Inibaru.id – Alexei Navalny dan Aung San Suu Kyi jadi buah bibir pemberitaan internasional. Keduanya berasal dari dua negara yang berbeda. Navalny di Rusia dan Suu Kyi di Myanmar. Nama terakhir belakangan dibui karena pihak militer Myanmar menganggapnya mencurangi pemilu.
Selain Aung San Suu Kyi, sejumlah tokoh penting dari partai penguasa Myanmar telah ditangkap militer pada Senin (1/2/2021) dini hari. Sebelumnya, hubungan pemerintahan Suu Kyi dan junta militer Myanmar memang semakin memanas. Pihak militer menuding partai Suu Kyi curang saat pemilu pada 8 November 2020 lalu.
Sementara, di Rusia, sudah lebih dari 5.000 orang ditangkap karena melakukan unjuk rasa menuntut pembebasan Alexei Navalny, pemimpin oposisi di Negeri Beruang Merah tersebut. Polisi bahkan sampai memblokir pusat kota dan stasiun kereta bawah tanah Moskwa akibat kekacauan politik di sana.
Navalny ditangkap nggak lama setelah mendarat di Moskwa pada 17 Januari lalu. Hakim mendakwa hukuman penjara selama 30 hari dengan tuduhan melanggar ketentuan pembebasan bersyarat.
Kekuasaan Militer di Indonesia
Kasus militer menguasai negara nggak hanya terjadi di Myanmar atau negara-negara lainnya. Pada masa Sukarno berkuasa, Indonesia juga pernah mengalami pengaruh kekuasaan militer. Ini bermula dari pemberontakan Pemerintahan Revolusi Republik Indonesia (PRRI) di Sulawesi Utara pada 1957.
Di sana, pemerintahan militer daerah pun diberlakukan. Kekacauan ini membuat Kabinet Ali memutuskan untuk mengembalikan kekuasaan negara terhadap Presiden Sukarno. Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Abdul Haris Nasution kemudian diberi kekuasaan sebagai Penguasa Perang Pusat (Peperpu).
Hal ini dilanjutkan dengan pengukuhan Panglima Militer di daerah-daerah sebagai Penguasa Perang Daerah (Peperda). Keputusan itu diterapkan karena UU Bahaya (SOB) dianggap berlaku menyusul adanya pergolakan yang dianggap membahayakan keamanan negara.
SOB ini sebenarnya adalah usulan Nasution yang disetujui Sukarno. Konon, militer, khususnya angkatan darat menganggap hal ini berpotensi membuat Sukarno bisa dikontrol, meski statusnya adalah penguasa negara.
Semakin Kuat dan Berkuasa
Militer kemudian memberangus pemberontakan PRRI dan Permesta. Mereka juga ikut andil dalam menguasai Irian Barat. Dampak lain dari SOB adalah pembaruan angkatan perang dan persenjataannya.
Namun, kekuasaan militer semakin meluas. Mereka bisa menangkapi para oposisi sebagaimana yang dilakukan Putin terhadap Navalny sekarang, “menertibkan” pers, memegang jabatan sipil, hingga menentukan keputusan ekonomi.
Sebagai contoh, AH Nasution membekukan partai Masjumi yang terang-terangan mendukung PRRI dan Permesta pada September 1958.
Kekuasaan militer di pemerintahan kemudian baru tampak berkurang pada 1963 setelah panglima militer daerah kembali menyerahkan kekuasaannya ke pemerintahan sipil. Namun, setelah itu Sukarno lengser dan lahirlah Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto.
Gimana kekuatan militer pada era Orba? Ehm, kamu tentu tahu jawabannya. Sekarang ini, menarik ditunggu apa yang akan terjadi dengan kekuasaan militer di Myanmar dan pemerintah yang dianggap otoriter di Rusia dengan penangkapan Alexei Navalny dan Aung San Suu Kyi. (His/IB09/E03)