.

Caleg juga harus punya kemampuan finansial. Kebutuhan biaya menjadi konsekuensi logis bagi calon anggota legislatif. Biaya yang dimaksud bukan untuk menyuap masyarakat, namun untuk akomodasi kegiatan kampanye dan sosialisasi.

Tapi, kerena jumlahnya yang sangat banyak, memilih caleg tanpa tahu dasarnya bukankah seperti membeli kucing di dalam karung? Maka dari itu, jika kamu masih belum tahu siapa pilihanmu, lakukan riset, pertimbangan, kalkulasi dengan mengingat hal-hal berikut ini, Millens! Apa saja itu?

Janji-janji caleg mulai dari yang masuk akal sampai yang nggak masuk akal bisa kita jumpai di baliho-baliho pinggir jalan. Sebagai pemilih yang cerdas, tentu saja kita nggak dengan mudah termakan janji itu dan lantas memilihnya, kan? Lakukan pertimbangan ini sebelum memilih caleg, ya!