Inibaru.id – Setelah menerapkan kebijakan cultuurstelsel alias tanam paksa sejak 1830, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan kebijakan yang lebih "ramah", yaitu Politik Etis. Kebijakan ini disebut sebagai salah satu penyebab munculnya pergerakan nasional yang akhirnya berujung kemerdekaan.

FYI, kebijakan tanam paksa diberlakukan sejak 1830. Pencetusnya adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch. Inti dari kebijakan ini adalah masyarakat pribumi hanya diperbolehkan untuk menanam tanaman yang dianggap diperlukan atau bisa menguntungkan Belanda.

Meski kebijakan ini membuat Nusantara memiliki banyak produk pertanian atau perkebunan yang masih bisa digunakan hingga sekarang, nyatanya, kala itu banyak orang yang sengsara. Kebijakan ini pun dianggap nggak manusiawi, baik di kalangan orang Hindia Belanda ataupun warga Belanda. Hal ini membuat kebijakan tersebut akhirnya disetop pada 1863.

Walaupun begitu, banyak aktivis dari Negeri Kincir Angin yang merasa penghentian kebijakan tersebut nggak cukup, karena kerugian yang diterima masyarakat bumiputera kala itu sangatlah besar. Mereka pun menyerukan kebijakan politik etis untuk membalas budi dan memberi dampak positif untuk kemajuan Belanda.

Dua tokoh yang getol memperjuangkan politik etis adalah Conrad Theodor van Deventer dan Pieter Brooshooft. Mereka melakukannya pada awal abad ke-20. Van Deventer juga sempat menerbitkan artikel bertajuk "Een Eereschlud" atau "Satu Utang Kehormatan" di majalah De Gids pada 1899

Perjuangan van Deventer dan aktivis lainnya didengar oleh pihak Kerajaan Belanda. Kala Ratu Wilhelmina naik tahta pada 17 September 1901, dia mengungkap kebijakan politik etis akan diterapkan di Hindia Belanda sebagai balas budi. Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam tiga bidang, yaitu:

1. Irigasi. Pemerintah Hindia Belanda membangun sejumlah saluran irigasi termasuk waduk untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini dikelola masyarkat pribumi. Pembangunan infrastruktur lain seperti sarana transportasi yang membantu pengangkutan hasil pertanian juga dilakukan.
2. Edukasi. Sejumlah sekolah rakyat mulai dibangun demi membuat sumber daya masyarakat (SDM) masyarakat pribumi Hindia Belanda meningkat. Meski awalnya hanya laki-laki yang boleh bersekolah.
3. Emigrasi. Sejak 1901, masyarakat Jawa dan Madura yang kala itu sudah mencapai 14 juta jiwa mulai dipindahkan ke daerah lain dengan sumber daya alam baik. Program pemerataan penduduk ini dianggap bisa meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.

Berkat kebijakan ini, Hindia Belanda mengalami sejumlah kemajuan. Sebagai contoh, jalur kereta api di Jawa dibangun dan bisa dipergunakan untuk kebutuhan transportasi manusia ataupun hasil bumi. Keberadaan sekolah-sekolah di berbagai daerah membuat banyak masyarakat pribumi akhirnya melek pendidikan.

Lulusan dari sekolah-sekolah bergengsi seperti School tot Opleiding van Inlandsche artsen (STOVIA) dan sekolah-sekolah lainnya bermunculan dan akhirnya mengawali pergerakan nasional Indonesia.

Kebijakan ini berakhir pada 1942 atau saat Jepang menguasai Indonesia kala Perang Dunia II berkecamuk. Indonesia juga kemudian merdeka tiga tahun setelahnya. Tapi, berbagai warisan dari kebijakan politik etis ini masih bisa kita rasakan hingga sekarang, Millens. (Arie Widodo/E10)