Inibaru.id - Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang melakukan aksi di depan Gedung DPRD Jawa Tengah (Jateng), Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (18/2).
Di sela aksi, masa sempat membakar ban dan membuang tletong (kotoran) sapi di halaman gerbang DPRD Jateng. Aksi itu merupakan simbol kekecewaan masyarakat sekaligus kritik untuk pemerintah pusat berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan negara. Mereka khawatir, kebijakan itu akan berdampak pada sektor pendidikan.
Nabilla Zifni Syafira dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Korkom Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengatakan, para mahasiswa menolak efisiensi anggaran sektor pendidikan untuk dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Tuntutannya soal efisiensi anggaran yang di mana dari efisiensi anggaran ini amat sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan seperti pendidikan," kata dia sela-sela aksi.
Kenaikan UKT
Nabilla berasumsi, jika anggaran pendidikan dipangkas, ada kemungkinan uang kuliah tunggal (UKT) akan ikut naik. Selain itu, pemangkasan juga dikhawatirkan akan memengaruhi dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
"Jadi, sangat menyulitkan teman-teman yang ingin kuliah karena dari KIP-K itu sendiri sumber penghidupan mereka," ungkapnya.
Menurutnya, pendidikan justru menjadi sektor paling prioritas. Jika pemerintah mengalihkan anggaran untuk program lain, dia takut hal itu akan menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia.
"Saya marah karena kebijakan ini benar-benar tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi faktual rakyat dan sangat merugikan rakyat," jelasnya.
Informasi Masih Simpang Siur
Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro Semarang, Aufa Atha Ariq mengaku dampak kebijakan efisiensi terhadap alokasi anggaran sektor pendidikan memang masih simpang siur sampai sekarang.
"Kita semua belum tahu apakah bakal terdampak atau tidak," ungkapnya.
Namun, justru karena itulah para mahasiswa turun ke jalan. Aufa mengatakan, para peserta aksi menggugat pemerintah sekaligus mau menegaskan agar pemerintah memberi informasi yang pasti, jangan plin plan.
"Kami menginginkan pemerintahan yang tegas, jangan seperti yang sekarang yang (terkesan) plin-plan begitu," kata Aufa.
Dengarkan gugatan dari para mahasiswa ini ya, Pemerintah. Jangan sampai cuma jadi pemeriah! (Danny Adriadhi Utama/E10)