Inibaru.id – Kasus korupsi PT Timah Tbk yang menyeret nama suami artis Sandra Dewi, yaitu Harvey Moeis terus bergulir. Kali ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mempertanyakan penilaian baik yang diterima PT Timah Tbk dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Padahal, nama perusahaan yang kerap disebut dalam novel dan film Laskar Pelangi tersebut merugikan negara hingga ke angka fantastis, yaitu Rp271 triliun.
Keheranan Majelis Hakim Tipikor Jakarta ini terungkap saat menanyai eks Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk Agung Pratama yang hadir sebagai saksi kasus dugaan korupsi Harvey Moeis.
Cukup banyak pertanyaan yang diajukan majelis hakim. Sebagai contoh, mereka pengin tahu sejauh apa wewenang dan tugas Agung dan timnya di PT Timah Tbk. Mereka juga pengin mengetahui soal bagaimana PT Timah Tbk mendapatkan Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) saat mendirikan perusahaan tersebut.
Terkait dengan pertanyaan ini, Agung justru menyebut yang punya hak menentukan apakah sebuah perusahaan sudah melakukan ketentuan di dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) demi mendapatkan AMDAL adalah pihak Kementerian Lingkungan Hidup.
Nah, jawaban ini ternyata bikin hakim merasa PT Timah Tbk melepas tanggung jawabnya dalam hal memantau kondisi lingkungan. Padahal, sektor ini juga masuk dalam anggaran PT Timah Tbk.
“Masa dilepaskan saja (tanggung jawabnya pada lingkungan), saudara nggak terlibat?” tanya hakim sebagaimana dinukil dari Kompas, Kamis (29/8/2024).
Meski didesak, Agung tetap bersikukuh jika pihak yang memberikan penilaian adalah KLHK yang dipimpin Siti Nurbaya Bakar. Bahkan, dia menyebut pihak KLHK memberikan predikat baik terhadap perusahaannya.
“Selama ini kami dapat penilaian baik dari KLHK. Artinya, selama ini kan dilaksanakan (semua ketentuan yang ada di AMDAL),” balas Agung.
Jawaban ini pun bikin hakim semakin keheranan karena realitanya, ada Rp271 triliun kerugian negara yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan liar di wilayah PT Timah Tbk.
"Penilaiannya baik? Tapi dalam dakwaan jaksa, ini merugikan negara loh Rp271 triliun. Kerugian negara di situ terkait kerusakan lingkungan. Yang mengatakan baik pihak mana," tanya hakim mengutip Tirto, Kamis (29/8/2024).
Hakim pun kembali mengonfirmasi siapa yang memberikan penilaian terhadap aktivitas perusahaan tersebut. Namun, lagi-lagi Agung hanya bisa menjawab jika yang memberikan penilaian tersebut adalah dari pihak Kementerian LHK.
Buat kamu yang nggak begitu mengikuti kasus ini, Harvey Moeis dari PT Refined Bangka Tin (RBT) dan Direktur Utama PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengkoordinir aktivitas pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Untuk menutupi aksi ini, mereka melakukan aktivitas kegiatan persewaan peralatan untuk memproses peleburan timah dengan cara mengontak beberapa smelter dari PT SIP, PT SPS, PT TIN, CV, dan VIP.
Pihak smelter kemudian diminta untuk menyisihkan sebagian keuntungan dari aktivitas ilegal ini ke Harvey Moeis yang mendatanya seakan-akan sebagai dana Corporate Social Responsibility (CSR) bersama dengan manajer PT QSE Helena Lim. Keduanya disebut-sebut mampu mendapatkan uang Rp420 miliar!
Melihat berbagai fakta yang terkuak dari kasus ini, wajar banget ya kalau hakim sampai mempertanyakan predikat baik PT Timah Tbk kalau nyatanya ada aktivitas penambahan ilegal di sana, ya, Millens? (Arie Widodo/E05)