Inibaru.id - Selama ini, industri bioskop di Indonesia lebih banyak diisi oleh perusahaan swasta. Namun, peta tersebut berpotensi berubah dengan hadirnya bioskop milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

PT Produksi Film Negara (Persero) atau PFN tengah menyiapkan bioskop bernama Sinewara yang ditargetkan mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada 2027 mendatang.

Direktur Utama PFN Riefian Fajarsyah mengatakan, Sinewara saat ini masih dalam tahap penggodokan. PFN ingin memastikan konsep dan produk tersebut benar-benar matang sebelum diluncurkan.

"Sinewara still in progress, masih dalam penggodokan, kita mematangkan dulu agar produk ini begitu keluar sudah menjadi produk yang matang dan siap dirilis," ujar Riefian di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Pria yang akrab disapa Ifan itu menyebut peluncuran Sinewara ditargetkan berlangsung tahun depan. PFN juga telah berkomunikasi dengan sejumlah pemerintah daerah terkait rencana pengembangan bioskop tersebut.

"Insyaallah tahun depan. Sudah ada beberapa kabupaten, kepala daerah sudah ada yang beberapa berkomunikasi dengan saya," katanya.

Rencana menghadirkan Sinewara sebelumnya disampaikan PFN dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI pada Februari 2026.

Salah satu alasan pengembangan bioskop negara tersebut adalah masih belum meratanya akses terhadap bioskop di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan PFN dalam rapat tersebut, Indonesia memiliki sekitar 505 bioskop dengan total 2.401 layar.

Namun, persebarannya masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Sekitar 70 persen bioskop berada di Pulau Jawa, sedangkan Sumatra hanya sekitar 15 persen dan Kalimantan sekitar 5 persen.

Kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap bioskop belum merata, terutama bagi masyarakat yang tinggal di luar wilayah dengan konsentrasi bioskop tinggi.

Menurut Ifan, jumlah layar bioskop di Indonesia juga masih jauh dari kebutuhan ideal.

"Harusnya Indonesia mempunyai 20 ribu layar. Yang menjadi target setengahnya, let's say 10 ribu layar," ujarnya dalam rapat Komisi VII DPR RI pada Februari lalu.

Sebagai tahap awal, PFN merencanakan pembangunan Sinewara di kantor pusat PFN yang berada di kawasan Otista, Jakarta.

Lokasi tersebut akan menjadi proyek percontohan atau pilot project sebelum konsep Sinewara dikembangkan lebih luas.

"Road map daripada PFN ke depan, PFN akan mendirikan bioskop negara pertama yang bernama Sinewara yang berlokasi di Otista, itu di PFN. Ini sebagai pilot project untuk bioskop negara pertama," kata Ifan.

PFN tidak hanya berencana mengembangkan Sinewara di Jakarta. Perusahaan tersebut juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk ikut mengembangkan bioskop negara di wilayah masing-masing.

Skemanya antara lain melalui kepemilikan saham. Dengan menjadi salah satu pemegang saham, pemerintah daerah diharapkan dapat ikut mendorong pembangunan bioskop sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hiburan dan film.

"Semoga ini bisa menjadi stimulan dan juga trigger untuk daerah-daerah lain mengembangkan bioskop negara ini, dengan cara bergabung menjadi salah satu shareholder," ujar Ifan.

Jadi Rumah bagi Film Nasional

Kehadiran Sinewara tidak hanya diarahkan sebagai bisnis bioskop. PFN juga merancangnya sebagai bagian dari pengembangan ekosistem perfilman nasional.

Sebagai perusahaan negara yang bergerak di bidang produksi film, PFN ingin Sinewara dapat menjadi wadah bagi film-film Indonesia untuk bertemu dengan penontonnya.

Di sisi lain, perluasan jaringan bioskop di berbagai daerah diharapkan dapat membantu mengatasi ketimpangan akses masyarakat terhadap layar film.

Saat ini, Sinewara masih berada dalam tahap pematangan konsep. Jika rencana berjalan sesuai target, bioskop pelat merah tersebut akan mulai diperkenalkan pada 2027.

Kehadiran Sinewara nantinya akan menambah warna dalam industri bioskop Indonesia yang selama ini didominasi pemain swasta, seperti PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. selaku pengelola Cinema XXI dan PT Graha Layar Prima Tbk. sebagai pengelola CGV Cinemas.

Menarik untuk melihat apakah Sinewara nantinya hanya menjadi alternatif baru bagi penonton atau sekaligus mampu menjadi penggerak pemerataan akses bioskop hingga ke daerah-daerah yang selama ini belum memiliki cukup layar. (Ning/E01)