Inibaru.id - Jawa Tengah masih memiliki satu pekerjaan rumah besar yaitu tingginya kemiskinan. Itulah salah satu sorotan DPRD Jateng saat menetapkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Berlian, Semarang, Selasa (28/10/2025), lembaga legislatif ini menegaskan bahwa pembangunan Jateng harus lebih berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Ketua DPRD Jateng Sumanto, yang memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua Mohammad Saleh dan Setya Arinugraha, menjelaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran tersebut dihimpun dari berbagai sumber, mulai dari hasil reses, kunjungan kerja, hingga dialog bersama masyarakat dan pemangku kepentingan di berbagai wilayah.
“Masukan-masukan ini mencerminkan kebutuhan riil di lapangan dan diharapkan menjadi pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan,” ujar Sumanto.
Dalam penetapan tersebut, DPRD menyoroti sejumlah isu strategis utama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang paling mendesak adalah kemiskinan yang masih tinggi dan bersifat multidimensi. Wakil rakyat menilai, kondisi ini tak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan.
Karena itu, DPRD Jateng mendorong penguatan ekonomi berdaya saing, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), ketahanan pangan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan adaptif. Semua ini terangkum dalam Tiga Pilar Utama Pembangunan 2026, yaitu tata kelola berintegritas, ekonomi berkelanjutan, dan SDM berkarakter.
“Ketiga pilar ini saling terkait untuk mendukung dan menciptakan Jawa Tengah yang lebih sejahtera, maju, dan berkelanjutan dengan pembangunan berbasis potensi lokal dan kebutuhan daerah,” lanjut Sumanto.
Dalam bidang pemerintahan, dewan mendorong birokrasi yang berintegritas dan dinamis, berbasis teknologi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Di sisi ekonomi, DPRD ingin Jateng meneguhkan posisinya sebagai Lumbung Pangan Nasional.
Tak kalah penting, dewan juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis kinerja. Penggunaan anggaran, kata mereka, harus diarahkan untuk program prioritas tanpa mengorbankan layanan dasar masyarakat.
Pada bidang pembangunan dan lingkungan hidup, DPRD meminta Pemprov mengintegrasikan tata ruang dengan mitigasi bencana dan kelestarian alam untuk ketahanan jangka panjang. Sementara di bidang kesejahteraan rakyat, fokus diarahkan pada pemerataan akses dan kualitas layanan dasar guna menekan ketimpangan sosial.
Secara keseluruhan, terdapat 39.272 usulan anggaran dengan nilai mencapai Rp8,95 triliun. Jumlah tersebut mencakup hibah, bantuan keuangan daerah, pendidikan, hingga dana desa untuk sarana dan prasarana pemerintahan lokal.
Lewat langkah ini, DPRD Jateng berharap arah pembangunan 2026 tak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, tapi juga benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Sebab, kesejahteraan, sebagaimana yang diingatkan para wakil rakyat, adalah tujuan akhir dari pembangunan yang sesungguhnya.
Semoga tahun depan jumlah kemiskinan di Jateng berkurang secara signifikan ya, Gez! (Siti Zumrokhatun/E05)