Inibaru.id – Kabar baik datang dari Gedung Berlian. DPRD Jawa Tengah akhirnya menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto pada Selasa (5/8) lalu.
Menurut Sumanto, struktur APBD Perubahan Jateng 2025 ini mencakup pendapatan sebesar Rp24,57 triliun dan belanja Rp25,15 triliun. Defisit senilai Rp577 miliar akan ditutup dengan pembiayaan dalam jumlah yang sama. Fokus utama APBD perubahan ini nggak jauh dari masalah-masalah krusial, yakni infrastruktur, kemiskinan, dan kesehatan.
“RTLH kita gelontorkan, baik anggaran dari pusat maupun daerah. Termasuk, nanti provinsi dan kabupaten/ kota akan menganggarkan. Ada tambahan dan pergeseran, intinya fokus pada infrastruktur menuju ketahanan pangan,” kata Sumanto.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Jateng Sugiyarto menambahkan bahwa pihaknya memberikan sejumlah rekomendasi penting kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov). Tujuannya jelas, untuk mendukung visi misi kepala daerah demi kemajuan Jawa Tengah.
Pertama, Pemprov diimbau untuk mengalokasikan anggaran strategis yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Hal ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah, sekaligus meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan.
"Kami juga merekomendasikan penguatan ketahanan pangan dengan mengembangkan program-program yang mendukung ketahanan pangan daerah untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi seluruh masyarakat," ujar Sugiyarto.
Selain itu, DPRD juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Caranya, dengan membuat terobosan baru dalam sistem pemungutan pajak agar lebih efektif dan efisien. Sugiyarto juga menekankan perlunya memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pendapatan daerah.
"Pemprov juga perlu mengembangkan sistem perpajakan daring untuk memudahkan masyarakat menunaikan kewajiban membayar pajak," tambahnya.
Prioritaskan Program Utama, Antisipasi Perubahan Kebijakan
Sugiyarto juga berharap Pemprov Jateng bisa memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program utama yang mendukung visi misi kepala daerah. Tujuannya agar APBD tidak mengalami perubahan signifikan jika ada regulasi efisiensi dari pemerintah pusat.
"Dengan memprioriotaskan program-program utama, diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana meskipun terdapat perubahan kebijakan dari tingkat nasional," tegasnya.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengapresiasi kerja sama baik antara Pemprov dan DPRD. Dia berharap kesepakatan ini bisa membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Semoga hasil kesepakatan ini dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jateng. Sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, Raperda Perubahan APBD 2025 ini akan kami kirimkan kepada Mendagri untuk dilakukan evaluasi dalam waktu 15 hari kerja," tutupnya.
Semoga dengan disepakatinya APBD Perubahan 2025 ini, segala program yang telah direncanakan bisa berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah. Ini saatnya kita mengawal bersama setiap kebijakan, memastikan anggaran betul-betul sampai pada sasaran yang tepat.
Jangan lupa, pembangunan daerah adalah tanggung jawab kita bersama. Yuk Gez, terus pantau dan berikan masukan konstruktif untuk Jateng yang lebih baik! (Siti Zumrokhatun/E05)