Kini, toko legendaris tersebut dikelola oleh Mulyono Sentoso (68), generasi kedua yang meneruskan usaha keluarganya sejak awal 1980-an. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan modernisasi, Mulyono tetap setia menjual aneka layangan dari jenis aduan hingga hias, serta benang-benang layangan legendaris seperti Cap Hiu, Cobra, dan Cat Blue.

“Kalau musim kemarau datang, toko ini pasti ramai. Mulai dari anak-anak sampai bapak-bapak datang cari layangan atau benang gelasan,” kata Mulyono sambil tersenyum di sela-sela membungkus pesanan kliennya dari luar kota, sebagaimana dinukil dari Radarsemarang, Minggu (29/6/2025).

Yap, pembeli toko Maganol tak hanya datang dari Semarang, melainkan juga dari daerah lain seperti Magelang, Kendal, hingga Yogyakarta. Banyak dari mereka yang bertandang ternyata adalah pedagang eceran yang kulakan&nbsp;layangan untuk dijual kembali. Mengapa mereka memilih untuk membeli layangan di situ? Karena harga yang ditawarkan sangat terjangkau, mulai dari Rp1.000–Rp2.000 per layangan, tergantung ukuran dan kualitas.

Menariknya, awalnya Maganol berdiri bukanlah sebagai toko layangan. Ceritanya, ayah Mulyono dulunya adalah seorang guru di sekolah Tionghoa. Setelah peristiwa G30S/PKI pada 1965, banyak sekolah etnis Tionghoa ditutup. Untuk bertahan hidup, orang tuanya mulai berjualan apa saja dari tembakau, roti kering, onderdil sepeda, hingga mainan seperti layangan.

Lambat laun, layangan justru menjadi primadona dan paling dicari pembeli, apalagi saat musim kemarau. Layangan aduan seperti Sukhoi dan Seot selalu laku keras. Belum lagi layangan hias seperti Pegon atau layangan khas Bali yang juga banyak diburu. Sejak saat itulah, toko Maganol lebih dikenal sebagai toko layangan.

Sayangnya, bertahan di bisnis mainan tradisional tidaklah mudah. Mulyono menyebut benang dan layangan yang dia jual sebagai barang musiman yang nggak mudah dicari bahannya. Barang-barang tersebut juga cenderung rentan karena sangat sensitif terhadap kelembapan serta serangan kutu bambu.

“Pernah setahun nggak ada musim layangan. Tapi kami tetap buka dengan sabar. Nanti kalau sudah mulai ramai lagi, toko ini akan hidup kembali,” ungkapnya.

Kini, Mulyono berharap ada generasi berikutnya yang mau meneruskan kepengurusan Toko Maganol. “Anak saya dua, yang sulung sudah meninggal. Kalau yang satu nanti mau nerusin, ya alhamdulillah. Tapi semua tidak bisa dipaksakan,” pungkasnya lirih.

Yang pasti, dengan keterampilan tangan Mulyono yang masih cekatan mengurus layangan dan benang, Maganol akan terus jadi jujugan pencari layangan, khususnya di musim kemarau seperti sekarang. Kalau kamu sendiri, apakah juga beli layangan di sana Millnes?&nbsp;(Arie Widodo/E07)

Inibaru.id – Di antara deretan toko di Jalan MT Haryono, Kota Semarang, ada satu yang tampil mencolok karena meski nggak dilengkapi dengan papan nama yang besar atau desain modern, justru dijejali pelanggan. Toko itu bernama Maganol, yang ternyata sudah berdiri sejak tahun 1965 dan disebut-sebut sebagai toko layangan tertua di Kota Semarang.

Nama Maganol sendiri diambil dari alamat tokonya, MT Haryono nomor 530 yang angkanya disingkat menjadi Ma-Ga-Nol. Sebuah nama yang sederhana tapi menyimpan sejarah panjang tentang ketekunan, ketahanan, dan tentu saja kecintaan pada dolanan tradisional Indonesia, layangan.

Zaman berganti, tapi Toko Maganol yang dikenal sebagai toko layangan tertua di Kota Semarang terus bertahan. Seperti apa ya kisah dari toko yang legendaris ini?

Eksis Sejak 1965, Begini Cerita Maganol, Toko Layangan Tertua di Semarang

Park Bo-Young, aktris serba bisa yang dikenal lewat kemampuan aktingnya yang ciamik berperan ganda sebagai Yu Mi-Ji dan Yu Mi-Rae, sepasang saudari kembar yang identik secara fisik tapi sangat bertolak belakang secara kepribadian. Mi-Ji adalah mantan atlet lari yang hidupnya kini nggak menentu, sementara Mi-Rae adalah karyawan teladan di perusahaan milik negara, tapi menyimpan luka batin mendalam karena tekanan di tempat kerja.

Hidup mereka berubah ketika keduanya memutuskan untuk bertukar identitas. Mi-Ji mencoba hidup sebagai Mi-Rae dan sebaliknya. Dari sinilah kebohongan demi kebohongan muncul, tapi justru membuka ruang untuk saling memahami dan mengenal diri sendiri lebih dalam.

Cerita makin berwarna saat mereka bertemu Lee Ho-Su (Jin Young), seorang pengacara tampan dari firma hukum elit yang menyimpan masa lalu kelam. Pertemuan mereka yang tak terduga mengubah arah hidup masing-masing. Hubungan mereka pun tumbuh lebih dari sekadar kisah cinta, karena juga memberikan dampak positif untuk menyembuhkan berbagai masalah dan luka lama yang tak pernah dibicarakan sebelumnya.

Meski mengangkat tema berat seperti depresi, trauma keluarga lintas generasi, hingga lingkungan kerja toksik, Our Unwritten Seoul membungkus semuanya dengan cara yang hangat dan ringan. Nggak ada dramatisasi berlebihan. Justru, lewat interaksi sehari-hari yang sederhana, entah itu obrolan di dapur, pelukan, tawa, atau tangisan di halte bus, drama ini terasa nyata.

Buat kamu yang pernah merasa “nggak cukup baik” atau "nggak cukup sukses", drama ini seperti suara lembut yang bilang, “nggak apa-apa kalau kamu capek, kamu boleh istirahat.” Dramanya juga mengingatkan bahwa sukses bukan tentang pekerjaan besar atau gaji tinggi, tapi soal berdamai dengan diri sendiri, dan merasa utuh meski penuh luka.

Lewat dinamika kakak-adik yang perlahan kembali dekat, relasi rumit dengan ibu yang terasa pilih kasih, hingga momen-momen tak terduga dengan orang asing yang menyentuh, drama ini mengajak kita percaya bahwa kebaikan akan menemukan jalannya sendiri, meski perlahan.

Jadi, kalau kamu sedang butuh tontonan yang bukan sekadar hiburan, tapi juga penyembuh luka batin, Our Unwritten Seoul adalah pilihan yang tepat. Siapkan tisu, teh hangat, dan waktu untuk diri sendiri. Karena setelah selesai menontonnya, jiwamu akan merasa lebih ringan, Millens. (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id – Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu sedang berhenti di tengah jalan, nggak tahu harus melangkah ke mana, tapi terus pura-pura kuat? Perasaan yang banyak berkecamuk di pikiran gen Z dan milenial ini dibahas dengan apik di drama Korea terbaru berjudul Our Unwritten Seoul.

Sudah tayang di tvN sejak 24 Mei hingga 29 Juni 2025, kini Our Unwritten Seoul bisa kamu nikmati di kanal streaming Netflix. Drama ini terdiri atas 12 episode, di mana setiap episodenya bisa memberikanmu sensasi layaknya sedang mendapatkan terapi penuh dengan pelukan emosional, kata-kata hangat, dan ajakan untuk menyayangi diri.

Berkisah tentang pengalaman hidup sepasang kembar identik yang memiliki jalan hidup berbeda, seluruh 12 episode dari drama Korea 'Our Unwritten Seoul' bisa kamu tonton di Netflix.&nbsp;

Our Unwritten Seoul: Drama Korea yang Lembut, Hangat, dan Menyembuhkan Luka Batin

"Dulu, saat sintren berjaya, Bapak bilang, rombongannya bisa hidup cuma dengan 'ngamen' di tanah lapang atau diundang untuk memeriahkan pesta rakyat; tapi di era saya kemudahan itu sudah hilang. Pemerintah juga sepertinya nggak peduli. Ya, sudah, saya banting setir jadi buruh pabrik di Ibu Kota," ujarnya.

Kendati sudah nggak pernah lagi berurusan dengan kesenian, Yudi mengaku senang dengan adanya "dana" abadi" dari pemerintah untuk memajukan kebudayaan di Tanah Air. Menurutnya, kebudayaan, termasuk tradisi dan kesenian rakyat, hanya akan bertahan jika pemerintah ikut ambil bagian.

"Saya senang mendengar ada teman di dekat rumah yang dapat pendanaan dari pemerintah untuk merawat kebudayaan di kampung halamannya. Andai masih berkesenian, saya mungkin akan lebih bersemangat juga jika mendapatkan dukungan itu," kelakar lelaki 45 tahun ini.

Dana abadi yang dimaksud Yudi adalah Dana Indonesiana, program dari Kementerian Kebudayaan yang diluncurkan kali pertama pada 2022. Bertujuan untuk memajukan kebudayaan nasional, pendanaan ini menyasar kegiatan budaya dan para pelakunya, baik secara individu maupun kelompok.

Untuk tahun ini,&nbsp;instrumen pendanaan yang menegaskan komitmen negara dalam menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan budaya nasional di seluruh pelosok Tanah Air ini telah resmi dibuka sejak 5 Mei lalu di Gedung Kemendikdasmen Jakarta.

Perlu kamu tahu, sumber pendanaan dari Dana Indonesiana berasal dari Dana Abadi Kebudayaan LPDP di bawah Kementerian Keuangan yang hingga kini telah terkumpul sebesar Rp5 triliun. Menteri&nbsp;Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan, pendanaan untuk kebudayaan ini bukanlah hibah, tapi keniscayaan.

“Bahasa konstitusinya adalah perintah. Negara wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia,” tuturnya belum lama ini.

Dia mengatakan bahwa sejak awal, Dana Indonesiana telah dirancang untuk mendukung berbagai rangkaian kegiatan budaya, mulai dari karya maestro hingga inisiatif lokal, dari desa hingga perkotaan, serta melibatkan warisan masa lalu dan visi masa depan.

Untuk tahun ini, pendanaan yang dialokasikan sekitar Rp465 miliar. Direktur Fasilitasi Riset LPDP Ayom Widipaminto mengatakan, penyerapan dana tersebut menunjukkan perkembangan yang bisa dibilang cukup positif.

“Kami berharap akan semakin banyak gagasan kreatif yang muncul dari komunitas dan pelaku budaya lokal,” ungkapnya sebelum menekankan pentingnya&nbsp;transparansi dan pertanggungjawaban di kalangan penerima dana.

Dana Indonesiana terbuka untuk individu yang aktif bergerak dalam bidang budaya, komunitas kebudayaan, dan lembaga kebudayaan formal. Syaratnya, pendaftar telah aktif sekurangnya dalam dua tahun terakhir. Pastikan dokumen administratif&nbsp;seperti proposal berisi RAB, KTP, NPWP, serta pengesahan hukum (untuk komunitas dan lembaga) tersedia.

Empat lini utama layanan Dana Indonesiana berdasarkan Perpres No. 111 Tahun 2021 adalah untuk memfasilitasi bidang kebudayaan,
produksi kegiatan kebudayaan, produksi media, kajian pemajuan kebudayaan, dan pelestarian cagar budaya.

Selain itu, untuk tahun ini, terdapat 11 kategori kegiatan, antara lain: Pendayagunaan ruang publik, karya kreatif‑inovatif, sinema Indonesia, dokumentasi maestro, kajian dan cagar budaya, kewirausahaan budaya, restorasi artefak, dll.

Kalau kamu merasa memenuhi kriteria dan berminat mendaftarkan diri, perlu diketahui bahwa proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Dana Indonesiana.

Pendaftar wajib membuat akun, mengunggah proposal dan dokumen pendukung, lalu mengirimkan formulir yang sudah diverifikasi. Proposal yang sudah dikirim nggak bisa lagi diubah, maka dari itu, usahakan untuk memastikan nggak ada lagi data yang salah.

Nantinya, proses seleksi bakal dilakukan secara ketat oleh tim kurator dan Dewan Penyantun. Bagi para penerima, mereka akan didampingi Program Manager Dana Indonesiana dari Kemdikbud mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

Sejak mulai dibuka pemerintah pada 2022, tercatat hingga akhir April 2025 lalu Dana Abadi Kebudayaan telah membiayai 757 kegiatan publik dengan jangkauan langsung mencapai 1,3 juta masyarakat, melibatkan 25.848 pelaku budaya, 10.346 komunitas, dan 15.106 tenaga teknis.

Pendanaan ini juga telah melahirkan&nbsp;384 karya baru seperti buku, film, tarian, dan aplikasi digital; yang sebanyak 118 di antaranya sudah terlindungi hak cipta. Pelatihan juga telah menjangkau 6.800 peserta, dengan dukungan dokumen strategis untuk 128 organisasi budaya.

Keberadaan Dana Indonesiana ini seharusnya bisa menjadi angin segar untuk memperkuat ekosistem kebudayaan di Indonesia. Semoga dana abadi ini benar-benar berhasil mengabadikan kebudayaan di negeri ini, ya! (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Andaikan tahu lebih dini bahwa Indonesia memiliki "dana abadi" untuk kebudayaan, Iswahyudi mungkin nggak akan melepas mimpinya untuk tetap nguri-uri kesenian Sintren warisan orang tuanya. Namun, nasi sudah jadi bubur. Sejak kematian kedua orang tuanya, sudah nggak ada lagi yang meneruskan.

"Saya menyukai kesenian ini. Tapi, untuk apa menghidupi jika saya nggak bisa hidup, kan?" kata lelaki asal Brebes tersebut, Rabu (2/7/2025). "Saya memilih merantau saat sintren mulai nggak laku lagi. Waktu itu Bapak-Mamak masih sugeng&nbsp;(sehat) dan merestui kepergian saya."

Hidup berkesenian pada zaman itu diakui Yudi, sapaan akrabnya, nggak mudah. Menurutnya, modernisasi benar-benar membuat pertunjukan rakyat seperti sintren, lengger, ebeg, barongan, bahkan wayang sepi penonton.

Dana Indonesiana resmi dibuka untuk mendukung kemajuan kebudayaan di seluruh Indonesia. Dana ini berasal dari dana abadi kebudayaan dan terbuka bagi individu, komunitas, hingga lembaga budaya.

Dana Indonesiana; Upaya Negara untuk Dukung Seniman Tetap Berkarya

"Namun, belakangan aku sadar bahwa ini bukan cuma tentang intensitas bermain ponselnya yang meningkat, tapi sudah masuk tahap kecanduan," keluhnya, Rabu (2/7/2025). "Dia bisa sangat gelisah saat ponselnya tertinggal, bahkan tantrum ketika kehabisan kuota atau akses wifi di rumah dibatasi."

Melihat situasi tersebut, Rina mengaku khawatir karena anaknya seakan nggak bisa hidup tanpa ponsel lagi. Dia bisa paham saat ponsel suaminya tertinggal lalu meminta dirinya mengirimkan "alat tempur"-nya itu ke kantor karena faktor kebutuhan; tapi untuk anak 12 tahun, gelisah tanpa ponsel adalah sebuah kesalahan.&nbsp;

"Jadi, sekarang yang kupikirkan adalah bukan membatasi screen time&nbsp;anak lagi, tapi gimana cara membuat dia baik-baik saja tanpa ponselnya," tutur perempuan yang akhirnya mengakui bahwa memberikan ponsel untuk anak adalah sebuah kesalahan besar ini.

Selama bertahun-tahun, kita terbiasa mendengar saran dari ahli kesehatan yang mengatakan bahwa paparan layar yang terlalu lama buruk untuk kesehatan. Ini bukan pernyataan yang keliru, tapi ternyata ada yang lebih menakutkan dari itu, yakni perilaku kompulsif terhadapnya.

Sebuah riset membuktikan bahwa yang lebih mengkhawatirkan dari durasi screen time saat anak diperbolehkan memegang hape adalah perilaku kompulsif; yang muncul ketika dia merasa sulit berhenti menggunakan gawai, gelisah jika nggak memegangnya, atau mengabaikan dunia nyata karenanya.

Riset yang dipublikasikan di jurnal JAMA Pediatrics tersebut melacak lebih dari 4.200 anak usia 9–11 tahun selama empat tahun. Hasilnya mencengangkan: Hampir 50 persen anak menunjukkan tanda adiksi pada ponsel, 38 persen kecanduan gim, dan 33 persen nggak bisa lepas dari media sosial.

Lebih dari sekadar intensitas bermain yang tinggi, adiksi ini bahkan membuat mereka kehilangan kendali. Ciri-cirinya, mereka nggak bisa berhenti menatap layar meski tahu bahwa yang dilakukannya salah. Mereka bahkan lebih memilih layar dibandingkan tidur, makan, bahkan mengobrol dengan keluarga.

Riset yang sama menunjukkan bahwa anak-anak yang menunjukkan gejala adiksi layar ini berisiko dua sampai tiga kali lipat lebih besar mengalami gangguan mental, termasuk di dalamnya&nbsp;gangguan kecemasan, depresi, bahkan berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri.

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan psikiater anak dan remaja Dr Zishan Khan yang mengatakan bahwa anak yang kecanduan perangkat akan memiliki risiko jauh lebih tinggi untuk bunuh diri.

“Anak-anak yang terlihat kecanduan gawai jauh lebih mungkin berpikir untuk menyakiti diri sendiri, bahkan memiliki perilaku bunuh diri,” tuturnya sebagaimana dikutip dari Parents, Juni 2025.

Hal serupa juga diungkapkan&nbsp;Dr Amy Orben dari University of Cambridge saat berbicara kepada The Times pada 2024 lalu. Dia memaparkan bahwa anak yang menggunakan teknologi secara kompulsif (berulang), terutama untuk melarikan diri dari masalah, lebih rentan mengalami gangguan mental di kemudian hari.

Selama ini, banyak orang tua hanya fokus pada berapa jam anak bermain ponsel. Padahal, menurut riset terbaru, jumlah jam bukanlah penentu utama risiko kesehatan mental; karena kata kuncinya adalah ketergantungan emosional dan kehilangan kontrol.

Coba bandingkan anak yang menonton film selama empat jam tapi masih aktif berinteraksi dan cukup tidur; dengan anak yang hanya bermain gim satu jam sehari tapi sulit diajak bicara, selalu menjadi panik, atau gelisah saat diminta berhenti. Mana yang lebih baik?

Maka, buat para orang tua, waspadalah jika anak mengalami hal-hal berikut ini

Daripada sekadar melarang atau menghitung durasi screen time anak, para ahli menyarankan untuk melibatkan anak dalam percakapan soal pola penggunaan gawai. Ajukan pertanyaan seperti: Kenapa terus bermain gim itu, gimana rasanya kalau nggak bisa buka TikTok, atau apa yang kamu cari di medsos hari ini?

Selain itu, kamu juga bisa melakukan langkah-langkah praktis berikut ini:&nbsp;

Sedikit informasi, peneliti dari McGill University, Helen Thai, mengatakan bahwa remaja yang membatasi penggunaan media sosial hingga sekitar satu jam per hari akan mengalami peningkatan signifikan terhadap kepercayaan diri dan citra tubuh.

“Kami melihat peningkatan kesejahteraan mental setelah pengurangan screen time,”
tuturnya saat mengungkapkan hasil temuannya kepada publik pada 2023, dikutip dari&nbsp;NPR.

Alih-alih melarang, lebih baik sering bertanya kepada anak tentang apa yang dilakukannya saat membuka ponsel. Mungkin, masalahnya bukanlah keinginan untuk terus-menerus menatap layar, tapi karena gawai adalah satu-satunya pelarian yang membuatnya tenang atau bahagia.

Kalau kita bisa membuatnya bahagia dan tenang, mungkin ponsel nggak akan lagi menjadi satu-satunya. Sepakat, Millens?&nbsp;(Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Hampir setiap malam Rina Hastuti harus menanyakan hal yang sama kepada anaknya yang tahun ini masuk SMP, “Kapan kamu akan berhenti pegang ponsel dan tidur?” Jawaban yang diterima pun hampir selalu sama, yakni sekadar kata "ya" pendek atau anggukan kepala.&nbsp;

Sejak diberi ponsel sendiri awal tahun ini, putri semata wayangnya ini memang seperti nggak pernah lepas dari layar gawai. Semula, Rina berpikir bahwa hal tersebut hanyalah bagian dari kebiasaan generasi sekarang yang menghabiskan waktu cukup lama dengan hapenya.

Riset terbaru menemukan bahwa adiksi pada layar, yang lebih dari sekadar durasi screen time, telah menjadi penyebab utama masalah kesehatan mental pada anak dan remaja. Kompensasi luar biasa yang harus dibayar karena kecanduan ponsel ini seharusnya dipahami orang tua.&nbsp;

Adiksi pada Layar dan Kompensasi Luar Biasa yang Harus Dibayar

Nggak berhenti di situ, aturan baru Uni Eropa juga mewajibkan produsen menyediakan suku cadang dan pembaruan perangkat lunak minimal lima tahun. Bahkan, suku cadang harus tetap tersedia hingga tujuh tahun setelah produk terakhir terjual. Artinya, pengguna bisa memperbaiki ponsel lebih lama, bukan asal beli baru setiap kali rusak sedikit.

Baterai juga nggak luput dari perhatian. Standar baru mensyaratkan baterai mampu bertahan setidaknya 800 kali pengisian daya dan tetap menyimpan 80 persen kapasitas aslinya. Dengan begitu, ponsel nggak cepat soak hanya karena dipakai beberapa tahun.

Uni Eropa meyakini kebijakan ini akan menghemat 2,2 terawatt-jam listrik pada 2030, setara 0,09 persen dari total konsumsi listrik di Uni Eropa pada 2020. Konsumen juga diperkirakan bisa menghemat sekitar 98 euro per rumah tangga karena tak harus sering ganti perangkat baru.

Lantas, apa yang bisa Indonesia pelajari? Banyak banget!

Pertama, transparansi informasi. Label kualitas seperti di Uni Eropa akan membantu konsumen Indonesia membeli ponsel dengan pertimbangan lebih matang. Bukan cuma soal harga atau merek, tapi juga ketahanan dan dukungan jangka panjang.

Kedua, dukungan purnajual yang lebih serius. Berapa banyak di antara kita yang ponselnya nggak lagi kebagian update software dalam dua atau tiga tahun? Atau kesulitan cari spare part? Kalau ada aturan wajib menyediakan suku cadang dan update sistem minimal lima tahun, umur pakai gadget bisa jauh lebih panjang.

Ketiga, standar desain yang lebih awet. Regulasi “ecodesign” seperti baterai yang lebih tahan lama dan casing lebih kuat akan mendorong produsen membuat perangkat berkualitas, bukan sekadar cepat laku.

Keempat, dorongan ekonomi sirkular. Perangkat yang gampang diperbaiki berarti lebih sedikit sampah elektronik dan lebih banyak peluang kerja di sektor reparasi.

Terakhir, kebijakan tegas akan memastikan produsen ikut bertanggung jawab setelah produk dijual, bukan lepas tangan ketika barang bermasalah.

Indonesia sedang menghadapi lonjakan e-waste yang serius. Ditjen Infrastruktur Digital (20/2/2025) mencatat, produksi e-waste Indonesia mencapai 1,9 juta ton per tahun. Angka ini tertinggi di Asia Tenggara setelah Tiongkok, India, dan Jepang diperlukan strategi yang terstruktur dan berkelanjutan. Jika nggak segera diantisipasi, angka ini bisa terus naik. Masalah makin runyam karena masih kurang dari 20 persen limbah yang berhasil diolah.

Karena itu, saatnya Indonesia melirik kebijakan progresif seperti Uni Eropa. Karena masa depan bukan hanya tentang teknologi yang canggih, tapi juga yang lebih awet, transparan, dan ramah lingkungan.

Kalau kamu ingin ikut mendorong perubahan, mulai dari kebiasaan sehari-hari dengan rawat ponselmu dengan baik, perbaiki jika rusak, dan pilih gadget yang mendukung keberlanjutan. Yuk, jadi generasi yang lebih bijak dan peduli bumi, Millens! (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Ponsel pintar sudah jadi bagian hidup sehari-hari. Tapi, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak limbah elektronik yang muncul setiap kali gawai kita rusak atau nggak lagi didukung pembaruan? Uni Eropa baru saja mengambil langkah ambisius untuk menekan e-waste dan Indonesia bisa banyak belajar dari sana.

Mulai 20 Juni 2025, Uni Eropa mewajibkan semua produsen ponsel pintar dan tablet menempelkan label khusus pada produknya. Label itu bukan sekadar hiasan. Isinya lengkap berupa peringkat efisiensi energi, masa pakai baterai, ketahanan terhadap air dan debu, sampai skor daya tahan terhadap jatuh dan goresan. Semuanya ditampilkan dalam skala A hingga G. Jadi konsumen bisa langsung tahu kualitas dan ketangguhan gawai yang mau dibeli.

Uni Eropa menerapkan aturan baru pelabelan dan standar ketahanan ponsel demi mengurangi limbah elektronik. Indonesia bisa meniru kebijakan ini agar konsumen lebih terlindungi dan lingkungan makin lestari.

Belajar dari Uni Eropa, Indonesia Bisa Kurangi E-Waste Lewat Aturan Ponsel Lebih Ketat

“Dari dekade 1900-an sampai 1930-an, banyak orang Jerman
datang ke Hindia Belanda untuk berdagang, bisnis, dan keperluan lainnya. Ada
juga yang sengaja dibawa pemerintah Hindia Belanda sebagai staf ahli, insinyur,
dan lain-lain,” terang pegiat sejarah Nur Setiawan dari Surabaya Historical
Community sebagaimana dikutip dari Detik,
Senin (1/7/2024).

Layaknya orang Indonesia zaman sekarang yang butuh healing, orang Jerman pada zaman dahulu juga
sama. Setelah disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan di kota besar, mereka
juga pengin bersantai di akhir pekan atau saat liburan di tempat yang tenang
dan punya iklim sejuk layaknya di negara asal mereka. Nah, Telaga Sarangan pun
jadi pilihan.

Asal kamu tahu saja, Telaga Sarangan berlokasi di lereng
Gunung Lawu dengan ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut
(mdpl), tepatnya di Kecamatan Plaosan, Magetan, Jawa Timur. Nggak hanya
danaunya yang cukup luas karena mencapai 30 hektare, wilayah di sekitar danau
masih asri dan memiliki suhu udara yang sejuk, yaitu antara 15-25 derajat
Celsius setiap hari. Mirip-mirip dengan suhu di Eropa, Millens.

Sayangnya, ketenangan orang Jerman di Telaga Sarangan
berakhir gara-gara Perang Dunia II. Kala itu, pemerintah Hindia Belanda
mengisolasi orang-orang Jerman di sana sehingga nggak bisa lagi pergi ke wilayah
lain. Alasannya, pada Perang Dunia II, Jerman ada di kubu lawan Belanda.

“Waktu Perang Dunia II kan Belanda ada di kubu Inggris,
Amerika, dan Australia. Sementara Jerman ada di sisi Jepang,” lanjut Wawan.

Saat Jepang menguasai Tanah Air pada 1942, barulah warga
Jerman di Telaga Sarangan bisa pergi ke luar wilayah. Bahkan, ada sejarah yang
menyebut sejumlah tentara Nazi sampai datang ke sana, lo. Nah, setelah
Indonesia merdeka, mereka pun tetap memilih untuk tinggal di Telaga Sarangan
karena jika memilih untuk pulang kampung, bisa diburu tentara Sekutu.

Karena sudah kadung menganggap Indonesia jadi negara kedua, saat Agresi Militer Belanda
dilakukan di Indonesia, orang-orang Jerman sampai ikutan memberikan pelatihan
militer ke tentara Indonesia.

Nah, pas agresi militer berakhir, saat Indonesia
benar-benar nggak lagi diusik kedaulatannya, dan sisa kekacauan Perang Dunia II
sudah benar-benar mereda, orang-orang Jerman di Telaga Sarangan barulah bisa pulang
kampung.

“Mereka pulang dalam jumlah besar lewat jalur laut pada
1950-an sampai 1960-an,” pungkas Wawan.

Hm, andai orang Jerman di Telaga Sarangan
tetap berada di sana, mungkin kita bakal melihat banyak keturunan Jerman yang
bisa berbahasa Jawa selain keluarga Scheunemann, ya, Millens?&nbsp;Haha! (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Jika
dibandingkan dengan Belanda, informasi tentang tautan sejarah antara Indonesia
dan Jerman sangatlah sedikit. Padahal, per 2019 lalu saja, lebih dari 19 ribu
orang Jerman atau keturunan Jerman tinggal di Indonesia. Selain itu, ada sebuah
kisah unik tentang Telaga Sarangan yang pernah banyak dihuni orang Jerman.

Kisah tentang orang-orang Jerman di Indonesia tentu saja
terkait dengan zaman penjajahan Belanda. Dulu, saat Indonesia masih bernama
Hindia Belanda, banyak orang Jerman datang ke sini untuk berbagai kepentingan, terutama bisnis.

Ternyata, dulu banyak orang Jerman tinggal di Telaga Sarangan, Magetan, lo. Ngapain ya mereka di sana?

Mengenang Telaga Sarangan saat Dihuni Banyak Orang Jerman

Mengingat jarak antara India dan Indonesia cukup jauh, kok bisa sih negara kita dulu disebut dengan Hindia Belanda?&nbsp;

Kita bahas dulu awal nama India digunakan. Jadi, pada abad ke-5 sebelum Masehi (SM), ahli sejarah Yunani Kuno Herodotus sudah menemukan nama ini sebagai sebutan untuk sebuah wilayah dalam Bahasa Latin "Indus". Indus sendiri kemudian dipakai orang Romawi Kuno untuk menyebut sebuah sungai yang mengalir di Tibet, India, dan Pakistan.

Lambat laun Indus nggak hanya merujuk pada sungai atau sebuah wilayah. Orang-orang Eropa kemudian menganggap wilayah Asia yang ada di timur Persia juga sebagai Indus. Nah, saat wilayah tersebut mengalami periode kolonialisme, akhirnya dikenal dengan India, Millens.

Saat Eropa sedang gencar-gencarnya melakukan pelayaran jarak jauh, mereka kemudian menemukan dua wilayah baru yang kemudian juga diberi nama Hindia/India. di Kepulauan Karibia, Columbus menemukan Hindia Barat. Alasan pemilihan nama tersebut adalah kepulauan tersebut kaya rempah-rempah layaknya di India.

Satu wilayah lain yang kemudian diberi nama Hindia adalah Kepulauan Nusantara, Millens. Selain karena kaya akan rempah-rempah. Masyarakat Nusantara pada masa itu menganut kepercayaan Hindu dan Buddha layaknya di India. Budaya Hindu Buddha yang kuat sekaligus nama-nama orang yang juga cukup mudah ditemui di India membuat Bangsa Eropa merasa penyebutan Hindia Timur memang cocok bagi Nusantara.

Khusus untuk penyebutan Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda, hal ini disebabkan oleh wilayah Nusantara yang dikuasai oleh Belanda. Oleh karena itulah, wajar jika pada abad ke-17, sudah ada dokumen resmi dari Vereenidge Oostindische Compagnie (VOC) yang mengungkap nama tersebut.

Pada akhirnya, nama Hindia Belanda kemudian berubah menjadi Indonesia semenjak negara ini merdeka pada 1945. Tapi, penyebutan Indonesia ternyata muncul sejak lama, yaitu pada akhir abad ke-19. Pencetusnya adalah James Richardson Logan, pengacara asli Skotlandia.

Dia mengungkap nama ini dalam jurnal berjudul The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia&nbsp;Vol VI&nbsp;yang terbit pada 1850. Nama ini dianggap sesuai dengan kondisi geografis Nusantara yang merupakan negara kepulauan dan juga budayanya yang sedikit banyak mendapatkan pengaruh besar dari India daratan.

Jadi, sudah mengerti kan mengapa dulu Nusantara disebut dengan istilah Hindia Belanda, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id - Isu penggantian nama India menjadi Bharat mendapatkan banyak perhatian dari Indonesia. Soalnya, nama Indonesia sendiri sebenarnya terinspirasi dari kata "India". Bisa dikatakan, Indonesia bermakna India kepulauan.

Jika dipikir-pikir kembali, sejarah juga mencatat kalau pada masa penjajahan Belanda, Indonesia juga dikenal dengan nama Hindia Belanda. Bahkan, orang Inggris menyebut Nusantara sebagai Dutch East Indies alias Hindia Timur Belanda. Alasannya, mereka perlu membedakan wilayah Hindia dengan India dan juga Dutch West Indies atau Hindi Barat Belanda yang masih eksis hingga sekarang.

Jika diartikan, Indonesia bermakna India Kepulauan. Pada masa penjajahan Belanda, Nusantara juga dikenal dengan nama Hindia Belanda. Hm, kok bisa Nusantara diberi nama yang terkait dengan India?

Mengapa Indonesia Dulu Disebut dengan Hindia Belanda?

Pembagian karesidenan ini kali pertama diterapkan saat
Nusantara ada di bawah penjajahan Inggris, tepatnya saat Thomas Stamford
Raffles jadi gubernur jenderal pada 1811. Tujuannya tentu saja demi memudahkan
pengelolaan wilayah di Jawa.

Meski begitu, jangan kira pembagian residen atau pemilihan
kepala residen berlangsung secara demokratis dengan pemillihan umum sebagaimana
yang berlaku pada masa sekarang. Dulu, residen dipilih langsung oleh gubernur
jenderal dan pasti dipegang oleh orang Eropa. Mereka punya kewenangan di
tingkat legislatif, eksekutif, sampai yudikatif.

Para residen inilah yang kemudian memberikan perintah pada
bupati-bupati yang masuk dalam wilayah karesidenannya. Nah, para bupati itu
bisa berasal dari kalangan pribumi. Meski memimpin daerahnya, mau nggak mau
para bupati itu juga harus mematuhi perintah residen.

Menariknya saat Belanda kembali mendapatkan kekuasaannya di
Nusantara pada 1816, sistem karesidenan ini nggak dihilangkan. Gubernur
jenderal van der Capellen bahkan mengukuhkan sistem administrasi tersebut dalam
Peraturan Komisaris Jenderal Nomor 3 dengan tanggal 9 Januari 1819. Aturan ini
juga dimasukkan dalam Staatsblad
nomor 16 tahun 1819, Millens.

Nah, menurut Kompas,
(11/7/2022), berikut adalah pembagian administrasi karesidenan yang berlaku di
Pulau Jawa kala itu.

Setelah Indonesia merdeka, sistem ini memang akhirnya
dihapus. Namun, banyak kebijakan yang tetap digunakan dengan mempertimbangkan
wilayah karesidenan. Sebagai contoh, pengelolaan jaringan transportasi di Ibu
Kota tetap memperhatikan daerah-daerah di sekitar Jakarta yang dulu masuk dalam
wilayah Karesidenan Batavia.

Hal serupa juga berlaku di Semarang, tepatnya pada jaringan bus Trans Jateng yang juga menjangkau wilayah sekitarnya seperti Kabupaten
Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan.

Bagaimana dengan di daerahmu, Millens? Apakah masyarakatnya masih sering menggunakan istilah karesidenan?&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Meski
sudah merdeka hampir 78 tahun, nyatanya masih ada beberapa hal dari zaman
penjajahan yang masih digunakan di Indonesia. Salah satunya adalah penyebutan
karesidenan.

Sadar nggak, penentuan huruf depan yang ada di pelat nomor
kendaraan di Pulau Jawa sebagian besar masih dipengaruhi oleh pembagian
karesidenan pada masa kolonial? Sebagai contoh, penggunaan plat R diberlakukan
di wilayah eks-karesidenan Banyumas, H untuk wilayah eks-karesidenan Semarang,
dan lain-lain.

Kita tentu masih sering mendengar istilah pembagian wilayah karesidenan di Jawa. Padahal, sistem pemerintahan ini sebenarnya sudah nggak lagi digunakan setelah Indonesia merdeka. Lantas, seperti apa sih dulu saat Jawa masih terbagi menjadi sejumlah karesidenan?

Kala Jawa Terbagi Menjadi Sejumlah Karesidenan

Meski kebijakan ini membuat Nusantara memiliki banyak produk
pertanian atau perkebunan yang masih bisa digunakan hingga sekarang, nyatanya,
kala itu banyak orang yang sengsara. Kebijakan ini pun dianggap nggak
manusiawi, baik di kalangan orang Hindia Belanda ataupun warga Belanda. Hal ini membuat kebijakan tersebut akhirnya disetop pada 1863.

Walaupun begitu, banyak aktivis dari Negeri Kincir Angin yang
merasa penghentian kebijakan tersebut nggak cukup, karena kerugian yang diterima masyarakat bumiputera kala itu sangatlah besar. Mereka pun menyerukan
kebijakan politik etis untuk membalas budi dan memberi dampak positif untuk kemajuan Belanda.

Dua tokoh yang getol memperjuangkan politik etis adalah Conrad
Theodor van Deventer dan Pieter Brooshooft. Mereka melakukannya pada awal abad
ke-20. Van Deventer juga sempat menerbitkan artikel bertajuk "Een Eereschlud"&nbsp;atau "Satu Utang Kehormatan" di majalah De Gids pada
1899

Perjuangan van Deventer dan aktivis lainnya didengar oleh
pihak Kerajaan Belanda. Kala Ratu Wilhelmina naik tahta pada 17 September 1901,
dia mengungkap kebijakan politik etis akan diterapkan di Hindia Belanda sebagai
balas budi. Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam tiga bidang, yaitu:

Berkat kebijakan ini, Hindia Belanda mengalami sejumlah
kemajuan. Sebagai contoh, jalur kereta api di Jawa dibangun dan bisa
dipergunakan untuk kebutuhan transportasi manusia ataupun hasil bumi.
Keberadaan sekolah-sekolah di berbagai daerah membuat banyak masyarakat pribumi akhirnya melek pendidikan.

Lulusan dari sekolah-sekolah bergengsi seperti School tot
Opleiding van Inlandsche artsen (STOVIA) dan sekolah-sekolah lainnya
bermunculan dan akhirnya mengawali pergerakan nasional Indonesia.

Kebijakan ini berakhir pada 1942 atau saat Jepang menguasai
Indonesia kala Perang Dunia II berkecamuk. Indonesia juga kemudian merdeka tiga
tahun setelahnya. Tapi, berbagai warisan dari kebijakan politik etis ini masih
bisa kita rasakan hingga sekarang, Millens.
(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Setelah
menerapkan kebijakan cultuurstelsel
alias tanam paksa sejak 1830, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan kebijakan
yang lebih "ramah", yaitu Politik Etis. Kebijakan ini disebut sebagai
salah satu penyebab munculnya pergerakan nasional yang akhirnya berujung kemerdekaan.

FYI, kebijakan
tanam paksa diberlakukan sejak 1830. Pencetusnya adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch. Inti dari kebijakan ini adalah
masyarakat pribumi hanya diperbolehkan untuk menanam tanaman yang dianggap
diperlukan atau bisa menguntungkan Belanda.

Kebijakan politik etis dijalankan pada 1901 di Hindia Belanda. Kebijakan ini dianggap sebagai balas budi dari Kerajaan Belanda setelah sebelumnya menerapkan kebijakan Tanam Paksa.

'Kemajuan' Hindia Belanda kala Kebijakan Politik Etis Dijalankan

Berdasarkan keterangan Kompas,
(11/2/2020) yang mengutip buku berjudul Sejarah
Indonesia Modern buatan Mc Ricklefs yang terbit pada 2016 lalu, keterkaitan
antara Nusantara dan Prancis bermula dari serbuan Prancis di bawah pimpinan Napoleon
Bonaparte ke Belanda pada Desember 1794 sampai Januari 1795.

Hanya dalam tempo nggak sampai dua bulan, Belanda jatuh. Pemerintahan baru pun dibentuk di Belanda sesuai dengan
komando yang dikeluarkan oleh Prancis. Salah satunya adalah pembubaran De
Heeren XVII, komite yang mengendalikan VOC di Hindia Belanda pada 1796.

Empat tahun kemudian, tepatnya 1 Januari 1800, VOC bahkan
resmi dibubarkan karena korupsi yang luar biasa yang menyebabkan krisis keuangan
parah. Sejak saat itu pula, Pemerintah Hindia Belanda langsung memegang kendali
penuh semua kegiatan perdagangan dan politik.

Adik Napoleon, Louis Bonaparte kemudian ditunjuk sebagai Raja Belanda di pemerintahan yang disebut dengan Kingdom Of Holland pada 5 Juni 1806. Dua tahun kemudian, Louis menunjuk Herman Willem Daendels untuk menjadi Gubernur Jenderal Hindia
Belanda. Daendels memang hanya memimpin Hindia Belanda dari 14 Januari 1808
sampai 15 Mei 1811, tapi peninggalannya masih tersisa hingga sekarang.

Yang paling populer tentu saja adalah pembangunan De Grote
Posweg (Jalan Raya Pos) dari Anyer sampai Panarukan yang dikenal sebagai Jalur
Pantura pada masa sekarang. Jalan sejauh kurang lebih 1.000 kilometer ini
dibangun dalam waktu satu tahun saja dari 1807 sampai 1808. Banyak masyarakat lokal
yang dipaksa melakukan kerja rodi untuk membangun jalan tersebut sampai meninggal dunia, Millens.

Di Batavia, Daendels memindahkan pusat pemerintahan Hindia
Belanda dari Old Batavia atau Kota Tua ke Weltevreden, lokasi yang kini dikenal
sebagai Gambir. Dia juga berencana membangun istana pemerintahan di
Paradeplaats atau yang kini dikenal sebagai Lapangan Banteng.

Sayangnya, rencana
tersebut gagal total karena terjadinya gejolak politik dan peperangan di Eropa serta
ketidakmampuannya membangun armada militer kuat di Hindia Belanda.

Pengaruh Napoleon semakin berkurang usai mendirikan First
French Empire pada 1810. Negara-negara yang awalnya menjadi sekutunya berbalik
melawannya, termasuk Inggris. Sejumlah wilayah di bawah kendali Prancis seperti
West Indies dan Mauritius melakukan pemberontakan dan berhasil lepas pada 1810
dan 1811. 

Melihat hal ini, Inggris mengambil kesempatan untuk melakukan invasi ke
Jawa pada Agustus 1811. Invasi tersebut berhasil dan membuat Inggris yang
sebelumnya sudah menguasai sejumlah pulau di Maluku pun mulai menjalankan
kolonialisme di Nusantara di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles.

Meski nggak secara langsung, ternyata sejarah mencatat
Indonesia pernah dijajah Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte.
Cerita ini cukup menarik, ya, Millens?
(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Kalau
melirik buku sejarah, biasanya tertulis Indonesia pernah dijajah Portugis,
Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Tapi, kamu tahu nggak kalau dulu Nusantara
secara nggak langsung pernah dijajah oleh Prancis?

Namanya dijajah, pasti nggak enak ya, Millens. Hal inilah yang juga dulu dirasakan masyarakat Nusantara selama
berabad-abad. Tapi, cerita penjajahan nggak langsung dari Prancis ini cukup unik.
Selain itu, ada sejumlah peninggalan dari masa penjajahan tersebut yang masih bisa kita tilik
langsung pada masa sekarang, lo.

Pada 1808 sampai 1811, secara nggak langsung Indonesia 'dijajah' Prancis yang saat itu menguasai Belanda. Meski singkat, saat itu penderitaan masyarakat Nusantara sangat berat, khususnya saat masa kerja rodi pembangunan Jalan Anyer-Panarukan.

Saat Indonesia 'Dijajah' Prancis; Singkat Namun Meninggalkan Luka Dalam

Meski begitu, sejarah mencatat jika toko-toko Jepang sudah muncul pada 1902, tepatnya saat Toko Choya mulai beroperasi di Surabaya. Pada akhir 1920 sampai 1940-an, keberadaan toko-toko Jepang pun terus meningkat.

Dilansir dari jurnal berjudul&nbsp;Strategi Dagang dan Permasalahan Toko Jepang di Hindia Belanda Sebelum Perang Dunia II,&nbsp;Minggu (13/11/2022), toko Jepang bersaing ketat dengan toko-toko Tionghoa. Banyak warga pribumi yang menyukai keberadaannya karena pemilik atau pelayan toko ini cenderung sopan, baik, serta menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau.&nbsp;&nbsp;

Apalagi, strategi bisnis toko-toko Jepang juga cukup menarik. Mereka mampu mengendalikan jaringan impor dan distribusi dengan maksimal.

Menurut Bob
Hering dalam biografi Mohammad Hoesni Thamrin, saat krisis ekonomi melanda dunia, banyak pengusaha Hindia Belanda berusaha melindungi
kehidupan ekonomi mereka dengan cara mempertahankan hubungan dengan para
pemasok dan pedagang Jepang untuk mendapatkan tekstil yang lebih murah,
peralatan sehari-hari, dan barang impor lainnya.

Toko-toko Jepang yang berkembang di Hindia Belanda semakin eksis dan mendapat
kepercayaan dari masyarakat pribumi. Sebab, toko-toko Jepang mempekerjakan
penduduk bumiputera dan menjual barang-barang dengan harga pas, bahkan obral. 

Mereka juga
gigih dalam merengkuh hati pembeli baru potensial. Para agen penjualan aktif menanyakan
apa yang pembeli inginkan. Selain itu, toko-toko Jepang ini menggantungkan
sebagian barang dagangannya di depan toko sehingga bisa terlihat oleh orang-orang
yang lalu lalang dan mengundang mereka untuk datang melihatnya.

Sayangnya,
memasuki Perang Dunia II, banyak pemilik toko Jepang yang dipanggil pulang pemerintah Jepang demi membela negaranya. Toko-toko mereka kemudian terbengkalai atau dibeli pemilik bisnis Tionghoa.&nbsp;

"Toko Jepang pada prinsipnya terbengkalai atau dibeli pedagang Tionghoa," ujar sejarawan Meta Sekar Puji Astuti sebagaimana dilansir dari Historia, (11/6/2018).

Ditambah dengan kondisi perekonomian yang nggak karuan pada masa perang, keberadaan toko-toko Jepang ini pun semakin terlupakan. Setelah Indonesia merdeka, hegemoni toko-toko Jepang pun bisa dikatakan sudah runtuh di Tanah Air.&nbsp;(Fatkha Karinda Putri/E07)

Inibaru.id – Sampai sekarang, kamu pasti bisa dengan mudah menemui toko-toko atau bisnis sukses yang dimiliki orang Tionghoa di berbagai kota di Indonesia. Bahkan, banyak yang menyebut keberadaan mereka sebagai tanda bahwa ekonomi sebuah daerah hidup. Tapi, kamu pernah terpikir nggak pada zaman dahulu, keberadaan toko-toko Tionghoa ini mendapatkan saingan berat dari toko-toko Jepang?

Jauh sebelum Indonesia merdeka, tepatnya sebelum krisis ekonomi dunia 1929, orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda sudah memiliki peran besar dalam perekonomian Tanah Air. Tatkala krisis tersebut muncul, para pedagang dari Jepang pun mulai memainkan perannya dalam dunia perdagangan.

Cukup banyak bisnis dan toko-toko Tionghoa yang sukses di Indonesia. Namun, kamu tahu nggak kalau sebelumnya, toko-toko Jepang juga sempat menguasai Hindia Belanda. Seperti apa ya ceritanya?

Mengenang Kejayaan Toko-Toko Jepang di Hindia-Belanda

Menilik sejarah kemunculan istilah ini, kumpul
kebo sama sekali nggak ada kaitannya dengan hewan ternak tersebut.&nbsp;Merahputih, Kamis (26/9/2019) menulis, istilah kumpul kebo berasal
dari kombinasi Bahasa Melayu serta Bahasa Belanda. Pada masa penjajahan,
istilah ini dikenal masyarakat sebagai "koempoel
gebouw".

Kata "koempoel" yang dibaca "kumpul" masih memiliki makna yang sama hingga sekarang, yaitu berkumpul atau bersama.
Sementara itu "gebouw" adalah kata Bahasa Belanda yang memiliki makna bangunan.
Jadi, koempoel gebouw bisa diartikan sebagai tinggal bersama dalam satu
bangunan (rumah).

Praktik kumpul kebo sudah dikenal
pada masa kepemimpinan Gubernur VOC Jan Pieterszoon Coen (1619-1623 serta
1627-1629). Saat itu, banyak laki-laki Belanda yang merantau ke Hindia Belanda.
Sayangnya, nggak semuanya bisa membawa istri. Hanya para pejabat tinggi atau
orang kaya yang mampu. Para pekerja kelas bawah seperti para serdadu atau
kelasi kapal pun harus melakukan LDR
dengan kekasihnya.

Karena nggak punya pasangan untuk
melampiaskan hasrat seksual, para laki-laki Eropa kelas bawah ini kemudian
sering datang ke pelacuran. Hal ini membuat JP Coen yang dikenal agamis menjadi murka.
Dia bahkan sempat mengancam orang-orang yang masih hobi datang ke pelacuran
dengan hukuman berat, termasuk hukuman mati.

Tapi, JP Coen juga nggak egois.
Dia mencari akar permasalahan asusila ini dan menyadari bahwa di Hindia
Belanda, khususnya Batavia, populasi perempuan Eropa sangat sedikit.

Dikutip dari VOI, (7/7/2022), JP Coen mengirim surat ke pimpinan pusat VOC,
Heeren Zeventien di Belanda. Dia meminta pengiriman perempuan baik-baik ke
Batavia demi memastikan anak buahnya terjaga moralnya. Sayangnya, permintaan
ini tidak mendapatkan sambutan positif.

Para laki-laki Eropa pun akhirnya
memutuskan untuk mencari pasangan perempuan lokal. Sayangnya, aturan VOC yang
kala itu cukup rasis dan mendiskriminasi warga lokal membuat pernikahan antar
ras sulit diwujudkan. Contohnya, ada aturan yang membuat karyawan VOC nggak
boleh pulang ke Eropa selama lima tahun sejak tanggal dia menikah
dengan pribumi.

Bahkan, menurut catatan di dalam
buku Kehidupan Sosial di Batavia
karya Gelman Taylor yang terbit pada 2009 lalu, sejak 1633 laki-laki Belanda
yang sudah menikah di Hindia Belanda semakin sulit untuk pulang ke negaranya.

Sadar bahwa pernikahan akan
membuat hidup mereka kesulitan, para laki-laki Belanda ini pun kemudian memilih
untuk hanya tinggal bersama dengan perempuan lokal, khususnya para budak, tanpa
melakukan pernikahan resmi. Sejak saat itulah, istilah koempoel gebouw muncul.

Praktik ini menguntungkan laki-laki
Belanda, tapi merugikan para perempuan pribumi yang kerap
disebut sebagai "nyai". Meski para nyai tinggal berkecukupan, status mereka
dianggap sebagai perempuan nggak bermoral karena memiliki anak di luar
pernikahan. Anak-anak mereka juga dianggap sebagai aib.

Pada banyak novel berlatar masa penjajahan Belanda, pastilah kamu akan mendapati istilah kumpul kebo dan nyai, Millens. Rupanya asal muasal kata itu memang dari zaman kependudukan Belanda di Indonesia.&nbsp;(Arie Widodo/E10)&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;

Inibaru.id – Kamu pasti sudah sering mendengar istilah "kumpul kebo", kan? Itu merupakan istilah untuk menggambarkan orang yang sudah
hidup bersama layaknya suami istri namun sama sekali nggak terikat pernikahan. Praktik
ini tentu nggak wajar bagi orang Indonesia yang masih mengedepankan adat
ketimuran.

Karena ada kata "kebo" yang dalam Bahasa Jawa berarti kerbau, banyak orang yang menganggap istilah ini sebagai cara untuk
menyamakan orang-orang yang tinggal bersama tanpa pernikahan melakukan tindakan
seperti hewan. Tapi, ternyata hal itu nggak benar, Millens.

Kumpul kebo bukanlah istilah yang ada kaitannya dengan hewan kerbau. Selain itu, tahukah kamu jika istilah tersebut sudah ada sejak zaman kolonial?

Nggak Terkait Kerbau, 'Kumpul Kebo' Berasal dari Bahasa Belanda

Seorang warga sekitar, Mulyono, kerap mencuci sepeda kayuhnya
di dekat dengan sumur tersebut. Laki-laki berusia 62 tahun ini terlihat sibuk
mengambil air dari sumur yang tertutup beton dan pelat besi dengan warna kuning
tersebut. Dengan cekatan, dia mengambil air dengan ember berukuran kecil. Air
tersebut kemudian dia siramkan ke sepedanya.

Menurut ceritanya, masih ada sejumlah warga yang menggunakan
air dari sumur tersebut.

“Dari saya kecil, sumur di sini sudah ada. Dulu banyak
sekali masyarakat yang mengambil air di sini. Bahkan ada yang mandi di sini,”
ceritanya, Kamis (7/7/2022).

Kondisi sumur ini seperti semakin nggak dipedulikan warga
atau pemerintah semenjak kawasan Kota Lama direstorasi. Mulyono pun sangat
menyayangkannya karena sumur ini punya nilai sejarah tinggi.

“Kondisinya sekarang tertutup beton. Sangat disayangkan.
Padahal, sumur ini satu-satunya yang ada di Kota Lama Semarang. Airnya juga
nggak pernah kering,” lanjutnya.

Dulu, sumur ini dipakai warga sekitar kawasan Kota Lama
sampai para pedagang di Pasar Johar untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan,
terkadang mobil Pemadam Kebakaran juga mengisi ulang tangkinya dari sumur
tersebut.

Ahli Sejarah Kota Semarang Tjahjono Rahardjo ikut bersuara
terkait dengan keberadaan sumur ini. Yang membangunnya adalah Pemerintah
Kolonial Hindia Belanda. Kala itu, sumur dengan kedalaman 71 meter ini jadi
satu-satunya yang bisa menyediakan air bersih di kawasan pesisir Kota Semarang.

“Lokasinya di sebelah Taman Srigunting yang saat era
kolonial masih bernama Paradeplein. Sumur itu dibangun pada 1814,” ungkap
Tjahjono.

Selain dipakai sebagai sumber air minum dan kebutuhan
sehari-hari warga sekitar, air dari sumur ini dulu diambil untuk persediaan air
bersih di kapal-kapal yang bersandar di dekat Kota Lama.&nbsp;Bahkan, ada yang menyebut keberadaan air bersih di sumur ini berperan besar dalam penuntasan wabah kolera yang membunuh hampir 200 orang pada pertengahan abad ke-19 di Kota Semarang.

"Tahun 1841, pada saat itu malaria dan kolera mewabah," ucap sejarawan Rukardi Achmadi, (8/7/2020)

Nggak nyangka ya, sumur tertua di Kota Semarang kini
nasibnya kurang terawat gini, Millens.
(Tri/IB09/E05)

Inibaru.id – Banyak
orang yang nggak menyadari keberadaan sumur tertua di Kota Semarang, termasuk
warga Kota Atlas sendiri. Padahal, sumur ini memiliki sisi sejarah yang cukup
menarik. Bagaimana nggak, sumur ini ternyata sudah eksis sejak 1814, lo.

Sumur ini ada di sisi timur Taman Srigunting di Kawasan Kota
Lama Semarang. Kawasan ini memang selalu ramai oleh para wisatawan yang pengin
menikmati arsitektur bangunan khas Belanda. Tapi, kebanyakan dari mereka
seperti nggak mengacuhkan keberadaan sumur ini karena memang bentuknya nggak
semenarik bangunan-bangunan di sekitarnya.

Sumur tertua di Kota Semarang bisa kamu temukan di kawasan Kota Lama. Sayangnya, sumur ini nggak diacuhkan banyak orang karena nggak menarik jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan dengan arsitektur khas Belanda di sekitarnya.

Nggak Diacuhkan di Kota Lama, Begini Nasib Sumur Tertua di Kota Semarang Kini

Peneliti dari Belanda Kees Groeneboer ternyata pernah
menulis keanehan ini dalam buku berjudul Weg
Tot Het Westen, Het Nederlands vor Indie 1600-2950. Dalam tulisan tersebut,
disebutkan kalau Bahasa Belanda jarang dipakai sehari-hari di Indonesia.

“Meskipun pada abad
ke-18 sudah ada kurikulum pendidikan Bahasa Belanda, realitanya pengajaran itu
hanya ditujukan pada orang-orang Eropa,” tulis Groeneboer.

Pendidikan di masa Hindia Belanda bagi masyarakat pribumi
awalnya hanya diberikan kepada kaum elite Kristen. Bahkan, pengantar pelajaran
menggunakan Bahasa Melayu. Sampai abad ke-19, tetap hanya orang-orang
Eropa di Hindia Belanda yang mendapatkan pendidikan Bahasa Belanda. Andaipun
ada orang pribumi, biasanya yang mendapatkannya adalah orang Indo atau
keturunan Belanda-Jawa.

Orang-orang Indo ini kemudian hanya menganggap Bahasa
Belanda sebagai bahasa di sekolah. Di rumah, mereka memakai Bahasa Melayu atau
Bahasa Jawa.&nbsp;Meski
pada 1850 kalangan priyayi atau bangsawan pribumi mendapatkan pendidikan, tetap
saja Bahasa Belanda nggak populer.

Menurut sejarawan Galih Pranata dalam artikel "Meski Lama Menjajah, Mengapa Bahasa Belanda
Tetap Tak Dikenal?" Menyebut Belanda menganggap bahaya jika sampai pribumi
menguasai Bahasa Belanda.

“Mereka membatasi
Bahasa Belanda agar tidak dipahami, apalagi dikuasai oleh orang pribumi,”
tulis Galih.

Ratusan tahun Belanda menjajah Indonesia, tapi, hanya sedikit orang yang fasih berbahasa Belanda di sini. Hal ini tentu aneh mengingat negara bekas jajahan Spanyol, Portugis, atau Prancis memakai bahasa negara penjajahnya hingga sekarang. Apa alasannya, ya?