Inibaru.id - Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia, pemerintah Indonesia langsung melakukan manuver diplomatik.
Meski tarif tersebut nggak mengalami kenaikan dari kebijakan sebelumnya, ancaman pemberlakuan efektif pada 1 Agustus 2025 membuat waktu negosiasi sangat terbatas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ditugaskan untuk membuka jalur komunikasi langsung ke Washington DC. Langkah ini merupakan respons atas surat resmi Trump kepada Presiden Prabowo Subianto, yang menyampaikan dua syarat utama jika Indonesia ingin tarif tersebut diturunkan, bahkan dihapus: investasi langsung perusahaan Indonesia di AS dan pembukaan akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk AS.
"Masih tersedia ruang untuk merespons sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah AS. Pemerintah Indonesia bakal mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan,” ujar Haryo Limanseto, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Selasa (8/7/2025).
Ancaman Tarif, Jalan Negosiasi, dan Diplomasi Ekonomi
Trump dalam suratnya menekankan bahwa keputusan tarif bukan bersifat final. Dia membuka kemungkinan revisi tarif, baik naik maupun turun tergantung pada hubungan dagang kedua negara. Pernyataan ini menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang unik namun menantang: negosiasi yang harus cermat dan strategis dalam waktu singkat.
Trump menyebut ketimpangan neraca dagang sebagai alasan utamanya. Ia menyoroti bahwa AS mengalami defisit besar terhadap Indonesia. Berdasarkan data BPS, selama Januari–April 2025, Indonesia mencatat surplus 6,42 miliar dolar AS terhadap AS. Angka ini melampaui surplus perdagangan Indonesia dengan India dan Filipina.
Produk-produk seperti alat elektronik, alas kaki, pakaian, dan aksesori menjadi komoditas utama penyumbang surplus tersebut.
Mengejar Solusi Sebelum 1 Agustus
Indonesia saat ini berada dalam daftar 14 negara yang dikenai tarif oleh AS. Sementara beberapa negara seperti Kamboja dan Laos mendapat penurunan tarif, dan Malaysia serta Jepang justru mengalaminya kenaikan, tarif untuk Indonesia tetap di angka 32 persen.
Meski nggak naik, pemberlakuan kembali kebijakan ini dikhawatirkan berdampak pada daya saing produk Indonesia di pasar AS.
Dengan tenggat waktu tinggal hitungan minggu, pemerintah Indonesia berupaya keras untuk meredakan tensi dagang ini sebelum kebijakan benar-benar diberlakukan. Apakah diplomasi ekonomi ini akan berhasil menurunkan tarif, Millens? Secara, angka ini nggak berubah sejak diumumkan pada 2 April. (Siti Zumrokhatun/E05)