Inibaru.id – DPR RI akhirnya mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut dilakukan pada Rapat Paripurna yang digelar Jumat (25/5/2018), setelah DPR dan pemerintah menyepakati RUU Antiterorisme yang sudah dibahas sejak 2016 lalu itu.
Rapat kerja yang membahas RUU Antiterorisme sempat berjalan alot karena ada beda pendapat mengenai definisi terorisme. Dari beberapa definisi yang diusulkan, peserta rapat kerja akhirnya sepakat untuk menggunakan definisi terorisme alternatif kedua. Cnnindonesia.com, Jumat (25/5), menulis, konsep definisi terorisme alternatif kedua yang disepakati berbunyi:
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.
Sebelum disahkan, Ketua Pansus (Panitia Khusus) RUU Antiterorisme dari Fraksi Partai Gerindra M Syafii menyampaikan terdapat 15 penambahan substansi pengaturan dalam RUU Antiterorisme dengan tujuan penguatan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
“Yang pertama adanya perubahan signifikan terhadap sistematika UU No. 15 Tahun 2003 yaitu menambah bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan kemudian soal peran TNI yang itu semua baru dari Undang-Undang sebelumnya,” ujar M Syafii, seperti ditulis Tribunnews.com, Jumat (25/5) .
Hasil laporan M Syafii itu mendapat persetujuan dari seluruh fraksi dan peserta sidang tanpa adanya interupsi. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto pun akhirnya mengetok palu sebagai tanda RUU tersebut disahkan. Dengan begitu, pembahasan RUU Antiterorisme di tingkat DPR RI selesai.
Setelah RUU disahkan, Ketua DPR RI Bambang Seosatyo mengatakan pihaknya akan mengirim surat terkait hasil putusan dalam paripurna itu kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk ditandatangani.
"Hari ini juga kami upayakan mengirim surat hasil keputusan rapat ini ke pemerintah, supaya sesuai dengan undang-undang," jelas lelaki yang kerap disapa Bamsoet.
Selain Ketua DPR RI, pengesahan RUU Antiterorisme ini juga dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Semoga dengan RUU tersebut, penindakan terorisme di Indonesia dapat dilakukan secara jelas dan tegas ya, Millens. (IB07/E04)