BerandaHits
Minggu, 3 Feb 2024 08:50

Alasan KPK ke Semarang dan Panggil Para Pejabat Pemkot

Pemeriksaan KPK di Semarang terkait penggunaan anggaran 2023 untuk kegiatan pada proyek tingkat kecamatan dan kelurahan. (Istimewa)

Dua hari lalu, sejumlah petugas KPK memanggil sejumlah pejabat Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu terkait dengan penggunaan anggaran tahun 2023.

Inibaru.id - Sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Semarang, tepatnya ke Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah yang ada di Mangkang, pada Kamis (1/2/2024). Kedatangan mereka bermaksud untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat di Semarang.

"Yang kami tahu, KPK hanya pinjam ruangan. Untuk materi dan substansi, serta siapa yang dipanggil kami tidak tahu," kata Humas BPKP Jateng, Joko Mulyanto.

Terlihat pada Kamis pagi, sejumlah pejabat Pemkot Semarang menghadiri panggilan KPK. Berdasarkan informasi yang beredar, senggaknya ada 21 pejabat yang diperiksa. Pemeriksaan KPK itu terkait penggunaan anggaran 2023 untuk kegiatan pada proyek tingkat kecamatan dan kelurahan.

Berdasarkan daftar hadir di BPKP, sampai dengan pukul 10.15 WIB pada Kamis, 1 Februari 2024, ada beberapa pejabat yang mengisi buku tamu. Mereka di antaranya adalah pejabat dari Bappeda Kota Semarang, Dinas Penataan Ruang, Kecamatan Ngaliyan, dan Sekretaris Damkar Kota Semarang, Ade Bhakti.

Sayangnya, saaat dimintai keterangan, Ade Bhakti enggan menjelaskan perihal kedatangannya menemui KPK untuk apa.

"Jangan ke saya! Pak Sekda saja," ucap Ade Bhakti saat ditemui di lokasi.

Terkait Anggaran 2023

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng untuk pemeriksaan. (Istimewa)

Kedatangan KPK ke Semarang ini tentu membuat masyarakat bertanya-tanya apa yang terjadi. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin buka suara.

"Yang saya pahami sih dalam rangka minta konfirmasi tentang beberapa kegiatan di Pemkot Semarang tahun anggaran 2023. Jadi intinya hasil pemanggilan kemarin hanya menyampaikan, menanyakan tentang beberapa hal keterkaitan pelaksanaan tahun 2023," katanya di Balai Kota Semarang, Jumat (2/2/2024).

Ada beberapa nama di organisasi pemerintahan daerah (OPD) yang turut terpanggil termasuk dirinya. Iswar mengaku dipanggil karena kapasitasnya sebagai tim anggaran daerah.

"Selebihnya ada di OPD masing-masing tentang kegiatan tersebut. Kalau saya hanya sebatas kapasitas sebagai tim anggaran daerah, bagaimana mengalokasikan anggaran itu dan sebagainya," tambahnya.

Sampai saat ini, belum ada informasi lebih lanjut terkait hal ini dari Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau dari pihak KPK, Millens. Jika kamu penasaran dengan kelanjutan kejadian ini, update terus beritanya, ya! (Siti Khatijah/E07)

Tags:

ARTIKEL TERKAIT

Jokowi dalam Jajaran Tokoh Terkorup di Dunia

1 Jan 2025

Menko Pangan Zulhas: 2025, Bulog akan Serap Hasil Pertanian Indonesia

1 Jan 2025

Untuk Perikanan Jateng, Menteri KKP Revitalisasi Tambak di Pantura Jawa

1 Jan 2025

Tahun Baru 2025, Begini Tantangan Berat Pers di Masa Depan Menurut Dewan Pers

1 Jan 2025

Tentang Dua Film 'Last Letter' yang Digarap Seorang Sutradara

1 Jan 2025

Libur Sekolah Selama Ramadan 2025; Mendikdasmen: Belum Jadi Keputusan

1 Jan 2025

AQ, Faktor Penting Penentu Kesuksesan Selain IQ

1 Jan 2025

Pemerintah Revisi Aturan PPN 12 Persen, Apa yang Terjadi?

1 Jan 2025

Kata Guru dan Orang Tua Siswa tentang Rencana UN yang Akan Diadakan Kembali

2 Jan 2025

Ttangkkeut, Tempat Warga Korea Melihat Matahari Terbit Pertama di Awal Tahun

2 Jan 2025

YOLO; Filosofi Hidup Sekali yang Memacu Kebahagiaan Plus Risiko

2 Jan 2025

Ada Sampah di Planet Mars, Arkeolog: Jangan Dibuang tapi Dilestarikan!

2 Jan 2025

Hari Pertama 2025: KAI Daop 4 Semarang Berangkatkan 25 Ribu Penumpang, Paling Banyak di Stasiun Tawang

2 Jan 2025

Memagari Kicau Merdu Burung Pleci di Pegunungan Muria

2 Jan 2025

Waktu Terbaik Mengunjungi Kebun Buah Mangunan Yogyakarta

2 Jan 2025

MK Hapus Presidential Threshold, Apa Dampak bagi Demokrasi Indonesia?

3 Jan 2025

Dampak Perkebunan Kelapa Sawit bagi Air dan Udara, Baik atau Buruk?

3 Jan 2025

Kemalasan Nobita, Antitesis Masyarakat Jepang dengan Tradisi Tahun Baru

3 Jan 2025

Pastikan Resolusi Tahun Barumu Bebas FOMO!

3 Jan 2025

Seperti Apa Mekanisme Tilang dengan Sistem Poin di SIM yang Berlaku Mulai 2025?

3 Jan 2025