Inibaru.id - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Beleid tertanggal 30 Desember 2022 itu merupakan tindak lanjut usai Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat.

Di dalam Perppu Cipta Kerja nggak tercantum cuti haid dan cuti melahirkan bagi pekerja perempuan, beserta upahnya selama mengambil dua cuti tersebut.

Tema cuti memang ada dalam Perppu Cipta Kerja, tepatnya pada Pasal 79. Tapi, pasal tersebut nggak menyebutkan dua jenis cuti khusus perempuan.

"Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus", bunyi Pasal 79 Ayat 3.

Nggak ada pasal yang membahas soal dua cuti khusus untuk perempuan itu sempat menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi buka suara.

Achmad Biadowi menekankan, nggak adanya kata-kata pasal dihapus, bukan berarti ketentuannya hilang, melainkan dikembalikan pengaturannya ke UU Ketenagakerjaan atau UU sebelumnya.

"Kalau tidak dihapus berarti ketentuan lama masih berlaku," ujarnya, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (4/1/2023).

Cuti Haid dan Hamil Diatur UU

Sebelum ada Perppu Cipta Kerja, ketentuan cuti haid sudah diatur dalam Pasal 81 UU Ketenagakerjaan, sedangkan pengaturan cuti hamil tertuang dalam pasal 76. Cuti haid bagi pekerja perempuan dijamin melalui Pasal 81 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

"Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid," bunyi aturan itu.

Sementara itu, cuti melahirkan dimuat dalam Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

"Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan," bunyi Pasalnya.

Adapun jaminan bagi pekerja perempuan yang mengambil dua hak cuti tersebut tetap menerima gaji dijamin dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b untuk cuti haid, dan Pasal 84 untuk cuti melahirkan.

Jadi, meski di Perppu Cipta Kerja nggak ada pembahasan soal cuti haid dan hamil, sebagai karyawan kamu nggak perlu khawatir ya. Kedua cuti itu masih tetap ada di UU Ketenagakerjaan. (Siti Khatijah/E07)